SANCAnews.id

SANCAnews.id – Sejumlah pihak, bahkan tokoh politik, banyak menolak kedatangan tim nasional (Timnas) Israel untuk bertanding di Piala Dunia U-20 yang seharusnya digelar di Indonesia.

Selain tokoh-tokoh politik, partai-partai pun ikut menyuarakan penolakannya seperti yang dilakukan PDI Perjuangan. Menurut Pengamat Politik Ujang Komarudin, PDIP sengaja menggunakan isu tersebut.

Dirinya mengatakan isu tersebut menjadi ladang suara bagi sejumlah pihak, salah satunya PDI Perjuangan. Menurutnya, partai tersebut sedang memanfaatkan masalah ini untuk menaikkan elektabilitasnya jelang Pilpres 2024.

"Salah satunya menaikkan elektabilitas dan itu tidak lepas sarat politk," kata Ujang dikutip dari Akurat.co di Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Ujang melihat partai wong cilik sedang ingin meraup suara umat Islam dengan memanfaatkan isu Israel. Menurutnya, dengan menempatkan diri sebagai anti penjajahan, maka terlihat jelas partai tersebut ingin mendapatkan suara.

"Karena sebagian tidak suka atas penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, jadi saya melihatnya ini sebagai momentum politik bagi partai," ujarnya.

Selain itu, dirinya juga beranggapan bahwa sejumlah faktor mengakibatkan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Paling kuat menurutnya adalah penolakan sejumlah parpol, ormas hingga tokoh yang menolak Israel ikut berlaga dalam kompetisi tersebut.

"Iya, yang kita tahu karena itu (penolakan Timnas U-20 Israel)," tutur Ujang.

Diketahui dua gubernur dari PDIP ikut menolak kedatangan Timnas Israel, Gubernur Bali I Wayan Koster dan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pernyataan mereka didukung Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (kontenjatim)

 

SANCAnews.id – Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy mengeklaim, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memahami situasi Indonesia mengenai polemik keikutsertaan Israel pada Piala Dunia FIFA U-20 2023.

Muhadjir pun meyakini Indonesia tidak akan dijatuhkan sanksi berat sebagaimana diprediksi sejumlah pihak mengenai pro dan kontra keikutsertaan Israel.

"Insya Allah FIFA sangat paham dengan Indonesia dan tidak akan ada itu, mudah-mudahan ya, tidak akan ada sanksi-sanksi yang dibayangkan yang seram-seram itu ya," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Muhadjir pun menyebutkan ada syarat yang diajukan Indonesia terkait partisipasi Israel yang sudah diakomodasi oleh FIFA. Namun, ia enggan mengungkapkannya karena hal itu akan diumumkan langsung oleh FIFA dalam waktu dekat.

"Tunggu pengumuman dari FIFA. Insya Allah tidak seseram yang dari para analisis," ujar Muhadjir.

Sebelumnya, Muhadjir mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia mengajukan sejumlah syarat kepada FIFA mengenai keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.

Prasyarat itu disampaikan karena pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

"Karena itu, kalau dalam ketika ada negara yang timnya kita indikasikan masuk kategori itu harus ada prasyarat-prasyarat khusus dan itulah yang kita ajukan ke FIFA dan kelihatannya tidak ada titik temu," kata Muhadjir, Senin kemarin.

Kendati demikian, Muhadjir menegaskan bahwa sikap itu bukan berarti Indonesia menolak kehadiran tim nasional Israel dengan alasan taat kepada konstitusi.

Menurutnya, prasyarat itu diajukan agar keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U20 tidak dianggap melanggar konstitusi Indonesia.

"Bukan berarti kita menolak kehadiran dia, dan untuk itu kita sudah mengajukan beberapa kondisi kepada FIFA. Dia boleh asal gini, gini, gini, gitu lho," ujar Muhadjir. (kompas)

 

SANCAnews.id – Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Ali Armunanto menilai figur yang disodorkan Jusuf Kalla kepada Anies Baswedan memang masih menjadi misteri yang tidak mudah dipecahkan siapa sosoknya.

"Tapi kalau dilihat dari latar belakang JK dengan sosok pengusaha, juga menjadi pengurus organisasi Islam, orang Partai, dan yang terpenting lagi orang Indonesia Timur. Tentu ini akan berada dalam lingkup ini, justru mungkin JK akan lebih bermain di dua rana," ujar Ali, Selasa (28/3/2023).

Untuk representasi tokoh, Ali menyebut dua kategori. Representasi tokoh Indonesia timur, ataupun juga tokoh muslim. Meskipun menurutnya ketokohannya tidak sekuat tokoh Ulama di Jawa.

"Tapi dia punya kemampuan atau kepemimpinan organisasional. Setidaknya, rekam jejaknya dalam organisasi Islam juga cukup bagus," lanjutnya.

Dikatakan Ali, selain rekam jejaknya yang bagus, sosok tersebut mempunyai latar belakang politik yang bersih dan bisa diandalkan.

"Nah kalau merujuk ke situ kan kemungkinan memang yang kepikiran mungkin hanya pak Syahrul Yasin Limpo (SYL)," ucapnya.

Terlebih jika penekanan JK lebih ke Indonesia Timur. Maka nama yang disodorkan kemungkinan Menteri Pertanian Indonesia saat ini, SYL.

"Kalau penekanannya lebih ke Indonesia Timur, tentu pak SYL karena pada satu lingkaran itu adalah SYL," katanya.

Namun, Ali mengaku belum bisa memperjelas hal tersebut. Oleh karena kedekatan-kedekatan JK dengan tokoh dari Jawa lainnya yang belum diketahui.

"Kita tahu juga, JK dekat juga dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam seperti Habib Rizieq dan yang lainnya. Bisa jadi mungkin juga Habib Rizieq yang didorong," beber Ali.

Sementara untuk nama lain, seperti Nurdin Halid dan Andi Amran Sulaiman dia melihat hal tersebut tidak mungkin terjadi. "Saya rasa tidak mungkin, mengingat sejarah antara mereka dengan JK dan relasinya saat ini," kuncinya. (kontenjatim)

SANCAnews.id – Politikus Partai Demokrat Cipta Panca Laksana menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan melakukan impor beras hingga 2 juta ton.

Pemerintah merencanakan impor beras 2 juta ton di tahun 2023 ini. Adapun impor beras tahun ini akan dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, 500 beras impor akan segera didatangkan.

Selain untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), impor beras juga akan dimanfaatkan untuk beberapa keperluan seperti pemberian bantuan sosial pemerintah dan kebutuhan lain seperti yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (CBP).

Keputusan impor tersebut telah dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. "Sudah diputuskan di Ratas (rapat terbatas)," ujar Zulkifli Hasan dikutip dari Tempo.

Menanggapi hal tersebut, Panca menyindir Presiden Jokowi yang sempat mengunjungi aktivitas panen raya di salah satu daerah di Jawa Tengah baru-baru ini.

Menurutnya, ketika Presiden Jokowi melakukan aktivitas tersebut lantas berfoto ria, itu menunjukkan ada kabar buruk untuk para petani.

“Kalau dia udah bikin2 foto di sawah, alamat celaka petani kita,” ujar Panca, dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Selasa (28/3/2023).

Untuk diketahui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah, Kamis (09/03/2023). Presiden tiba di Bandar Udara (Bandara) Internasional Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar pukul 08.00 WIB.

Tampak menyambut kedatangan Presiden yakni Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta istri, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono beserta istri, Kapolda DIY Irjen Pol. Suwondo Nainggolan beserta istri, dan Danlanud Adi Sutjipto Marsma TNI Dedy Susanto beserta istri.

Dari bandara tersebut, Presiden langsung menuju lokasi panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. (*) 

SANCAnews.id – Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut perilaku politik uang atau money politic yang umumnya terjadi jelang Pemilu akan sulit untuk dihapus.

Hal itu lantaran, meskipun jelas dilarang dalam aturan Pemilu, namun kebiasaan tersebut terus menerus dilakukan oleh banyak oknum.

“Jadi kita nanti teriakin sama-sama, Parpol atau calon yang bagi-bagi uang, walaupun itu sudah sering terjadi,” ujar Refly, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa (28/3/2023).

Apalagi, di era pemerintahan Presiden Jokowi, kata Refly, politik uang tampaknya menjadi satu hal yang lazim. Sejumlah pejabat bahkan melakukannya secara terang-terangan di hadapan publik.

“Jadi kita melihat itu sebagai sebuah kelaziman, dan itu dicontohkan oleh pejabat-pejabat publik di bawah pemerintahan Presiden Jokowi,” terangnya.

“Bahkan, Jokowi sendiri di luar musim Pemilu mencontohkan itu juga, bagi-bagi sembako, lempar sembako,” sambungnya.

Refly mengatakan, rakyat sudah dihadapkan pada contoh nyata soal permainan politik uang yang dilakukan oleh para pejabat negara.

Hal itu jelas karena Indonesia tak pernah menerapkan aturan hukum yang jelas dan tegas untuk menindak pelaku politik uang.

“Kita sudah diberikan contoh yang paripurna dari atas ke bawah, sehingga sulit seperti ini ditegakkan hukumnya, mau diapain lagi? didiskualifikasi ngamuk nantinya,” ujar Refly.

“Jadi kita tidak punya sebuah hukum yang keras, tegas, jelas terhadap pelaku money politic, sehingga akan berulang terus menerus,” pungkasnya. (kontenjatim)