SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pembiayaan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) oleh China, dinilai sebagai jebakan masalah keuangan yang akan diperoleh pemerintah Presiden Joko Widodo.

Begitu analisa Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, merespon isu kenaikan bunga utang pembiayaan proyek KCJB oleh China, dan berakibat pada permintaan APBN menjadi jaminannya.

“Kalau kita jeli, sejak awal kita sudah masuk dalam jebakan dan perangkap utang China,” ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/4).

Ia menjelaskan, bunga utang yang ditetapkan China kepada Indonesia jauh lebih besar dari kesepakatan awal, yaitu dari 2 persen menjadi 3,4 persen.

“Kalau kita ambil proyek kereta cepat Jepang suku bunganya hanya 1 persen,” sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, doktor komunikasi politik lulusan America Global University ini mendorong pemerintah mencontoh negara tetangga di Asia. Di mana, memilih batal bekerjasama dalam pembangunan infrasturktur.

“Jadi kita harus belajar sama negara tetangga kita, Malaysia, yang tak takut membatalkan proyek kereta cepat yang mencapai hampir Rp 276 triliun,” demikian Jerry menambahkan. (*)                                                                     

SANCAnews.id – Ustaz Abdul Somad (UAS) sempat menjawab tentang perbedaan pandangan dari Nahdlatul Ulama (NU) dengan Muhammadiyah dalam menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

Sudah lama memang hampir selalu terjadi adanya perbedaan antara penetapan hari raya dari NU dengan Muhammadiyah.

Banyak umat Islam yang kemudian merasa bingung, awal puasa dan lebaran sebaiknya mengikuti tanggal yang sudah ditetapkan NU atau Muhammadiyah?

Beberapa tahun yang lalu UAS sempat membahas soal adanya perbedaan tersebut. Menurut UAS, adanya pertentangan terkait dengan perbedaan jadwal puasa dan lebaran itu terjadi lantaran sidang isbatnya dilakukan secara terpublikasi.

Hal tersebut disampaikan oleh UAS, lewat tayangan video yang diunggah oleh kanal YouTube Goto Islam pada Sabtu, 15 April 2023.

"Lalu yang datang dari kelompok ini 'ati'ullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum' taatlah kepada Ulil Amri. Kemudian kata yang Muhammadiyah Ulil Amri itu Din Syamsuddin, bukan Jokowi. Karena ini kan tidak diangkat berdasarkan suroh, coba tengok tafsirnya, Ulil Amri itu ulama bukan pemimpin ini demokrasi kata dia, kata yang satu lagi kamu kalau engga mau ikut presiden bakar aja KTP-mu, pergi tinggal di hutan sana, akhirnya berkelahinya," ujar Ustaz Abdul Somad.

"Kenapa pertentangan ini terjadi? Karena sidang isbatnya diekspos. Ada baiknya sidang isbat dilakukan di ruangan tertutup mau kelahi antara NU sama Muhammadiyah kelahi di ruang tertutup itu, tapi suara yang keluar satu," sambungnya.

Lebih lanjut, UAS menyebut bahwa di Mesir adanya perbedaan pandangan dalam menetapkan 1 Ramadhan atau 1 Syawal dilakukan dengan cara kombinasi dua sistem.

"Itu yang terjadi di Mesir, antara hisab ilmu astronomi dengan rukyat dikombinasikan, jadi keduanya bukan dikonfrontir ditabrakan, tapi dikombinasikan, jadi harusnya keluar satu suara," tuturnya.

Jadi penceramah yang berfokus dalam bidang ilmu hadis dan fikih itu menyarankan untuk meyakini apa yang dipikir benar.

"Saya pribadi menyarankan, ikutlah apa yang engkau yakini benar menurut engkau, walaupun seribu orang berfatwa memberikan fatwa kepadamu. Fatwa yang dikeluarin oleh Muhammadiyah benar. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) benar," paparnya.

"Persimpangannya di mana? Penetapan pada angka minimal, MUI dan NU menetapkan angka dua derajat, jika dua derajat dia dapat dikatakan hilal, bila kurang bukan hilal. Tapi Muhammadiyah dia mengatakan 0,5 derajat pun kalau sudah itu hilal, maka dia adalah hilal, maka boleh, di situ letak persimpangannya," tegas UAS.

Untuk UAS sendiri ia mengakui bahwa dirinya mengikuti aturan di komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia provinsi Riau.

"Kalau komisi fatwa mengatakan 'berdasarkan penampakan dua derajat besok puasa, maka saya ikut itu, tapi kalau Muhammadiyah ngundang saya untuk khutbah saya tidak mau ikut, karena kalau saya ikut juga saya bisa khutbah dua kali. Ikuti salah satu, jangan ikut dua-duanya." tutup UAS. (disway)

SANCAnews.id – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi, Anas Urbaningrum, telah kembali menghirup udara bebas pada Selasa (11/4). Saat meninggalkan Lapas Sukamiskin Bandung, Anas dijemput seperti pahlawan oleh keluarga maupun barisan loyalisnya.

Sambutan pada Anas Urbaningrum itu, menjadi tanda tanya dalam benak aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Adamsyah Wahab alias Don Adam. Terlebih, Anas menjalani hukuman bukan karena membela rakyat kecil.

"AU ditahan bukan karena berjuang membela rakyat yang ditindas. Tidak ada sejarahnya AU terlibat dalam perjuangan kasus tanah rakyat, nasib buruh, atau petani," ujar Don Adam, sapaan karibnya di Twitter, Sabtu (15/4).

Alih-alih dipenjara karena membela rakyat kecil, kata Don Andam, Anas justru dipenjara karena korupsi alias merampok uang yang menjadi hak pelayanan bagi rakyat.

"Perampok kok dielu-elukan seperti pahlawan. Gendheeeng....," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Kegagalan Indonesia melobi utang China dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) makin mempertegas kinerja Luhut Binsar Panjaitan tidak beres sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Alih-alih menurunkan bunga utang, China malah ngotot meminta APBN Indonesia sebagai jaminan utang.

"Ini sangat berbahaya akibat Luhut dengan mudah menyerah ke China atas proyek mahal yang tidak jelas keuntungan bisnisnya itu. Sekarang APBN malah tersandera," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/4).

Sikap lembek Luhut kepada China ini pun dipertanyakan. Luhut, kata Muslim Arbi, seolah-olah justru bekerja untuk kepentingan dan keuntungan China.

"Sebenarnya Luhut ini siapa? Pejabat negara, atau antek China di Indonesia? Proyek KCJB yang jelas-jelas mau sandera APBN saja Luhut santai. Apakah Luhut ini agen China?" tanya Muslim.

Muslim menilai, rezim pemerintahan Joko Widodo saat ini sudah seperti tidak memiliki martabat di mata China.

"Era Jokowi, negara dan bangsa dibikin tidak bermartabat di hadapan China. Apa yang diminta China selalu oke," pungkas Muslim. (*)

SANCAnews.id – Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto, menyoroti Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang mengajak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bekerja sama dalam pengamanan pemilu.

Dia mengimbau pendukung Anies Baswedan untuk berhati-hati. Hal itu disampaikan Gigin dalam akun Twitter pribadinya, pada Kamis 13 April 2023.

"Pendukung Anies harus ekstra waspada. Hindari bentrok dengan tukang geruduk," ujar dia seperti dikutip dari WE NewsWorthy.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. didampingi Kasum TNI Letjen TNI Bambang Isnawan, S.E., M.M. melaksanakan silahturahmi ke Ketum (Ketua umum) PBNU (Pengurus Besar Nahdatul Ulama) bertempat di Kantor Pusat PBNU bertempat di Jl. Kramat Raya No. 174 Senen Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).

Dalam sambutannya Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. menyampaikan bahwa silahturahmi ini membicarakan tentang program dan kerjasama yang akan dilaksanakan kedepan karena ada beberapa kesamaan program yang dilakukan TNI dengan PBNU. "Contohnya, ada program kampung nelayan, kita bisa disinergikan dengan program TNI masuk desa maupun dengan program kampung bahari nusantara yang sudah di programkan," ujarnya.

"Selain itu juga bidang pendidikan, nanti juga akan kita kolaborasikan karena NU punya program pembinaan kepemimpinan termasuk kegiatan-kegiatan untuk bakti sosial dan juga bidang keamanan juga karena PBNU punya Banser, tentunya bisa kita kolaborasikan untuk membantu TNI bekerjasama ke depan dalam pengamanan pemilu dan sebagainya," pungkas Panglima TNI.

Sementara itu Ketum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf mengucapkan terima kasih atas kunjungan silahturahmi Pan203.glima TNI ke kantor PBNU dan bantuan dari TNI untuk mengembangkan wawasan kebangsaan dikalangan kader-kader NU tentang pertahanan dan keamanan negara. "Kemudian NU ini nanti juga akan menjalankan program yang disebut keluarga maslahat, yang itu nanti aktivitasnya akan dibuat sampai ke desa-desa, kami sangat membutuhkan dukungan dari TNI," jelas Ketum PBNU.

"Kedepannya hal yang bisa kita kerjakan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa buat kesepakatan MoU antara PBNU dengan TNI kemudian dijabarkan dalam berbagai macam program kegiatan," tutup Ketum PBNU. (*)