SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pengurus masjid di daerah Pekalongan sempat ditolak permohonan izinnya oleh otoritas daerah setempat untuk menggelar sholat Hari Raya Idul Fitri pada 21 April 2023. Permohonan tersebut dilayangkan oleh Takmir Masjid Al-Hikmah Podosugih yang notabene adalah amal usaha Muhammadiyah Kota Pekalongan.

Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, pun telah meminta maaf atas langkahnya yang menolak permohonan izin penggunaan Lapangan Mataram untuk menggelar shalat Id tersebut. Kini, Afzan menyatakan telah siap memfasilitasi masyarakat yang akan melaksanakan shalat Id pada 21 April.

Dihubungi Republika pada Sabtu (15/4/2023), anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, KH Saad Ibrahim membenarkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan dukungan di tempat-tempat lainnya bagi masyarakat yang akan melaksanakan Idul Fitri pada 21 April. Meskipun demikian, munculnya persoalan tersebut menurutnya menjadi indikasi adanya rezimisasi agama.

"Terlepas dari semua itu, mungkin ini yang diindikasikan oleh Muhammadiyah melalui muktamar kemarin itu ada persoalan mengenai rezimisasi agama. Jadi ada rezimisasi agama di situ. Rezimisasi agama itu misalnya terkait dengan ini (menolak memberi izin pelaksanaan Idul Fitri di Lapangan Mataram oleh Wali Kota Pekalongan), lalu pemerintah menentukan ada isbat. Ini kalau dibiarkan tidak menjadi bagian domain dari pemerintahan, saya kira masyarakat sudah lama kok sudah paham betul ada perbedaan-perbedaan itu. Kok hanya begini ya. Yang tiap hari berbeda itu juga ngga apa-apa, apalagi setahun sekali atau setahun dua kali untuk Idul Fitri dan Idul Adha," kata Saad kepada Republika.

Saad mengatakan hal ini sering menjadi problem bagi banyak warga Muhammadiyah yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab pada satu sisi, ASN yang juga warga Muhammadiyah itu menjalankan keyakinannya mengikuti paham di Muhammadiyah, namun di sisi lain sebagai ASN harus mengikuti aturan yang dibuat pemerintah. 

"Sebenarnya kalau seseorang melaksanakan ajaran agamanya tetapi tidak sesuai dengan keyakinannya sebenarnya secara tidak langsung berlawanan dengan UUD yang memberikan jaminan," katanya.

Rencananya PDM Kota Pekalongan akan menggelar Salat Idul Fitri pada hari Jumat, 21 April 2023 di 14 titik fasilitas umum yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan. Adapun pelaksanaan Salat Idul Fitri yang awalnya akan digelar di Lapangan Mataram akan dialihkan ke Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekalongan. (*)

SANCAnews.id – Pegiat antikorupsi Saor Siagian menyebut posisi Mahfud MD kini sudah RI-2. Apa maksudnya?. Pernyataan Saor soal Mahfud MD sudah berada di posisi RI-2 setidaknya disampaikan berkaitan dengan dugaan Menkopolhukam yang dinilai tengah mencari panggung politik di kasus dugaan transaksi Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Atas hal itu pula Mahfud kemudian banjir dukungan untuk didorong sebagai cawapres di kontestasi 2024 mendatang. Bagi Saor sebenarnya sah-sah saja jika ada publik yang menilai Mahfud MD tengah mencari panggung politik.

Akan tetapi dia meyakini Mahfud tulus bergerak untuk membongkar praktik dugaan korupsi di Kemenkeu lantaran profesor itu yang dinilai memang sudah geram.

Sebelum menjelaskan soal posisi Mahfud MD sudah jadi RI-2, Saor menjabarkan terlebih dahulu soal kasus Rp 349 triliun di Kemenkeu. Saor mengaku mengapresiasi langkah yang dilakukan Mahfud MD karena dana sejumlah itu bukan hanya sekadar skandal. Melainkan jumbo skandal.

"Terserah kalau ada yang sebut Mahfud sedang cari panggung, Tapi menurut saya dia natural dan mau membongkar kasus ini karena kegelisahan," kata Saor disitat saluran Youtube Back To BDM, Sabtu 15 April 2023.

Saor bilang sebenarnya Mahfud MD sudah sadar betul problem utama bangsa ini adalah soal besarnya mental korupsi yang rendah. Hal itu seolah seirama dengan keinginan netizen di Tanah Air yang ingin melihat Indonesia bersih.

Aksi bersih-bersih dan vokal di sejumlah kasus lalu membuat dia mendapat dukungan dari banyak pihak. Tetapi aksi itu dinilai bukan sengaja dibuat-buat.

Kini Mahfud diakui didukung banyak sekali pihak. Apakah itu masyarakat biasa,guru-guru besar, lingkungan kampus, ulama, dan sebagainya. Dan sebagian dari mereka mendukung Mahfud untuk maju dalam kontestasi 2024.

"Dulu waktu dia dicalonkan jadi cawapres, saya melakukan komunkasi dengan beliau. Saya bilang 'kita ingin jadi tim sukses Pak Mahfud'. Dia jawab cuma 'Jangan. Saya tak terpikir,'" kata Saor.

Walaupun akhirnya Mahfud gagal menjadi cawapres, namun Saor bilang sikap beliau santai-santai saja. Tetapi kini sejarah telah membuktikan lain.

Usai Mahfud menjadi Menkopolhukam, banyak publik menilai Mahfud sudah seperti RI-2 alias jadi wakil presidennya Jokowi.

"Mahfud MD kan ramai kini dbilang nomor 2, itu artinya walau dia batal menjadi cawapres namun ketika saat menjadi Menkopolhukam, dia tetap melakukan kerja-kerja ibarat Wapres dan dia melakukannya secara maksimal, seperti wapresnya Pak Jokowi," kata Saor lagi.

Kencangnya Mahfud soal narasi korupsi tak lain karena dia sudah sangat geram dengan kondisi di Tanah Air. Hal itu bahkan secara tegas disampaikannya dalam 1 Abad NU baru-baru ini. Dia bilang, korupsi sudah masuk ke udara, laut, kiri dan kanan.

"Artinya kegelisahannya pada korupsi sudah sangat luar biasa. Tapi kalau orang mau salah tafsir silakan. Kita cuma berharap Mahfud terus bertarung terbuka mengungkap hal-hal berkaitan korupsi dan janggal di negeri ini," kata Saor soal Mahfud MD. (poskota)

 

SANCAnews.id – Pengamat Politik Rocky Gerung meminta bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk menggerakkan people power dalam menghadapi serangan Istana.

Dengan adanya wacana Koalisi Besar yang beranggotakan lima partai politik pendukung Istana, terlihat Anies seperti sedang dikeroyok.

Untuk diketahui, Koalisi Besar beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Rocky, Anies harus bisa memanfaatkan keadaan dirinya dijegal dengan mengumpulkan kekuatan massa atau people power.

“Kalau Anies misalnya dijegal habis-habisan, orang berhitung mampu nggak Anies memanfaatkan upaya penjegalan itu untuk dia regain yang disebut people power,” ujar Rocky, dikutip WE NewsWorthy dari kanal YouTube pribadi pada Jumat (14/4/2023).

Tetapi, ada keraguan dalam benak Rocky bahwa Anies bisa melakukan gerakan semacam itu karena bersifat masif.

“Nah saya ragu karena Anies bukan tipe orang yang mampu untuk memimpin gerakan yang bersifat masif,” ujarnya.

Kendati demikian, Rocky meyakini Anies bisa melakukan jika didesak oleh pihak-pihak tertentu misalnya oleh para pendukungnya.

Seandainya Anies berhasil menggerakkan people power, maka politik Indonesia akan semakin rumit karena ada dua kubu nantinya.

“Tetapi kalau didesak-desak bisa juga terjadi. Ini juga akan merumitkan keadaan karena nanti akan ada dua kubu yang betul-betul electoral system dan yang non electoral,” ujar Rocky. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Pembiayaan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) oleh China, dinilai sebagai jebakan masalah keuangan yang akan diperoleh pemerintah Presiden Joko Widodo.

Begitu analisa Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, merespon isu kenaikan bunga utang pembiayaan proyek KCJB oleh China, dan berakibat pada permintaan APBN menjadi jaminannya.

“Kalau kita jeli, sejak awal kita sudah masuk dalam jebakan dan perangkap utang China,” ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/4).

Ia menjelaskan, bunga utang yang ditetapkan China kepada Indonesia jauh lebih besar dari kesepakatan awal, yaitu dari 2 persen menjadi 3,4 persen.

“Kalau kita ambil proyek kereta cepat Jepang suku bunganya hanya 1 persen,” sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, doktor komunikasi politik lulusan America Global University ini mendorong pemerintah mencontoh negara tetangga di Asia. Di mana, memilih batal bekerjasama dalam pembangunan infrasturktur.

“Jadi kita harus belajar sama negara tetangga kita, Malaysia, yang tak takut membatalkan proyek kereta cepat yang mencapai hampir Rp 276 triliun,” demikian Jerry menambahkan. (*)                                                                     

SANCAnews.id – Ustaz Abdul Somad (UAS) sempat menjawab tentang perbedaan pandangan dari Nahdlatul Ulama (NU) dengan Muhammadiyah dalam menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

Sudah lama memang hampir selalu terjadi adanya perbedaan antara penetapan hari raya dari NU dengan Muhammadiyah.

Banyak umat Islam yang kemudian merasa bingung, awal puasa dan lebaran sebaiknya mengikuti tanggal yang sudah ditetapkan NU atau Muhammadiyah?

Beberapa tahun yang lalu UAS sempat membahas soal adanya perbedaan tersebut. Menurut UAS, adanya pertentangan terkait dengan perbedaan jadwal puasa dan lebaran itu terjadi lantaran sidang isbatnya dilakukan secara terpublikasi.

Hal tersebut disampaikan oleh UAS, lewat tayangan video yang diunggah oleh kanal YouTube Goto Islam pada Sabtu, 15 April 2023.

"Lalu yang datang dari kelompok ini 'ati'ullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum' taatlah kepada Ulil Amri. Kemudian kata yang Muhammadiyah Ulil Amri itu Din Syamsuddin, bukan Jokowi. Karena ini kan tidak diangkat berdasarkan suroh, coba tengok tafsirnya, Ulil Amri itu ulama bukan pemimpin ini demokrasi kata dia, kata yang satu lagi kamu kalau engga mau ikut presiden bakar aja KTP-mu, pergi tinggal di hutan sana, akhirnya berkelahinya," ujar Ustaz Abdul Somad.

"Kenapa pertentangan ini terjadi? Karena sidang isbatnya diekspos. Ada baiknya sidang isbat dilakukan di ruangan tertutup mau kelahi antara NU sama Muhammadiyah kelahi di ruang tertutup itu, tapi suara yang keluar satu," sambungnya.

Lebih lanjut, UAS menyebut bahwa di Mesir adanya perbedaan pandangan dalam menetapkan 1 Ramadhan atau 1 Syawal dilakukan dengan cara kombinasi dua sistem.

"Itu yang terjadi di Mesir, antara hisab ilmu astronomi dengan rukyat dikombinasikan, jadi keduanya bukan dikonfrontir ditabrakan, tapi dikombinasikan, jadi harusnya keluar satu suara," tuturnya.

Jadi penceramah yang berfokus dalam bidang ilmu hadis dan fikih itu menyarankan untuk meyakini apa yang dipikir benar.

"Saya pribadi menyarankan, ikutlah apa yang engkau yakini benar menurut engkau, walaupun seribu orang berfatwa memberikan fatwa kepadamu. Fatwa yang dikeluarin oleh Muhammadiyah benar. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) benar," paparnya.

"Persimpangannya di mana? Penetapan pada angka minimal, MUI dan NU menetapkan angka dua derajat, jika dua derajat dia dapat dikatakan hilal, bila kurang bukan hilal. Tapi Muhammadiyah dia mengatakan 0,5 derajat pun kalau sudah itu hilal, maka dia adalah hilal, maka boleh, di situ letak persimpangannya," tegas UAS.

Untuk UAS sendiri ia mengakui bahwa dirinya mengikuti aturan di komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia provinsi Riau.

"Kalau komisi fatwa mengatakan 'berdasarkan penampakan dua derajat besok puasa, maka saya ikut itu, tapi kalau Muhammadiyah ngundang saya untuk khutbah saya tidak mau ikut, karena kalau saya ikut juga saya bisa khutbah dua kali. Ikuti salah satu, jangan ikut dua-duanya." tutup UAS. (disway)