SANCAnews.id

SANCAnews.id – Dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak boleh dipandang remeh. Sebab, kasus ini bisa jadi skandal keuangan terbesar di dunia.

Begitu kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli dalam diskusi virtual Paramadina Public Policy Institute, yang bekerjasama dengan LP3ES, Rabu (12/4).

“Ini termasuk skandal paling besar dalam sejarah dunia, Rp 349 triliun atau 23 miliar dolar AS. Itu besar sekali di skala dunia,” tegas ekonom senior tersebut.

Kondisi di tanah air berbeda dengan di negara maju. Di mana dugaan korupsi, sekecil apapun itu langsung ditangani dengan baik secara hukum. Salah satunya kasus dugaan suap yang menimpa mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Dana kampanye dia pakai buat nyogok selingkuhan supaya tutup mulut. Hanya kurang dari 4 miliar diadili,” katanya.

Atas dasar itu, Rizal Ramli tidak habis pikir jika dugaan pencucian uang sebesar Rp 349 triliun tidak diadili. Padahal, kasus ini masuk dalam kategori skandal keuangan terbesar sepanjang sejarah dunia.

“Kebayang enggak? 349 triliun ini. Termasuk saya nggak sebut megaskandal, tapi ini terraskandal. Ini termasuk skandal paling besar di dunia, dari money laundry, dari uang nggak beres lah, narkoba, sogokan, dan sebagainya,” demikian Rizal Ramli. (rmol)

SANCAnews.id – Kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, jauh lebih buruk jika dibandingkan era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Anggapan itu diutarakan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute dan LP3ES bertemakan “Masa Depan Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan (Berkaca pada kontroversi 349T di Kementerian Keuangan RI)”, Rabu (12/4).

“KKN dia dan keluarganya. Ini, Jokowi lebih ganas KKN-nya, lebih brutal dibandingkan Soeharto,” ucap Rizal Ramli.

Rizal Ramli menceritakan pengalamannya dalam rezim pemerintahan Soeharto. Menurutnya, anak Soeharto berani melakukan praktik KKN ketika ayahnya berkuasa 15 tahun.

Namun, lanjutnya, kondisi itu berbeda dengan anak Presiden Jokowi yang mulai memanfaatkan kekuasaan ayahnya di usia pemerintahan baru seumur jagung.

“Kita ini kan pernah ditangkap oleh Soeharto, tapi Tommy Soeharto bisnis ngaco-ngaco setelah Soeharto berkuasa 15 tahun. Ini, anak-anak Jokowi baru kuasa 7 tahun si Kaesang punya 60 perusahaan, investasi ratusan miliar, dari mana itu dia dapat uang?” kata Rizal Ramli.

Dia menengarai, uang-uang itu didapat anak-anak Jokowi dari para taipan. Dia mencontohkan, Sinarmas yang melakukan investasi di perusahaan Kaesang sebesar Rp 150 miliar, yang menurutnya tidak masuk akal.

“Jadi sebetulnya anak-anaknya (Jokowi) melakukan dagang kekuasaan,” demikian Rizal Ramli. (rmol)

SANCAnews.id – Dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan belum menyentuh babak akhir lantaran data Rp 349 triliun masih diragukan dan dipertanyakan masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mencurigai, Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sedang melakukan prank (bohongi) masyarakat luas untuk kepentingan tertentu.

"Mohon maaf Pak Mahfud, bagi saya ini kadang kalau saya tanya,  jangan-jangan Pak Mahfud dengan teman-temannya ini sedang main cilukba, kita yang kena, ya kita anggap begitu ya," ucap Benny dalam rapat kerja bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (11/4).

Legislator dari fraksi Partai Demokrat ini khawatir temuan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tersebut seperti kasus prank Ratna Sarumpaet. Benny mengatakan pada kasus Ratna itu menyeret namanya lantaran ikut-ikutan mengomentari kasus aktivis perempuan itu.

"Kayak dulu, masih ingat kan, siapa dulu aktivitas politik kita, yang dulu yang dulu tahun 2018, ah aktivis politik kita. Ingatlah Sarumpaet tuh, yang mukanya luka lalu kita tanggapi di publik kita yang kena, Pak Mahfud. Padahal kena prank kita ini, saya hampir dipanggil polisi, bukan dipanggil lagi, sudah kirim surat ke saya, untuk dipanggil. Hanya karena menanggapi pemberitaan, tentang aktivis yang mukanya jadi jelek akibat salah operasi padahal fiktif itu. Tapi itu dulu, 5 tahun lalu," katanya.

"Jadi, poin saya sungguh-sungguh sedikit lah," tutup Benny. (rmol)

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi soal aksi demonstrasi yang dilakukan massa di depan Gedung Merah Putih KPK belakangan ini. Mereka memprotes Ketua KPK Firli Bahuri karena mencopot Brigjen Endar dari jabatan direktur penyelidikan.

Rocky menilai situasi yang sedang dihadapi Firli Bahuri merupakan sinyal pintu perubahan sudah terbuka. Dia menyebut semua orang sudah menyadari bahwa lembaga tersebut adalah tempat 'pencaloan' politik.

"Agaknya pintu untuk perubahan besar-besaran ini sudah terbuka. Walaupun pintu KPK tertutup, tetapi pintu perubahannya justru terbuka karena semua orang melihat bahwa KPK ini sarang dari pencaloan politik. Sarang dari upaya untuk mendiskreditkan beberapa tokoh dari beberapa tahun lalu," kata Rocky Gerung dikutip dari saluran Youtube-nya, Selasa (11/4/2023).

"Sekarang dia (KPK) jadi semacam tempat orang menumpahkan segala macam kejengkelan. Karena nilai KPK itu kan tadinya betul-betul sempurna 10, lalu dia mulai berubah menjadi institusi yang dipergunakan oleh beberapa partai politik untuk mencegah lawan politiknya," terang dia.

Rocky Gerung memprediksi, setelah semua kekacauan yang terjadi di KPK, akan timbul pertanyaan siapa sosok di balik kekuatan Firli Bahuri. Dia meyakini orang tersebut nantinya akan terungkan di kemudian hari.

"Kita timbul semacam pertanyaan apakah Pak Firli ini demikian hebat, demikian kuat, sehingga dia bisa masuk ke segala ranah mengacak-ngacak satu kasus, dibuat sedemikian rupa supaya kasus itu tetapdi perhatikan publik," ujarnya.

"Tiba-tiba di ujungnya ada semacam pemberontakan etnik dari teman-teman di KPK yang merasa bahwa keterlaluan Pak Firli ini. Dan itu yang akan membuka pintu yang lebih besar untuk mengetahui apa sebetulnya kekuatan Pak Firli ini, di belakangnya siapa, ya pasti presiden. Gak yang lebih kuat dari itu." (kontenjatim)

SANCAnews.id – Ketua KPK Firli Bahuri digeruduk massa buntut pencopotan Brigjen Endar sebagai direktur penyelidikan. Massa yang terdiri aktivis mahasiswa, pemuda dan masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK pada pekan lalu.

Tak hanya dari eksternal, pencopotan Brigjen Endar juga menimbulkan kisruh di internal KPK. Mulanya, puluhan pegawai negeri yang dipekerjakan dari Polri atau penyidik Polisi di KPK meminta penjelasan mengenai pemberhentian Endar lewat email. Tapi akhirnya pimpinan KPK menggelar audiensi dengan penyidik yang berakhir dengan sanksi etik.

Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan situasi yang sedang dihadapi Firli Bahuri merupakan sinyal pintu perubahan sudah terbuka. Dia menyebut semua orang sudah menyadari bahwa lembaga tersebut adalah tempat 'pencaloan' politik.

"Agaknya pintu untuk perubahan besar-besaran ini sudah terbuka. Walaupun pintu KPK tertutup, tetapi pintu perubahannya justru terbuka karena semua orang melihat bahwa KPK ini sarang dari pencaloan politik. Sarang dari upaya untuk mendiskreditkan beberapa tokoh dari beberapa tahun lalu," kata Rocky Gerung dikutip dari saluran Youtube-nya, Selasa (11/4/2023).

"Sekarang dia (KPK) jadi semacam tempat orang menumpahkan segala macam kejengkelan. Karena nilai KPK itu kan tadinya betul-betul sempurna 10, lalu dia mulai berubah menjadi institusi yang dipergunakan oleh beberapa partai politik untuk mencegah lawan politiknya," terang dia.

Rocky Gerung menilai, setelah semua kekacauan yang terjadi di KPK, akan timbul pertanyaan siapa sosok di balik kekuatan Firli Bahuri. Dia meyakini orang tersebut nantinya akan terungkan di kemudian hari.

"Kita timbul semacam pertanyaan apakah Pak Firli ini demikian hebat, demikian kuat, sehingga dia bisa masuk ke segala ranah mengacak-ngacak satu kasus, dibuat sedemikian rupa supaya kasus itu tetapdi perhatikan publik," ujarnya.

"Tiba-tiba di ujungnya ada semacam pemberontakan etnik dari teman-teman di KPK yang merasa bahwa keterlaluan Pak Firli ini. Dan itu yang akan membuka pintu yang lebih besar untuk mengetahui apa sebetulnya kekuatan Pak Firli ini, di belakangnya siapa, ya pasti presiden. Gak yang lebih kuat dari itu."

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan pencopotan Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan karena masa tugas yang sudah berakhir per 31 Maret 2023. KPK rupanya tidak berupaya memperpanjang tugas Endar.

"KPK tidak mengajukan perpanjangan akan tetapi sebagai apresiasi atas pengabdiannya maka diajukan promosi jabatan untuk Dirlid di Polri. Surat usulan sejak 4 bulan sebelum habis masa penugasan tepatnya diajukan KPK di bulan November 2022," ujar Ali. (kontenjatim)