SANCAnews.id

SANCAnews.id – Sidang lanjutan perkara nomor 14/PUU-XXI/2023 soal pengujian formil peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun agenda sidang kali ini ialah mendengarkan keterangan dari Presiden Joko Widodo. Namun, Jokowi batal untuk hadir di persidangan.

"Kami menerima surat permohonan dari kuasa hukum presiden yaitu surat dari Menko Perekonomian Pak Airlangga yang meminta penundaan penyampaian keterangan presiden," kata Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023).

Lewat surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 380/MEKOM/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023, Jokowi meminta penundaan sidang tersebut.

"Perkara ini belum bisa dilanjutkan," tambah Anwar.

Untuk itu, Mahkamah Konstitusi menjadwalkan ulang sidang dengan agenda mendengarkan keterangan presiden pada Selasa (11/4/2023) mendatang.

Perlu diketahui, aturan mengenai cipta kerja kerap menjadi polemik sejak proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU).

RUU Cipta Kerja akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR pada Senin (5/10/2020). Namun, UU Cipta Kerja akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji formil.

UU Cipta Kerja kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Pada putusan itu pula, Mahkamah Konstitusi memerintahkan perbaikan pada pembentukan UU Cipta Kerja.

Kemudian pada Jumat (30/12/2023), Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Terbaru, DPR mengesahkan Peppu tersebut menjadi UU dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna, Selasa (21/3/2023). (suara)

SANCAnews.id – Eks Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla atau disapa JK menyodorkan nama cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Sosok cawapres pilihan JK itu mengundang rasa penasaran publik. Sebab, eks Wakil Presiden RI itu enggan memberikan bocoran siapa nama yang ia sodorkan.

Pengamat politik Universitas Hasanuddin Makassar, Ali Armunanto mengatakan, sulit untuk memecahkan teka-teki siapa sosok yang disodorkan oleh JK untuk mendampingi Anies.

Namun, ia memprediksi nama yang diusulkan tidak jauh dari latar belakang pengusaha, pengurus organisasi, politisi dan berasal dari Indonesia bagian timur.

"Tentu akan berada di lingkup ini. Mungkin JK akan lebih bermain di dua ranah," kata Ali, Rabu (29/3/2023).

Ali menyebut ada dua kategori representasi tokoh. Pertama representasi tokoh Indonesia timur atau tokoh muslim. Namun kekuatan ketokohannya tidak sekuat ulama di Jawa.

"Dia punya kemampuan ata kepemimpinan organisasional. Setidaknya rekam jejak organisasi Islam juga cukup bagus," imbuh Ali.

Selain memiliki rekam jejak yang baik, sosok tersebut juga memiliki latar belakang politik bersih dan dapat diandalkan.

Ia menduga sosok itu mengarah pada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

"Kemungkinan memang yang kepikiran hanya pak SYL," ucapnya.

Meski demikian, prediksi tersebut sulit untuk dipastikan. Ia juga mengaku sulit membaca kedekatan JK dengan tokoh Jawa lainnya yang berpotensi diusulkan menjadi pendamping Anies.

Kita tahu juga, JK dekat juga dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam seperti Habib Rizieq dan yang lainnya. Bisa jadi mungkin juga Habib Rizieq yang didorong," beber Ali.

Kemungkinan nama lain seperti Nurdin Halid dan Andi Amran Sulaiman cukup kecil disodorkan oleh JK.

"Saya rasa tidak mungkin, mengingat sejarah antara mereka dengan JK dan relasinya saat ini," tukasnya. (suara)

SANCAnews.id – Puan Maharani baru-baru ini dihujat usai pakai hijab saat sampaikan hikmah puasa dan pesan ramadhan, dirinya bahkan sampai disebut musuh rakyat.

Momen Ketua DPR RI mengenakan hijab dan sampaikan hikmah puasa hingga pesan ramadhan itu diunggah dalam bentuk video melalui sosial medianya.

Dilihat dari akun sosial media instagram @ketua_dprri, sebagaimana dilansir Suara Denpasar pada Senin, (27/3/2023).

Dalam video yang diunggahnya itu Puan Maharani terlihat mengenakan hijab berwarna coklat dan gamis berwarna hijau tua.

Kemudian, dirinya menyampaikan pesan ramadhan, mulai dari hikmah ibadah puasa sampai ucapan selamat menunaikan ibadah puasa.

"Salah satu hikmah puasa adalah melatih pengendalian diri, dimana kita harus melawan hawa nafsu, dengan menjaga tutur kata dan perbuatan," ujar Puan dalam video itu.

"Ramadhan adalah kesempatan kita untuk menebar kebaikan dan hal-hal positif," ujarnya melanjutkan.

Selain menyampaikan pesan melalui pernyataan langsung di video, Puan Maharani juga menyampaikan pesan melalui tulisan pada caption video.

"Tidak terasa bulan ramadhan, bulan penuh rahmat, keberkahan dan ampunan sudah datang menghampiri kita," tulisnya dalam caption video tersebut.

"Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini untuk menebarkan kebaikan, menjauhkan diri dari kebencian dan melakukan hal-hal yang positif untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt," tulisnya melanjutkan.

"Selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan 1444 H," tulisnya menandaskan.

Unggahan Puan Maharani itu menuai banyak komentar, sebagai Ketua DPR RI yang tengah disoroti masyarakat, kini terlihat kolom komentar video itu dibanjiri hujatan.

Salah satunya ialah hujatan yang disampaikan oleh akun instagram @shlhddn1998 dalam kolom komentar, ia menyebut kata 'musuh rakyat'.

"Bukan wakil rakyat, ini mah musuh rakyat," tulisnya.

"Centang biru tapi yang follow haters semua," tulis akun @abcd.bbbba menimpal.

"Semoga 2024 tahun terakhir Puan berkiprah di politik Indonesia," tulis akun @kampungpung.

"Pakai hijab aja gak bener, pakai segala mau ngebenerin negara," tulis akun @ikutakukebulan_.

"Bubarkan DPR!," tulis akun @gep_gep dalam kolom komentar.

Kolom komentarnya dibanjiri hujatan, Puan Maharani terlihat sama sekali tidak menggubris, tidak ada hujatan yang direspon olehnya. (suara)

 

SANCAnews.id – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman menenggarai Menko Polhukam Mahfud MD sudah menjadi bagian dari oposisi. Kecurigaan ini terkait transaksi janggal di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun yang dihembuskan Mahfud MD.

"Kami oposisi bingung juga. Senang juga kita ini, ada kawan baru juga. Apakah Pak Mahfud sudah menjadi bagian oposisi pemerintahan? Soeharto jatuh karena ada anggota kabinetnya yang melakukan perlawanan dari dalam," kata Benny dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi III DPR, Rabu (29/3/2023).

Benny mengaku berprasangka Mahfud memiliki motif politik terkait polemik transaksi mencurigakan di Kemenkeu. Apalagi, Menkeu Sri Mulyani secara terbuka telah membantah pernyataan Mahfud.

Untuk itu, Benny menantang Mahfud untuk membuka secara terang benderang mengenai transaksi janggal di Kemenkeu. Penjelasan Mahfud secara detail penting untuk mencegah spekulasi, analisis, dan prasangka di tengah masyarakat.

"Saya tantang supaya Pak Mahfud buka sejelas-jelasnya. Apa yang Bapak sampaikan itu tidak menjadi pertanyaan atau spekulasi, analisis di publik. Spekulasi itu sangat jelek. Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan Pak Mahfud sehingga secara terbuka saya sampaikan apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan secara lengkap maka saya menenggarai Pak Mahfud punya motif politik," katanya.

Benny menekankan, Mahfud merupakan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara, Menteri Keuangan dan Kepala PPATK merupakan anggota komite tersebut. Mahfud, seharusnya dapat menyelesaikan polemik transaksi Rp 349 triliun secara internal.

Ditekankan, kegaduhan yang ditimbulkan terkait transaksi janggal tidak hanya membuat bingung masyarakat. Bahkan, anggota DPR, termasuk kubu oposisi pemerintah pun bingung melihat polemik yang terjadi. (beritasatu)

SANCAnews.id – Spekulasi liar soal transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) muncul saat Komisi III DPR RI rapat dengar pendapat (RDP) bersama Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Spekulasi liar ini muncul dari Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman yang menduga ada sesuatu di balik isu fantastis yang mengebohkan publik belakangan ini.

Benny curiga Menko Polhukam ini sedang cari panggung lewat isu putaran duit ratusan triliun di Kemenkeu yang disebut janggal itu.

"Macam macam pikiran saya pak Mahfud, jadi muncul tadi macam macam ini, membuat saya punya penilaian terhadap pak Mahfud interpretasi terhadap apa yang beliau lakukan, jangan jangan jangan jangan," kata Benny dalam rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

"Sampai ada yang mengatakan, wah jangan jangan Pak Mahfud ini mau jadi kan ini panggung untuk calon presiden atau calon wakil presiden," kata Benny menegaskan.

Sambil berkelakar, Benny mengatakan spekulasi liar itu hal yang lumrah terjadi. Terlebih dia menyinggung Mahfud sudah mengenakan baju putih untuk menjadi cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 lalu.

"Bagi saya itu pun biasa, kalau toh itu hak beliau dan itu pantas untuk itu. Tapi itu dulu kan dulu (jadi cawapres 2019). Ya kan pak," katanya.

Kemudian, Benny kembali menyinggung Mahfud soal istrinya yang menanyakan soal sosok Mahfud yang sempat jadi cawapres Jokowi namun batal.

"Istri saya tanya, pak kenalkan sama pak Mahfud, kenal kan? Kenapa? Dia sudah siapkan baju dipanggil oleh bapak Jokowi jadi calon wakil  presiden, saya langsung bilang kita berdoa, ya, saya ingin bapak jadi calon wakil presiden waktu itu," sindir Benny. (rmol)