SANCAnews.id

SANCAnews.id – Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid meminta maaf atas langkahnya yang menolak permohonan izin penggunaan Lapangan Mataram untuk sholat Idul Fitri Muhammadiyah.  Permohonan izin sebelumnya dilayangkan oleh Takmir Masjid Al-Hikmah Podosugih yang notabene merupakan amal usaha Muhammadiyah Kota Pekalongan.

Kini, Afzan justru siap memfasilitasi masyarakat yang akan melaksanakan shalat idul Fitri pada 21 April. Dalam surat yang beredar luas di media massa dan media sosial, Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid menyampaikan permintaan maaf karena permohonan izin penggunaan Lapangan Mataram untuk pelaksanaan shalat Idul Fitri pada hari Jumat, 21 April 2023.

Wali Kota Pekalongan dalam suratnya menyampaikan bahwa penolakan tersebut ia dasarkan kepada perkiraan 1 Syawal 1444 Hijriyah oleh Kementerian Agama yang akan jatuh pada hari Sabtu, 22 April 2023. Meskipun Sidang Isbat penentuan awal bulan Syawal baru akan digelar pada hari Kamis, 20 April 2023 di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia.

Menanggapi respons tersebut dan berbagai ungkapan masyarakat di media sosial, Ketua PDM Kota Pekalongan Pasrum Affandi menemui Wali Kota Pekalongan untuk melakukan klarifikasi. Pastum Affandi, pasca pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa dirinya telah menjelaskan perihal penetapan 1 Syawal 1444 H oleh Muhammadiyah kepada Wali Kota Pekalongan.

"Pak Wali sudah menyampaikan secara panjang lebar soal permasalahan yang terjadi berdasaran rapat Pemerintah Kota Pekalongan dan berbagai pertimbangan lainnya. Sehingga salah satu keputusannya, demi kemaslahatan bersama pemerintah (berkenan) memfasilitasi pelaksanaan Salat Idul Fitri yang akan diselenggarakan pada 21 April 2023," ungkap Affandi dalam siaran pers yang diterima Republika yang juga diunggah dari laman resmi PWM Muhammadiyah Jawa Tengah pada Sabtu (15/4/2023).

Ia juga menyampaikan bahwa Muhammadiyah Kota Pekalongan tidak ada masalah dengan Pemerintah Kota Pekalongan. Bahkan padasetiap agenda Muhammadiyah, Wali Kota Pekalongan selalu menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut. Affandi juga berharap tidak ada pihak-pihak lain yang berusaha membenturkan Muhammadiyah dengan Pemerintah Kota Pekalongan yang hubungannya sudah berjalan dengan baik selama ini.

Rencananya, PDM Kota Pekalongan akan menggelar Shalat Idul Fitri pada hari Jumat, 21 April 2023 di 14 titik fasilitas umum yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan. Adapun pelaksanaan Salat Idul Fitri yang awalnya akan digelar di Lapangan Mataram akan dialihkan ke Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekalongan. (*)

SANCAnews.id – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tengah menjadi sorotan publik lantaran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan gagal melobi China untuk menurunkan bunga utang menjadi 2 persen. Namun terlepas dari itu, KCJB dinilai sebagai proyek yang ngawur sejak awal.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi menilai ide pembangunan proyek KCJB tidak berdasar kepentingan mendesak warga. Proyek ini sebatas mercusuar yang tanpa perhitungan alias ngawur.

“Sejak awal ini memang ide ngawur. Siapa dan untuk apa orang perlu secepat itu ke Bandung dan sebaliknya dari Bandung ke Jakarta,” tanyanya kepada redaksi, Minggu (16/4).

Menurutnya, keberadaan jalan tol sudah cukup bagi masyarakat untuk berpindah dari Jakarta ke Bandung. Sementara mayoritas lalu lintas dari Jakarta ke Bandung dilakukan untuk wisata di hari libur.

“Nah, sialnya sudah tahu ngawur yang punya otoritas politik kok diam?” sambungnya.

Proyek KCJB mulai dibangun pada pada 2016 dan ditargetkan rampung pada 2018 sehingga bisa mulai beroperasi pada 2019. Namun demikian, progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung belum juga sempurna hingga April 2023. Ditargetkan KCJB akan diresmikan pada Agustus 2023.

Awalnya, proyek ini diperkirakan menelan biaya Rp 86,67 triliun. Namun pada 2021 terjadi pembengkakan atau cost overrun (kelebihan biaya) menjadi Rp 114,24 triliun. Adapun komposisi pembiayaan proyek ini adalah 75 persen berasal dari pinjaman melalui China Development Bank (CDB) dan sisanya merupakan setoran modal dari konsorsium dua negara yaitu Indonesia-China.

Pembagiannya, konsorsium BUMN Indonesia menyumbang 60 persen dan 40 persen berasal dari konsorsium China. Tercatat pinjaman Indonesia ke CDB mencapai Rp 8,3 triliun. Utang itu akan dipakai untuk pembiayaan pembengkakan biaya kereta cepat.

Sedangkan bunga yang ditawarkan oleh China mencapai 3,4 persen per tahun dengan tenor selama 30 tahun. (rmol)

SANCAnews.id – Pengurus masjid di daerah Pekalongan sempat ditolak permohonan izinnya oleh otoritas daerah setempat untuk menggelar sholat Hari Raya Idul Fitri pada 21 April 2023. Permohonan tersebut dilayangkan oleh Takmir Masjid Al-Hikmah Podosugih yang notabene adalah amal usaha Muhammadiyah Kota Pekalongan.

Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, pun telah meminta maaf atas langkahnya yang menolak permohonan izin penggunaan Lapangan Mataram untuk menggelar shalat Id tersebut. Kini, Afzan menyatakan telah siap memfasilitasi masyarakat yang akan melaksanakan shalat Id pada 21 April.

Dihubungi Republika pada Sabtu (15/4/2023), anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, KH Saad Ibrahim membenarkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan dukungan di tempat-tempat lainnya bagi masyarakat yang akan melaksanakan Idul Fitri pada 21 April. Meskipun demikian, munculnya persoalan tersebut menurutnya menjadi indikasi adanya rezimisasi agama.

"Terlepas dari semua itu, mungkin ini yang diindikasikan oleh Muhammadiyah melalui muktamar kemarin itu ada persoalan mengenai rezimisasi agama. Jadi ada rezimisasi agama di situ. Rezimisasi agama itu misalnya terkait dengan ini (menolak memberi izin pelaksanaan Idul Fitri di Lapangan Mataram oleh Wali Kota Pekalongan), lalu pemerintah menentukan ada isbat. Ini kalau dibiarkan tidak menjadi bagian domain dari pemerintahan, saya kira masyarakat sudah lama kok sudah paham betul ada perbedaan-perbedaan itu. Kok hanya begini ya. Yang tiap hari berbeda itu juga ngga apa-apa, apalagi setahun sekali atau setahun dua kali untuk Idul Fitri dan Idul Adha," kata Saad kepada Republika.

Saad mengatakan hal ini sering menjadi problem bagi banyak warga Muhammadiyah yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab pada satu sisi, ASN yang juga warga Muhammadiyah itu menjalankan keyakinannya mengikuti paham di Muhammadiyah, namun di sisi lain sebagai ASN harus mengikuti aturan yang dibuat pemerintah. 

"Sebenarnya kalau seseorang melaksanakan ajaran agamanya tetapi tidak sesuai dengan keyakinannya sebenarnya secara tidak langsung berlawanan dengan UUD yang memberikan jaminan," katanya.

Rencananya PDM Kota Pekalongan akan menggelar Salat Idul Fitri pada hari Jumat, 21 April 2023 di 14 titik fasilitas umum yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan. Adapun pelaksanaan Salat Idul Fitri yang awalnya akan digelar di Lapangan Mataram akan dialihkan ke Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekalongan. (*)

SANCAnews.id – Pegiat antikorupsi Saor Siagian menyebut posisi Mahfud MD kini sudah RI-2. Apa maksudnya?. Pernyataan Saor soal Mahfud MD sudah berada di posisi RI-2 setidaknya disampaikan berkaitan dengan dugaan Menkopolhukam yang dinilai tengah mencari panggung politik di kasus dugaan transaksi Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Atas hal itu pula Mahfud kemudian banjir dukungan untuk didorong sebagai cawapres di kontestasi 2024 mendatang. Bagi Saor sebenarnya sah-sah saja jika ada publik yang menilai Mahfud MD tengah mencari panggung politik.

Akan tetapi dia meyakini Mahfud tulus bergerak untuk membongkar praktik dugaan korupsi di Kemenkeu lantaran profesor itu yang dinilai memang sudah geram.

Sebelum menjelaskan soal posisi Mahfud MD sudah jadi RI-2, Saor menjabarkan terlebih dahulu soal kasus Rp 349 triliun di Kemenkeu. Saor mengaku mengapresiasi langkah yang dilakukan Mahfud MD karena dana sejumlah itu bukan hanya sekadar skandal. Melainkan jumbo skandal.

"Terserah kalau ada yang sebut Mahfud sedang cari panggung, Tapi menurut saya dia natural dan mau membongkar kasus ini karena kegelisahan," kata Saor disitat saluran Youtube Back To BDM, Sabtu 15 April 2023.

Saor bilang sebenarnya Mahfud MD sudah sadar betul problem utama bangsa ini adalah soal besarnya mental korupsi yang rendah. Hal itu seolah seirama dengan keinginan netizen di Tanah Air yang ingin melihat Indonesia bersih.

Aksi bersih-bersih dan vokal di sejumlah kasus lalu membuat dia mendapat dukungan dari banyak pihak. Tetapi aksi itu dinilai bukan sengaja dibuat-buat.

Kini Mahfud diakui didukung banyak sekali pihak. Apakah itu masyarakat biasa,guru-guru besar, lingkungan kampus, ulama, dan sebagainya. Dan sebagian dari mereka mendukung Mahfud untuk maju dalam kontestasi 2024.

"Dulu waktu dia dicalonkan jadi cawapres, saya melakukan komunkasi dengan beliau. Saya bilang 'kita ingin jadi tim sukses Pak Mahfud'. Dia jawab cuma 'Jangan. Saya tak terpikir,'" kata Saor.

Walaupun akhirnya Mahfud gagal menjadi cawapres, namun Saor bilang sikap beliau santai-santai saja. Tetapi kini sejarah telah membuktikan lain.

Usai Mahfud menjadi Menkopolhukam, banyak publik menilai Mahfud sudah seperti RI-2 alias jadi wakil presidennya Jokowi.

"Mahfud MD kan ramai kini dbilang nomor 2, itu artinya walau dia batal menjadi cawapres namun ketika saat menjadi Menkopolhukam, dia tetap melakukan kerja-kerja ibarat Wapres dan dia melakukannya secara maksimal, seperti wapresnya Pak Jokowi," kata Saor lagi.

Kencangnya Mahfud soal narasi korupsi tak lain karena dia sudah sangat geram dengan kondisi di Tanah Air. Hal itu bahkan secara tegas disampaikannya dalam 1 Abad NU baru-baru ini. Dia bilang, korupsi sudah masuk ke udara, laut, kiri dan kanan.

"Artinya kegelisahannya pada korupsi sudah sangat luar biasa. Tapi kalau orang mau salah tafsir silakan. Kita cuma berharap Mahfud terus bertarung terbuka mengungkap hal-hal berkaitan korupsi dan janggal di negeri ini," kata Saor soal Mahfud MD. (poskota)

 

SANCAnews.id – Pengamat Politik Rocky Gerung meminta bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk menggerakkan people power dalam menghadapi serangan Istana.

Dengan adanya wacana Koalisi Besar yang beranggotakan lima partai politik pendukung Istana, terlihat Anies seperti sedang dikeroyok.

Untuk diketahui, Koalisi Besar beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Rocky, Anies harus bisa memanfaatkan keadaan dirinya dijegal dengan mengumpulkan kekuatan massa atau people power.

“Kalau Anies misalnya dijegal habis-habisan, orang berhitung mampu nggak Anies memanfaatkan upaya penjegalan itu untuk dia regain yang disebut people power,” ujar Rocky, dikutip WE NewsWorthy dari kanal YouTube pribadi pada Jumat (14/4/2023).

Tetapi, ada keraguan dalam benak Rocky bahwa Anies bisa melakukan gerakan semacam itu karena bersifat masif.

“Nah saya ragu karena Anies bukan tipe orang yang mampu untuk memimpin gerakan yang bersifat masif,” ujarnya.

Kendati demikian, Rocky meyakini Anies bisa melakukan jika didesak oleh pihak-pihak tertentu misalnya oleh para pendukungnya.

Seandainya Anies berhasil menggerakkan people power, maka politik Indonesia akan semakin rumit karena ada dua kubu nantinya.

“Tetapi kalau didesak-desak bisa juga terjadi. Ini juga akan merumitkan keadaan karena nanti akan ada dua kubu yang betul-betul electoral system dan yang non electoral,” ujar Rocky. (wartaekonomi)