SANCAnews.id

SANCAnews.id – Aktivis Nicho Silalahi menyoroti koleksi tas branded Ibu Negara Iriana Jokowi yang beberapa kali tampak di hadapan publik.

Setidaknya ada enam tas branded yang dikoleksi oleh Irian dengan beragam brand dan harga. Adapun harganya berkisar dari Rp10 juta hingga Rp70 juta.

Sementara itu, brand atau merek tas branded yang dikoleksi istri orang nomor satu di Indonesia yaitu Gucci, Fendi, Dior, hingga Coach.

Menanggapi hal tersebut, Nicho tak menyangka banyak juga koleksi tas branded milik Ibu Iriana. Ia pun meminta para sosialita yang menggunakan barang KW jangan iri melihatnya.

“Wah banyak juga koleksi tas branded ibu Iriana ini loh, para sosialita yang gunakan barang KW jangan iri ya, Pokoknya ibu negara ku ini terlihat anggun,” ujar Nicho, dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Jumat (7/4/2023).

Nicho juga menyebut tenaga honorer yang terpaksa gigit jari karena tidak mendapat tunjangan hari raya (THR). “Buat para honorer selamat gigit jari Tanpa THR ya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan THR pada tahun 2023 akan terdiri dari gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok.

THR tahun ini juga ditambahkan komponen 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.

Wah banyak juga koleksi tas branded ibu Iriana ini loh, para sosialita yang gunakan barang KW jangan iri ya, Pokoknya ibu negara ku ini terlihat anggunhttps://t.co/KkUvVh47kL

Buat para honorer selamat gigit jari Tanpa THR ya. pic.twitter.com/SMC008fxpQ

— Nicho Silalahi (@Migran_TV_7777) April 7, 2023

Adapun alasan THR PNS 2023 tidak penuh yaitu karena adanya ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh ketegangan geopolitik terutama perang Rusia dan Ukraina hingga perubahan kebijakan moneter oleh banyak negara di dunia. (*) 

SANCAnews.id – Massa aksi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) telah memasuki area Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (6/4) sore.

Mereka menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya. "Kami menuntut agar Firli Bahuri dan jajarannya dicopot dari jabatannya," kata koordinator aksi Baikuni Alsafa.

Awalnya massa dari IMM itu berunjuk rasa di depan Gedung KPK. Namun saat sekitar pukul 17.00, massa merangsek masuk ke dalam area Gedung KPK. Asap bekas ban yang dibakar juga tampak mengepul memasuki area Gedung KPK.

Menurut Baikuni, tindakan Firli yang semena-mena mencopot Brigjen Endar Priartoro sebagai direktur penyelidikan.

"Pencopotan itu sangat politis," kata dia.

Sejumlah elemen mahasiswa tampak melakukan aksi demonstrasi pada hari ini. Selain IMM, ada juga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). (jpnn)

SANCAnews.id – Sejumlah aktivis 98 mengajak masyarakat mengawal setiap upaya yang dapat berujung pada penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.

Di antaranya mewaspadai adanya upaya kerusuhan, karena hal tersebut sangat berpotensi mengakibatkan pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.

Menurut aktivis 98 Ubedillah Badrun, pelaksanaan pemilu harus dipastikan sesuai dengan konstitusi.

Penundaan pemilu hanya akan menimbulkan sejumlah dampak yang tidak baik bagi bangsa. Di antaranya dapat memunculkan ketegangan sosial.

Karena itu aktivis 98 yang berasal dari Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) ini, menolak wacana penundaan pemilu.

“Harapan rakyat akan perbaikan pemimpin baru dimatikan oleh penundaan Pemilu. Disharmoni antarwarga akan menjadi manifest sebagai konflik sosial."

"Saat terjadi konflik sosial maka secara tidak langsung membuka karpet merah hadirnya kembali tentara di pucuk pimpinan nasional,” ujar Ubedillah pada diskusi Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 yang digelar di Mako Coffee, Jakarta Selatan Rabu, (5/4).

Diskusi mengangkat tema 'Dampak Penundaan Pemilu Terhadap Hukum, Ekonomi, Sosial Dan Kebudayaan'.

Dalam diskusi kali ini juga hadir sejumlah aktivis 98 lainnya sebagai pembicara, di antaranya Uchok Sky Khadafi dari Famred.

Dia menyatakan bahwa negara saat ini sedang krisis finansial, sehingga bisa menjadi alasan untuk dilakukan penundaan pemilu.

“Cadangan devisa negara saat ini sedang mengalami krisis, sangat berpotensi terjadinya krisis finansial yang berdampak pada krisis politik," ucapnya.

Sementara itu, Satyo Purwanto FIS mengatakan bahwa aktor-aktor politik yang masih menggaungkan tentang penundaan Pemilu menunjukkan bahwa mereka ada dalam satu orkestra.

Aktivis yang akrab dipanggil Komeng ini menilai rezim sekarang gemar melahirkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

“Seperti KPK, Corona, Ciptaker. Dikhawatirkan akan muncul tiba-tiba perppu penundaan pemilu,” katanya.

Terkait kualitas demokrasi yang ada saat ini, Komeng menilai demokrasi jauh dari demokrasi yang berkualitas.

“Walau klaimnya adalah demokrasi Pancasila. Karena tanpa ada keadilan, demokrasi tidak bermanfaat,” katanya.

Dandhi Mahendra, FKSMJ menelisik dampak terhadap budaya ketika pemilu ditunda. Menurutnya, secara budaya, bangsa ini telah mengalami kemerosotan.

“Korupsi merajalela, kekerasan berlangsung di mana-mana dan penguasa tidak menunjukan keteladanan sebagai cermin budaya bangsa,” katanya.

Sementara itu aktivis lainnya, Niko Adrian dari Forkot membedah dari sisi hukum bila pemilu ditunda.

Menurut Niko, konstitusi dan aturan hukum di bawahnya telah mengatur proses demokrasi Indonesia secara reguler harus berjalan.

“Amandemen UUD 45 pasal 22 e ayat 1 pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Termasuk dalam UU Nomor 7 tentang Pemilu," katanya.

Menurut Niko, satu-satunya alasan dilakukannya penundaan pemilu jika ada kondisi kerusuhan atau bencana alam.

"Nah, upaya menciptakan kerusuhan ini yang harus diwaspadai bersama agar bisa dicegah sehingga tidak ada alasan untuk menunda pemilu," kata Niko. (jpnn)

SANCAnews.id – Aktivis 98 dari berbagai elemen mengadakan Diskusi Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 yang mengangkat tema Dampak Penundaan Pemilu Terhadap Hukum, Ekonomi, Sosial, Dan Kebudayaan.

Diskusi digelar di Mako Coffee, Jakarta Selatan Rabu, (05/04/2023), menghadirkan 5 pembicara yang tampil cukup bernas dalam memaparkan kondisi terakhir nasional Indonesia.

Niko Adrian, Forkot membedah dari sisi hukum bila pemilu ditunda. Menurutnya, konstitusi dan aturan hukum dibawahnya telah mengatur proses demokrasi Indonesia secara reguler harus berjalan.

“Amandemen UUD 45 pasal 22 e ayat 1 pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Termasuk dalam UU Nomor 7 tentang Pemilu,” tegas Niko.

Niko menambahkan bahwa pendukung penundaan pemilu menyatakan sebelumnya ada preseden penundaan Pemilu, yang diatur dalam TAP MPR. Namun faktanya, 1977 bukan penundaan karena memang belum diatur Pemilu adalah 5 tahun sekali.

“Justru TAP MPR 1998 membuat percepatan Pemilu 1999. MPR saat ini tidak dapat membuat TAP lagi karena tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara,” jelas Niko

Satu-satunya alasan untuk penundaan pemilu, lanjut Niko, adalah jika ada kondisi kerusuhan atau bencana alam atau SOB. "Ini yang harus kita waspadai bersama agar kerusuhanbisa dicegah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda pemilu."

Sementara itu, Ubedillah Badrun dari FKSMJ menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari penundaan pemilu akan munculkan ketegangan sosial.

“Harapan rakyat akan perbaikan pemimpin baru dimatikan oleh penundaan Pemilu. Disharmoni antar warga akan menjadi manifest sebagai konflik sosial. Saat terjadi amok konflik sosial dll maka secara tidak langsung membuka karpet merah hadirnya kembali Tentara di pucuk pimpinan nasional,” papar Ubedillah.

Sementara Uchok Sky Khadafi Famred menyatakan bahwa negara saat ini sedang krisis finansial, sehingga bisa menjadi alasan untuk dilakukan penundaan pemilu.

“Cadangan devisa negara kita saat ini sedang mengalami krisis, dimana hanya memiliki cadangan 100 T. Dan ini akan sangat berpotensi terjadinya krisis finansial yang berdampak pada krisis politik,” jelas Uchok.

Sementara itu, Satyo Purwanto FIS mengatakan bahwa aktor-aktor politik yang masih menggaungkan tentang penundaan Pemilu menunjukkan bahwa mereka ada dalam satu orkestra.

“Sehingga kita bisa melihatnya bahwa penundaan pemilu adalah bagian dari strategi rezim untuk bertahan dalam kekuasaannya,” ujarnya, yang menilai  rezim sekarang adalah rezim gemar bikin Perppu. Semua yang dianggap mengganggu kekuasaan politik rezim, pasti diterbitkan perpu.

“Seperti KPK, Corona, Ciptaker. Dikhawatirkan akan muncul tiba-tiba perppu penundaan Pemilu,” papar Komeng.

Dandhi Mahendra, FKSMJ menelisik dampak terhadap budaya ketika pemilu ditunda. Dimana saat ini secara budaya, bangsa ini telah mengalami kemerosotan.

Dari 5 pembicara semua bersepakat bahwa kerusakan yang dihasilkan dari rezim saat ini sudah paripurna, sehingga Aktivis 98 harus dapat memberikan solusi yang dapat diterima rakyat sehingga perubahan sejati bisa terwujud. (poskota)

SANCAnews.id – Sejumlah 2.100 personel disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi mahasiswa dari berbagai kampus, di depan Gedung DPR RI, pada Kamis (6/4/2023).

Rencananya mahasiswa yang tergabung dari beberapa kampus ini, bakal melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

"Sementara ada 2.100 personil kita siapkan khusus di DPR aja," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, Kamis (6/4/2023).

Komarudin meminta koordinator lapangan untuk selalu menjaga massa aksi agar tidak terprovokasi dengan aksi provokatif dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Ia menegaskan, aksi penyampaian pendapat jangan sampai ditunggangi pihak-pihak yang hanya ingin membuat kekacauan.

"Korlap tentunya harus bertanggung jawab terhadap anggota kelompok yang dipimpinnya, harus menastikan, harus terbebas dari kelompok-kelompok ataupun penyusup yang memang selalu dijadikan kambing hitam berakhirnya unjuk rasa tidak tertib, dengan alasan katanya ada provokator," kata Komarudin.

"Dipastikan betul tiap-tiap kelompok itu siapa yang tau teman-temannnya atau orang-orangnya ya silahkan. Ya kalo misalkan ada yang penyusup atau gimana, laporkan aja terhadap kita, karena kita ada disana," katanya.

Komarudin juga menyebut hingga sejauh ini, pihaknya belum memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, atau depan Gedung DPR RI. Pengalihan arus bakal dilakukan secara kondisional.

Komarudin juga mengatakan, jika aksi demonstrasi di depan Gedung DPR hanya berjumlah sekitar 1.000 orang, semestinya tidak sampai menutup ruas jalan.

Namun hal itu bagaimana koordinator aksi di lapangan mengatur massa.

"Sementara normal ya, kita lihat situasional, sementara normal saja, kalau untuk dihalaman DPR RI sendiri untuk jumlah massa sekitar sampe dengan 1.000 orang itu gaperlu ada pengalihan sebnarnya, ini juga bagaimana para korlap bisa mengatur sehingga bisa berbagi tempat." (suara)