SANCAnews.id

 

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan soal kegagalan dalam negosiasi besaran bunga pinjaman di proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Dalam lawatannya ke Beijing, pemerintah China bersikeras menetapkan bunga utang sebesar 3,4 persen. Sementara pemerintah Indonesia menginginkan bunga turun menjadi 2 persen.

"Ya maunya kita kan 2 persen, tapi kan enggak semua kita capai. Karena kalau pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen," beber Luhut di Jakarta dikutip pada Rabu (12/4/2023).

"Jadi kalau kita dapat 3,4 persen misalnya sampai situ ya we're doing okay, walaupun tidak oke-oke amat," tambah Luhut.

Menteri yang juga pengusaha batu bara ini berujar, pemerintah Indonesia akan kembali melakukan negosiasi penetapan bunga pinjaman dari China agar tidak memberatkan keuangan negara.

"Tapi kita masih mau negosiasi lagi," ucap Luhut.

Sementara itu dikutip dari Harian Kompas, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman Septian Hario Seto menambahkan, patokan bunga 2 persen adalah suku bunga yang berlaku pada 2017.

Namun, tawaran 3,4 persen itu masih lebih rendah daripada bunga obligasi Pemerintah AS selama 30 tahun yang mencapai 5,6 persen.

”Jadi bunga yang ditawarkan sudah lebih rendah dibandingkan bunga Pemerintah AS atau bunga obligasi USD (dollar AS) dari pemerintah Indonesia. Tetapi kita mau negosiasi lagi,” kata Seto.

Menurut Seto, pembengkakan biaya ini tak akan berpengaruh pada rentang waktu hingga tercapainya titik impas (breakeven point), yaitu 38 tahun. Masa konsesi pun tak berubah, tetap di 80 tahun.

Dulu klaim bunga utang 2 persen

Sebagai informasi saja, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah banjir kritik sejak awal perencanaan. Awalnya, proyek ini direncanakan digarap Jepang dengan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

Namun di tengah jalan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggandeng China, meski hal ini membuat Jepang kecewa berat.

Alasannya, China menawarkan biaya proyek yang jauh lebih murah meski dengan bunga utang yang lebih tinggi dibandingkan proposal dari Jepang yang menawarkan bunga pinjaman 0,1 persen per tahun.

Proyek ini juga seharusnya rampung pada 2019, tetapi beberapa kali molor dan diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023. Biaya konstruksi pun membengkak drastis, dengan pembengkakan (cost overrun) menembus Rp 18,2 triliun.

Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno kala itu menyebut, tawaran dari China dinilai lebih menguntungkan ketimbang Jepang.

"Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas... Nah kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok," kata Rini dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 1 Oktober 2015 silam.

"Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi B to B karena BUMN dengan BUMN," ujar Rini lagi.

Ia menerangkan, China menawarkan bunga sebesar 2 persen per tahun. Dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama.

"Skema pembiayaan kan sudah jelas. Mereka sudah tawarkan 40 tahun (tenor) dari CDB (China Development Bank), 10 tahun grace period, 30 tahun pengembalian, bunga 2 persen. Ini 2 persen fixed untuk 40 tahun untuk komponen dollar," kata dia.

Tawaran menggiurkan lainnya dari China, yakni proyek KCJB digarap tanpa menggunakan dana APBN karena murni dibiayai utang dan modal konsorsium BUMN Indonesia-China.

Namun belakangan, pemerintah tetap harus menyuntik duit APBN melalui skema PMN ke PT KAI (Persero) guna menambal pembangkakan biaya proyek.

Bunga utang dari China untuk proyek KCJB juga rupanya 4 persen yang kemudian setelah dinegosiasi menjadi 3,4 persen, bukan 2 persen sebagaimana yang diklaim Rini Soemarno sebelumnya. (*)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dianggap menjerumuskan Indonesia masuk jebakan utang China.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi kegagalan Luhut negosiasi China agar suku bunga pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) menjadi 2 persen. Karena gagal, suku bunga pinjaman tetap 3,4 persen.

"Luhut gagal nego China turunkan bunga pinjaman kereta cepat. Luhut dan Jokowi harus tanggung jawab! Mengapa? Dari awal proyek ini sudah tidak disetujui Menhub Ignasius Jonan, yang akhirnya ditendang," tegas Muslim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/4).

Dia melihat, proyek KCJB merupakan proyek ugal-ugalan, tanpa studi dan perencanaan matang. Apalagi Jokowi dan Luhut tidak mau terima kritikan dari para pakar, akademisi, dan aktivis, saat perencanaan proyek itu.

"Jokowi dan Luhut telah menjerumuskan negara masuk dalam jebakan utang China atau China debt trap, sebagaimana dialami negara-negara Afrika dan Asia lainnya," kata Muslim.

Dia juga mengaku heran dengan pemerintah yang tidak memilih Jepang terkait proyek KCJB. Padahal, kata dia, Jepang memberi suku bunga rendah dan memberikan waktu lebih singkat dibanding China.

"Sedangkan proyek itu sekarang mangkrak. Tambah jadi beban utang dan beban negara. Kegagalan Luhut nego turunkan bunga kereta cepat, bukti kegagalan Jokowi dan Luhut dalam proyek KCJB. Proyek ini bentuk pengkhianatan keuangan negara. Negara di bawah Jokowi dan Luhut di bawah tekanan China," pungkas Muslim. (*)

SANCAnews.id – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti kehebohan gambar wajah Menteri BUMN yang terpampang dalam kantong berisi sembako yang bertuliskan "Safari Ramadhan BUMN 2023".

Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu meminta penjelasan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Said Didu pun menyinggung soal amplop berisi uang dengan logo PDI Perjuangan (PDIP) yang disebar di masjid, berujung diklaim sebagai pembagian zakat.

"Mohon penjelasan @bawaslu_RI. Apakah ini termasuk zakat?," ujar Said Didu dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Rabu (12/4).

Mhn penjelasan @bawaslu_RI - apakah ini termasuk zakat ? https://t.co/LNCEGBZVRb

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) April 11, 2023

Sementara itu, atas tersebarnya foto sembako dengan wajah Erick Thohir, warganet di Twitter pun banyak yang mengecam lantaran dianggap sedang melakukan pencitraan untuk kepentingan politiknya menuju Pemilu 2024, dengan memdompleng kegiatan dan fasilitas kementerian yang dipimpinnya.

Adapun warganet yang menyindir akan hal tersebut yakni dari akun Twitter @CacingWormy. Ia menyinggung bahwa itu bukanlah bagian dari pelanggaran jelang Pemilu, kecuali dilakukan oleh sosok yang juga digadang bakal maju di Pilpres 2024, Anies Baswedan.

"Ini bukan pelanggaran pemilu yah! Ini cuman pemberian bantuan, catat itu!! Kecuali kalo gambar di kreseknya Anies Baswedan baru itu pelanggaran berat, Sabda Bawaslu," ujar warganet itu.

Di samping itu, ada pula warganet yang pro dengan hal tersebut. Warganet dengan akun @ju_stgam3 menyebut tak masalah jika ingin nyapres dengan cari muka, asal tidak merugikan pihak lain.

"Siapapun yg mau nyapres boleh aja asal kompeten, mau pake cari muka gimana juga gapapa asal yang tidak merugikan, contoh bawa-bawa isu SARA. Kalau ga boleh ini ga boleh itu, nanti pilian capres jadi sedikit dan orang-orang yang bawa-bawa isu SARA itu bisa maju bebas," jelasnya.

Adapun dikutip dari Gelora, paket sembako murah dalam kegiatan Safari Ramadhan BUMN 2023 dibagikan secara massif di sejumlah tempat yakni salah satunya di Kelurahan Krukut, Jakarta Barat. Kementerian BUMN bersama PT PGN Tbk pun disebut-sebut menyukseskan pembagian tas isi sembako dengan wajah Erick Thohir itu. (*) 

SANCAnews.id – Seorang perempuan berteriak histeris memecah keheningan rapat antara Komisi III dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perempuan tersebut protes ke Kapolri soal pengusutan kasus investigasi bodong.

Perempuan tersebut duduk di balkon atas ruang Komisi III. Ia mulai berteriak saat Pimpinan Rapat Desmond Junaidi Mahesa menutup sesi pertanyaan anggota kepada Kapolri.

"Tolong diamankan kan ya, ini rapat pimpinan DPR. Anda bukan anggota DPR. Nanti wawancara di luar atau saya keluarkan dari sana. Nomor punggung anda tidak punya kata ketua," kata Desmond seraya memanggil Pamdal (Pengamanan Dalam) DPR untuk mengamankan perempuan tersebut, Rabu (12/4).

"Mana tanggung jawabnya Pak Kapolri," teriak perempuan tersebut.

Praktis, seluruh peserta di ruangan Komisi III langsung tersedot perhatiannya ke arah perempuan tersebut.

Selanjutnya, Desmond mempersilakan Kapolri untuk menjawab pertanyaan dari para anggota Komisi III.

Tidak puas belum direspons Kapolri, perempuan tersebut semakin teriak histeris. Hingga rapat sempat terhenti beberapa menit.

"Biar saja nanti ketemu sama saya. Enggak masalah," kata Kapolri seraya menenangkan perempuan tersebut.

3 dari 3 halaman

Pernyataan Kapolri itu langsung ditimpali anggota Komisi III Fraksi Gerindra Habiburokhman. "Tolong ditenangkan ya. Pak Kapolri sudah bersedia menemui," timpal Habiburokhman.

"Nanti dibantu bu, nanti dibantu bu. Pak Kapolri sudah bersedia menemui ibu," saut anggota lain. (merdeka)

SANCAnews.id – Dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak boleh dipandang remeh. Sebab, kasus ini bisa jadi skandal keuangan terbesar di dunia.

Begitu kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli dalam diskusi virtual Paramadina Public Policy Institute, yang bekerjasama dengan LP3ES, Rabu (12/4).

“Ini termasuk skandal paling besar dalam sejarah dunia, Rp 349 triliun atau 23 miliar dolar AS. Itu besar sekali di skala dunia,” tegas ekonom senior tersebut.

Kondisi di tanah air berbeda dengan di negara maju. Di mana dugaan korupsi, sekecil apapun itu langsung ditangani dengan baik secara hukum. Salah satunya kasus dugaan suap yang menimpa mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Dana kampanye dia pakai buat nyogok selingkuhan supaya tutup mulut. Hanya kurang dari 4 miliar diadili,” katanya.

Atas dasar itu, Rizal Ramli tidak habis pikir jika dugaan pencucian uang sebesar Rp 349 triliun tidak diadili. Padahal, kasus ini masuk dalam kategori skandal keuangan terbesar sepanjang sejarah dunia.

“Kebayang enggak? 349 triliun ini. Termasuk saya nggak sebut megaskandal, tapi ini terraskandal. Ini termasuk skandal paling besar di dunia, dari money laundry, dari uang nggak beres lah, narkoba, sogokan, dan sebagainya,” demikian Rizal Ramli. (rmol)