SANCAnews.id

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku siap hadir memenuhi undangan Komisi III DPR RI, untuk mengungkap temuan transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman merasa antusias dengan kesediaan Mahfud MD tersebut. Politisi Partai Demokrat ini menyambut Mahfud dengan suka cita.

"Great. Dengan sukacita dan penuh gembira kami menyambut kedatangannya," kata Benny lewat keterangannya di akun media sosial Twitter, Minggu (26/3).

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan pihaknya siap adu logika dan argumentasi dengan Mahfud MD dalam rapat kerja bersama yang digelar di Komisi III DPR RI pada Rabu (29/3) nanti.

"Untuk kepentingan rakyat, kami siap adu logika, adu argumentasi, dan adu kesetaraan dengan pak Mahfud," imbuhnya.

“Agar DPR tidak hanya dijadikan rubber stamp, tukang stempel doang. Your most welcome Pak Mahfud. #RakyatMonitor#,” demikian Benny. (rmol)

SANCAnews.id – Sejumlah elemen buruh mengancam parlemen, tidak akan memilih partai politik yang turut mengesahkan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Sunarti ketika ketika menggelar jumpa media di depan Gedung DPR RI, Senayan, Minggu (26/3).

“Saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak memilih partai yang mengesahkan UU Cipta Kerja,” kata Sunarti di depan Gedung DPR RI.

Dia mengatakan, anggota dewan yang kini duduk di Senayan tidak merepresentasikan aspiraasi rakyat. Sehingga, tidak patut untuk diberikan dukungan pada Pemilu 2024 mendatang.

“Di mana letak keadilan sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Menurutnya, partai politik baru yang banyak mendukung lahirnya UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, pihaknya meminta seluruh partai baru sadar akan bahayanya Perppu Ciptaker.

“Mereka baru tumbuh tapi tidak mewakili buruh. Ini menjadi pertanyaan bagi kami. Kalau memang betul partai yang baru tumbuh itu betul-betul memperjuangkan rakyat Indonesia, tunjukkan jati dirimu, bukan tenggelam,” tutupnya. (rmol)

Anies Baswedan duduk satu meja dengan Airlangga Hartarto, AHY dan Surya Paloh saat buka puasa bersama di Nasdem Tower/rmol

SANCAnews.id – DPP Partai Nasdem menggelar buka puasa bersama (bukber) dengan Bacapres 2024 Anies Baswedan mitra parpol Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Ballroom Nasdem Tower, Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tampak hadir dan duduk satu meja dengan Anies Baswedan, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Kemudian, partai dari Koalisi Perubahan seperti Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi atau Habib Aboe dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga terpantau duduk satu meja.

Mereka kompak mengenakan baju serba putih lengkap dengan peci hitam dan saling bertegur sapa dan tampak asyik berbincang. Hanya Airlangga dan AHY yang mengenakan baju motif dengan dasar warna dari partai masing-masing.

Rencananya, seusia berbuka puasa mereka akan mengelar jumpa pers. (rmol)

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini/Ist

SANCAnews.id – Larangan buka puasa bersama (bukber) bagi para menteri hingga kepala lembaga sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang di Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perlu ditinjau ulang.

Bagi Fraksi PKS DPR RI, larangan bukber tidak arif dan tidak bijaksana. Pemerintah, mestinya memahami semangat buka puasa bersama sebagai kearifan dan kultur umat Islam di Indonesia.

"Meskipun itu ditujukan kepada pejabat dan pegawai negeri, larangan itu (bukber) jelas tidak bijaksana bagi umat Islam yang sedang suka cita menyambut bulan ramadhan," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/3).

Tidak ada alasan kuat melarang buka puasa bersama, apalagi jika berdalih kekhawatiran lonjakan kasus Covid-19. Sebab kini, kegiatan keramaian, seperti konser musik dengan puluhan ribu penonton sudah diperbolehkan.

Pemerintah, kata Jazuli, juga harus arif memahami budaya dan tradisi bangsa seperti buka puasa bersama. Menurut Jazuli, bukber bagi pegawai bisa menjadi sarana pembinaan spiritual aparatur.

"Bukber juga bisa mengokohkan hubungan emosional antara atasan dan bawahan dalam suasana yang lebih cair," ungkapnya.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah menarik kebijakan larangan bukber bagi menteri dan kepala lembaga sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.

"Kalau pemerintah bijak seharusnya tidak perlu ada larangan-larangan seperti itu. Lebih baik surat tersebut ditarik atau dicabut," tutup Jazuli. (rmol)

Rizal Ramli menerima kunjungan persahabatan pengacara Eggi Sudjana/ ist

SANCAnews.id – Eks Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyentil utang pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tembus menjadi Rp 7.861 Triliun.

Hal itu disampaikan Rizal Ramli dalam akun Twitter pribadinya, pada Jumat 24 Maret 2023.

"Banyak uang pajak ditilep, jadi harus ngutang lebih banyak. Kasian kamu Nak diwarisi banyak beban utang," ujar dia seperti dikutip dari WE NewsWorthy.

Banyak uang pajak ditilep, jadi harus ngutang lebih banyak. Kasian kamu Nak diwarisi banyak beban utang ???? pic.twitter.com/o6kWdFbJsS

— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) March 24, 2023

Sebelumnya diketahui, Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah hingga 28 Februari 2023 tembus Rp 7.861,68 triliun. Jumlah itu naik Rp 106,7 triliun dari posisi bulan sebelumnya yang mencapai Rp 7.754,98 triliun.

Dengan begitu rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 39,09%. Rasio itu naik jika dibandingkan Januari 2023 yang mencapai 38,56%.

"Jika menilik UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang disebutkan sebesar 60% terhadap PDB, sehingga rasio utang pemerintah saat ini masih berada di dalam batas aman dan terkendali," tulis Kementerian Keuangan dalam Buku APBN KiTa, dikutip Jumat (17/3/2023).

Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yakni 88,92% dan sisanya pinjaman 11,08%.

Secara rinci, utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 6.990,24 triliun. Terdiri dari SBN dalam bentuk domestik sebesar Rp 5.599,33 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.550,84 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.048,49 triliun.

Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing hingga Februari 2023 sebesar Rp 1.390,91 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.068,20 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 322,71 triliun.

Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 871,44 triliun. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 21,49 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 849,95 triliun. (wartaekonomi)