SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menilai tidak masalah kalau tim nasional Israel ikut bertarung di Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Indonesia. Lagipula hadir atau tidaknya tim nasional Israel tidak memengaruhi kondisi Palestina.

Alih-alih melakukan penolakan, menurut Gus Yahya yang terpenting ialah memperkuat posisi Indonesia terkait pembelaannya kepada Palestina di level internasional.

"Menurut saya, sih 'ndak masalah. Belum tentu Palestina rugi, kok. Sekarang kalau Israel datang ke sini, apakah Palestina rugi? Nggak juga, yang penting memperkuat posisi Indonesia di dalam platform internasional da multilateral," kata Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Gus Yahya kemudian mengeluarkan pandangannya terhadap pihak-pihak yang kerap meneriakkan pembelaan untuk Palestina. Menurutnya, selain hanya menyampaikan pendapat, pembelaan itu juga semestinya menjadi wadah untuk memikirkan solusi bagi warga Palestina.

"Saya sebetulnya berharap ketika berpikir tentang Palestina, ingin membela Palestina, mereka bukan cuma teriak lalu tidur. Apa yang harus dilakukan selanjutnya itu apa? Ke mana arah dari solusi? Ini yang harus dipikirkan," ujarnya.

Kemudian, ketimbang melakukan penolakkan, Gus Yahya menilai sebaiknya Indonesia bisa memanfaatkan ajang Piala Dunia U20 tersebut untuk menaikkan daya tawar negara sehingga bisa ikut membantu Palestina.

"Tapi kalau kita kembangkan positioning Indonesia melalui FIFA ini sehingga kita betul-betul mempunyai posisi moral yang meningkat untuk terus mengartikulasikan arah dari solusi Palestina, nah, itu saya kira lebih konstruktif daripada sekadar protes, tidur, protes, tidur, nggak ada gunanya," tuturnya.

Tolak Timnas Israel             

Penolakan kehadiran tim nasional Israel di Piala Dunia U20 yang digelar di Tanah Air terus bergulir. Kekinian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga ikut menolak timnas Israel datang ke Indonesia.

Penolakan Ganjar itu didasari oleh adanya komitmen bersama dalam upaya kemerdekaan negara Palestina. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat Presiden Soekarno.

"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi, ya, kita ikut amanat beliau," kata Ganjar di Semarang, dikutip Jumat (24/3/2023).

Ganjar menerangkan kalau dirinya memerhatikan bagaimana derita warga Palestina yang harus terus mengalami kekerasan. Selain itu, dirinya juga mengamati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka.

Ganjar mengaku kalau dirinya memegang teguh amanat Bung Karno yakni terus mendukung kemerdekaan Palestina.

"Karenanya, penting bagi kita untuk tetap menyuarakan dukungan kita kepada perjuangan Palestina merdeka," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, kader PDI Perjuangan tersebut meminta pihak-pihak terkait bisa mengupayakan agar tim nasional Israel tidak ikut dalam Piala Dunia U20 yang diselenggarakan pada Mei hingga Juni 2023. Ia sendiri mengaku sudah berkomunikasi dengan PSSI maupun bersama menteri terkait untuk membahasnya.

"Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama, tanpa kehadiran Israel," terangnya. (suara))

SANCAnews.id – Larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kegiatan buka bersama (Bukber) bagi umat Islam baik di lingkungan instansi pemerintah maupun masyarakat, disorot Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menilai, larangan buka bersama itu jika tidak dipahami dengan benar, bisa berdampak pada berkurangnya suasana kekeluargaan dan ukhuwah di bulan suci Ramadhan.

“Yang perlu ditekankan adalah bagaimana agar buka bersama tidak berlebih-lebihan sampai makanan terbuang,” ujar Abdul Mu’ti dalam cuitan akun Twitter pribadinya @Abe_Mukti dikutip Kamis (23/3).

Padahal, kata Mu’ti, sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dan tetap dilaksanakan secara sederhana, Bukber sedianya masih bisa dilakukan dan dinikmati masyarakat.

“Tidak seharusnya para pejabat negara dilarang menyelenggarakan buka bersama,” tuturnya.

Menurut Mu’ti, dengan Bukber tersebut justru bisa mencairkan hubungan dan menjadi sarana komunikasi antara para pejabat negara dengan masyarakat.

Presiden Joko Widodo melarang kegiatan buka puasa bersama alias Bukber selama ramadhan 1444 hijriah atau tahun 2023 ini.

Larangan itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tertanggal 21 Maret 2023 ini diteken oleh Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung.

Dalam surat tersebut, pandemi Covid-19 menjadi alasan pelarangan lantaran masih dalam masa transisi dari pandemi menuju ke endemi.

“Sehubungan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci ramadhan 1444 hijriah agar ditiadakan,” demikian bunyi surat tersebut, dikutip redaksi, Rabu (22/3). (rmol)

 

SANCAnews.id – Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan ada baiknya kalangan ASN menggiatkan berbagi makanan berbuka kepada yang membutuhkan ketimbang menggelar buka puasa bersama atau bukber.

Hal ini menanggapi adanya arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para pejabat pemerintahan meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama Ramadhan 1444 Hijriah/2023 Masehi.

"Kalau bagi-bagi ke kaum fakir miskin, itu saya kira penting. Bagi-bagi (santapan) buka untuk fakir miskin, untuk orang terjebak macet dan sebagainya. Gak usah bikin seolah-olah kita jadi pesta besar makan-makan," kata dia, Jumat (24/3/2023).

Di sisi lain, Gus Yahya menceritakan sudut pandang Nahdliyin cenderung kurang bersemangat mengikuti acara bukber. Lantaran padatnya aktivitas di bulan Ramadhan.

"Kalau orang NU ini sebenarnya sumpek diajak buka bersama. Kami itu kalau di NU kegiatan habis Shalat Maghrib kita sudah siap-siap Tarawih, habis Tarawih baru (bisa) kegiatan," katanya.

Gus Yahya bahkan berkelakar paling takut diundang acara bukber setiap kali bulan Ramadhan tiba.

"Buka bersama itu sumpek. Saya sendiri paling takut kalau puasa diundang buka puasa bersama, paling takut saya," ujarnya.

Sebelumnya beredar surat tertanggal 21 Maret 2023 dengan kop Sekretariat Kabinet bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang bersifat rahasia, yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan/Lembaga.

Surat itu berisi arahan Presiden Joko Widodo yang berisi tiga poin yakni:

1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadhan 1444H agar ditiadakan.

3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dengan tembusan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai laporan.

Seskab kemudian pada Kamis (23/3) mengklarifikasi bahwa surat tersebut ditujukan hanya kepada para menteri/pejabat pemerintahan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum. (suara)

SANCAnews.id – Viral di media sosial video dangdutan yang digelar di sebuah masjid, netizen beri komentar keras dalam unggahan video tersebut.

Dalam video yang dibagikan akun TikTok tauzzbanjarr itu terekam nampak jelas para warga sedang berjoged bersama penyanyi dangdut. Para warga asik berjoged bersama 2 wanita penyanyi dangdut di depan masjid.

Masyarakat pun ramai mengerubungi mereka dan mengabadikan momen menggunakan ponsel masing-masing.

Namun, lokasi dan nama masjid yang menjadi tempat para warga berjoged dangdutan itu belum diketahui pasti asalnya.

Adapun beberapa netizen mengomentari video dangdutan di masjid yang viral itu.

"Kiamat sudah dekat," kata keterangan unggahan, seperti dikutip Suara Semarang dari akun instagram Indozone pada Selasa (23/3/2023).

"Innalillahi wainnailahi rojiuun, semoga allah selalu melindungi anak keturunan kami ya allah," kata Erni Alfaningsih.

"Ya alloh selamat kan warga sekitarnya....jauhi dari balak penyaket segala macem," sambung user452257219946.

"Aduh ada2 ajja orng hidup skrng," pungkas Nor Hasanah. (suara)

SANCAnews.id – Larangan dari Presiden Joko Widodo untuk kegiatan buka bersama (Bukber) di lingkungan instansi pemerintah dengan alasan Covid-19 membuat banyak pihak keheranan.

Hal ini pun dipertanyakan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule melalui akun Twitter miliknya, Kamis (23/3).

"Pemerintah ini aneh nggak sih? Padahal, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022," katanya.

Iwan Sumule menyebut jika alasan pandemi Covid-19 yang mendasari terbitnya surat edaran tersebut justru tidak tepat. Pasalnya, kegiatan mengumpulkan massa dalam jumlah besar sudah sering terjadi.

Mulai dari perhelatan konser musik dengan puluhan ribu penonton seperti Blackpink dan Dewa 19, hingga pernikahan Kaesang Pangarep di Solo yang dihadiri ribuan orang.

"Kenapa kegiatan buka puasa bersama di bulan suci Ramadhan 1444 H agar ditiadakan?" pungkasnya. (rmol)