SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pemerintah melalui Kementerian Agama RI (Kemenag) telah memutuskan 1 Syawal 1444 Hijriyah jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Keputusan tersebut diambil melalui Sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama usai maghrib tadi.

“Tadi sidang isbat secara mufakat telah menetapkan 1 syawal 1444 Hijriyah jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Masehi,” ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas saat jumpa pers di Kantor Kemenag RI, Jakarta, pada Kamis petang (20/4).

Gus Yaqut, sapaan Menag RI, mengungkapkan bahwa posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada 0 derajat 45 menit sampai dengan 2 derajat 21,6 menit dengan sudut elongasi 1 derajat 28,2 menit sampai dengan 3 derajat 5,4 menit.

Sedangkan Kemenag mengacu pada kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura) imkanur rukyat yakni dinyatakan memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.

“Oleh karena itu berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal,” kata Gus Yaqut.

Hal itu telah dikonfirmasi sejumlah petugas kementerian agama di daerah yang tersebar tidak kurang di 123 titik di seluruh Indonesia.

“Ini tadi laporan sidang isbat yang baru dilaksanakan dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat,” demikian Gus Yaqut. (rmol)

SANCAnews.id – Pemantauan hilal menentukan 1 Syawal atau Idulfitri 1444 Hijriyah oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Masjid Raya Hasyim Asy'ari Jakarta, pada Kamis (20/4) belum terlihat. Itu lantaran tertutup oleh awan tebal.

"Detik-detik matahari ghurub di jam 17.51 sampai 17.59 ternyata tertutup oleh awan tebal. Sehingga kami walaupun menggunakan teleskop robotik dan ditunjang alat lain ternyata sore ini kami tidak berhasil melihat hilal," kata Ketua Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta, Abdul Kholiq dalam keterangannya.

Abdul mengatakan, hasil pemantauan hilal tersebut nantinya akan dilaporkan langsung ke Kementerian Agama (Kemenag) RI sebagai bahan sidang isbat.

“Detik ini juga kami laporkan ke Kementerian Agama sebagai bahan sidang isbat," katanya.

Ia menuturkan, karena hilal tidak terlihat dimungkinkan puasa Ramadan akan digenapkan selama 30 hari. Namun, hal ini tentunya diserahkan pada keputusan Kemenag RI.

"Keputusan terakhirnya adalah di Kementerian Agama, karena kita tidak tahu mungkin saja ada titik-titik lain barang kali melihat. Ini khusus di Masjid Raya KH Hasyim Asyari hari ini tidak terlihat," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Ummat Muslim saat ini akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun, penetapan 1 Syawal 1444 hijriah mengalami perbedaan, antara PP Muhammadiyah dan Pemerintah.

Untuk diketahui bahwa, Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari menetapkan awal puasa Ramadhan, yakni 22 Maret dan idul fitri pada 21 April atau 29 Ramadan 1444 H.

Sementara itu, Pemerintah dan PBNU lainnya masih menanti penampakan bulan baru atau hilal lewat peneropongan langit.

Sedangkan Habib Rizieq Shihab mengungkapkan bagaimana perhitungan penetapan 1 Syawal atau hari raya Idulfitri.

"Beliau memiliki ilmu dan mempraktikkan ilmu yang beliau miliki terkait ilmu falak dan perhitungan jatuhnya 1 Syawal 1444 H,” kata Juru Bicara Habib Rizieq, Aziz Yanuar, Senin (17/4/2023).

Kendati pandai dalam ilmu falak namun pihaknya menyerahkan penetapan hari raya Idulfitri kepada pemerintah dan ormas lainnya.

"Namun beliau menyerahkan kepada masyarakat untuk ikut pemerintah ataupun ormas lain yang berkompeten dalam hal tersebut sesuai dengan ijtihad pihak yang berilmu tersebut,” tuturnya.

Aziz Yanuar menegaskan bahwa perbedaan dalam menentukan lebaran Idul Fitri merupakan kekayaan khazanah dalam ilmu fiqih dan dunia islam.

"Tapi perlu digaris bawahi bahwa perbedaan pendapat dalam penentuan tersebut bukan merupakan masalah karena membuktikan khazanah ilmu dan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi perbedaan dalam hal fiqih dalam dunia Islam,” ujarnya. (suara)

SANCAnews.id – Kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merombak jalur pedestrian serta lajur sepeda di kawasan Santa menjadi jalan raya dikritik habis-habisan.

Selain itu, kebijakan menangani kepadatan di ruas jalan dan persimpangan Santa, Jakarta Selatan, ternyata gagal total. Kemacetan di kawasan ini justru bertambah parah.

Sadar kebijakannya gagal, Heru pun berencana kembali membangun kembali jalur sepeda dan trotoar di persimpangan Pasar Santa, Kebayoran Baru. Keputusan ini lantas mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi Partai Nasdem, Wibi Andrino.

"Alhamdulillah, PJ Gubernur dapat hidayah," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/4).

Menurut Sekretaris DPW Partai Nasdem DKI Jakarta itu, sudah semestinya dalam mengambil keputusan Pj Gubernur memikirkan secara matang. Termasuk melibatkan publik untuk berdiskusi.

"Terkait pembongkaran jalur sepeda dan trotoar Fraksi Nasdem meminta penjelasan detail. Kami menolak (pembongkaran). Sangat primitif langkah yang diambil Pemprov DKI di tengah kota-kota maju memuliakan pejalan kaki dan pesepeda," tegas Wibi Andrino. (*)

SANCAnews.id – Langkah Heru Budi Hartono sebagai Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang banyak mengubah arah kebijakan dan juga hasil kerja Gubernur sebelumnya, Anies Baswedan menuai sorotan tajam. Salah-satunya, Heru membuat kebijakan dengan mengaspal trotoar atau pedestrian dan jalur sepeda di kawasan Simpang Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat lalu.

Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Refly Harun menilai tindakan Heru Budi selama beberapa bulan menjabat Pj Gubernur dengan banyak merombak hasil kerja Anies di Ibu Kota sebagai upaya meninggalkan jejak pembangunan yang telah dikerjakan Anies selama lima tahun menjabat. Ia menegaskan seharusnya Heru Budi melakukan kebijakan yang belum diberlakukan oleh Anies, bukan malah merombak hasil kerja dan kebijakan yang sudah ada.

“Heru ini saya lihat kan hanya ingin menghapus jejak kerja Anies saja. Padahal banyak hal yang seharusnya dia tangani yang barangkali belum dikerjakan Anies. Jalur-jalur untuk sepeda dan teritorial pejalan kaki, (itu) ngapain diubah-ubah,” kata Refly saat dihubungi inilah.com di Jakarta, Selasa (18/04/2023).

Tak hanya itu, Refly juga mengomentari tindakan agresif warga yang banyak menentang perombakan yang dilakukan oleh Heru Budi. Menurut Refly, kebijakan Heru Budi lebih pro kepada para pengguna kendaraan pribadi roda empat, tidak selaras dengan prinsip Kota Jakarta yang ramah lingkungan dan berbasis Green City.

“Menurut saya wajar saja orang marah, orang (kan) menikmati Jakarta sebagai kota ramah lingkungan, karena tempat-tempat yang ramah lingkungan itu mulai dihilangkan sama dia,” jelas Refly.

Lebih lanjut Refly juga menyinggung soal Heru Budi yang dijadikan gubernur secara administratif untuk mengisi kekosongan jabatan, sehingga tidak seharusnya terkesan ingin menciptakan legasi sendiri.

“Dia kan nunggu, nunggu tuan yang sesungguhnya yang dipilih rakyat karena itu dia harus sadar dia tidak boleh banyak mengubah. Kecuali, hal penting yang ingin dia ubah. Ini kan terkesan dia ingin menciptakan legasi sendiri, padahal dia kan tidak bisa dicatat sebagai gubernur yang sesungguhnya,” terang Refli menegaskan.

“Sadar dirilah dia bukan pejabat yang dipilih (oleh rakyat) kira-kira begitu,” tutur Refly.

Refly juga menegaskan perlu adanya kontrol dari pihak DPRD DKI Jakarta, terutama dari bidang anggaran dan fasilitas kepada Pj Gubernur Heru Budi.

“Ya harusnya DPRD DKI itu mengontrol, kalau ini kan enggak DPRD DKI-nya bisa kongkalikong dengan Pj gubernur terutama dari anggaran, fasilitas. Seharusnya kalau punya hati nurani, Anda kan cuma pejabat sementara Anda tidak boleh melakukan hal-hal yang fundamental untuk mengubah apalagi membuat legasi sendiri,” pungkasnya. (inilah)