SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Helmi Felis mengkritik sikap PDIP yang tengah mempertimbangkan langkah hukum atas penyebar video bagi-bagi uang kepada jamaah salat tarawih di sebuah Masjid.

Menurutnya, partai penguasa semakin kurang ajar. Hal itu disampaikan Helmi Felis dalam akun Twitter pribadinya, pada Selasa 28 Maret 2023.

"Sebenarnya HUKUM itu sendiri untuk apa? Untuk melindungi Penguasa atau untuk keadilan? Penguasa kok makin kurang ajar ya?," ujar dia seperti dikutip dari WE NewsWorthy.

Diketahui sebelumnya, viral di media sosial video pembagian amplop berwarna merah dengan lambang partai khas PDIP di salah satu masjid di Sumenep, Jawa Timur. Dalam unggahan lain, berupa foto amplop yang berisikan dua lembar Rp100.000 dan dua lembar Rp50.000

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan pihaknya telah menugaskan Bawaslu Sumenep untuk menelusuri kejadian tersebut. Sebab, pada dasarnya Bawaslu tidak memperbolehkan politik praktis di tempat ibadah.

"Sekarang teman-teman Bawaslu Sumenep sedang menyelidiki kasusnya, ini kan dugaannya sehingga kita harapkan bisa ditindak lanjuti ke depan," kata Bagja, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).

"Yang jelas Bawaslu tetap pada komitmen bahwa tidak boleh ada kegiatan politik praktis di masjid atau tempat ibadah tidak boleh. Tidak diperkenankan itu untuk menjaga kondusifitas menjelang masa kampanye," sambungnya.  (*) 

NewsWorthy.

SANCAnews.id – Pengamat Komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga memberikan respon terkait video viral yang memperlihatkan aksi bagi-bagi amplop dengan logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pembagian uang senilai Rp300 ribu di salah satu masjid Kabupaten Sumenep itu harus ditindak tegas menurut Jaimluddin. Ia pun meminta Bawaslu untuk mengusut video tersebut yang terindikasi melakukan pelanggaran.

"Tanpa diminta Bawaslu harus memeriksa pihak-pihak yang terkait kasus tersebut, khususnya DPD PDIP Jawa Timur dan DPC PDIP Sumenep," ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (28/3/2023).

Menurut Jamiluddin, sebagai politisi seharusnya tidak membenarkan tindakan politik uang dengan alasan apapun. Pasalnya, tempat ibadah, sesuai aturan yang berlaku, harus streril dari urusan politik, termasuk penggunaan simbol-simbol partai.

"Jadi, alasan uang di amplop itu sebagai zakat tentu patut dicurigai. Jangan hal itu hanya dijadikan pembenaran agar terbebas dari kasus politis," katanya.

Jamiluddin menegaskan bahwa kejadian itu juga mengindikasikan adanya upaya menggunakan masjid sebagai ajang mendulang suara. Cara-cara demikian tentu sudah mengarah kepada politik identitas.

Seandainya hal itu benar terjadi tentu sangat disesalkan. Sebab, selama ini PDI Perjuangan aktif mengampanyekan anti-politik identitas. Menurut Jamiluddin, hal ini sama saja ibarat jeruk makan jeruk.

"Jadi Bawaslu harus menuntaskan kasus tersebut. Masyarakat menanti apakah Bawaslu punya nyali menuntaskan kasus tersebut," pungkasnya.  (kontenjatim)

SANCAnews.id – Sejumlah pihak, bahkan tokoh politik, banyak menolak kedatangan tim nasional (Timnas) Israel untuk bertanding di Piala Dunia U-20 yang seharusnya digelar di Indonesia.

Selain tokoh-tokoh politik, partai-partai pun ikut menyuarakan penolakannya seperti yang dilakukan PDI Perjuangan. Menurut Pengamat Politik Ujang Komarudin, PDIP sengaja menggunakan isu tersebut.

Dirinya mengatakan isu tersebut menjadi ladang suara bagi sejumlah pihak, salah satunya PDI Perjuangan. Menurutnya, partai tersebut sedang memanfaatkan masalah ini untuk menaikkan elektabilitasnya jelang Pilpres 2024.

"Salah satunya menaikkan elektabilitas dan itu tidak lepas sarat politk," kata Ujang dikutip dari Akurat.co di Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Ujang melihat partai wong cilik sedang ingin meraup suara umat Islam dengan memanfaatkan isu Israel. Menurutnya, dengan menempatkan diri sebagai anti penjajahan, maka terlihat jelas partai tersebut ingin mendapatkan suara.

"Karena sebagian tidak suka atas penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, jadi saya melihatnya ini sebagai momentum politik bagi partai," ujarnya.

Selain itu, dirinya juga beranggapan bahwa sejumlah faktor mengakibatkan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Paling kuat menurutnya adalah penolakan sejumlah parpol, ormas hingga tokoh yang menolak Israel ikut berlaga dalam kompetisi tersebut.

"Iya, yang kita tahu karena itu (penolakan Timnas U-20 Israel)," tutur Ujang.

Diketahui dua gubernur dari PDIP ikut menolak kedatangan Timnas Israel, Gubernur Bali I Wayan Koster dan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pernyataan mereka didukung Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (kontenjatim)

 

SANCAnews.id – Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy mengeklaim, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memahami situasi Indonesia mengenai polemik keikutsertaan Israel pada Piala Dunia FIFA U-20 2023.

Muhadjir pun meyakini Indonesia tidak akan dijatuhkan sanksi berat sebagaimana diprediksi sejumlah pihak mengenai pro dan kontra keikutsertaan Israel.

"Insya Allah FIFA sangat paham dengan Indonesia dan tidak akan ada itu, mudah-mudahan ya, tidak akan ada sanksi-sanksi yang dibayangkan yang seram-seram itu ya," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Muhadjir pun menyebutkan ada syarat yang diajukan Indonesia terkait partisipasi Israel yang sudah diakomodasi oleh FIFA. Namun, ia enggan mengungkapkannya karena hal itu akan diumumkan langsung oleh FIFA dalam waktu dekat.

"Tunggu pengumuman dari FIFA. Insya Allah tidak seseram yang dari para analisis," ujar Muhadjir.

Sebelumnya, Muhadjir mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia mengajukan sejumlah syarat kepada FIFA mengenai keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.

Prasyarat itu disampaikan karena pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

"Karena itu, kalau dalam ketika ada negara yang timnya kita indikasikan masuk kategori itu harus ada prasyarat-prasyarat khusus dan itulah yang kita ajukan ke FIFA dan kelihatannya tidak ada titik temu," kata Muhadjir, Senin kemarin.

Kendati demikian, Muhadjir menegaskan bahwa sikap itu bukan berarti Indonesia menolak kehadiran tim nasional Israel dengan alasan taat kepada konstitusi.

Menurutnya, prasyarat itu diajukan agar keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U20 tidak dianggap melanggar konstitusi Indonesia.

"Bukan berarti kita menolak kehadiran dia, dan untuk itu kita sudah mengajukan beberapa kondisi kepada FIFA. Dia boleh asal gini, gini, gini, gitu lho," ujar Muhadjir. (kompas)

 

SANCAnews.id – Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Ali Armunanto menilai figur yang disodorkan Jusuf Kalla kepada Anies Baswedan memang masih menjadi misteri yang tidak mudah dipecahkan siapa sosoknya.

"Tapi kalau dilihat dari latar belakang JK dengan sosok pengusaha, juga menjadi pengurus organisasi Islam, orang Partai, dan yang terpenting lagi orang Indonesia Timur. Tentu ini akan berada dalam lingkup ini, justru mungkin JK akan lebih bermain di dua rana," ujar Ali, Selasa (28/3/2023).

Untuk representasi tokoh, Ali menyebut dua kategori. Representasi tokoh Indonesia timur, ataupun juga tokoh muslim. Meskipun menurutnya ketokohannya tidak sekuat tokoh Ulama di Jawa.

"Tapi dia punya kemampuan atau kepemimpinan organisasional. Setidaknya, rekam jejaknya dalam organisasi Islam juga cukup bagus," lanjutnya.

Dikatakan Ali, selain rekam jejaknya yang bagus, sosok tersebut mempunyai latar belakang politik yang bersih dan bisa diandalkan.

"Nah kalau merujuk ke situ kan kemungkinan memang yang kepikiran mungkin hanya pak Syahrul Yasin Limpo (SYL)," ucapnya.

Terlebih jika penekanan JK lebih ke Indonesia Timur. Maka nama yang disodorkan kemungkinan Menteri Pertanian Indonesia saat ini, SYL.

"Kalau penekanannya lebih ke Indonesia Timur, tentu pak SYL karena pada satu lingkaran itu adalah SYL," katanya.

Namun, Ali mengaku belum bisa memperjelas hal tersebut. Oleh karena kedekatan-kedekatan JK dengan tokoh dari Jawa lainnya yang belum diketahui.

"Kita tahu juga, JK dekat juga dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam seperti Habib Rizieq dan yang lainnya. Bisa jadi mungkin juga Habib Rizieq yang didorong," beber Ali.

Sementara untuk nama lain, seperti Nurdin Halid dan Andi Amran Sulaiman dia melihat hal tersebut tidak mungkin terjadi. "Saya rasa tidak mungkin, mengingat sejarah antara mereka dengan JK dan relasinya saat ini," kuncinya. (kontenjatim)