SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ribuan personel gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk mengamankan aksi demo mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2023) hari ini.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut total personel gabungan yang diterjunkan mencapai 1.400.

"Total personel 1.400," kata Trunoyudo kepada wartawan, Kamis (30/3/2023).

Di sisi lain, kata Trunoyudo, anggota satuan lalu lintas juga telah menyiapkan delapan titik rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI. Namun, pelaksanaannya bersifat situasional melihat kondisi di lokasi nantinya.

Berikut rinciannya:             

Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto menuju gedung DPR/MPR RI dibelokkan ke kiri ke Jalan Gerbang Pemuda;

Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah gedung DPR/MPR RI diputar balik di kolong Layang Farmasi ke Jalan Gerbang Pemuda;

Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan Keluar di off ramp Pulo Dua Diluruskan ke arah Tol Tomang;

Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur arah Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar;

Arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika diluruskan ke Jalam Gelora;

Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelokkan ke kiri ke jalan Asia Afrika;

Arus lalu lintas dari Jalan Slipi menuju Jalan Gerbang Pemuda ditutup diluruskan ke arah Semanggi;

Apabila terjadi kepadatan bus di pintu 10 yang akan parkir di GBK maka sebelum Simpang Susun Semanggi dibelokkan ke kiri ke arah Bundaran Senayan dan diarahkan masuk melalui pintu 7 GBK. (suara)

SANCAnews.id – MAKI mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan pidana membuka rahasia data terkait transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan, Selasa (28/3/2023).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku ada tiga pihak yang dilaporkan, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan PPATK.

"Ketiganya dilaporkan terkait Pasal 11, yakni membuka rahasia dokumen hasil PPATK," kata Boyamin melansir Antara, Rabu (29/3/2023).

Boyamin mengaku pelaporan ini sebagai respons atas pernyataan Komisi III DPR RI yang menyebut ada pidana dari proses yang disampaikan PPATK di rapat kerja komisi III DPR RI pada Selasa 21 Maret 2023.

"Nanti saya akan meminta kepolisian memanggil teman-teman di DPR RI yang mengatakan ada unsur pidana dan ini disertai dengan argumen yang DPR sampaikan kepada kepolisian," jelasnya.

Dalam pelaporan tersebut, Boyamin mengaku membawa barang bukti berupa kliping koran dan flashdisk video rekaman.

"Kami melapor ke SPKT dulu, setelah itu memasukkan surat ke Dumas (pengaduan masyarakat)," kata Boyamin. (suara)

SANCAnews.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi jabatan sejumlah perwira petinggi (Pati) Polri. Salah satu yang dipromosikan adalah Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Mohammad Fadil Imran yang kini menduduki kursi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarhakam) Polri.

Fadil akan menggantikan posisi Kabarhakam sebelumnya yakni, Komjen Arief Sulistyanto yang telah masuk masa pensiun dari Korps Bhayangkara. Dengan posisi barunya, Irjen Fadil Imran dipastikan bakal naik pangkat.

Penunjukkan Fadil ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/713/III/KEP./2023 tertanggal 27 Maret 2023.

"Irjen Pol Dr Mohammad Fadil Imran, SIK, M.Si. NRP 68080522 Kapolda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabaharkam Polri," demikian tertulis dalam poin kedua telegram tersebut sebagaimana dikutip Rabu (29/3/2023).

Sementara untuk mengisi kursi Kapolda Metro Jaya yang baru, Kapolri menunjuk Irjen Karyoto yang sebelumnya menjadi perwira tinggi di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dengan penugasan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain mutasi sejumlah Pati Polri, Kapolri juga melakukan rotasi para pejabat teras lain di Korps Bhayangkara.

Mutasi tersebut tertuang dalam empat Surat Telegram Kapolri. Masing surat tersebut adalah T/712/III/KEP./2023 sebanyak 8 personel, ST/713/III/KEP./2023 sebanyak 155 personel, ST/714/III/KEP./2023 sebanyak 193 personel, dan ST/715/III/KEP./2023 sebanyak 117 personel.

Mutasi tertanggal 27 Maret 2023 itu ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Di mana total ada 473 perwira tinggi dan menengah yang dimutasi. (suara)

SANCAnews.id – Perombakan Kabinet Indonesia Maju dipastikan akan dilakukan dalam waktu dekat. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo terkait kekosongan kursi Menteri Pemuda dan Olahraga yang ditinggalkan Zainuddin Amali.

"Segera (reshuffle kabinet)," kata Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (29/3).

Meski demikian, Presiden tidak menjabarkan secara gamblang waktu pasti perombakan kabinetnya. Pun saat awak media mmpertegas pertanyaan soal waktu reshuffle.

"Segera," singkat Presiden Jokowi didampingi Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan dan Menhub Budi Karya Sumadi.

Saat ini, kursi Menteri Pemuda dan Olahraga kosong setelah ditinggal Zainuddin Amali yang memilih fokus menjadi Wakil Ketua PSSI.

Surat pengunduran diri politisi Golkar itu sudah diserahkan ke Istana Negara pada Kamis lalu (9/3). (rmol)

SANCAnews.id – Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menyindir balik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan mengungkit baju putih yang dipersiapkan saat diperkirakan bakal maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 lalu. Sindiran balik ini disampaikan Benny usai Mahfud menyebut terdapat markus alias makelar kasus di DPR RI.

Perdebatan panas ini terjadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) membahas transaksi janggal Rp 349 triliun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3). “Saya masih ingat Pak Mahfud sudah siapkan baju putih kan? Tapi itu dulu. Saya ngomong yang dulu. Seperti Pak Mahfud bilang, anggota dewan yang tadi, itu kan dulu,” ucap Benny. 

Benny pun menduga, Mahfud sedang mencari panggung dalam polemik transaksi janggal Rp 349 triliun. Namun, memahami hal itu, karena Mahfud dianggap layak jika maju sebagai cawapres.

“Macam-macam pikiran saya. Jadi muncul tadi macam-macam ini, membuat saya punya penilaian terhadap Pak Mahfud. Interpretasi terhadap apa yang beliau lakukan. Sampai ada yang mengatakan, jangan-jangan, Pak Mahfud ini mau jadikan ini panggung untuk cawapres atau capres. Bagi saya itu biasa. Kalau toh itu saya bilang itu hak beliau,” ujar politikus Partai Demokrat ini.

Pernyataan serupa juga dilontarkan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan. Ia mempertanyakan, mengapa Mahfud baru telihat membuka suara setelah tiga tahun menjabat sebagai Menko Polhukam.

“Yang dipertanyakan orang kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah tiga tahun jadi Menko, selama ini ke mana aja pak Mahfud,” cetus Trimedya.

Sebab, saat ramai pembahasan revisi UU KPK, Mahfud justru bergeming. Karena itu, Trimedya mempertanyakan apakah ada maksud lain, mengingat bangsa Indonesia akan dihadapkan dengan Pemilu 2024.

“Pada saat yang paling krusial, RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi hampir tidak terdengar juga suara apa Mahfud. Jadi, sehingga tidak salah juga pak Mahfud orang menyampaikan ada apa dengan pak Mahfud ini, berangkat dari kesadaran atau pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar?,” pungkas Trimedya. (jawapos)