SANCAnews.id

SANCAnews.id – Negosiasi bunga utang pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diminta pemerintah, belakangan mengundang tuntutan dari sang investor yaitu China, yang meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jadi jaminan pembayaran utang.

Meski tuntutan China tersebut tidak langsung diamini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, namun hal ini bertolak belakang dengan komitmen awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, saat periode pertama berjalan.

Pada tahun 2016, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kala itu, Rini Soemarno, mengungkap bahwa proyek KCJB tidak akan menggunakan dana APBN dan mengeluarkan jaminan dari negara.

“Ini betul-betul tidak ada, tidak menggunakan dana APBN, tidak ada jaminan dari pemerintah, dan tidak ada jaminan dari BUMN. Jaminannya proyek itu sendiri,” ujar Rini dalam sebuah tayangan video singkat yang beredar di media sosial Twitter, Jumat (14/4).

Selain itu, Menteri Keuangan periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, Bambang Brodjonegoro, pernah mengatakan hal serupa yang disampaikan Rini Soemarno. Yakni, komitmen antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China, mengenai pembiayaan proyek KCJB, tidak keluar dari APBN.

“Ya dulu kesepakatannya adalah tidak ada anggaran dari APBN langsung termasuk jaminan pemerintah,” katanya dalam video yang sama.

Tak cuma pengakuan dari dua pejabat negara itu, dalam video yang sama juga ditayangkan pernyataan Presiden Jokowi, mengenai sumber pembiayaan dan jaminan pembangunan proyek KCJB.

“Bahwa pembangunan Kereta Cepat ini dilakukan B to B, bahwa join antara Indonesia dan China. Oleh sebab itu pembiayaan pembanguan kereta cepat tidak menggunakan APBN dan tidak menggunakan jaminan dari pemerintah,” demikian Jokowi mengatakan pada saat masih menjabat di periode pertamanya.

Bunga utang proyek KCJB tercatat lebih tinggi dari skema dalam proposal awal yang ditawarkan pemerintah, yakni menjadi 3,4 persen dari tawaran awal 2 persen.

Selain itu, biaya pembangunan juga membengkak, dari awalnya 6,071 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 7,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 112,5 triliun dengan kurs Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat.

Terkait kenaikan bunga utang ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berdalih, angkanya masih terbilang rendah, jika dibanding bunga utang di negara lain.

“Kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok, walaupun enggak oke-oke amat,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Kemneko Marinves, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

Karenanya, ia mengklaim masih sanggup bagi negara untuk membayar utang pokok sekaligus bunga utang pembiayaan proyek KCJB, sehingga menolak permintaan China agar APBN jadi jaminan.

“Memang masih ada masalah psikologis ya.Jadi mereka (China), maunya (ada jaminan) dari APBN. Tapi kita jelaskan, prosedurnya panjang,” klaimnya.

Maka dari itu, Luhut mengaku mendorong China agar meminta jaminan kepada PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PPI) Persero, sebagai bagian dari struktur baru yang dibuat pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2018 silam. (rmol)

 

SANCAnews.id – Kinerja investasi Indonesia yang dikelola menajemennya oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menuai kritik publik, setelah China meminta penjaminan APBN kepada pemerintahan Jokowi untuk pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, salah satu yang mengungkap kinerja Luhut yang ia anggap telah gagal di beberapa proyek pemerintah dan mometum investasi.

“Hampir semua diplomasi dan nego Luhut gagal. Lalu gagal datangkan Elon Musk berinvestasi di Indonesia malahan memilih China dan Malaysia,” ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/4).

Selain soal investasi digital Elon Musk di Indonesia, Jerry juga menyinggung soal rencana investasi yang diumbar Luhut di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Beberapa investor IKN kabur,” sambungnya menegaskan.

Maka dari itu, doktor komunikasi politik lulusan America Global University ini menilai Luhut sebagai biang kerok kerugian negara dalam investasi.

“Ini memang merugikan negara kita. Coba kita ambil proyek kereta cepat cepat Jepang suku bunganya hanya 1 persen,” demikian Jerry menambahkan. (*)

SANCAnews.id – Pembengkakan utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang kini dibebankan kepada Indonesia dianggap sebagai bagian tipu muslihat China.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie memaparkan, soal bunga utang pembiayaan KCJB yang awalnya dinegosiasi sebesar 2 persen dan berubah menjadi 3,4 persen, juga jadi persoalan.

"China melihat pemerintah Indonesia bisa dikadalin," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/4).

Berdasarkan kalkulasinya, utang pemerintah Indonesia terhadap China akan terus membengkak, dengan nilai tahunan mencapai triliunan rupiah.

"Jadi awalnya 2 persen suku bunga dan dia melonjak menjadi 3,4 persen. Jadi setiap tahun APBN kita terkuras Rp 2 triliun," urainya.

"Saya kira ini buah keangkuhan Luhut Binsar Pandjaitan yang kalah dalam negosiasi dengan pemerintah China. Gara-gara Jokowi dan LBP ngotot, maka China dengan segala tipu dayanya memperdayai pemerintahan Jokowi," tutup Jerry. (*)

SANCAnews.id – Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diinisiasi di era Menteri BUMN Rini Soemarno terus menimbulkan masalah. Terbaru, pemerintah China meminta APBN Indonesia menjamin pembayaran utang proyek tersebut.

Bahkan bunga utang proyek tersebut ternyata lebih tinggi dari skema di dalam proposal awal yang ditawarkan, menjadi 3,4 persen dari tawaran awal 2 persen. Biaya pembangunan juga membengkak, dari awalnya 6,071 miliar Dolar AS menjadi 7,5 miliar Dolar AS, atau setara Rp 112,5 triliun (kurs Rp15.000/Dolar AS).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pun gagal melobi China untuk menurunkan suku bunga pinjaman proyek kereta cepat tersebut. Artinya, utang itu membebani APBN.

LaNyalla mengaku masih ingat bahwa skema awal yang ditawarkan China di era Menteri Rini Soemarno, karena China tidak meminta jaminan APBN. Hal itulah, kata LaNyalla yang menjadi alasan pemerintah menolak tawaran Jepang.

"Karena China tidak meminta jaminan APBN, hutang yang diberikan dengan bunga rendah 2 persen fix 40 tahun, dan pembiayaan murni B2B,” ujar Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya, Kamis (13/4).

LaNyalla menuturkan bahwa  proyek tersebut memang harus business to business (B2B). Karena BUMN di dalam konsorsium tersebut bertindak sebagai badan usaha, bukan mewakili pemerintah.

“Jadi tidak bisa pemerintah China minta jaminan APBN. Harus kita tolak. DPD RI akan memberi catatan kepada DPR RI saat penyusunan RUU APBN 2024. Karena pasti merugikan posisi Indonesia,” katanya.

Dirinya menduga pemerintah China meminta jaminan APBN karena sudah menghitung bahwa pengelola Kereta Cepat Jakarta Bandung PT KCIC, akan kesulitan membayar utang pokok dan bunganya yang digelontorkan oleh China Development Bank (CDB).

“Lagipula proyek ini memang aneh, kereta dengan kecepatan 300 km per jam, tapi digunakan di rute yang pendek, Jakarta-Bandung dengan beberapa stasiun pemberhentian. Jadi akan under optimal dari sisi kecepatan,” demikian LaNyalla. (rmol)

SANCAnews.id – Kegagalan negosiasi penurunan bunga utang Indonesia terhadap China dalam megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) membuktikan pemerintah masih lemah.

"Inilah kelemahan pemerintah dalam menarik investor yang dikerjasamakan dengan BUMN. Akibat dari kejar kuantitas bukan kualitas, terburu-buru," tegas Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/4).

Sejak awal, Legislator Fraksi Demokrat ini menyayangkan pemerintah memilih China untuk menjadi investor kereta cepat tersebut. Padahal, dulu masih ada negara lain yang berminat untuk menggarap megaproyek ambisi Presiden Joko Widodo ini. Salah satunya Jepang.

"Akhirnya proyek kereta cepat China lebih mahal daripada kereta cepat Jepang. Imbasnya, BUMN saat ini terdampak kinerja keuanganya," ujarnya.

Pandangan Herman, kondisi saat ini terjadi karena pemerintah tidak cermat dalam menghitung dan mengambil keputusan dalam proyek KCJB. Hal itu sudah terlihat sejak awal, yang diklaim menggunakan anggaran swasta tapi kini justru menguras APBN.

"Pada akhirnya juga APBN tersedot kereta cepat. Semestinya melalui kajian yang komprehensif dan dihitung betul untung ruginya," demikian Herman Khaeron. (*)