SANCAnews.id

 

SANCAnews.id – Politik saling sandera nampaknya menjadi warna tersendiri dalam perjalanan menuju Pemilu 2024. Setidaknya, dengan munculnya wacana pembentukan koalisi besar oleh partai politik.

Keinginan itu, dikaitkan dengan hasrat Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

Sinyal itu dibaca oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi. Katanya, indikasi untuk membentuk Koalisi Besar, terlihat dengan menjadikan ketua umum partai politik sebagai kerbau yang dapat dikendalikan Jokowi dan peran sentral Luhut, lantaran tersandera banyak kasus.

"Setiap saat kalau mereka tidak manut seperti kerbau di cucuk hidungnya, kasusnya diangkat dan itu bisa mati kutu," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/4).

Bahkan, sambungnya, baru-baru ini Jokowi hadir berkumpul di kantor DPP PAN, bersama lima ketua umum parpol koalisi pemerintah.

Pertemuan itu, dianggap sebagai buah gagasan oleh Presiden Jokowi dan Luhut agar Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP bergabung dengan Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB.

Muslim pun mengingat bahwa ekonom senior Rizal Ramli (RR) pernah menyampaikan, gaya politik Luhut adalah memanfaatkan orang-orang yang bermasalah agar nurut seperti kerbau.

"Itu berbahaya. Para ketum yang tersandera oleh kasusnya akan jadi ketum penakut dan akan jadi penurut selamanya. Apakah gaya politik semacam itu yang mau dibentuk dari koalisi besar yang dibentuk oleh Jokowi dan LBP?" kata Muslim.

Jika hal itu terjadi, masih kata Muslim, Jokowi dan Luhut ingin membentuk pemerintahan mafia yang dikepalai oleh keduanya.

"Itu sangat jauh dan bertentangan dengan esensi perpolitikan yang dikehendaki oleh konsitusi dan bertentangan kaidah perpolitikan akal sehat," tandasnya. (*)

 

SANCAnews.id – Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Prof Asrinaldi menilai wacana pembentukan koalisi besar  muncul untuk menghadapi calon presiden Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Pasalnya, menurut dia, baik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) tak memiliki calon yang bisa menandingi Anies.

"Saya pikir itu bagian dari hitung-hitungan koalisi ini ya, kalau mereka jalan sendiri-sendiri maka yang dihadapi orang yang berpotensi menang," kata Asrinaldi di Padang, Selasa, 4 April 2023.

KIB dan KIR disebut akan sulit menghadapi Koalisi Perubahan

Menurut Asrinaldi, baik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diisi Partai Gerindra dan PKB akan kesulitan apabila bersaing dengan Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan jika mereka tak menyatukan kekutan.

"Jadi saya pikir itu rasional saja. Dengan cara seperti itu mereka bisa memperkuat dukungan masyarakat dan menyatukannya ke dalam kepentingan yang sama," ujarnya.

Jika hal tersebut terwujud, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand tersebut memperkirakan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 akan semakin sengit.

Koalisi besar sebagai upaya menangkan Pilpres 2024 satu putaran

Ia menyakini sebelum wacana pembentukan koalisi besar tersebut mencuat ke publik, masing-masing partai politik sudah mempunyai klkulasi masing-masing. Menurut dia, jika nama-nama besar seperti Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan maju, maka sangat terbuka kemungkinan Pilpres 2024 berlangsung dalam dua putaran.

Pembentukan koalisi besar, menurut dia, merupakan upaya agar Pilpres 2024 digelar satu putaran saja.

"Sekarang dengan cara seperti itu (koalisi besar) mereka menyatukan di awal dan bisa memenangkan satu putaran," kata dia.

Wacana penggabungan KIB dan KIR sudah mencuat sejak beberapa waktu lalu. Isu ini semakin menguat setelah para ketua umum dalam koalisi itu bertemu dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam acara silaturahmi dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Ahad, 2 April 2023.

Dalam pertemuan itu, Jokowi pun menyatakan KIB dan KIR cocok jika akan dilebur. Dia pun memberikan sinyal merestui penggabungan koalisi tersebut meskipun tak secara gamblang menyatakannya.

KIB hingga saat ini masih belum memastikan siapa calon presiden yang akan mereka usung. Golkar di satu sisi, terus berkeras mengusung ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, meskipun elektabilitasnya dianggap belum kompetitif. Sementara PPP dan PAN tampak mencoba mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sejumlah tokoh lainnya seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, hingga ketua umum mereka.

KIR di sisi lain sebenarnya sudah lebih jelas. PKB terus membuka peluang mereka mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden, syaratnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden. Meskipun demikian, Gerindra tampak masih belum mau mengumumkan pencalonan keduanya.

Satu-satunya calon presiden yang telah pasti adalah Anies Baswedan. Dia telah mendapatkan dukungan dari Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. (tempo)

SANCAnews.id – Anggota DPRD Sumut, Anwar Sani menjadi sorotan usai kedapatan mencuri jam tangan milik pegawai toko elektronik merek Samsung Galaxy Watch 5 seharga Rp. 3,5 juta.

Meski sudah berdamai di Polsek Medan Baru, nama Anwar Sani Tarigan masih ramai diperbincangkan.

Kini harta kekayaan dan hutang politisi PDI Perjuangan tersebut juga ikut menjadi sorotan.

Ditelusuri Tribun Medan, Anwar Sani Tarigan terakhir melaporkan kekayaan ke KPK pada 2018, kala itu ia masih menjadi calon anggota DPRD Sumut.

Dalam laporan ini, harta Anwar Sani Tarigan malah minius Rp 403 juta atau lebih besar utang daripada aset yang dimiliki.

Ia melaporkan kepemilikian atas 13 tanah dan bangunan yang terletak di Deliserdang dan Dairi dengan total Rp 5,3 miliar.

Anwar Sani juga melaporkan kepemilikan kendaraan bermotor dan setara kas dengan total Rp 175 juta.

Sementara utang Anwar Sani Tarigan dalam LHKPN 2018 sebanyak Rp 5,9 miliar. (tribunnews)

SANCAnews.id – Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti selesai menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (3/4).

Tim kuasa hukum Fatia dan Haris, Muhammad Isnur, menyebut kliennya merupakan korban kriminalisasi UU ITE pejabat negara.

Fatia dan Haris dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan setelah memaparkan penelitian tentang bisnis militer di Blok Wabu berjudul "Ekonomi-Politik Penempatan Militer, Studi Kasus Intan Jaya di Papua".

Penelitian itu, dilakukan oleh 9 lembaga yakni YLBHI, WALHI, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace, Trend Asia, dan #BersihkanIndonesia

"Aktivitas yang dilakukan Fatia dan Haris merupakan bagian dari upaya masyarakat sipil dalam mengontrol kerja pemerintah dan pejabat publik agar tak terjadi absolutisme kekuasaan," kata Isnur.

Proses pemidanaan terhadap Fatia dan Haris merupakan hal tak berdasar dan dipaksakan. Sepanjang proses hukum berjalan, tim hukum menemukan sejumlah kejanggalan.

Isnur menegaskan, kasus kriminalisasi Fatia dan Haris begitu kental dengan muatan politik. Apalagi, saksi pelapor merupakan Luhut Binsar Pandjaitan yang notabene Menteri Koordinator Maritim dan Investasi.

"Luhut pun terkenal memiliki pengaruh yang sangat besar di pemerintahan, sehingga dia diduga mudah untuk mengontrol proses penegakan hukum terhadap Fatia dan Haris,” tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Riswan Tony Dk, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, menilai kinerja pemerintah pusat dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru di Kalimantan Timur.

Ia menyindir pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru bernama IKN Nusantara tidak ada progres atau kemajuannya.

Menurutnya, seharusnya istana Presiden bisa selesai dibangun dalam kurun waktu 1 tahun.

"Saya cuma buka pikiran pada teman-teman, khususnya deputi, jangan berpikir besar-besar terus," tegasnya pada Senin (3/4/2023), mengutip dari Kompas.com.

Satu tahun enggak ada progres. "Padahal kalau membangun istana, jadi, Pak, 1 tahun. Saya yakin jadi," ujarnya.

Lalu buat kementerian, kementerian cukup menteri dan dirjen-dirjen saja. Dirjen juga bolak-balik saja.

"Jangan bayangkan semua karyawan pindah ke sana," imbuh Riswan.

Jangan Berpikir Jakarta 

Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Riswan Tony Dk juga meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono untuk tidak memaksakan berpikir kalau DKI Jakarta akan dipindahkan ke IKN, seiring dengan berpindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur.

Riswan menekankan tidak mungkin Jakarta dipindahkan ke IKN. Hal tersebut Riswan sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dan Kepala Otorita IKN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).

"Kita tidak bisa paksakan, apalagi otak kita berpikir bahwa Jakarta akan dipindahkan ke sana. Itu enggak mungkin, Pak," ujar Riswan.

Riswan menjelaskan, IKN adalah ibu kota administratif. Menurutnya, ketika ibu kota pindah ke IKN, maka yang ada di pikiran publik adalah Presiden, menteri, kedutaan besar, hingga para dirjen kementerian ikut pindah ke sana.

Namun, dirinya mengingatkan kalau saat ini teknologi sudah canggih. Sehingga para karyawan atau dirjen kementerian tidak perlu berbondong-bondong pindah ke IKN.

"Tapi kota administratif terhadap ibu kota itu penting, Pak. Kan banyak contoh, Pak. Ada Canberra. Washington sendiri bukan kota industri, tapi kan itu ibu kota administratif," tuturnya.

"Atau kita contoh kayak Belanda. Belanda itu semua administratif itu ada di Den Haag. Tapi ibu kota kan tetap Amsterdam," sambung Riswan.

Maka dari itu, Riswan meminta kepada Kepala Otorita IKN agar tidak membayangkan Jakarta pindah ke IKN Nusantara.

Sebab, kata dia, hal tersebut membuat para karyawan ketakutan. Riswan menyebut rekrutmen karyawan juga tidak perlu dilakukan secara berlebihan.

"Nah, saya minta terhadap karyawan jangan dipaksakan berlebihan," tegasnya.

Karena seperti pengalaman yang sudah-sudah, terhadap kementerian, apabila rekrutmen terhadap karyawan baru, karyawan seniornya enggak ada kerjaan.

"Cuma merintah-merintah saja," katanya. (tribunnews)