SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mengklaim pihaknya mendapatkan informasi mengenai dugaan penyebab Brigjen Endar Priantoro dicopot sebagai Deputi Penyelidikan KPK.

Sugeng mengatakan Endar tidak diperpanjang masa tugasnya di KPK lantaran berbeda pendapat mengenai pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E.

"Silang pendapat, ya. Informasi saya dengar, tidak cukup bukti, belum bisa naik penyelidikan. Tapi ada pendapat lain cukup bukti internal KPK sendiri," kata Sugeng kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2023).

Sugeng mengatakan kasus Formule E sarat dengan kepentingan politik. Mengingat, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah diperiksa KPK terkait kasus tersebut. Dia berharap pencopotan Endar dari KPK bisa diselesaikan lewat proses hukum dan aturan yang berlaku.

"Formula E ini menyangkut seorang gubernur yang sudah selesai tugas dan akan ikut kontestasi presiden kalau menurut saya, menurut IPW, semua dikembalikan kepada penegakan hukum yang profesional adil," ujar Sugeng.

Untuk diketahui, Endar tidak lagi menjadi bagian KPK. Dia didepak sebagai Direktur Penyelidikan. Pemecatan itu diduga berkaitan dengan kasus Formula E. Endar diduga menolak menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan.

Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit memutuskan untuk memperpanjang tugas Endar di KPK melalui surat bernomor: B/2471/llI/KEP./2023 perihal jawaban usulan pembinaan karier anggota Polri di KPK.

Kapolri menyampaikan surat itu sebagai jawaban dari rekomendasi yang disampaikan pimpinan KPK pada 11 November 2022 lalu. (suara)

SANCAnews.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kini terlibat dalam segudang kegaduhan dan prahara di lembaga antirasuah yang ia pimpin itu.

Adapun Firli dituding terlibat dalam kebocoran dokumen rahasia terkait dengan kasus korupsi di lingkup Kementerian ESDM yang disebarkan ke pihak eksternal KPK.

Tak cukup di situ, Firli telah memutuskan untuk memecat Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Polisi Endar Priantoro dari jabatannya.

Keputusan Firli disambut dengan segudang pertentangan, terutama dugaan publik bahwa langkah tersebut didasari atas perbedaan sikap pada polemik penggunaan dana Formula E.

Ternyata selama menjadi Ketua KPK dan terseret prahara, harta kekayaan Firli Bahuri mengalami kenaikan.

Harta kekayaan Firli Bahuri naik: Kini menyentuh angka Rp 22,8 miliar

Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada kantornya sendiri melalui LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Usut punya usut harta kekayaan Firli Bahuri selama beberapa tahun terakhir menjabat sebagai Ketua KPK mengalami pertambahan.

Sebagai informasi, Firli Bahuri terakhir kali melaporkan LHKPN pada periode 2022 yang disetorkan pada 20 Februari 2023.

Kala itu, harta kekayaan Firli Bahuri bertambah menjadi Rp22.864.765.633 (Rp22,8 miliar), sedangkan pada tahun 2021 hartanya tercatat Rp20.716.990.685 (Rp 20,7 miliar).

Kenaikan yang terjadi cukup signifikan lantaran naik sebesar Rp 2 miliar.

Puluhan miliar Rupiah yang dimiliki oleh Firli Bahuri mayoritas disumbang dari harta kekayaan jenis tanah dan bangunan. Firli memiliki aset tanah dan bangunan sebanyak 8 unit tersebar di Kota Bekasi, Jawa Barat hingga Bandar Lampung, Lampung.

Jika ditotal maka aset harta kekayaan Firli Bahuri senilai Rp 10.443.500.000.

Firli juga menyimpan sejumlah aset berupa kendaraan bermotor berjenis motor Honda Vario, Yamaha N-Max, mobil Toyota Innova Venteurrer, Toyota Camry, dan Toyota LC 200. Keseluruhan kendaraan bermotor yang disimpan di garasi Firli senilai Rp1.753.400.000.

Purnawirawan Polri ini juga menyimpan harta kas dan setara kas sebesar Rp10.667.865.633.

Beruntungnya, Firli tak memiliki utang sehingga hartanya tetap berada di angka Rp22.864.765.633 (Rp22,8 miliar).

Firli Bahuri dilaporkan ke Dewas KPK 

Terkait dengan prahara yang menyeret Firli, ia kini dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK oleh Brigjen Endar Priantoro terkait dengan pemecatan dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean juga menyebut bahwa meski dipecat, Endar tak pernah melakukan pelanggaran etis.

"Pak Endar belum pernah (melanggar kode etik). Ia belum pernah terkena pelanggaran etik di sini, belum ada itu (laporan pelanggaran kode etik)," ujar Tumpak saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (05/04/2023) kemarin.

Kini, Firli tengah menghadapi Dewas KPK dalam pemeriksaan yang digelar Rabu (12/4/2023).

Firli kini dicecar pertanyaan selama 2 jam oleh Dewas. Itu pun hanya melingkupi pertanyaan seputar pemecatan Endar.

"Ini baru perkara Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro dan belum kasus lainnya," ungkap Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris, Rabu. (suara)

SANCAnews.id – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengingatkan para intelektual di Indonesia akan bahaya people power, menyusul adanya temuan transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu.

“People power itu selalu dimulai dengan kemewahan elite,” ucap Rizal Ramli dalam acara diskusi public secara virtual yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute dan LP3ES bertemakan “Masa Depan Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan (Berkaca pada kontroversi 349T di Kementerian Keuangan RI)”, Rabu (12/4).

Rizal menceritakan tumbangnya Raja Louis XVI dan ratunya di tangan rakyat akibat korupsi. Diungkapkan Rizal Ramli, kemewahan Louis XVI dan Ratu Antoniette berbanding terbalik dengan tindakan ke rakyat yang bahkan menjadi simbol raja paksa, diktator dan koruptor.

Meski demikian, dikatakan RR, saat itu kalangan intelektual tidak suka, tapi tidak terjadi people power.

"Baru ketika rakyat demonstrasi ke salah satu rumah menterinya, barang mewahnya banyak banget, abis itu mereka gerebek rumahnya, ada 20 mobil mewah, itulah mulai people power, raja paksa jatuh,” katanya.

Selain itu, kata Rizal Ramli, di Malaysia juga pernah terjadi people power di mana Perdana Menteri Malaysia Najib Razak harus dilengserkan lantaran pro terhadap China. Selain itu, masyarakat menganggap Najib Razak bersikap hedon dan otoriter.

“Tapi begitu dibongkar perilaku hedon daripada istrinya barulah itu ada people power,” imbuhnya.

Menurutnya, Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan tersebut. Menyusul munculnya sikap hedon para pejabat negara dan juga pemerintah daerah yang melukai hati rakyat kecil.

“Hari ini kita ada dalam fase perubahan itu,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Eks penyidik KPK Novel Baswedan memberikan tanggapan menohok soal dugaan HP milik Ketua KPK diretas. Tanggapan itu ia sampaikan melalui akun Twitter miliknya @nazaqisysha.

Lewat cuitannya, Novel menunggah tautan portal berita yang berisi pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex menyebut adanya dugaan HP Firli Bahuri diretas.

"Orang yang terbiasa berbohong akan terus berkata bohong," kata Novel Baswedan seperti dikutip Suara.com, Rabu (12/4/2023).

Lebih lanjut, Novel menyebut orang yang gemar berbohong itu akan menciptakan keadaan di mana kebenaran dan kebohongan tak bisa lagi dibedakan.

"Hingga pada keadaan tidak bisa bedakan lagi antara kejadian yang benar dan yang dikamuflase dengan kebohongan," ungkapnya.

Sebelumnya, Novel juga sempat meminta agar Alex berhenti untuk terus membela Firli Bahuri. Hal ini berkaitan dengan dugaan Firli Bahuri membocorkan dokumen rahasia kasus korupsi di Kementerian ESDM.

"Saya ingatkan kebiasaan berbohong ini dihentikan poin itu saja. Yang bocor itu bukan hanya sprint lidik (surat perintah penyelidikan). Sejak kapan dokumen bocor tidak menganggu kegiatan perkara," tegas Novel di Kantor Dewas KPK, Jakarta, Senin (10/3/2023).

Dia meminta Alex untuk berhenti membela atasannya Firi Bahuri, dengan membuat framing dugaan bocornya dokumen penyelidikan tidak memiliki dampak sama sekali.

"Pertama Alex Marwata, pimpinan seharusnya peduli dengan kerjaan KPK. Ketika kerjaan KPK dibocorkan, seharusnya dia terganggu bukan sibuk membuat framing atau membela Firli Bahuri," ujarnya. (suara)

 

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan soal kegagalan dalam negosiasi besaran bunga pinjaman di proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Dalam lawatannya ke Beijing, pemerintah China bersikeras menetapkan bunga utang sebesar 3,4 persen. Sementara pemerintah Indonesia menginginkan bunga turun menjadi 2 persen.

"Ya maunya kita kan 2 persen, tapi kan enggak semua kita capai. Karena kalau pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen," beber Luhut di Jakarta dikutip pada Rabu (12/4/2023).

"Jadi kalau kita dapat 3,4 persen misalnya sampai situ ya we're doing okay, walaupun tidak oke-oke amat," tambah Luhut.

Menteri yang juga pengusaha batu bara ini berujar, pemerintah Indonesia akan kembali melakukan negosiasi penetapan bunga pinjaman dari China agar tidak memberatkan keuangan negara.

"Tapi kita masih mau negosiasi lagi," ucap Luhut.

Sementara itu dikutip dari Harian Kompas, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman Septian Hario Seto menambahkan, patokan bunga 2 persen adalah suku bunga yang berlaku pada 2017.

Namun, tawaran 3,4 persen itu masih lebih rendah daripada bunga obligasi Pemerintah AS selama 30 tahun yang mencapai 5,6 persen.

”Jadi bunga yang ditawarkan sudah lebih rendah dibandingkan bunga Pemerintah AS atau bunga obligasi USD (dollar AS) dari pemerintah Indonesia. Tetapi kita mau negosiasi lagi,” kata Seto.

Menurut Seto, pembengkakan biaya ini tak akan berpengaruh pada rentang waktu hingga tercapainya titik impas (breakeven point), yaitu 38 tahun. Masa konsesi pun tak berubah, tetap di 80 tahun.

Dulu klaim bunga utang 2 persen

Sebagai informasi saja, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah banjir kritik sejak awal perencanaan. Awalnya, proyek ini direncanakan digarap Jepang dengan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

Namun di tengah jalan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggandeng China, meski hal ini membuat Jepang kecewa berat.

Alasannya, China menawarkan biaya proyek yang jauh lebih murah meski dengan bunga utang yang lebih tinggi dibandingkan proposal dari Jepang yang menawarkan bunga pinjaman 0,1 persen per tahun.

Proyek ini juga seharusnya rampung pada 2019, tetapi beberapa kali molor dan diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023. Biaya konstruksi pun membengkak drastis, dengan pembengkakan (cost overrun) menembus Rp 18,2 triliun.

Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno kala itu menyebut, tawaran dari China dinilai lebih menguntungkan ketimbang Jepang.

"Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas... Nah kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok," kata Rini dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 1 Oktober 2015 silam.

"Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi B to B karena BUMN dengan BUMN," ujar Rini lagi.

Ia menerangkan, China menawarkan bunga sebesar 2 persen per tahun. Dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama.

"Skema pembiayaan kan sudah jelas. Mereka sudah tawarkan 40 tahun (tenor) dari CDB (China Development Bank), 10 tahun grace period, 30 tahun pengembalian, bunga 2 persen. Ini 2 persen fixed untuk 40 tahun untuk komponen dollar," kata dia.

Tawaran menggiurkan lainnya dari China, yakni proyek KCJB digarap tanpa menggunakan dana APBN karena murni dibiayai utang dan modal konsorsium BUMN Indonesia-China.

Namun belakangan, pemerintah tetap harus menyuntik duit APBN melalui skema PMN ke PT KAI (Persero) guna menambal pembangkakan biaya proyek.

Bunga utang dari China untuk proyek KCJB juga rupanya 4 persen yang kemudian setelah dinegosiasi menjadi 3,4 persen, bukan 2 persen sebagaimana yang diklaim Rini Soemarno sebelumnya. (*)