SANCAnews.id

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo menyindir Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang iri dengan Menteri Perdagangan Prabowo Subianto lantaran sering diajak kunjungan kerja.

Semula banyak pihak termasuk hasil salah satu lembaga survei menyimpulkan, elektabilitas Prabowo Subianto meningkat karena sering diajak kunjungan kerja oleh Presiden Joko Widodo.

"Ini tadi disinggung mengenai pak prabowo yang naik elektabilitasnya. Saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu, bukan karena saya, ndak, ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Saya hanya berpikir, ini jangan-jangan ini Pak Zul minta diajak gitu," kata Jokowi dalam memberikan sambutan di acara Silaturahmi Ramadhan, Kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4).

Oleh karenanya, Jokowi dengan bercanda bakal lebih sering mengajak Zulhas kunjungan kerja agar meningkat elektabilitasnya.

"Udah, minggu besok nanti tiga kali dengan saya udah. Bukan minggu besok, bulan besok. Bulan besok," imbuhnya diselingi tawa para hadirin.

Presiden dua periode itu mengatakan lebih klop dengan Zulhas jika berhubungan dengan urusan kerja dalam kunjungannya ke daerah dibandingkan Prabowo.

"Sebetulnya urusan yang sering saya lakukan itu kan ke pasar. Memang cocoknya dengan Pak Zulkfli. Tapi nggak tahu yang sering minta diajak itu Pak Prabowo. Pak Zulkifli ini diam-diam saja. Baru tadi ini saya tahu Pak Zulkifli minta diajak," ungkap Jokowi.

"Biasanya kita bertemu dengan Pak Zul itu ya urusan beras, urusan bawang putih, urusan bawang merah yang harganya sedikit naik, telur naik itu urusan saya dengan Pak Zul hampir setiap sehari dua hari pasti ketemu," imbuhnya.

Namun, Jokowi menyayangkan Zulhas tidak pernah meminta Jokowi untuk diajak kunjungan kerja.

"Tapi enggak pernah saya mendengarkan beliau "Pak mbo saya juga diajak" enggak pernah,” tutup Jokowi, seraya menambahkan elektabilitas tidak akan berpengaruh meski sering diajak kunker. (rmol)

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung mengungkit tujuan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disahkan saat membahas permohonan Menkopolhukam Mahfud MD kepada DPR.

Ketika melakukan rapat bersama Komisi III DPR, Mahfud MD memohon bantuan terkait persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Karena jika DPR mengesahkan kedua RUU tersebut, maka pelacakan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) bisa lebih jauh, seperti dalam transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Rocky Gerung menyebut saat RUU uang kartal kembali diucapkan maka bukan hanya untuk mengikuti perkembangan teknologi, tapi untuk memuluskan langkah PPATK dalam mengintai para koruptor.

"Sekarang kalau isu uang kartal itu diucapkan, sebetulnya bukan sekedar mengikuti teknologi modern, dimana orang sebetulnya hindari membawa uang tunai," ucapnya.

"Tetapi bagi koruptor uang tunai itu berguna betul, kalau di jalur sistem itu dengan mudah PPATK mengintai lalu lintas uang itu," lanjutnya dikutip WE NewsWorthy dari YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (2/4).

Lebih lanjut, ia mengungkit awal mula dibentuknya UU ITE, yaitu ditujukan untuk mengintai pergerakan para koruptor, namun malah digunakan untuk menjerat para kritikus.

"Padahal justru dulu Undang-Undang ITE ini dimaksudkan untuk mengintai itu, tapi sekarang Undang-Undang ITE mengintai pikiran-pikiran kritis orang, bahaya di situ," ujar Rocky.

"Padahal kita tahu korupsi jalan terus tanpa harus terdeteksi oleh Undang-Undang ITE karena dia bawa cash, bahkan dollar Singapura yang ada yang 1000 dollar satu lembar doang," tandasnya. (*)

SANCAnews.id – Mantan Sekretaris BUMN Said Didu menduga ada sesuatu yang dahsyat di balik transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diungkap Menkopolhukam Mahfud MD.

Pasalnya Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono sampai meminta DPR menghentikan polemik mega skandal Kemenkeu tersebut dengan Mahfud MD karena membuat gaduh.

"Sepertinya ada sesuatu yang maha dahsyat dibalik kasus transaksi ilegal yang dibuka oleh prof  @mohmahfudmd. Ayo kita dukuang agar dibongkar," ucap Said Didu dikutip WE NewsWorthy dari Twitter @msaid_didu, Minggu (2/4).

Sepertinua ada sesuatu yg maha dahsyat dibalik kasus transaksi ilegal yg dibuka oleh prof @mohmahfudmd. Ayo kita dukuang agar dibongkar https://t.co/q9kAjjmiJn

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) April 1, 2023

Warganet pun ikut berkomentar atas cuitan Said Didu, dan meminta agar temuan transaksi janggal di Kemenkeu segera tuntas agar rakyat tidak lagi gaduh.

"Gaduhnya rakyat itu pengen segera dituntaskan bukannya pengen dihentikan kasusnya.. Jangan-jangan kumis kelilit juga nih," tulis akun Twitter @fauzi***.

Sebelumnya, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono meminta agar DPR menghentikan polemik transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu yang kini membuat masyarakat heboh.

Untuk diketahui, Mahfud MD dan DPR terlihat saling ancam dan beradu argumen yang tajam dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

"DPR mohon menghentikan polemik ini, tidak ada gunanya. Hasilnya apa, cuma bikin rakyat bingung," kata Hendropriyono kepada Liputan6.com, Kamis (30/3/2023). (*) 

SANCAnews.id – Nama baik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dipertaruhkan jika tidak dapat membuktikan dan menuntas temuan transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Mahfud MD bisa tenggelam jika tidak dapat membuktikan apa yang diucapkannya selama ini soal transaksi janggal tersebut.

"Ini soal nama baik Mahfud, apabila apa yang disampaikan ternyata pada akhirnya tidak terbukti, maka nama baik Mahfud menjadi taruhannya," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/4).

Karena kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, terlihat bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati justru santai menanggapi apa yang diungkapkan oleh Mahfud.

"Kalau santai kan artinya apa yang diungkap Mahfud bisa jadi tidak benar," pungkas Saiful. (*)

SANCAnews.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate diduga menerima uang setoran Rp500 juta setiap bulannya dari proyek BTS Kominfo. Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) Ahmad Hariri mengatakan kader NasDem itu pantas berstatus tersangka, bila terbukti menerima setoran.

“Harus ungkap semuanya. Siapapun dan apapun jabatannya, kalau hasil pemeriksaan dan alat bukti menunjukkan keterlibatannya, segera tetapkan sebagai tersangka,” ujarnya saat dihubungi inilah.com di Jakarta, Minggu (2/4/2023).

Ia pun meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat dalam mengungkap kasus ini, termasuk menentukan nasib Johnny sebagai tersangka atau tidak. Hariri mengingatkan agar kasus ini disikapi secara tegas dan terbuka.

“Penyelidikan yang terus dilakukan tentu untuk mengungkap aktor intelektual dugaan korupsi BTS Kominfo ini. Sebab dugaan TPK ini terencana sejak proyek direncanakan, kita harus dorong Kejagung agar tidak ragu apalagi sungkan-sungkan,” tutur dia.

Disebut-sebutnya Johnny menerima setoran bulanan, tidak terlalu mengejutkan. Karena memang sudah diprediksi, ada keterlibatan pejabat teras dalam kasus rasuah ini. “Jadi sepertinya aktor utamanya memang bukan sekedar pejabat di tingkat BLU saja namun melibatkan banyak pihak dan pihak teras,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Johnny disebut dalam berkas pemeriksaan tersangka kasus korupsi proyek pembangunan base transceiver station (BTS) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) Kominfo. Dalam berkas, Johnny disebut mendapatkan Rp 500 juta yang disetorkan setiap bulannya di hari Rabu.

Keterangan itu tercantum dalam berkas pemeriksaan Anang, salah satu tersangka kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Ia menjabat Direktur Utama Bakti Kominfo. Dalam berkas yang Klub Jurnalis Investigasi (KJI), disebutkan kalau Anang awalnya kebingungan lantaran diminta untuk menyetorkan Rp 500 juta secara rutin oleh Plate.

Permintaan itu awalnya disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kominfo sekaligus sekretaris pribadi Plate, Happy Endah Palupy. Namun akhirnya Anang mendengarkan langsung permintaan tersebut dari Johnny ketika menemuinya pada Januari 2021.

Untuk menyanggupi permintaan Plate, Anang sempat bertemu dengan Irwan, bos PT Solitech Media Sinergy yang juga menjadi tersangka untuk kasus yang sama pada 2021. Anang meminta Irwan untuk membantunya mengadakan Rp 500 juta demi disetorkan ke Plate. (inilah)