SANCAnews.id

SANCAnews.id – Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menyindir balik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan mengungkit baju putih yang dipersiapkan saat diperkirakan bakal maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 lalu. Sindiran balik ini disampaikan Benny usai Mahfud menyebut terdapat markus alias makelar kasus di DPR RI.

Perdebatan panas ini terjadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) membahas transaksi janggal Rp 349 triliun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3). “Saya masih ingat Pak Mahfud sudah siapkan baju putih kan? Tapi itu dulu. Saya ngomong yang dulu. Seperti Pak Mahfud bilang, anggota dewan yang tadi, itu kan dulu,” ucap Benny. 

Benny pun menduga, Mahfud sedang mencari panggung dalam polemik transaksi janggal Rp 349 triliun. Namun, memahami hal itu, karena Mahfud dianggap layak jika maju sebagai cawapres.

“Macam-macam pikiran saya. Jadi muncul tadi macam-macam ini, membuat saya punya penilaian terhadap Pak Mahfud. Interpretasi terhadap apa yang beliau lakukan. Sampai ada yang mengatakan, jangan-jangan, Pak Mahfud ini mau jadikan ini panggung untuk cawapres atau capres. Bagi saya itu biasa. Kalau toh itu saya bilang itu hak beliau,” ujar politikus Partai Demokrat ini.

Pernyataan serupa juga dilontarkan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan. Ia mempertanyakan, mengapa Mahfud baru telihat membuka suara setelah tiga tahun menjabat sebagai Menko Polhukam.

“Yang dipertanyakan orang kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah tiga tahun jadi Menko, selama ini ke mana aja pak Mahfud,” cetus Trimedya.

Sebab, saat ramai pembahasan revisi UU KPK, Mahfud justru bergeming. Karena itu, Trimedya mempertanyakan apakah ada maksud lain, mengingat bangsa Indonesia akan dihadapkan dengan Pemilu 2024.

“Pada saat yang paling krusial, RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi hampir tidak terdengar juga suara apa Mahfud. Jadi, sehingga tidak salah juga pak Mahfud orang menyampaikan ada apa dengan pak Mahfud ini, berangkat dari kesadaran atau pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar?,” pungkas Trimedya. (jawapos)

SANCAnews.id – Sidang lanjutan perkara nomor 14/PUU-XXI/2023 soal pengujian formil peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun agenda sidang kali ini ialah mendengarkan keterangan dari Presiden Joko Widodo. Namun, Jokowi batal untuk hadir di persidangan.

"Kami menerima surat permohonan dari kuasa hukum presiden yaitu surat dari Menko Perekonomian Pak Airlangga yang meminta penundaan penyampaian keterangan presiden," kata Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023).

Lewat surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 380/MEKOM/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023, Jokowi meminta penundaan sidang tersebut.

"Perkara ini belum bisa dilanjutkan," tambah Anwar.

Untuk itu, Mahkamah Konstitusi menjadwalkan ulang sidang dengan agenda mendengarkan keterangan presiden pada Selasa (11/4/2023) mendatang.

Perlu diketahui, aturan mengenai cipta kerja kerap menjadi polemik sejak proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU).

RUU Cipta Kerja akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR pada Senin (5/10/2020). Namun, UU Cipta Kerja akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji formil.

UU Cipta Kerja kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Pada putusan itu pula, Mahkamah Konstitusi memerintahkan perbaikan pada pembentukan UU Cipta Kerja.

Kemudian pada Jumat (30/12/2023), Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Terbaru, DPR mengesahkan Peppu tersebut menjadi UU dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna, Selasa (21/3/2023). (suara)

SANCAnews.id – Eks Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla atau disapa JK menyodorkan nama cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Sosok cawapres pilihan JK itu mengundang rasa penasaran publik. Sebab, eks Wakil Presiden RI itu enggan memberikan bocoran siapa nama yang ia sodorkan.

Pengamat politik Universitas Hasanuddin Makassar, Ali Armunanto mengatakan, sulit untuk memecahkan teka-teki siapa sosok yang disodorkan oleh JK untuk mendampingi Anies.

Namun, ia memprediksi nama yang diusulkan tidak jauh dari latar belakang pengusaha, pengurus organisasi, politisi dan berasal dari Indonesia bagian timur.

"Tentu akan berada di lingkup ini. Mungkin JK akan lebih bermain di dua ranah," kata Ali, Rabu (29/3/2023).

Ali menyebut ada dua kategori representasi tokoh. Pertama representasi tokoh Indonesia timur atau tokoh muslim. Namun kekuatan ketokohannya tidak sekuat ulama di Jawa.

"Dia punya kemampuan ata kepemimpinan organisasional. Setidaknya rekam jejak organisasi Islam juga cukup bagus," imbuh Ali.

Selain memiliki rekam jejak yang baik, sosok tersebut juga memiliki latar belakang politik bersih dan dapat diandalkan.

Ia menduga sosok itu mengarah pada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

"Kemungkinan memang yang kepikiran hanya pak SYL," ucapnya.

Meski demikian, prediksi tersebut sulit untuk dipastikan. Ia juga mengaku sulit membaca kedekatan JK dengan tokoh Jawa lainnya yang berpotensi diusulkan menjadi pendamping Anies.

Kita tahu juga, JK dekat juga dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam seperti Habib Rizieq dan yang lainnya. Bisa jadi mungkin juga Habib Rizieq yang didorong," beber Ali.

Kemungkinan nama lain seperti Nurdin Halid dan Andi Amran Sulaiman cukup kecil disodorkan oleh JK.

"Saya rasa tidak mungkin, mengingat sejarah antara mereka dengan JK dan relasinya saat ini," tukasnya. (suara)

SANCAnews.id – Puan Maharani baru-baru ini dihujat usai pakai hijab saat sampaikan hikmah puasa dan pesan ramadhan, dirinya bahkan sampai disebut musuh rakyat.

Momen Ketua DPR RI mengenakan hijab dan sampaikan hikmah puasa hingga pesan ramadhan itu diunggah dalam bentuk video melalui sosial medianya.

Dilihat dari akun sosial media instagram @ketua_dprri, sebagaimana dilansir Suara Denpasar pada Senin, (27/3/2023).

Dalam video yang diunggahnya itu Puan Maharani terlihat mengenakan hijab berwarna coklat dan gamis berwarna hijau tua.

Kemudian, dirinya menyampaikan pesan ramadhan, mulai dari hikmah ibadah puasa sampai ucapan selamat menunaikan ibadah puasa.

"Salah satu hikmah puasa adalah melatih pengendalian diri, dimana kita harus melawan hawa nafsu, dengan menjaga tutur kata dan perbuatan," ujar Puan dalam video itu.

"Ramadhan adalah kesempatan kita untuk menebar kebaikan dan hal-hal positif," ujarnya melanjutkan.

Selain menyampaikan pesan melalui pernyataan langsung di video, Puan Maharani juga menyampaikan pesan melalui tulisan pada caption video.

"Tidak terasa bulan ramadhan, bulan penuh rahmat, keberkahan dan ampunan sudah datang menghampiri kita," tulisnya dalam caption video tersebut.

"Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini untuk menebarkan kebaikan, menjauhkan diri dari kebencian dan melakukan hal-hal yang positif untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt," tulisnya melanjutkan.

"Selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan 1444 H," tulisnya menandaskan.

Unggahan Puan Maharani itu menuai banyak komentar, sebagai Ketua DPR RI yang tengah disoroti masyarakat, kini terlihat kolom komentar video itu dibanjiri hujatan.

Salah satunya ialah hujatan yang disampaikan oleh akun instagram @shlhddn1998 dalam kolom komentar, ia menyebut kata 'musuh rakyat'.

"Bukan wakil rakyat, ini mah musuh rakyat," tulisnya.

"Centang biru tapi yang follow haters semua," tulis akun @abcd.bbbba menimpal.

"Semoga 2024 tahun terakhir Puan berkiprah di politik Indonesia," tulis akun @kampungpung.

"Pakai hijab aja gak bener, pakai segala mau ngebenerin negara," tulis akun @ikutakukebulan_.

"Bubarkan DPR!," tulis akun @gep_gep dalam kolom komentar.

Kolom komentarnya dibanjiri hujatan, Puan Maharani terlihat sama sekali tidak menggubris, tidak ada hujatan yang direspon olehnya. (suara)

 

SANCAnews.id – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman menenggarai Menko Polhukam Mahfud MD sudah menjadi bagian dari oposisi. Kecurigaan ini terkait transaksi janggal di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun yang dihembuskan Mahfud MD.

"Kami oposisi bingung juga. Senang juga kita ini, ada kawan baru juga. Apakah Pak Mahfud sudah menjadi bagian oposisi pemerintahan? Soeharto jatuh karena ada anggota kabinetnya yang melakukan perlawanan dari dalam," kata Benny dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi III DPR, Rabu (29/3/2023).

Benny mengaku berprasangka Mahfud memiliki motif politik terkait polemik transaksi mencurigakan di Kemenkeu. Apalagi, Menkeu Sri Mulyani secara terbuka telah membantah pernyataan Mahfud.

Untuk itu, Benny menantang Mahfud untuk membuka secara terang benderang mengenai transaksi janggal di Kemenkeu. Penjelasan Mahfud secara detail penting untuk mencegah spekulasi, analisis, dan prasangka di tengah masyarakat.

"Saya tantang supaya Pak Mahfud buka sejelas-jelasnya. Apa yang Bapak sampaikan itu tidak menjadi pertanyaan atau spekulasi, analisis di publik. Spekulasi itu sangat jelek. Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan Pak Mahfud sehingga secara terbuka saya sampaikan apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan secara lengkap maka saya menenggarai Pak Mahfud punya motif politik," katanya.

Benny menekankan, Mahfud merupakan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara, Menteri Keuangan dan Kepala PPATK merupakan anggota komite tersebut. Mahfud, seharusnya dapat menyelesaikan polemik transaksi Rp 349 triliun secara internal.

Ditekankan, kegaduhan yang ditimbulkan terkait transaksi janggal tidak hanya membuat bingung masyarakat. Bahkan, anggota DPR, termasuk kubu oposisi pemerintah pun bingung melihat polemik yang terjadi. (beritasatu)