SANCAnews.id

SANCAnews.id – Eks Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla atau disapa JK menyodorkan nama cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Sosok cawapres pilihan JK itu mengundang rasa penasaran publik. Sebab, eks Wakil Presiden RI itu enggan memberikan bocoran siapa nama yang ia sodorkan.

Pengamat politik Universitas Hasanuddin Makassar, Ali Armunanto mengatakan, sulit untuk memecahkan teka-teki siapa sosok yang disodorkan oleh JK untuk mendampingi Anies.

Namun, ia memprediksi nama yang diusulkan tidak jauh dari latar belakang pengusaha, pengurus organisasi, politisi dan berasal dari Indonesia bagian timur.

"Tentu akan berada di lingkup ini. Mungkin JK akan lebih bermain di dua ranah," kata Ali, Rabu (29/3/2023).

Ali menyebut ada dua kategori representasi tokoh. Pertama representasi tokoh Indonesia timur atau tokoh muslim. Namun kekuatan ketokohannya tidak sekuat ulama di Jawa.

"Dia punya kemampuan ata kepemimpinan organisasional. Setidaknya rekam jejak organisasi Islam juga cukup bagus," imbuh Ali.

Selain memiliki rekam jejak yang baik, sosok tersebut juga memiliki latar belakang politik bersih dan dapat diandalkan.

Ia menduga sosok itu mengarah pada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

"Kemungkinan memang yang kepikiran hanya pak SYL," ucapnya.

Meski demikian, prediksi tersebut sulit untuk dipastikan. Ia juga mengaku sulit membaca kedekatan JK dengan tokoh Jawa lainnya yang berpotensi diusulkan menjadi pendamping Anies.

Kita tahu juga, JK dekat juga dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam seperti Habib Rizieq dan yang lainnya. Bisa jadi mungkin juga Habib Rizieq yang didorong," beber Ali.

Kemungkinan nama lain seperti Nurdin Halid dan Andi Amran Sulaiman cukup kecil disodorkan oleh JK.

"Saya rasa tidak mungkin, mengingat sejarah antara mereka dengan JK dan relasinya saat ini," tukasnya. (suara)

SANCAnews.id – Puan Maharani baru-baru ini dihujat usai pakai hijab saat sampaikan hikmah puasa dan pesan ramadhan, dirinya bahkan sampai disebut musuh rakyat.

Momen Ketua DPR RI mengenakan hijab dan sampaikan hikmah puasa hingga pesan ramadhan itu diunggah dalam bentuk video melalui sosial medianya.

Dilihat dari akun sosial media instagram @ketua_dprri, sebagaimana dilansir Suara Denpasar pada Senin, (27/3/2023).

Dalam video yang diunggahnya itu Puan Maharani terlihat mengenakan hijab berwarna coklat dan gamis berwarna hijau tua.

Kemudian, dirinya menyampaikan pesan ramadhan, mulai dari hikmah ibadah puasa sampai ucapan selamat menunaikan ibadah puasa.

"Salah satu hikmah puasa adalah melatih pengendalian diri, dimana kita harus melawan hawa nafsu, dengan menjaga tutur kata dan perbuatan," ujar Puan dalam video itu.

"Ramadhan adalah kesempatan kita untuk menebar kebaikan dan hal-hal positif," ujarnya melanjutkan.

Selain menyampaikan pesan melalui pernyataan langsung di video, Puan Maharani juga menyampaikan pesan melalui tulisan pada caption video.

"Tidak terasa bulan ramadhan, bulan penuh rahmat, keberkahan dan ampunan sudah datang menghampiri kita," tulisnya dalam caption video tersebut.

"Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini untuk menebarkan kebaikan, menjauhkan diri dari kebencian dan melakukan hal-hal yang positif untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt," tulisnya melanjutkan.

"Selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan 1444 H," tulisnya menandaskan.

Unggahan Puan Maharani itu menuai banyak komentar, sebagai Ketua DPR RI yang tengah disoroti masyarakat, kini terlihat kolom komentar video itu dibanjiri hujatan.

Salah satunya ialah hujatan yang disampaikan oleh akun instagram @shlhddn1998 dalam kolom komentar, ia menyebut kata 'musuh rakyat'.

"Bukan wakil rakyat, ini mah musuh rakyat," tulisnya.

"Centang biru tapi yang follow haters semua," tulis akun @abcd.bbbba menimpal.

"Semoga 2024 tahun terakhir Puan berkiprah di politik Indonesia," tulis akun @kampungpung.

"Pakai hijab aja gak bener, pakai segala mau ngebenerin negara," tulis akun @ikutakukebulan_.

"Bubarkan DPR!," tulis akun @gep_gep dalam kolom komentar.

Kolom komentarnya dibanjiri hujatan, Puan Maharani terlihat sama sekali tidak menggubris, tidak ada hujatan yang direspon olehnya. (suara)

 

SANCAnews.id – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman menenggarai Menko Polhukam Mahfud MD sudah menjadi bagian dari oposisi. Kecurigaan ini terkait transaksi janggal di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun yang dihembuskan Mahfud MD.

"Kami oposisi bingung juga. Senang juga kita ini, ada kawan baru juga. Apakah Pak Mahfud sudah menjadi bagian oposisi pemerintahan? Soeharto jatuh karena ada anggota kabinetnya yang melakukan perlawanan dari dalam," kata Benny dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi III DPR, Rabu (29/3/2023).

Benny mengaku berprasangka Mahfud memiliki motif politik terkait polemik transaksi mencurigakan di Kemenkeu. Apalagi, Menkeu Sri Mulyani secara terbuka telah membantah pernyataan Mahfud.

Untuk itu, Benny menantang Mahfud untuk membuka secara terang benderang mengenai transaksi janggal di Kemenkeu. Penjelasan Mahfud secara detail penting untuk mencegah spekulasi, analisis, dan prasangka di tengah masyarakat.

"Saya tantang supaya Pak Mahfud buka sejelas-jelasnya. Apa yang Bapak sampaikan itu tidak menjadi pertanyaan atau spekulasi, analisis di publik. Spekulasi itu sangat jelek. Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan Pak Mahfud sehingga secara terbuka saya sampaikan apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan secara lengkap maka saya menenggarai Pak Mahfud punya motif politik," katanya.

Benny menekankan, Mahfud merupakan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara, Menteri Keuangan dan Kepala PPATK merupakan anggota komite tersebut. Mahfud, seharusnya dapat menyelesaikan polemik transaksi Rp 349 triliun secara internal.

Ditekankan, kegaduhan yang ditimbulkan terkait transaksi janggal tidak hanya membuat bingung masyarakat. Bahkan, anggota DPR, termasuk kubu oposisi pemerintah pun bingung melihat polemik yang terjadi. (beritasatu)

SANCAnews.id – Spekulasi liar soal transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) muncul saat Komisi III DPR RI rapat dengar pendapat (RDP) bersama Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Spekulasi liar ini muncul dari Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman yang menduga ada sesuatu di balik isu fantastis yang mengebohkan publik belakangan ini.

Benny curiga Menko Polhukam ini sedang cari panggung lewat isu putaran duit ratusan triliun di Kemenkeu yang disebut janggal itu.

"Macam macam pikiran saya pak Mahfud, jadi muncul tadi macam macam ini, membuat saya punya penilaian terhadap pak Mahfud interpretasi terhadap apa yang beliau lakukan, jangan jangan jangan jangan," kata Benny dalam rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

"Sampai ada yang mengatakan, wah jangan jangan Pak Mahfud ini mau jadi kan ini panggung untuk calon presiden atau calon wakil presiden," kata Benny menegaskan.

Sambil berkelakar, Benny mengatakan spekulasi liar itu hal yang lumrah terjadi. Terlebih dia menyinggung Mahfud sudah mengenakan baju putih untuk menjadi cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 lalu.

"Bagi saya itu pun biasa, kalau toh itu hak beliau dan itu pantas untuk itu. Tapi itu dulu kan dulu (jadi cawapres 2019). Ya kan pak," katanya.

Kemudian, Benny kembali menyinggung Mahfud soal istrinya yang menanyakan soal sosok Mahfud yang sempat jadi cawapres Jokowi namun batal.

"Istri saya tanya, pak kenalkan sama pak Mahfud, kenal kan? Kenapa? Dia sudah siapkan baju dipanggil oleh bapak Jokowi jadi calon wakil  presiden, saya langsung bilang kita berdoa, ya, saya ingin bapak jadi calon wakil presiden waktu itu," sindir Benny. (rmol)

SANCAnews.id – Menko Polhukam, Mahfud MD menyinggung momen dirinya dicecar berkali-kali oleh para Anggota Komisi III DPR RI ketika membahas kasus Ferdy Sambo Cs dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait transaksi janggal Rp 349 triliun sore ini.

"Saya setiap ke sini, dikeroyok, belum ngomong sudah diinterupsi. Belum ngomong interupsi. Waktu kasus itu juga kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding," kata Mahfud di ruang rapat DPR, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2023).

Usai menyampaikan hal tersebut, mendadak mik yang digunakan Mahfud mati.

"Jangan begitu dong. Mati ya mik-nya?," tanya Mahfud.

Pimpinan RDP, Ahmad Sahroni meminta forum agar tidak menginterupsi Mahfud ketika menjelaskan.

"Pak Mahfud kita teruskan saja dulu, yang interupsi biar nanti," ucap Sahroni.

Tiba-tiba, dari arah meja pimpinan RDP memberitahu apabila mik yang dipakai Mahfud mati saat rapat.

"Interupsi, untuk kasih tahu miknya mati," jelas dia.

Mahfud sontak heran dengan hal tersebut. Sebab bagaimana dia mau menjelaskan, jika mik yang dia pakai masih mati.

"Lah enggak bisa dong?" tanya Mahfud disambut gelak tawa forum.

"Tapi sebelah sini hidup mik-nya nih. Silakan Pak Mahfud," ujar Sahroni.

"Kalau mik-nya mati, gimana saya ngomong," sanggah Mahfud.

Mahfud lalu berujar adanya sabotase dalam RDP sore ini. Dia meminta Komisi III DPR untuk berani 'buka-bukaan'.

"Jangan-jangan disabotase ini. Ndak, kalau mau buka-bukaan ayolah. Di sini ada yang bisa dibuka," kata Mahfud.

Sebut DPR Makelar Kasus 

Sebelumnya, Mahfud MD merasa tak terima dihujani interupsi saat memaparkan penjelasan mengenai transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi III DPR RI sore ini

Bermula ketika, interupsi-interupsi tersebut ditengahi oleh pimpinan rapat, Ahmad Sahroni. Sahroni meminta forum untuk sekedar mendengarkan penjelasan Mahfud.

"Berikan ruang Pak Mahfud untuk mengklaridikasi. Nanti setelah Pak Mahfud menyelesaikan, temen-temen silakan menyampaikan apa yang disampaikan Pak Mahfud," kata Sahroni.

Mahfud kemudian membalasnya dengan menyindir dan menyebut anggota DPR merupakan makelar kasus. Dia mencotohkan sikap anggota DPR yang memarahi Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Saya kira sudah begitu aja hehehe, enggak karena, sering di DPR ini aneh. Kadangkala marah-marah gitu, nggak tahunya makelar kasus dia. Marah ke Jaksa Agung. Nantinya datang ke kantor Kejagung titip kasus," ujar Mahfud.

Pimpinan Komisi III, Habiburokhman lantas tidak terima atas pernyataan Mahfud itu. Dia langsung menginsterupsi.

"Pimpinan mohon dicatat," sanggah Habiburokhman.

Tak hanya Habiburokhman, Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani juga menyatakan pernyataan Mahfud itu tidak relevan.

"Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Interupsi," timpam Arsul.

Dalam kesempatan itu, Habiburokhman menyebut dirinya merupakan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Dia meminta Mahfud untuk melaporkan terkait adanya anggota yang terindikasi sebagai makelar kasus.

"Saya kebetulan pimpinan MKD. Saya minta Pak Mahfud apa memang benar ada data yang soal markus anggota DPR disampaikan saja sekarang," jelas Habiburokhman.

"Saya sampaikan sekarang," sebut Mahfud. (suara)