SANCAnews.id

SANCAnews.id – Mantan Sekretaris BUMN Said Didu menduga ada sesuatu yang dahsyat di balik transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diungkap Menkopolhukam Mahfud MD.

Pasalnya Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono sampai meminta DPR menghentikan polemik mega skandal Kemenkeu tersebut dengan Mahfud MD karena membuat gaduh.

"Sepertinya ada sesuatu yang maha dahsyat dibalik kasus transaksi ilegal yang dibuka oleh prof  @mohmahfudmd. Ayo kita dukuang agar dibongkar," ucap Said Didu dikutip WE NewsWorthy dari Twitter @msaid_didu, Minggu (2/4).

Sepertinua ada sesuatu yg maha dahsyat dibalik kasus transaksi ilegal yg dibuka oleh prof @mohmahfudmd. Ayo kita dukuang agar dibongkar https://t.co/q9kAjjmiJn

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) April 1, 2023

Warganet pun ikut berkomentar atas cuitan Said Didu, dan meminta agar temuan transaksi janggal di Kemenkeu segera tuntas agar rakyat tidak lagi gaduh.

"Gaduhnya rakyat itu pengen segera dituntaskan bukannya pengen dihentikan kasusnya.. Jangan-jangan kumis kelilit juga nih," tulis akun Twitter @fauzi***.

Sebelumnya, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono meminta agar DPR menghentikan polemik transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu yang kini membuat masyarakat heboh.

Untuk diketahui, Mahfud MD dan DPR terlihat saling ancam dan beradu argumen yang tajam dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

"DPR mohon menghentikan polemik ini, tidak ada gunanya. Hasilnya apa, cuma bikin rakyat bingung," kata Hendropriyono kepada Liputan6.com, Kamis (30/3/2023). (*) 

SANCAnews.id – Nama baik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dipertaruhkan jika tidak dapat membuktikan dan menuntas temuan transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Mahfud MD bisa tenggelam jika tidak dapat membuktikan apa yang diucapkannya selama ini soal transaksi janggal tersebut.

"Ini soal nama baik Mahfud, apabila apa yang disampaikan ternyata pada akhirnya tidak terbukti, maka nama baik Mahfud menjadi taruhannya," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/4).

Karena kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, terlihat bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati justru santai menanggapi apa yang diungkapkan oleh Mahfud.

"Kalau santai kan artinya apa yang diungkap Mahfud bisa jadi tidak benar," pungkas Saiful. (*)

SANCAnews.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate diduga menerima uang setoran Rp500 juta setiap bulannya dari proyek BTS Kominfo. Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) Ahmad Hariri mengatakan kader NasDem itu pantas berstatus tersangka, bila terbukti menerima setoran.

“Harus ungkap semuanya. Siapapun dan apapun jabatannya, kalau hasil pemeriksaan dan alat bukti menunjukkan keterlibatannya, segera tetapkan sebagai tersangka,” ujarnya saat dihubungi inilah.com di Jakarta, Minggu (2/4/2023).

Ia pun meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat dalam mengungkap kasus ini, termasuk menentukan nasib Johnny sebagai tersangka atau tidak. Hariri mengingatkan agar kasus ini disikapi secara tegas dan terbuka.

“Penyelidikan yang terus dilakukan tentu untuk mengungkap aktor intelektual dugaan korupsi BTS Kominfo ini. Sebab dugaan TPK ini terencana sejak proyek direncanakan, kita harus dorong Kejagung agar tidak ragu apalagi sungkan-sungkan,” tutur dia.

Disebut-sebutnya Johnny menerima setoran bulanan, tidak terlalu mengejutkan. Karena memang sudah diprediksi, ada keterlibatan pejabat teras dalam kasus rasuah ini. “Jadi sepertinya aktor utamanya memang bukan sekedar pejabat di tingkat BLU saja namun melibatkan banyak pihak dan pihak teras,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Johnny disebut dalam berkas pemeriksaan tersangka kasus korupsi proyek pembangunan base transceiver station (BTS) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) Kominfo. Dalam berkas, Johnny disebut mendapatkan Rp 500 juta yang disetorkan setiap bulannya di hari Rabu.

Keterangan itu tercantum dalam berkas pemeriksaan Anang, salah satu tersangka kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Ia menjabat Direktur Utama Bakti Kominfo. Dalam berkas yang Klub Jurnalis Investigasi (KJI), disebutkan kalau Anang awalnya kebingungan lantaran diminta untuk menyetorkan Rp 500 juta secara rutin oleh Plate.

Permintaan itu awalnya disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kominfo sekaligus sekretaris pribadi Plate, Happy Endah Palupy. Namun akhirnya Anang mendengarkan langsung permintaan tersebut dari Johnny ketika menemuinya pada Januari 2021.

Untuk menyanggupi permintaan Plate, Anang sempat bertemu dengan Irwan, bos PT Solitech Media Sinergy yang juga menjadi tersangka untuk kasus yang sama pada 2021. Anang meminta Irwan untuk membantunya mengadakan Rp 500 juta demi disetorkan ke Plate. (inilah)

SANCAnews.id – Irwasda Polda Sumbar mewakili Kapolda Sumbar Kombes Pol Arif Rahman Hakim, SH yang didampingi pengurus Masjid Ustad Weri selaku RW.IX, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kototangah, Padang resmi membuka kegiatan buka puasa bersama dengan memberikan bantuan kemanusiaan untuk negeri. 

Selain itu, turut hadir dalam kegiatan tersebut para anak yatim disekitar RW.IX dan masyarakat yang diundang dalam acara tersebut diumumkan oleh pengurus Masjid Jabal Nur Batu Gadang Airdingin Kota Padang, Minggu (2/4).

Menyangkut ada pelarangan instansi atau Institusi Pemerintah menggelar kegiatan buka puasa bersama oleh Presiden Jokow Widodo baru-baru ini, khusus Wilayah Polda Sumbar dipertanyakan bagaimana penerapan pelarangan  tersebut pihak humas menjawab, *Sejauh ini himbauan dari Presiden Jokowi masih ditaati, karena pelarangan itu kan tujuannya baik, yaitu dialihkan untuk membantu masyrakat yang lebih membutuhkan trms*, tulisnya Kabidhumas Dwi Sulistyawan di telp WhatsApp.

Kemudian terkait pengurus masjid Jabal Nur (Weri:red) berjanji akan memberikan klarifikasi kepada awak media dan menunggu berita ini tayang, namun tidak ada informasi ke redaksi hingga berita ini diterbitkan. (sanca)

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima kedatangan lebih dari 80 Jenderal atau Perwira Tinggi (Pati) Purnawirawan TNI/Polri di Cikeas, Jawa Barat, Sabtu kemarin (1/4).

Sebelumnya para jenderal dari matra darat, laut, udara dan kepolisian ini juga mendatangi kediaman bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Dalam kegiatan silaturahmi ini, para Jenderal atau Perwira Tinggi (Pati) Purnawirawan TNI/Polri sepakat mendukung Anies berpasangan dengan AHY.

“Kami merasa Indonesia saat ini sedang tidak dalam kondisi yang baik. Kami juga merasa harus ada perubahan, maka untuk melakukan perubahan ini, kami sepakat bahwa sekarang pasangan Anies dan AHY merupakan yang terbaik," ujar mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Purn Prabowo selaku perwakilan.

AHY menyambut baik aspirasi para Pati tersebut. Dia juga berharap silaturahmi ini bisa menguatkan keyakinan dirinya untuk memperjuangkan spirit perubahan dan perbaikan.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan para senior, para Perwira Tinggi, yang telah berkenan, bukan hanya hadir dalam acara ramah tamah dan buka bersama, tapi hadir dalam spirit perjuangan yang sama dengan Partai Demokrat,” ucap AHY.

Hadir pula dalam silaturahmi antara lain, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Waketum Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Sarjan Tahir, Ketua Mahkamah Partai Demokrat Mayjen TNI Purn Nachrowi Ramli, serta Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Mayjen TNI Purn Hasan Saleh, Kolonel Purn Guntur Sasono, dan Rezka Oktoberia. (rmol)