SANCAnews.id

SANCAnews.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate diduga menerima uang setoran Rp500 juta setiap bulannya dari proyek BTS Kominfo. Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) Ahmad Hariri mengatakan kader NasDem itu pantas berstatus tersangka, bila terbukti menerima setoran.

“Harus ungkap semuanya. Siapapun dan apapun jabatannya, kalau hasil pemeriksaan dan alat bukti menunjukkan keterlibatannya, segera tetapkan sebagai tersangka,” ujarnya saat dihubungi inilah.com di Jakarta, Minggu (2/4/2023).

Ia pun meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat dalam mengungkap kasus ini, termasuk menentukan nasib Johnny sebagai tersangka atau tidak. Hariri mengingatkan agar kasus ini disikapi secara tegas dan terbuka.

“Penyelidikan yang terus dilakukan tentu untuk mengungkap aktor intelektual dugaan korupsi BTS Kominfo ini. Sebab dugaan TPK ini terencana sejak proyek direncanakan, kita harus dorong Kejagung agar tidak ragu apalagi sungkan-sungkan,” tutur dia.

Disebut-sebutnya Johnny menerima setoran bulanan, tidak terlalu mengejutkan. Karena memang sudah diprediksi, ada keterlibatan pejabat teras dalam kasus rasuah ini. “Jadi sepertinya aktor utamanya memang bukan sekedar pejabat di tingkat BLU saja namun melibatkan banyak pihak dan pihak teras,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Johnny disebut dalam berkas pemeriksaan tersangka kasus korupsi proyek pembangunan base transceiver station (BTS) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) Kominfo. Dalam berkas, Johnny disebut mendapatkan Rp 500 juta yang disetorkan setiap bulannya di hari Rabu.

Keterangan itu tercantum dalam berkas pemeriksaan Anang, salah satu tersangka kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Ia menjabat Direktur Utama Bakti Kominfo. Dalam berkas yang Klub Jurnalis Investigasi (KJI), disebutkan kalau Anang awalnya kebingungan lantaran diminta untuk menyetorkan Rp 500 juta secara rutin oleh Plate.

Permintaan itu awalnya disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kominfo sekaligus sekretaris pribadi Plate, Happy Endah Palupy. Namun akhirnya Anang mendengarkan langsung permintaan tersebut dari Johnny ketika menemuinya pada Januari 2021.

Untuk menyanggupi permintaan Plate, Anang sempat bertemu dengan Irwan, bos PT Solitech Media Sinergy yang juga menjadi tersangka untuk kasus yang sama pada 2021. Anang meminta Irwan untuk membantunya mengadakan Rp 500 juta demi disetorkan ke Plate. (inilah)

SANCAnews.id – Irwasda Polda Sumbar mewakili Kapolda Sumbar Kombes Pol Arif Rahman Hakim, SH yang didampingi pengurus Masjid Ustad Weri selaku RW.IX, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kototangah, Padang resmi membuka kegiatan buka puasa bersama dengan memberikan bantuan kemanusiaan untuk negeri. 

Selain itu, turut hadir dalam kegiatan tersebut para anak yatim disekitar RW.IX dan masyarakat yang diundang dalam acara tersebut diumumkan oleh pengurus Masjid Jabal Nur Batu Gadang Airdingin Kota Padang, Minggu (2/4).

Menyangkut ada pelarangan instansi atau Institusi Pemerintah menggelar kegiatan buka puasa bersama oleh Presiden Jokow Widodo baru-baru ini, khusus Wilayah Polda Sumbar dipertanyakan bagaimana penerapan pelarangan  tersebut pihak humas menjawab, *Sejauh ini himbauan dari Presiden Jokowi masih ditaati, karena pelarangan itu kan tujuannya baik, yaitu dialihkan untuk membantu masyrakat yang lebih membutuhkan trms*, tulisnya Kabidhumas Dwi Sulistyawan di telp WhatsApp.

Kemudian terkait pengurus masjid Jabal Nur (Weri:red) berjanji akan memberikan klarifikasi kepada awak media dan menunggu berita ini tayang, namun tidak ada informasi ke redaksi hingga berita ini diterbitkan. (sanca)

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima kedatangan lebih dari 80 Jenderal atau Perwira Tinggi (Pati) Purnawirawan TNI/Polri di Cikeas, Jawa Barat, Sabtu kemarin (1/4).

Sebelumnya para jenderal dari matra darat, laut, udara dan kepolisian ini juga mendatangi kediaman bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Dalam kegiatan silaturahmi ini, para Jenderal atau Perwira Tinggi (Pati) Purnawirawan TNI/Polri sepakat mendukung Anies berpasangan dengan AHY.

“Kami merasa Indonesia saat ini sedang tidak dalam kondisi yang baik. Kami juga merasa harus ada perubahan, maka untuk melakukan perubahan ini, kami sepakat bahwa sekarang pasangan Anies dan AHY merupakan yang terbaik," ujar mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Purn Prabowo selaku perwakilan.

AHY menyambut baik aspirasi para Pati tersebut. Dia juga berharap silaturahmi ini bisa menguatkan keyakinan dirinya untuk memperjuangkan spirit perubahan dan perbaikan.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan para senior, para Perwira Tinggi, yang telah berkenan, bukan hanya hadir dalam acara ramah tamah dan buka bersama, tapi hadir dalam spirit perjuangan yang sama dengan Partai Demokrat,” ucap AHY.

Hadir pula dalam silaturahmi antara lain, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Waketum Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Sarjan Tahir, Ketua Mahkamah Partai Demokrat Mayjen TNI Purn Nachrowi Ramli, serta Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Mayjen TNI Purn Hasan Saleh, Kolonel Purn Guntur Sasono, dan Rezka Oktoberia. (rmol)

SANCAnews.id – Jenazah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar, dimakamkan di dalam rumahnya yang sekaligus menjadi tempat majelis taklim miliknya di Kampung Lamporan, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (1/4/2023) siang.

Sebelum dimakamkan, jenazah KH Munahar Muchtar lebih dahulu disalatkan di Masjid Nurul Istiqomah yang tak jauh dari kediamannya setelah Salat Zuhur.

Setelah disalatkan, dengan diiringi lantunan ayat suci Alquran, jenazah KH Munahar Muchtar dibawa melalui gang di sebelah masjid menuju kembali ke rumahnya yang kini menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Makam KH Munahar Muchtar digali tepat di ruang tamu miliknya.

Lantaran saking banyaknya peziarah yang ingin melepas kepergian sang mubaligh ke peristirahatan terakhir, tak sedikit pelayat lebih memilih menggelar doa bersama di Masjid tempat jenazah tadi disalatkan.

Sedangkan jalan di sekitar rumah duka sampai di pinggir jalan Semanan dipenuhi karangan bunga dari berbagai pihak yang berduka atas berpulangnya KH Munahar Muchtar.

Di antaranya ada karangan bunga dari Wakil Presiden KH Maruf Amin, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran hingga raja dangdut Rhoma Irama.

Belum lagi sejumlah karangan bunga dari berbagai instansi yang turut memberikan ucapan duka cita. Salah satu dai yang turut ikut memakamkan KH Munahar Muchtar yakni Ustaz Nur Fadhillah atau yang biasa dikenal Ustaz Tile.

Dia mengatakan, sejak pagi tadi begitu banyak pelayat yang datang ke rumah duka, tak terkecuali dari para tokoh pejabat hingga ulama.

Disebutkannya, beberapa tokoh yang ikut bertakziah di rumah duka KH Munahar Muchtar yakni Wapres KH Maruf Amin, eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Habib Rizieq Shihab hingga Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran.

"Tadi dari pagi sudah banyak yang datang. Pak Anies datang jam 11.30 sebelum Zuhur," ujar Ustaz Tile, Sabtu (1/4/2023).

Ustaz Tile mengaku dirinya juga cukup kaget mendengar kabar KH Munahar Muchtar meninggal dunia. Pasalnya, belum lama ini dia masih bertemu dengan KH Munahar Muchtar.

"Dua hari lalu saya dihubungi istri beliau minta doa katanya pak kiai sakit dan dirawat di Kalideres, terus sempat dipindah ke RSPP dan dini hari tadi dapat kabar meninggal dunia," ujar Ustaz Tile. (tribunnews)

SANCAnews.id – Dugaan praktik rasuah di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak bisa hanya sampai pada penetapan mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengusulkan agar tuntas, maka seluruh pihak berwenang di Kemenkeu diperiksa KPK, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Saya kira Sri Mulyani harus diperiksa,” ujar Jerry Massie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/4).

Ia menjelaskan, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai skandal tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kemenkeu hingga Rp 349 triliun, diyakini memang melibatkan banyak pihak.

Sehingga, ia pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD seharusnya ditindaklanjuti KPK dengan memeriksa Sri Mulyani.

“Menurut laporan, ada 491 pegawai pajak yang terlibat pencucian uang. Maka selain dia (Rafael Alun), saya sinyalir ada juga petinggi lain yang ikut terlibat,” demikian Jerry menambahkan. (*)