SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pembengkakan utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang kini dibebankan kepada Indonesia dianggap sebagai bagian tipu muslihat China.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie memaparkan, soal bunga utang pembiayaan KCJB yang awalnya dinegosiasi sebesar 2 persen dan berubah menjadi 3,4 persen, juga jadi persoalan.

"China melihat pemerintah Indonesia bisa dikadalin," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/4).

Berdasarkan kalkulasinya, utang pemerintah Indonesia terhadap China akan terus membengkak, dengan nilai tahunan mencapai triliunan rupiah.

"Jadi awalnya 2 persen suku bunga dan dia melonjak menjadi 3,4 persen. Jadi setiap tahun APBN kita terkuras Rp 2 triliun," urainya.

"Saya kira ini buah keangkuhan Luhut Binsar Pandjaitan yang kalah dalam negosiasi dengan pemerintah China. Gara-gara Jokowi dan LBP ngotot, maka China dengan segala tipu dayanya memperdayai pemerintahan Jokowi," tutup Jerry. (*)

SANCAnews.id – Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diinisiasi di era Menteri BUMN Rini Soemarno terus menimbulkan masalah. Terbaru, pemerintah China meminta APBN Indonesia menjamin pembayaran utang proyek tersebut.

Bahkan bunga utang proyek tersebut ternyata lebih tinggi dari skema di dalam proposal awal yang ditawarkan, menjadi 3,4 persen dari tawaran awal 2 persen. Biaya pembangunan juga membengkak, dari awalnya 6,071 miliar Dolar AS menjadi 7,5 miliar Dolar AS, atau setara Rp 112,5 triliun (kurs Rp15.000/Dolar AS).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pun gagal melobi China untuk menurunkan suku bunga pinjaman proyek kereta cepat tersebut. Artinya, utang itu membebani APBN.

LaNyalla mengaku masih ingat bahwa skema awal yang ditawarkan China di era Menteri Rini Soemarno, karena China tidak meminta jaminan APBN. Hal itulah, kata LaNyalla yang menjadi alasan pemerintah menolak tawaran Jepang.

"Karena China tidak meminta jaminan APBN, hutang yang diberikan dengan bunga rendah 2 persen fix 40 tahun, dan pembiayaan murni B2B,” ujar Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya, Kamis (13/4).

LaNyalla menuturkan bahwa  proyek tersebut memang harus business to business (B2B). Karena BUMN di dalam konsorsium tersebut bertindak sebagai badan usaha, bukan mewakili pemerintah.

“Jadi tidak bisa pemerintah China minta jaminan APBN. Harus kita tolak. DPD RI akan memberi catatan kepada DPR RI saat penyusunan RUU APBN 2024. Karena pasti merugikan posisi Indonesia,” katanya.

Dirinya menduga pemerintah China meminta jaminan APBN karena sudah menghitung bahwa pengelola Kereta Cepat Jakarta Bandung PT KCIC, akan kesulitan membayar utang pokok dan bunganya yang digelontorkan oleh China Development Bank (CDB).

“Lagipula proyek ini memang aneh, kereta dengan kecepatan 300 km per jam, tapi digunakan di rute yang pendek, Jakarta-Bandung dengan beberapa stasiun pemberhentian. Jadi akan under optimal dari sisi kecepatan,” demikian LaNyalla. (rmol)

SANCAnews.id – Kegagalan negosiasi penurunan bunga utang Indonesia terhadap China dalam megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) membuktikan pemerintah masih lemah.

"Inilah kelemahan pemerintah dalam menarik investor yang dikerjasamakan dengan BUMN. Akibat dari kejar kuantitas bukan kualitas, terburu-buru," tegas Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/4).

Sejak awal, Legislator Fraksi Demokrat ini menyayangkan pemerintah memilih China untuk menjadi investor kereta cepat tersebut. Padahal, dulu masih ada negara lain yang berminat untuk menggarap megaproyek ambisi Presiden Joko Widodo ini. Salah satunya Jepang.

"Akhirnya proyek kereta cepat China lebih mahal daripada kereta cepat Jepang. Imbasnya, BUMN saat ini terdampak kinerja keuanganya," ujarnya.

Pandangan Herman, kondisi saat ini terjadi karena pemerintah tidak cermat dalam menghitung dan mengambil keputusan dalam proyek KCJB. Hal itu sudah terlihat sejak awal, yang diklaim menggunakan anggaran swasta tapi kini justru menguras APBN.

"Pada akhirnya juga APBN tersedot kereta cepat. Semestinya melalui kajian yang komprehensif dan dihitung betul untung ruginya," demikian Herman Khaeron. (*)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Helmi Felis menyoroti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD yang pernah berpakaian baju tradisional Tionghoa cheongsam dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek bagi masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia pada tahun 2018.

Hal itu ditanggapi Helmi Felis dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Helmi Felis mengherankan hal tersebut. Pasalnya, Mahfud MD menegaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu meniru tradisi berpakaian bangsa lain selama pakaian dan budaya yang dipraktikkan bangsa Indonesia sesuai dengan inti ajaran Islam.

"Lah gimana ini Kang Mahfud," ujar Helmi Felis dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Kamis (13/4).

Sementara itu, dari pemberitaan yang ditanggapi Helmi Felis, Mahfud MD menyatakan bahwa budaya Islam Indonesia yang berkembang saat ini sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD saat jadi penceramah dalam peringatan Nuzulul Qur'an yang dilaksanakan oleh DPP PDI Perjuangan di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (11/4).

"Islam wasathiyah yang harus menjadi ciri khas bangsa Indonesia mengajarkan penganutnya bersikap moderat dalam segala bidang, termasuk dalam berpakaian. Wasatiyyah berarti di tengah, moderat," jelas Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud MD menyatakan umat Islam di Indonesia harus pandai menangkap api Islam seperti yang dijelaskan oleh Bung Karno.

Mantan Ketua MK ini menilai api Islam adalah inti ajaran agama yang dibawa Rasulullah Muhammad itu sendiri, misalnya ajaran tentang keadilan, kedermawanan, gotong royong, atau keadilan sosial.

"Jadi, bukan tradisi orang Arab itu yang kita ambil dan praktikkan, misalnya menggunakan gamis atau cadar, tapi bagaimana inti ajaran Islam kita laksanakan dengan baik. Banyak tokoh-tokoh perempuan Islam Indonesia di masa lalu juga hanya menggunakan kerudung, bukan jilbab seperti yang populer digunakan saat ini. Tentu saja saya tidak mengatakan mengambil tradisi Arab dilarang, tapi sekali lagi, mari kita cerdas mengambil inti ajaran Islam," tegas Mahfud MD.

Dia mencontohkan ada seorang perempuan bercadar mengajak Mahfud untuk berfoto bersama. Usai berfoto bersama, Mahfud MD bertanya jika dia menggunakan cadar saat berfoto, siapa yang tahu bahwa di balik cadar itu adalah dirinya.

"Dia tidak bisa menjawab. Masa dia bercadar tapi berfoto dengan saya. Lha, orang lain akan bertanya siapa yang di balik cadar itu?," ujarnya.

"Pancasila juga mengakui kebebasan setiap manusia, tapi kebebasan mereka dibatasi oleh orang lain. Makanya Pancasila menyebutnya keadilan sosial. Inilah wasathiyah," tandas Mahfud MD. (*)

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui, China masih menetapkan suku bunga pinjaman sebesar 3,4% untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Meskipun Luhut mencoba bernegosiasi agar China menurunkan suku bunga menjadi 2%, namun usahanya tersebut nihil.

Luhut menyatakan bahwa meskipun suku bunga 3,4% tersebut lebih tinggi dari yang diinginkan yaitu 2%, namun itu masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain yang rata-rata mematok suku bunga sebesar 6%.

Namun demikian, ia menegaskan, Indonesia masih memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman tersebut karena keuangan negara semakin baik, terlihat dari penerimaan pajak yang naik 48,6% pada Januari 2023.

Dengan demikian, Luhut menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan suku bunga pinjaman sebesar 3,4% yang ditetapkan oleh China.

Investor Jepang Pernah Tawarkan Bunga 0,5 Persen 

Pada Juli 2015 silam, investor Jepang sempat menawarkan pinjaman dengan bunga ringan dan jangka waktu panjang untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Studi rinci tentang proyek ini telah dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden kala itu, Sofjan Wanandi, mengatakan bahwa Jepang dan China harus bersaing dalam menawarkan opsi terbaik untuk proyek ini, termasuk tingkat kandungan komponen lokal untuk kereta.

Sofjan juga menyatakan bahwa  investor Jepang menawarkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah, yakni suku bunga 0,5% per tahun selama 40 tahun.

Meskipun Presiden Jokowi telah menargetkan proyek ini dimulai pada tahun yang sama, Sofjan mengatakan bahwa rencana groundbreaking pada 17 Agustus 2015 sulit untuk direalisasikan.

Proyek yang digaungkan pada era Menteri Rini Soemarno ini akhirnya berkali-kali mundur dari target awal karena berbagai masalah. Belakangan, China juga meminta APBN sebagai jaminan utang Indonesia.

Pada 2015 lalu, studi terkait menyebut, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan investasi 'hanya' Rp 67 triliun. Studi terkait kala itu telah dilakukan oleh JICA Jepang.

Sementara, melansir dari data yang diungkapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada akhir 2022 lalu, biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung meningkat sebesar US$1,449 miliar atau setara dengan Rp21 triliun.

Sehingga total nilai proyek yang merupakan patungan antara Indonesia dan China itu meningkat menjadi US$7,5 miliar atau setara dengan Rp117 triliun. (suara)