SANCAnews.id

 

SANCAnews.id – Presiden Jokowi telah melarang pejabat dan ASN untuk tidak merayakan bukber atau buka puasa bersama. Akan tetapi, baru-baru ini Puan Maharani ikut bukber di acara ulang tahun Krisdayanti, anggota DPR RI Komisi IX fraksi PDI Perjuangan.

Saat Jokowi keluarkan larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintah, Krisdayanti nekat menggelar acara perayaan ulang tahunnya yang ke-48. 

Sebagai anggota DPR RI, Krisdayanti seolah tak menggubris larangan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Ia bahkan mengundang beberapa anggota DPR RI termasuk Puan Maharani.

Ibunda Aurel Hermansyah itu bersyukur karena bisa merayakan momen pertambahan umur bertepatan dengan hari Ramadan.

"Bersyukur, bertambah nikmatnya. Bertambahnya usia saya di bulan suci Ramadan sama keluarga dan teman," ujar Krisdayanti, dilansir dari channel YouTube Was Was, pada Senin, (27/3/2023).

"Teman-teman dari anggota DPR dan ketua DPR RI sempat datang. Itu kan sesuatu yang luar biasa, jadi senang," sambungnya.

Krisdayanti merasa acara buka puasa bersama yang diadakannya tidak menyalahi aturan Presiden Jokowi melainkan bentuk rasa syukur atas pertambahan usianya.

Istri Raul Lemos itu menambahkan, acara tersebut digelar sebagai ajang kumpul keluarga dan sama sekali tidak mengumbar kemewahan.

"Saya rasa itu bukan sesuatu yang berlebihan. Ini juga kumpul keluarga yang tidak mengumbar kemewahan," ungkap diva yang akrab disapa KD ini.

"Lebih kepada menikmati rasa syukur saja," jelasnya.

Krisdayanti juga menegaskan acara ulang tahun sekaligus buka puasa bersama itu dilaksanakan secraa sederhana sesuai imbauan Presiden Joko Widodo.

"Kami sederhana, kita juga buka puasanya sederhana. Tidak ada huru-hara dan lain-lain. Jadi saya pikir masih dalam batas wajar dan normal. Lebih ke perayaan ulang tahun saja," tutur KD.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah mengeluarkan surat larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintah pada 21 Maret 2023.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023.

Larangan buka puasa bersama bagi para pejabat disebabkan proses transisi dari pandemi Covid-19 ke endemi.

Selain itu sorotan terhadap gaya hidup mewah pejabat juga menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo menerbitkan kebijakan tersebut. (suara)

SANCAnews.id – Komisi XI DPR RI menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk menghadiri Rapat Kerja (Raker) pada Senin besok (27/3).

Pemanggilan Sri Mulyani dalam rangka meminta penjelasan perihal adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu.

“Kita insyaAllah hari Senin tanggal 27 Maret 2023 jam 10.00 WIB akan memanggil Ibu Sri Mulyani untuk Raker di Komisi XI DPR,” ucap anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, kepada wartawan di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu malam (25/3).

Fauzi menambahkan, pihaknya akan menanyakan langsung kepada mantan Direktur World Bank itu mengenai asal-usul temuan PPATK soal transaksi janggal Rp 349 triliun dari 2009-2023 di lingkungan Kemenkeu.

“Kita berharap nanti Bu Menteri bisa menjelaskan secara riil juga jujur kepada kita. Apa yang sebenarnya terjadi di kementerian keuangan,“ tegas politikus Nasdem itu.

Sebab, kata Fauzi, pihaknya hingga kini belum mendapatkan data maupun surat formal perihal adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Kemenkeu.

Ia mengetahui dugaan TPPU ratusan triliun di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu dari pemberitaan yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

“Kami dari komisi mitra juga berhak dong bertanya. Ada apa? Dan sumbernya siapa? Ini kan kita kan masih mereka-reka nih, ini PPATK-lah, ini apa lah,” paparnya.

“Nah kita pingin melihat dari hulu sampai ke hilirnya, kalau kita tahu hulu sampai hilirnya kita akan tahu tuh Rp 349T dari tahun 2009-2023 apa yang terjadi di Kemenkeu. Dan ibu menteri sebagai pimpinan tertinggi pun harus mengatakan apa adanya,” demikian Fauzi. (rmol)

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku siap hadir memenuhi undangan Komisi III DPR RI, untuk mengungkap temuan transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman merasa antusias dengan kesediaan Mahfud MD tersebut. Politisi Partai Demokrat ini menyambut Mahfud dengan suka cita.

"Great. Dengan sukacita dan penuh gembira kami menyambut kedatangannya," kata Benny lewat keterangannya di akun media sosial Twitter, Minggu (26/3).

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan pihaknya siap adu logika dan argumentasi dengan Mahfud MD dalam rapat kerja bersama yang digelar di Komisi III DPR RI pada Rabu (29/3) nanti.

"Untuk kepentingan rakyat, kami siap adu logika, adu argumentasi, dan adu kesetaraan dengan pak Mahfud," imbuhnya.

“Agar DPR tidak hanya dijadikan rubber stamp, tukang stempel doang. Your most welcome Pak Mahfud. #RakyatMonitor#,” demikian Benny. (rmol)

SANCAnews.id – Sejumlah elemen buruh mengancam parlemen, tidak akan memilih partai politik yang turut mengesahkan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Sunarti ketika ketika menggelar jumpa media di depan Gedung DPR RI, Senayan, Minggu (26/3).

“Saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak memilih partai yang mengesahkan UU Cipta Kerja,” kata Sunarti di depan Gedung DPR RI.

Dia mengatakan, anggota dewan yang kini duduk di Senayan tidak merepresentasikan aspiraasi rakyat. Sehingga, tidak patut untuk diberikan dukungan pada Pemilu 2024 mendatang.

“Di mana letak keadilan sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, partai politik baru yang banyak mendukung lahirnya UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, pihaknya meminta seluruh partai baru sadar akan bahayanya Perppu Ciptaker.

“Mereka baru tumbuh tapi tidak mewakili buruh. Ini menjadi pertanyaan bagi kami. Kalau memang betul partai yang baru tumbuh itu betul-betul memperjuangkan rakyat Indonesia, tunjukkan jati dirimu, bukan tenggelam,” tutupnya. (rmol)

Anies Baswedan duduk satu meja dengan Airlangga Hartarto, AHY dan Surya Paloh saat buka puasa bersama di Nasdem Tower/rmol

SANCAnews.id – DPP Partai Nasdem menggelar buka puasa bersama (bukber) dengan Bacapres 2024 Anies Baswedan mitra parpol Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Ballroom Nasdem Tower, Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tampak hadir dan duduk satu meja dengan Anies Baswedan, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Kemudian, partai dari Koalisi Perubahan seperti Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi atau Habib Aboe dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga terpantau duduk satu meja.

Mereka kompak mengenakan baju serba putih lengkap dengan peci hitam dan saling bertegur sapa dan tampak asyik berbincang. Hanya Airlangga dan AHY yang mengenakan baju motif dengan dasar warna dari partai masing-masing.

Rencananya, seusia berbuka puasa mereka akan mengelar jumpa pers. (rmol)