SANCAnews.id

SANCAnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tak bergeming soal jebakan utang China. Untuk itu, diharapkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama rakyat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Harapan itu disampaikan Direktur Gerakkan Perubahan, Muslim Arbi. Muslim mengatakan, sangat diperlukan pansus rakyat untuk mengusut proyek KCJB yang telah menyeret negara di bawah tekanan dan dominasi China.

"Pemerintah Beijing minta APBN sebegai jaminan atas proyek KCJB yang mangkrak itu. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan gagal nego ulang agar bunga pinjaman dari 3,4 persen menjadi 2 persen. China malah minta jaminan APBN di KCJB," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/4).

Semula kata Muslim, proyek KCJB ditawar oleh Jepang dengan nilai sekitar Rp 90 triliun dengan bunga 0,1 persen dan masa konsensi selama 40 tahun.

Akan tetapi, pemerintah Indonesia malah menyetujui tawaran China yang hingga saat ini biaya membengkak dengan nilai sekitar Rp 110 triliun dengan bunga 3,4 persen dan masa konsensi selama 80 tahun.

"Proyek ini sejak ground breaking tahun 2016 tetap mangkrak dan terancam gagal. Sementara nilai proyeknya terus membengkak," kata Muslim.

Muslim menilai, KCJB merupakan salah satu proyek prestisius Jokowi yang sedang kandas saat ini, di tengah masa jabatannya hampir habis. Bahkan, proyek tersebut dapat mengancam negara dengan bunga utang yang tinggi.

"Kini proyek ini bikin negara tersandera utang oleh Debt Trap China, proyek jebakan China. Jokowi dan Luhut sangat bertanggung jawab terkait proyek ini. Karena telah membuat negara tersandera oleh China," terangnya.

Namun demikian, Muslim menyayangkan dengan sikap DPR RI yang sudah didesak berkali-kali untuk membentuk pansus lantaran beban akan dipikul negara, akan tetapi DPR malah tidak bergeming.

"Kalau DPR sudah tidak dapat menjalankan peran konstitusionalnya, maka DPD turun tangan untuk bentuk pansus selamatkan negara dari ancaman jebakan utang China," pungkas Muslim. (*)

SANCAnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan kasus suap terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi. Padahal jalur kereta Makassar-Parepare tersebut belum lama diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa dari banyaknya proyek yang dikerjakan oleh pemerintahannya, pasti ada saja satu dua masalah ditemukan.

"Tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyak tidak ada masalah. Pasti satu dua ada masalah," kata presiden usai mengunjungi pasar Palsigunung, Cimanggis, Depok, Kamis (13/4).

Jokowi sendiri mengaku rutin terjun ke lapangan untuk melakukan pengontrolan dan pengecekan. Namun demikian, nyatanya masih ada oknum nakal yang 'bermain' dan melakukan tindakan rasuah.

"Dikontrol di lapangan saja masih ada masalah, apalagi tidak," beber mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kita ini hampir tiap hari loh ngecek lapangan, itu pun masih ada masalah, apalagi tidak," ujar Jokowi kembali menegaskan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti uang senilai Rp 2,823 miliar dalam kegiatan tangkap tangan yang menjaring 25 orang, 10 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pembangunan dan pemeliharaan Jalur Kereta Api (KA) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan TA 2018-2022. (rmol)

SANCAnews.id – Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mengklaim pihaknya mendapatkan informasi mengenai dugaan penyebab Brigjen Endar Priantoro dicopot sebagai Deputi Penyelidikan KPK.

Sugeng mengatakan Endar tidak diperpanjang masa tugasnya di KPK lantaran berbeda pendapat mengenai pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E.

"Silang pendapat, ya. Informasi saya dengar, tidak cukup bukti, belum bisa naik penyelidikan. Tapi ada pendapat lain cukup bukti internal KPK sendiri," kata Sugeng kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2023).

Sugeng mengatakan kasus Formule E sarat dengan kepentingan politik. Mengingat, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah diperiksa KPK terkait kasus tersebut. Dia berharap pencopotan Endar dari KPK bisa diselesaikan lewat proses hukum dan aturan yang berlaku.

"Formula E ini menyangkut seorang gubernur yang sudah selesai tugas dan akan ikut kontestasi presiden kalau menurut saya, menurut IPW, semua dikembalikan kepada penegakan hukum yang profesional adil," ujar Sugeng.

Untuk diketahui, Endar tidak lagi menjadi bagian KPK. Dia didepak sebagai Direktur Penyelidikan. Pemecatan itu diduga berkaitan dengan kasus Formula E. Endar diduga menolak menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan.

Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit memutuskan untuk memperpanjang tugas Endar di KPK melalui surat bernomor: B/2471/llI/KEP./2023 perihal jawaban usulan pembinaan karier anggota Polri di KPK.

Kapolri menyampaikan surat itu sebagai jawaban dari rekomendasi yang disampaikan pimpinan KPK pada 11 November 2022 lalu. (suara)

SANCAnews.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kini terlibat dalam segudang kegaduhan dan prahara di lembaga antirasuah yang ia pimpin itu.

Adapun Firli dituding terlibat dalam kebocoran dokumen rahasia terkait dengan kasus korupsi di lingkup Kementerian ESDM yang disebarkan ke pihak eksternal KPK.

Tak cukup di situ, Firli telah memutuskan untuk memecat Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Polisi Endar Priantoro dari jabatannya.

Keputusan Firli disambut dengan segudang pertentangan, terutama dugaan publik bahwa langkah tersebut didasari atas perbedaan sikap pada polemik penggunaan dana Formula E.

Ternyata selama menjadi Ketua KPK dan terseret prahara, harta kekayaan Firli Bahuri mengalami kenaikan.

Harta kekayaan Firli Bahuri naik: Kini menyentuh angka Rp 22,8 miliar

Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada kantornya sendiri melalui LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Usut punya usut harta kekayaan Firli Bahuri selama beberapa tahun terakhir menjabat sebagai Ketua KPK mengalami pertambahan.

Sebagai informasi, Firli Bahuri terakhir kali melaporkan LHKPN pada periode 2022 yang disetorkan pada 20 Februari 2023.

Kala itu, harta kekayaan Firli Bahuri bertambah menjadi Rp22.864.765.633 (Rp22,8 miliar), sedangkan pada tahun 2021 hartanya tercatat Rp20.716.990.685 (Rp 20,7 miliar).

Kenaikan yang terjadi cukup signifikan lantaran naik sebesar Rp 2 miliar.

Puluhan miliar Rupiah yang dimiliki oleh Firli Bahuri mayoritas disumbang dari harta kekayaan jenis tanah dan bangunan. Firli memiliki aset tanah dan bangunan sebanyak 8 unit tersebar di Kota Bekasi, Jawa Barat hingga Bandar Lampung, Lampung.

Jika ditotal maka aset harta kekayaan Firli Bahuri senilai Rp 10.443.500.000.

Firli juga menyimpan sejumlah aset berupa kendaraan bermotor berjenis motor Honda Vario, Yamaha N-Max, mobil Toyota Innova Venteurrer, Toyota Camry, dan Toyota LC 200. Keseluruhan kendaraan bermotor yang disimpan di garasi Firli senilai Rp1.753.400.000.

Purnawirawan Polri ini juga menyimpan harta kas dan setara kas sebesar Rp10.667.865.633.

Beruntungnya, Firli tak memiliki utang sehingga hartanya tetap berada di angka Rp22.864.765.633 (Rp22,8 miliar).

Firli Bahuri dilaporkan ke Dewas KPK 

Terkait dengan prahara yang menyeret Firli, ia kini dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK oleh Brigjen Endar Priantoro terkait dengan pemecatan dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean juga menyebut bahwa meski dipecat, Endar tak pernah melakukan pelanggaran etis.

"Pak Endar belum pernah (melanggar kode etik). Ia belum pernah terkena pelanggaran etik di sini, belum ada itu (laporan pelanggaran kode etik)," ujar Tumpak saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (05/04/2023) kemarin.

Kini, Firli tengah menghadapi Dewas KPK dalam pemeriksaan yang digelar Rabu (12/4/2023).

Firli kini dicecar pertanyaan selama 2 jam oleh Dewas. Itu pun hanya melingkupi pertanyaan seputar pemecatan Endar.

"Ini baru perkara Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro dan belum kasus lainnya," ungkap Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris, Rabu. (suara)

SANCAnews.id – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengingatkan para intelektual di Indonesia akan bahaya people power, menyusul adanya temuan transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu.

“People power itu selalu dimulai dengan kemewahan elite,” ucap Rizal Ramli dalam acara diskusi public secara virtual yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute dan LP3ES bertemakan “Masa Depan Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan (Berkaca pada kontroversi 349T di Kementerian Keuangan RI)”, Rabu (12/4).

Rizal menceritakan tumbangnya Raja Louis XVI dan ratunya di tangan rakyat akibat korupsi. Diungkapkan Rizal Ramli, kemewahan Louis XVI dan Ratu Antoniette berbanding terbalik dengan tindakan ke rakyat yang bahkan menjadi simbol raja paksa, diktator dan koruptor.

Meski demikian, dikatakan RR, saat itu kalangan intelektual tidak suka, tapi tidak terjadi people power.

"Baru ketika rakyat demonstrasi ke salah satu rumah menterinya, barang mewahnya banyak banget, abis itu mereka gerebek rumahnya, ada 20 mobil mewah, itulah mulai people power, raja paksa jatuh,” katanya.

Selain itu, kata Rizal Ramli, di Malaysia juga pernah terjadi people power di mana Perdana Menteri Malaysia Najib Razak harus dilengserkan lantaran pro terhadap China. Selain itu, masyarakat menganggap Najib Razak bersikap hedon dan otoriter.

“Tapi begitu dibongkar perilaku hedon daripada istrinya barulah itu ada people power,” imbuhnya.

Menurutnya, Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan tersebut. Menyusul munculnya sikap hedon para pejabat negara dan juga pemerintah daerah yang melukai hati rakyat kecil.

“Hari ini kita ada dalam fase perubahan itu,” tutupnya. (rmol)