SANCAnews.id

SANCAnews.id – Polda Sumbar mengamankan TI pemilik akun Twitter @bob_ichsan yang mengunggah video Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbadan istri Firaun, Ratu Nefertiti. Setelah diamankan, TI yang merupakan warga Medan, Sumatera Utara, meminta maaf.

Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Komisaris Besar Polisi Dwi Sulistyawan mengatakan, dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan hanya melakukan kesalahan ringan. Polda Sumbar hanya menerapkan wajib lapor kepada TI.

"Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan hanya melakukan kesalahan ringan dan hanya diperintahkan untuk meminta maaf," kata Kombes Dwi, Jumat (31/3/2023) dikutip dari Antara.

Kabid Humas mengatakan TI tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. "Untuk wajib lapor seminggu satu kali," ucapnya.

Sebelumnya, video yang diunggah TI merupakan potongan film Nefertiti, Queen of the Nile. Video berdurasi 38 detik itu menampilkan wajah Presiden Jokowi di setiap pemeran perempuan dalam film tersebut.

Salah satu cuplikan menampilkan wajah Jokowi ditempelkan ke badan perempuan yang berpakaian tidak sopan.

"The Queen Nefertoto membuat rakyat Konoha terhipnotis dengan kecantikannya," tulis keterangan dalam unggahan @bob_ichsan. Video itu saat ini sudah tidak bisa diakses, sementara akun Twitter milik TI @bob_ichsan juga sudah menghilang. (beritasatu)

SANCAnews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menemukan 868.545 pemilih meninggal dunia. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengungkapkan, temuan tersebut diperoleh dengan menggunakan metode sampling untuk mencocokkan hasil dan penelitian (coking).

Diketahui, proses coklit yang dilakukan jajaran petugas pemutakhiran data pemilih (partalih) KPU RI ini telah berlangsung sejak 12 Februari sampai 14 Maret 2023.

Lolly menyebut pemilih yang sudah meninggal masuk dalam kategori pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

"Jumlah pemilih yang meninggal berada di Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Riau dan Nusa Tenggara Timur," ucap Lolly, Rabu (29/3/2023).

Selain itu, tak hanya pemilih yang sudah meninggal dinyatakan pemilih TMS, Bawaslu juga menemukan tujuh kategori lainnya.

Kategori TMS pemilu lainnya di antaranya pemilih salah penempatan, pemilih yang tidak dikenali, pemilih pindah domisili, pemilih di bawah umur, pemilih bukan penduduk setempat, pemilih prajurit TNI, dan pemilu anggota Polri.

Delapan kategori TMS ini menjadi peringatan adanya kerawanan subtahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan Surat Edaran Bawaslu No. 1 Tahun 2023.

"Kerawanan tersebut yakni berkaitan dengan kegandaan, data pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah, saran perbaikan pengawas pemilu tidak ditindaklanjuti, hingga KPU yang tidak memberikan salinan daftar pemilih kepada Bawaslu dan ihwal KPU sesuai tingkatan tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu, hasil coklit, serta rekapitulasi," ungkapnya.

"Penyampaian hasil coklit melalui sistem tidak valid, PPS mengumumkan daftar pemilih di lokasi yang tidak representatif dan tidak aksesibel," tambah Lolly.

Sebagai informasi, sejak 28 Februari sampai 29 Maret 2023, PPS dibantu oleh pantarlih menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP). Sementara itu, penyusunan DPC dimulai pada Kamis (30/3/2023) besok.

Sebelumnya, Lolly mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk mewaspadai adanya potensi pemilih ganda.

Hal ini didasari oleh hasil pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) sebelumnya yang telah dilakukan jajaran Bawaslu daerah.

Menurut Lolly, berdasarkan hasil pengawasan coklit melalui alat kerja A3.DP-3, dari 16.683.903 pemilih yang diuji petik, ada tren Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih masuk ke dalam daftar pemilih.

Berdasarkan angka tersebut, dia mengungkap trend yang paling banyak ditemukan adalah pemilih yang salah penempatan TPS.

"Potensi pemilih ganda menjadi salah satu fokus pengawasan kita. Maka sahabatku sekalian tetep perkuat soliditas, jangan kendor pastikan kita punya hal sama untuk melakukan analisis DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang sedang berjalan," ucap Lolly, Senin (27/3/2023).

Terkait alat kerja pengawasan DPS, Lolly mengakui Bawaslu masih belum diberi akses ke dalam Sistem Daftar Pemilih (Si Dalih) oleh KPU.

Meski demikian, dia akan tetap mengupayakan untuk mendapat akses Sidalih dengan berbagai cara.

"Akses sidalih sangat penting untuk kinerja Bawaslu. Kita sudah bersurat tapi sampai hari ini belum menemukan titik terang. Kalau surat kedua belum diberikan oleh KPU, kita akan menempuh upaya lain," imbuhnya.

Lolly berharap seluruh jajaran Bawaslu semakin solid dan tetap menggemakan pengawasan partisipatif karena menurutnya upaya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif mulai menunjukkan trend ke arah positif.

Lolly juga menegaskan seluruh jajaran untuk lebih teliti dalam melakukan pengisian alat kerja.

Dia mengatakan, kesalahan pengisian alat kerja dapat berdampak buruk pada kerja pengawasan karena memungkinkan terjadinya data yang tidak sinkron.

"Ke depan, saya minta untuk memastikan alat kerja dipahami oleh provinsi. Kalau alat kerja saja kita tidak paham, nanti kita bisa ngawur dalam memberikan data," tandasnya. (wartakota)

SANCAnews.id – Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati kepada eks Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa terkait kasus penilapan dan peredaran barang bukti sabu. Setelah menjalani sidang tuntutan itu, Teddy Minahasa sempat menebar senyum sembari melambaikan tangan kepada para pengunjung sidang usai dituntut hukuman mati oleh jaksa.

Segera setelah majelis hakim menutup sidang, Teddy berdiri dan menghampiri meja tim penasihat hukumnya. Dia bersalaman dan terlihat berbicara bersama tim yang dipimpin Hotman Paris Hutapea itu.

Kemudian, Teddy menoleh ke arah para pengunjung sidang dan melambaikan tangan sambil tersenyum. Sebelumnya, Teddy Minahasa dituntut hukuman pidana mati karena dinilai bersalah melanggar pasal primair Pasal 114 Ayat 2 jucto Pasal 55 KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati," tegas jaksa.

Diketahui, Teddy Minahasa merupakan salah seorang terdakwa perkara penilapan dan peredaran barang bukti sabu hasil tangkapan anggotanya, AKBP Dody Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Kapolres Bukittinggi.

Kasus ini bermula saat Polres Bukittinggi hendak memusnahkan 40 kilogram sabu. Teddy yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, diduga memerintahkan Dody untuk menukar sabu sebanyak 5 kilogram dengan tawas.

Selain Teddy dan Dody, masih ada sederet nama yang yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, diantaranya yakni Kompol Kasranto, Aiptu Janto, Linda Pudjiastuti alias Mami Linda alias Anita Cepu, Syamsul Maarif, dan M Nasir alias Daeng.

Mereka didakwa dengan Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 112 Ayat 2 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (suara)

SANCAnews.id – Gubernur Bali I Wayan Koster mengungkap salah satu faktor penting penolakan Timnas U-20 Israel berlaga di wilayahnya pada ajang Piala Dunia U-20. Hal ini disebut eks Menpora Zainudin Amali sebagai salah satu faktor FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia.

Apa kata Koster?

"Kami juga mencermati secara saksama, bahwa kehadiran Tim Israel pada Kejuaraan Dunia FIFA U-20 telah menimbulkan pro dan kontra di Indonesia terkait dengan konflik Israel – Palestina. Terutama setelah terjadi perubahan pemerintahan di Israel oleh sayap kanan yang begitu keras terhadap Palestina," kata Koster dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/3).

Ia menambahkan, hal ini bisa berdampak ke stabilitas di Bali. Masyarakat pun menurut Koster terancam.

"Hal ini sangat berpotensi menjadi ancaman dan gangguan keamanan di Bali, baik ancaman bersifat terbuka dan tertutup. Kehadiran Tim Israel di Bali berpotensi menjadi sasaran dari berbagai pihak yang bisa membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat Bali," ungkapnya.

"Masyarakat Indonesia, serta Tim Israel selama bertanding di Bali," sambung dia.

Menurutnya, saat ini Bali baru saja perlahan bangkit usai badai COVID-19. Pariwisata mulai pulih karena turis berdatangan lagi.

"Sebagai Gubernur Bali, saya tidak mentolerir terhadap potensi gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat Bali. Yang lebih lanjut akan berdampak luas atas kerja keras semua pihak selama ini, dalam upaya pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali," tuturnya.

"Sehingga baru bisa pulih dan bangkit kembali pasca Pandemi COVID-19," tutup dia. (kumparan)

SANCAnews.id – Pengamat politik, Rocky Gerung menilai Menkopolhukam Mahfud MD menang telak atas Komisi III DPR. Mahfud dinilai mampu membungkam tiga orang yang paling vokal di sana.

Adapun tiga orang paling vokal dari Komisi III DPR yakni anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman, anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani, dan anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.

Hal itu lantaran Mahfud kerap menjawab dengan lugas dan jelas setiap pertanyaan yang dilayangkan kepadanya.

Termasuk menangani dengan tenang setiap gertakan-gertakan yang dilayangkan anggota komisi kepadanya.

Dikutip Hops.ID dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis, 30 Maret 2023, ia menyebutkan bahwa Mahfud menang telak dengan skor 5-0.

Sekalipun pada awalnya terlihat jelas bila anggota komisi III tampak ingin "mengeroyok" Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 itu.

"Ya skornya kan 5-0 tuh. Jadi terlihat dari awal bahwa mereka mau keroyok Pak Mahfud dan itu kan kompak nih DPR," katanya.

Namun menurutnya, Mahfud jauh lebih unggul ketimbang para "pengeroyok" tersebut. Setidaknya ada dua hal di mana Mahfud jauh lebih unggul.

Pertama secara moral. Mahfud, kata Rocky, memiliki moral tinggi karena mempersoalkan sesuatu yang potensial.

Hal itulah yang membuatnya mendapat dukungan dari publik. Sebaliknya, justru anggota DPR yang tampak aneh karena seperti menghalangi penegakan hukum.

"Jadi konyol juga DPR, mereka mau pilih rakyat tapi kenapa mereka mau menghalangi penegakan hukum. Kan di situ konyolnya tuh," ungkapnya.

Kedua, Mahfud punya lebih banyak data. Artinya, pernyataan yang diungkapkannya tak dilakukan secara sembarangan.

Apalagi, menteri kelahiran 65 tahun itu juga menyebut kerap mendapat laporan dan data dari intelijen.

Hal itu menguatkan posisinya di depan para anggota DPR. Ia juga dinilai paham betul bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mungking melarangnya untuk mengungkap hal tersebut.

"Jadi kalau data intelijen memang dimaksudkan untuk membongkar sesuatu. Mahfud ambil risiko itu, karena dia tahu bahwa Jokowi juga nggak mungkin melarangnya untuk mengajukan masalah itu ke publik" jelasnya.

Untuk itulah, Rocky menilai bahwa Mahfud MD cukup sukses dalam mempermalukan ketiga anggota komisi dari fraksi PDIP, PPP, dan Demokrat.

"Itu dihajar langsung oleh striker yang di backup oleh kesebelasan Amicus Mahfud. Jadi kita support dulu supaya suplai energi itu tetap diperoleh oleh Pak Mahfud melalui netizen," tambahnya. (*)