SANCAnews.id

SANCAnews.id – Anies Baswedan menjawab keraguan PDIP soal deklarasinya sebagai bakal calon presiden RI untuk Pemilu 2024. Anies disebut tak akan melanjutkan program yang sudah dijalankan Presiden RI Joko Widodo saat ini.

Keluhan ini ditanyakan oleh Karni Ilyas selaku pemandu acara. Ia menyampaikan bagaimana sikap Anies soal komitmennya terhadap program yang sudah berjalan sekarang.

"Mas Anies akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Tapi ada yang meragukan, PDIP mengatakan apakah waktu dia jadi Gubernur DKI, apa yang direncanakan Jokowi dia lanjutkan?" ujar Karni Ilyas, dilansir dari Suara Denpasar - jaringan Suara.com, Kamis (20/4/2023).

Anies kemudian menjawab kalau hal itu sudah dibuktikannya ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengatakan kalau Jokowi saat itu memiliki kontrak politik dengan warga Tanah Merah, Bukit Duri, hingga Kampung Akuarium, sebelum akhirnya lanjut naik ke Presiden RI.

"Bapak Presiden Jokowi ketika menjadi gubernur dia punya kontrak dengan warga tanah merah, beliau punya kontrak dengan warga, kontrak politik dengan warga tanah merah, kampung di sana, tentang penataan kampung," papar dia.

"Dan ketika saya menjadi gubernur, kontrak politik itu saya laksanakan, saya mau tuntaskan. Kenapa? Karena ini adalah janji seorang gubernur," lanjut Anies.

Lalu ia menyinggung soal gubernur sebelum dirinya yang justru tidak melanjutkan kontrak politik Jokowi setelah naik ke Presiden RI. Meski tidak menyebut nama, orang dimaksud Anies adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Dan saya teruskan kontrak itu, malah gubernur sebelum saya, tidak menghormati kontrak-kontrak itu," ujarnya.

"Bukit Duri, dicek pada Bukit Duri. Kampung Akuarium, betapa komitmen pak Jokowi pada masyarakat kampung Jakarta yang begitu kuat oleh penerus persis sesudah pak Jokowi tidak dilaksanakan. Malah kampung-kampung itu dibongkar, digusur. nih saya beri contoh konkret nih," jelas Anies. (*)

SANCAnews.id – Pemerintah melalui Kementerian Agama RI (Kemenag) telah memutuskan 1 Syawal 1444 Hijriyah jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Keputusan tersebut diambil melalui Sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama usai maghrib tadi.

“Tadi sidang isbat secara mufakat telah menetapkan 1 syawal 1444 Hijriyah jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Masehi,” ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas saat jumpa pers di Kantor Kemenag RI, Jakarta, pada Kamis petang (20/4).

Gus Yaqut, sapaan Menag RI, mengungkapkan bahwa posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada 0 derajat 45 menit sampai dengan 2 derajat 21,6 menit dengan sudut elongasi 1 derajat 28,2 menit sampai dengan 3 derajat 5,4 menit.

Sedangkan Kemenag mengacu pada kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura) imkanur rukyat yakni dinyatakan memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.

“Oleh karena itu berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal,” kata Gus Yaqut.

Hal itu telah dikonfirmasi sejumlah petugas kementerian agama di daerah yang tersebar tidak kurang di 123 titik di seluruh Indonesia.

“Ini tadi laporan sidang isbat yang baru dilaksanakan dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat,” demikian Gus Yaqut. (rmol)

SANCAnews.id – Pemantauan hilal menentukan 1 Syawal atau Idulfitri 1444 Hijriyah oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Masjid Raya Hasyim Asy'ari Jakarta, pada Kamis (20/4) belum terlihat. Itu lantaran tertutup oleh awan tebal.

"Detik-detik matahari ghurub di jam 17.51 sampai 17.59 ternyata tertutup oleh awan tebal. Sehingga kami walaupun menggunakan teleskop robotik dan ditunjang alat lain ternyata sore ini kami tidak berhasil melihat hilal," kata Ketua Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta, Abdul Kholiq dalam keterangannya.

Abdul mengatakan, hasil pemantauan hilal tersebut nantinya akan dilaporkan langsung ke Kementerian Agama (Kemenag) RI sebagai bahan sidang isbat.

“Detik ini juga kami laporkan ke Kementerian Agama sebagai bahan sidang isbat," katanya.

Ia menuturkan, karena hilal tidak terlihat dimungkinkan puasa Ramadan akan digenapkan selama 30 hari. Namun, hal ini tentunya diserahkan pada keputusan Kemenag RI.

"Keputusan terakhirnya adalah di Kementerian Agama, karena kita tidak tahu mungkin saja ada titik-titik lain barang kali melihat. Ini khusus di Masjid Raya KH Hasyim Asyari hari ini tidak terlihat," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Ummat Muslim saat ini akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun, penetapan 1 Syawal 1444 hijriah mengalami perbedaan, antara PP Muhammadiyah dan Pemerintah.

Untuk diketahui bahwa, Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari menetapkan awal puasa Ramadhan, yakni 22 Maret dan idul fitri pada 21 April atau 29 Ramadan 1444 H.

Sementara itu, Pemerintah dan PBNU lainnya masih menanti penampakan bulan baru atau hilal lewat peneropongan langit.

Sedangkan Habib Rizieq Shihab mengungkapkan bagaimana perhitungan penetapan 1 Syawal atau hari raya Idulfitri.

"Beliau memiliki ilmu dan mempraktikkan ilmu yang beliau miliki terkait ilmu falak dan perhitungan jatuhnya 1 Syawal 1444 H,” kata Juru Bicara Habib Rizieq, Aziz Yanuar, Senin (17/4/2023).

Kendati pandai dalam ilmu falak namun pihaknya menyerahkan penetapan hari raya Idulfitri kepada pemerintah dan ormas lainnya.

"Namun beliau menyerahkan kepada masyarakat untuk ikut pemerintah ataupun ormas lain yang berkompeten dalam hal tersebut sesuai dengan ijtihad pihak yang berilmu tersebut,” tuturnya.

Aziz Yanuar menegaskan bahwa perbedaan dalam menentukan lebaran Idul Fitri merupakan kekayaan khazanah dalam ilmu fiqih dan dunia islam.

"Tapi perlu digaris bawahi bahwa perbedaan pendapat dalam penentuan tersebut bukan merupakan masalah karena membuktikan khazanah ilmu dan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi perbedaan dalam hal fiqih dalam dunia Islam,” ujarnya. (suara)

SANCAnews.id – Kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merombak jalur pedestrian serta lajur sepeda di kawasan Santa menjadi jalan raya dikritik habis-habisan.

Selain itu, kebijakan menangani kepadatan di ruas jalan dan persimpangan Santa, Jakarta Selatan, ternyata gagal total. Kemacetan di kawasan ini justru bertambah parah.

Sadar kebijakannya gagal, Heru pun berencana kembali membangun kembali jalur sepeda dan trotoar di persimpangan Pasar Santa, Kebayoran Baru. Keputusan ini lantas mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi Partai Nasdem, Wibi Andrino.

"Alhamdulillah, PJ Gubernur dapat hidayah," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/4).

Menurut Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta itu, sudah semestinya dalam mengambil keputusan Pj Gubernur memikirkan secara matang. Termasuk melibatkan publik untuk berdiskusi.

"Terkait pembongkaran jalur sepeda dan trotoar Fraksi Nasdem meminta penjelasan detail. Kami menolak (pembongkaran). Sangat primitif langkah yang diambil Pemprov DKI di tengah kota-kota maju memuliakan pejalan kaki dan pesepeda," tegas Wibi Andrino. (*)