SANCAnews.id

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dianggap menjerumuskan Indonesia masuk jebakan utang China.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi kegagalan Luhut negosiasi China agar suku bunga pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) menjadi 2 persen. Karena gagal, suku bunga pinjaman tetap 3,4 persen.

"Luhut gagal nego China turunkan bunga pinjaman kereta cepat. Luhut dan Jokowi harus tanggung jawab! Mengapa? Dari awal proyek ini sudah tidak disetujui Menhub Ignasius Jonan, yang akhirnya ditendang," tegas Muslim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/4).

Dia melihat, proyek KCJB merupakan proyek ugal-ugalan, tanpa studi dan perencanaan matang. Apalagi Jokowi dan Luhut tidak mau terima kritikan dari para pakar, akademisi, dan aktivis, saat perencanaan proyek itu.

"Jokowi dan Luhut telah menjerumuskan negara masuk dalam jebakan utang China atau China debt trap, sebagaimana dialami negara-negara Afrika dan Asia lainnya," kata Muslim.

Dia juga mengaku heran dengan pemerintah yang tidak memilih Jepang terkait proyek KCJB. Padahal, kata dia, Jepang memberi suku bunga rendah dan memberikan waktu lebih singkat dibanding China.

"Sedangkan proyek itu sekarang mangkrak. Tambah jadi beban utang dan beban negara. Kegagalan Luhut nego turunkan bunga kereta cepat, bukti kegagalan Jokowi dan Luhut dalam proyek KCJB. Proyek ini bentuk pengkhianatan keuangan negara. Negara di bawah Jokowi dan Luhut di bawah tekanan China," pungkas Muslim. (*)

SANCAnews.id – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti kehebohan gambar wajah Menteri BUMN yang terpampang dalam kantong berisi sembako yang bertuliskan "Safari Ramadhan BUMN 2023".

Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu meminta penjelasan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Said Didu pun menyinggung soal amplop berisi uang dengan logo PDI Perjuangan (PDIP) yang disebar di masjid, berujung diklaim sebagai pembagian zakat.

"Mohon penjelasan @bawaslu_RI. Apakah ini termasuk zakat?," ujar Said Didu dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Rabu (12/4).

Mhn penjelasan @bawaslu_RI - apakah ini termasuk zakat ? https://t.co/LNCEGBZVRb

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) April 11, 2023

Sementara itu, atas tersebarnya foto sembako dengan wajah Erick Thohir, warganet di Twitter pun banyak yang mengecam lantaran dianggap sedang melakukan pencitraan untuk kepentingan politiknya menuju Pemilu 2024, dengan memdompleng kegiatan dan fasilitas kementerian yang dipimpinnya.

Adapun warganet yang menyindir akan hal tersebut yakni dari akun Twitter @CacingWormy. Ia menyinggung bahwa itu bukanlah bagian dari pelanggaran jelang Pemilu, kecuali dilakukan oleh sosok yang juga digadang bakal maju di Pilpres 2024, Anies Baswedan.

"Ini bukan pelanggaran pemilu yah! Ini cuman pemberian bantuan, catat itu!! Kecuali kalo gambar di kreseknya Anies Baswedan baru itu pelanggaran berat, Sabda Bawaslu," ujar warganet itu.

Di samping itu, ada pula warganet yang pro dengan hal tersebut. Warganet dengan akun @ju_stgam3 menyebut tak masalah jika ingin nyapres dengan cari muka, asal tidak merugikan pihak lain.

"Siapapun yg mau nyapres boleh aja asal kompeten, mau pake cari muka gimana juga gapapa asal yang tidak merugikan, contoh bawa-bawa isu SARA. Kalau ga boleh ini ga boleh itu, nanti pilian capres jadi sedikit dan orang-orang yang bawa-bawa isu SARA itu bisa maju bebas," jelasnya.

Adapun dikutip dari Gelora, paket sembako murah dalam kegiatan Safari Ramadhan BUMN 2023 dibagikan secara massif di sejumlah tempat yakni salah satunya di Kelurahan Krukut, Jakarta Barat. Kementerian BUMN bersama PT PGN Tbk pun disebut-sebut menyukseskan pembagian tas isi sembako dengan wajah Erick Thohir itu. (*) 

SANCAnews.id – Seorang perempuan berteriak histeris memecah keheningan rapat antara Komisi III dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perempuan tersebut protes ke Kapolri soal pengusutan kasus investigasi bodong.

Perempuan tersebut duduk di balkon atas ruang Komisi III. Ia mulai berteriak saat Pimpinan Rapat Desmond Junaidi Mahesa menutup sesi pertanyaan anggota kepada Kapolri.

"Tolong diamankan kan ya, ini rapat pimpinan DPR. Anda bukan anggota DPR. Nanti wawancara di luar atau saya keluarkan dari sana. Nomor punggung anda tidak punya kata ketua," kata Desmond seraya memanggil Pamdal (Pengamanan Dalam) DPR untuk mengamankan perempuan tersebut, Rabu (12/4).

"Mana tanggung jawabnya Pak Kapolri," teriak perempuan tersebut.

Praktis, seluruh peserta di ruangan Komisi III langsung tersedot perhatiannya ke arah perempuan tersebut.

Selanjutnya, Desmond mempersilakan Kapolri untuk menjawab pertanyaan dari para anggota Komisi III.

Tidak puas belum direspons Kapolri, perempuan tersebut semakin teriak histeris. Hingga rapat sempat terhenti beberapa menit.

"Biar saja nanti ketemu sama saya. Enggak masalah," kata Kapolri seraya menenangkan perempuan tersebut.

3 dari 3 halaman

Pernyataan Kapolri itu langsung ditimpali anggota Komisi III Fraksi Gerindra Habiburokhman. "Tolong ditenangkan ya. Pak Kapolri sudah bersedia menemui," timpal Habiburokhman.

"Nanti dibantu bu, nanti dibantu bu. Pak Kapolri sudah bersedia menemui ibu," saut anggota lain. (merdeka)

SANCAnews.id – Dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak boleh dipandang remeh. Sebab, kasus ini bisa jadi skandal keuangan terbesar di dunia.

Begitu kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli dalam diskusi virtual Paramadina Public Policy Institute, yang bekerjasama dengan LP3ES, Rabu (12/4).

“Ini termasuk skandal paling besar dalam sejarah dunia, Rp 349 triliun atau 23 miliar dolar AS. Itu besar sekali di skala dunia,” tegas ekonom senior tersebut.

Kondisi di tanah air berbeda dengan di negara maju. Di mana dugaan korupsi, sekecil apapun itu langsung ditangani dengan baik secara hukum. Salah satunya kasus dugaan suap yang menimpa mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Dana kampanye dia pakai buat nyogok selingkuhan supaya tutup mulut. Hanya kurang dari 4 miliar diadili,” katanya.

Atas dasar itu, Rizal Ramli tidak habis pikir jika dugaan pencucian uang sebesar Rp 349 triliun tidak diadili. Padahal, kasus ini masuk dalam kategori skandal keuangan terbesar sepanjang sejarah dunia.

“Kebayang enggak? 349 triliun ini. Termasuk saya nggak sebut megaskandal, tapi ini terraskandal. Ini termasuk skandal paling besar di dunia, dari money laundry, dari uang nggak beres lah, narkoba, sogokan, dan sebagainya,” demikian Rizal Ramli. (rmol)

SANCAnews.id – Kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, jauh lebih buruk jika dibandingkan era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Anggapan itu diutarakan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute dan LP3ES bertemakan “Masa Depan Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan (Berkaca pada kontroversi 349T di Kementerian Keuangan RI)”, Rabu (12/4).

“KKN dia dan keluarganya. Ini, Jokowi lebih ganas KKN-nya, lebih brutal dibandingkan Soeharto,” ucap Rizal Ramli.

Rizal Ramli menceritakan pengalamannya dalam rezim pemerintahan Soeharto. Menurutnya, anak Soeharto berani melakukan praktik KKN ketika ayahnya berkuasa 15 tahun.

Namun, lanjutnya, kondisi itu berbeda dengan anak Presiden Jokowi yang mulai memanfaatkan kekuasaan ayahnya di usia pemerintahan baru seumur jagung.

“Kita ini kan pernah ditangkap oleh Soeharto, tapi Tommy Soeharto bisnis ngaco-ngaco setelah Soeharto berkuasa 15 tahun. Ini, anak-anak Jokowi baru kuasa 7 tahun si Kaesang punya 60 perusahaan, investasi ratusan miliar, dari mana itu dia dapat uang?” kata Rizal Ramli.

Dia menengarai, uang-uang itu didapat anak-anak Jokowi dari para taipan. Dia mencontohkan, Sinarmas yang melakukan investasi di perusahaan Kaesang sebesar Rp 150 miliar, yang menurutnya tidak masuk akal.

“Jadi sebetulnya anak-anaknya (Jokowi) melakukan dagang kekuasaan,” demikian Rizal Ramli. (rmol)