SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pembagian amplop berlogo PDI Perjuangan dan politisi asal Jawa Timur, di sejumlah masjid daerah Sumenep, dinyatakan tak memenuhi unsur pelanggaran pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kritik terhadap penegakan hukum di masa pemerintahan Joko Widodo kembali mencuat.

“Negara ini kian rusak mana ada bagi amplop di masjid tapi tak melanggar aturan. Apalagi di amplop itu ada gambar orang salah satu oknum anggota DPRD Jatim,” ujar Direktur Political and Public Policy Studies(P3S), Jerry Massie, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/4).

Doktor ilmu komunikasi politik lulusan America Global University ini menuturkan, putusan Bawaslu yang menyatakan pembagian amplop di masjid-masjid Sumenep oleh oknum politisi PDIP yang ada gambar wajahnya, yaitu Plt. Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah dan Ketua DPD PDI-P Kabupaten Sumenep Achmad Fauzi.

“Saya heran negara ini di bawah Jokowi kian amburadul hukum jadi tumpul kejahatan demokrasi,” keluhnya.

Oleh karena itu, Jerry menilai ada yang salah dengan Bawaslu yang ada pada masa pemerintahan Presiden Jokowi di periodekedua kali ini.

“Saya kira pembagian amplop di masjid tak boleh melanggar etika pemilu, “ tuturnya.

“Pertanyaan saya, apa dasar dia membagikan amplop untuk mau maju lagi atau hanya sekadar membantu orang lemah?” tandas Jerry. (*)

SANCAnews.id – Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengomentari berita tertangkapnya Bupati Meranti Muhammad Adil dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya kabar OTT Bupati Meranti ramai tersebar di media komunikasi WhatsApp. Tersebar video dan foto ruangan Sekda Meranti hingga Humas dan Protokol disegel oleh KPK.

Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya penangkapan Bupati Meranti dan sejumlah pejabat strategis di pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Jadi betul tadi malam tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau,” ujar Ali Fikri dalam video yang diungguah akun TikTok @jamalakmalll.

Menanggapi hal tersebut, Refly mengungkit soal viralnya Muhammad Adil karena perseteruan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Refly, penangkapan Muhammad Adil menunjukkan bahwa orang yang idealis dan berani melawan pusat, ada kemungkinan dibuka kartunya.

“Cuma sekali lagi ini membuktikan ya Anda mau idealis, mau berani melawan pusat maka kartu Anda cepat sekali dibukanya. Tinggal ditunggu saja,” ujar Refly, dikutip WENewsWorthy dari kanal YouTube pribadi pada Jumat (7/4/2023).

Oleh karena itu, Refly menyarankan bagi yang ingin atau sedang menjadi pejabat, pastikan tidak ada celah bagi kasus korupsi.

Tetapi, jika seorang pejabat memang menerima suap atau gratifikasi tetapi berani melawan pemerintah pusat, maka mudah sekali dicari celah korupsinya.

“Makanya kalau kita misalnya ada kira-kira kasus korupsi dan lain sebagainyaatau pernah jadi pejabat, ya pastikan bahwa tidak ada celah. Tapi kalau kita pemain misalnya, terima suap terima gratifikasi ya kalau mau menjadi oposisi sedikit maka mudah sekali kita akan digebuk,” ujar Refly. (*)

SANCAnews.id – Aktivis Nicho Silalahi menyoroti koleksi tas branded Ibu Negara Iriana Jokowi yang beberapa kali tampak di hadapan publik.

Setidaknya ada enam tas branded yang dikoleksi oleh Irian dengan beragam brand dan harga. Adapun harganya berkisar dari Rp10 juta hingga Rp70 juta.

Sementara itu, brand atau merek tas branded yang dikoleksi istri orang nomor satu di Indonesia yaitu Gucci, Fendi, Dior, hingga Coach.

Menanggapi hal tersebut, Nicho tak menyangka banyak juga koleksi tas branded milik Ibu Iriana. Ia pun meminta para sosialita yang menggunakan barang KW jangan iri melihatnya.

“Wah banyak juga koleksi tas branded ibu Iriana ini loh, para sosialita yang gunakan barang KW jangan iri ya, Pokoknya ibu negara ku ini terlihat anggun,” ujar Nicho, dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Jumat (7/4/2023).

Nicho juga menyebut tenaga honorer yang terpaksa gigit jari karena tidak mendapat tunjangan hari raya (THR). “Buat para honorer selamat gigit jari Tanpa THR ya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan THR pada tahun 2023 akan terdiri dari gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok.

THR tahun ini juga ditambahkan komponen 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.

Wah banyak juga koleksi tas branded ibu Iriana ini loh, para sosialita yang gunakan barang KW jangan iri ya, Pokoknya ibu negara ku ini terlihat anggunhttps://t.co/KkUvVh47kL

Buat para honorer selamat gigit jari Tanpa THR ya. pic.twitter.com/SMC008fxpQ

— Nicho Silalahi (@Migran_TV_7777) April 7, 2023

Adapun alasan THR PNS 2023 tidak penuh yaitu karena adanya ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh ketegangan geopolitik terutama perang Rusia dan Ukraina hingga perubahan kebijakan moneter oleh banyak negara di dunia. (*) 

SANCAnews.id – Massa aksi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) telah memasuki area Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (6/4) sore.

Mereka menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya. "Kami menuntut agar Firli Bahuri dan jajarannya dicopot dari jabatannya," kata koordinator aksi Baikuni Alsafa.

Awalnya massa dari IMM itu berunjuk rasa di depan Gedung KPK. Namun saat sekitar pukul 17.00, massa merangsek masuk ke dalam area Gedung KPK. Asap bekas ban yang dibakar juga tampak mengepul memasuki area Gedung KPK.

Menurut Baikuni, tindakan Firli yang semena-mena mencopot Brigjen Endar Priartoro sebagai direktur penyelidikan.

"Pencopotan itu sangat politis," kata dia.

Sejumlah elemen mahasiswa tampak melakukan aksi demonstrasi pada hari ini. Selain IMM, ada juga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). (jpnn)

SANCAnews.id – Sejumlah aktivis 98 mengajak masyarakat mengawal setiap upaya yang dapat berujung pada penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.

Di antaranya mewaspadai adanya upaya kerusuhan, karena hal tersebut sangat berpotensi mengakibatkan pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.

Menurut aktivis 98 Ubedillah Badrun, pelaksanaan pemilu harus dipastikan sesuai dengan konstitusi.

Penundaan pemilu hanya akan menimbulkan sejumlah dampak yang tidak baik bagi bangsa. Di antaranya dapat memunculkan ketegangan sosial.

Karena itu aktivis 98 yang berasal dari Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) ini, menolak wacana penundaan pemilu.

“Harapan rakyat akan perbaikan pemimpin baru dimatikan oleh penundaan Pemilu. Disharmoni antarwarga akan menjadi manifest sebagai konflik sosial."

"Saat terjadi konflik sosial maka secara tidak langsung membuka karpet merah hadirnya kembali tentara di pucuk pimpinan nasional,” ujar Ubedillah pada diskusi Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 yang digelar di Mako Coffee, Jakarta Selatan Rabu, (5/4).

Diskusi mengangkat tema 'Dampak Penundaan Pemilu Terhadap Hukum, Ekonomi, Sosial Dan Kebudayaan'.

Dalam diskusi kali ini juga hadir sejumlah aktivis 98 lainnya sebagai pembicara, di antaranya Uchok Sky Khadafi dari Famred.

Dia menyatakan bahwa negara saat ini sedang krisis finansial, sehingga bisa menjadi alasan untuk dilakukan penundaan pemilu.

“Cadangan devisa negara saat ini sedang mengalami krisis, sangat berpotensi terjadinya krisis finansial yang berdampak pada krisis politik," ucapnya.

Sementara itu, Satyo Purwanto FIS mengatakan bahwa aktor-aktor politik yang masih menggaungkan tentang penundaan Pemilu menunjukkan bahwa mereka ada dalam satu orkestra.

Aktivis yang akrab dipanggil Komeng ini menilai rezim sekarang gemar melahirkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

“Seperti KPK, Corona, Ciptaker. Dikhawatirkan akan muncul tiba-tiba perppu penundaan pemilu,” katanya.

Terkait kualitas demokrasi yang ada saat ini, Komeng menilai demokrasi jauh dari demokrasi yang berkualitas.

“Walau klaimnya adalah demokrasi Pancasila. Karena tanpa ada keadilan, demokrasi tidak bermanfaat,” katanya.

Dandhi Mahendra, FKSMJ menelisik dampak terhadap budaya ketika pemilu ditunda. Menurutnya, secara budaya, bangsa ini telah mengalami kemerosotan.

“Korupsi merajalela, kekerasan berlangsung di mana-mana dan penguasa tidak menunjukan keteladanan sebagai cermin budaya bangsa,” katanya.

Sementara itu aktivis lainnya, Niko Adrian dari Forkot membedah dari sisi hukum bila pemilu ditunda.

Menurut Niko, konstitusi dan aturan hukum di bawahnya telah mengatur proses demokrasi Indonesia secara reguler harus berjalan.

“Amandemen UUD 45 pasal 22 e ayat 1 pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Termasuk dalam UU Nomor 7 tentang Pemilu," katanya.

Menurut Niko, satu-satunya alasan dilakukannya penundaan pemilu jika ada kondisi kerusuhan atau bencana alam.

"Nah, upaya menciptakan kerusuhan ini yang harus diwaspadai bersama agar bisa dicegah sehingga tidak ada alasan untuk menunda pemilu," kata Niko. (jpnn)