SANCAnews.id

SANCAnews.id – Politukus Partai Ummat Helmi Felis mengomentari banjir yang terjadi di ring satu wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara baru-baru ini.

Helmi mengutip wawancara Tempo denga warga di sekitar wilayah IKN yang rumahnya terkepung banjir. Pandi (50), warga Sepaku, mengaku rumahnya terendam banjir pada Jumat (17/3/2023).

Masalahnya, warga RT 3 Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Utara, ini mengaku tidak ada hujan sejak semalam.

Pandi mengaku rumahnya memang sering langgan banjir. Tetapi, sejak ada proyek IKN, banjir yang melanda rumahnya lebih lama surut dari biasanya.

Menanggapi hal tersebut, Helmi mengungkit alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota yaitu agar terhindar dari banjir.

Tetapi, tampaknya hal tersebut hanya akan menjadi mimpin karena di IKN pun masih terendam bencana banjir seperti di DKI Jakarta.

“Mau pindah ibu kota supaya di Ibu Kota baru nanti tidak ada banjir. MIMPIIIII,” ujar Helmi, dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Senin (20/3/2023).

Loyalis Anies Baswedan itu menyayangkan proses pembangunan IKN tersebut dengan cara merusak hutan. Sudah sampai merusak hutan, ada pula bencana banjir.

Pembangunan IKN juga diprediksi gagal rampung sesuai keinginan Presiden Jokowi yaitu di tahun 2024. Pembangunan itu kemungkinan baru akan berlangsung 10 hingga 15 tahun lagi.

“Udah ngerusak hutan bikin banjir wilayah setempat, gagal pula dibangun alias masih 10-15 tahun lagi,” ujar Helmi.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyebutkan banjir menjadi salah satu alasan ibu kota dipindah dari Jakarta.

Mau pindah ibu kota supaya di Ibu Kota baru nanti tidak ada banjir ????????????

MIMPIIIII...

Udah ngerusak hutan bikin banjir wilayah setempat, gagal pula dibangun alias masih 10-15 tahun lagi... ??????????????????????

. pic.twitter.com/QFQbE5skmE

— Helmi Felis (@HelmiFelis_) March 20, 2023

Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons pemaparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat rapat terbatas tentang 'Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota', di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019). (*) 

SANCAnews.id – Luar biasa jumlah uang yang didapat para calon penerimaan bintara di Polda Jawa Tengah tahun 2022. Total uang yang didapat lima oknum anggota polisi tersebut mencapai Rp 9 miliar.

"Hasil yang dikumpulkan sekitar Rp 9 miliar. Ini keseluruhan," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes M. Iqbal Alqudussy, di Mapolda Jawa Tengah, Senin siang (20/3).

Jumlah tersebut didapatkan para calo dari beberapa calon siswa. Nominalnya beragam, mulai dari Rp 200 hingga Rp 300 jutaan.

Uang tersebut merupakan hasil operasi tangkap tangan Div Propam Polri. "Uang perasan" itu kini telah dikembalikan ke keluarga calon siswa.

Terkait hal ini, Polda Jateng memutuskan untuk memecat lima oknum anggota yang menjadi calo itu.

"Hari ini telah diputuskan adanya PTDH terhadap kelima terduga (calo)," imbuhnya, dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Adapun lima calo tersebut adalah Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW. (***)

SANCAnews.id – Kredibilitas dan integritas hakim-hakim konstitusi dipertanyakan publik, menyusul dilantiknya kembali ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ditambah, ada pemecatan satu hakim oleh DPR.

“Kekhawatiran publik saat ini bukan sekadar Anwar Usman semata, tetapi juga persentase dari 9 hakim MK, utamanya tiga yang berasal dari pemilihan di DPR,” ujar dosen ilmu pemerintahan Universitas Sutomo, Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/3).

Ia menjelaskan bahwa kekerabatan antara Anwar Usman dengan Jokowi tentunya menimbulkan persepsi ada conflict of interest dalam menjalankan peran kelembagaan.

"Selain itu, dipecatnya Aswanto oleh DPR juga menimbulkan stigma bagi MK," sambungnya.

Baru-baru ini, dipandang Efriza, publik menyoroti soal uji materiil norma sistem pemilihan legislatif (pileg) dalam UU7/2017 tentang Pemilu. Karena, ia memperkirakan akan ada perubahan dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.

Apabila sistem proporsional terbuka berubah menjadi tertutup, Efriza memandang itu bisa mendegradasi hak memilih langsung rakyat yang diatur dalam konstitusi.

Dikatakan Efriza, fakta peradilan berupa putusan PN Jakarta Pusat yang dianggap nyeleneh harus menjadi pelajaran publik untuk mengawasi lembaga negara seperti MK. Dengan demikian, apa yang terjadi di PN Jakarta Pusat tidak terjadi di MK.

"Tetap terjaganya integrasi, netralitas, dan keputusan yang tepat sesuai amanat konstitusi dari hakim MK,” demikian Efriza menambahkan. (*)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Eko Widodo menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyebut safari politik Anies Baswedan di Kota Surabaya sepi.

Dia mengunggah video Anies Baswedan yang dikepung ribuan relawan saat berada di Kota Pahlawan. Hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya, pada Senin 20 Maret 2023.

"Kata Hasto Surabaya sepi, biar fakta yang bicara.. Dari kota pahlawan kita perjuangan perubahan, Anies Presiden RI 2024!!," ujar dia seperti dikutip WE Newsworthy.

Sekadar diketahui, Anies datang ke Jalan Tunjungan, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu malam (18/3/2023) untuk menyapa masyarakat. Dia berfoto bersama pengunjung dan musisi jalanan.

Kemudian, waktu ditanya soal Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Hasto terlihat santai dan mengatakan bahwa masih ada waktu beberapa bulan lagi untuk mengumumkan nama Capres.

Namun Hasto hanya menegaskan kalau Capres dari PDI Perjuangan sudah dipastikan diambil dari kadernya sendiri. Keputusan itu merupakan amanah dari Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP.

“Kemarin sudah diawali dialog empat mata selama dua jam antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Itu membahas hal-hal yang sifatnya serius,” ucap Hasto.

Tak hanya itu, Hasto juga menegaskan kalau sangat terbuka untuk menjalin kerja sama dengan beberapa partai politik terkait koalisi. Kecuali dengan Partai yang sudah bergerak duluan.

“Tentu saja terbuka bagi kami ruang kerjasama dan bagi PDIP kami mengedepankan etika politik. Kami mendorong prestasi secara bersama-sama,” ujarnya. (*)

SANCAnews.id – Vonis bebas dua anggota Polres Malang berstatus terdakwa Tragedi Kanjuruhan melukai rasa keadilan. Apalagi dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, tiga terdakwa lain divonis lebih ringan dari tuntutan JPU.

Menurut Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh, Adityo Fajar, putusan Majelis Hakim PN Surabaya telah mengoyak rasa keadilan.

"Saya seperti kebanyakan warga Malang adalah penggemar sepak bola. Tapi rasanya terlalu sakit melanjutkan ini semua setelah 135 nyawa melayang," kata Adityo dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/3).

Bahkan sebagai bentuk kekecewaannya, Adityo bersumpah tidak akan menonton pertandingan sepak bola dalam negeri.

"Saya pikir saya akan berhenti menonton sepak bola Indonesia seumur hidup!" tegasnya.

Ia lantas menyoroti Ketua Umum PSSI yang baru terpilih, Erick Thohir. Seingat Adityo, Erick pernah datang ke Malang pasca Tragedi Kanjuruhan meledak. Di hadapan warga Malang, jelas Adityo, Erick berjanji turut mengawal dan menyelesaikan Tragedi Kanjuruhan.

"Saya menunggu pembuktian komitmen Bung Erick Thohir sebelum menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Masyarakat sepak bola menunggu. Sepak bola bukan hanya soal suksesi kepemimpinan federasi, tapi juga soal rasa keadilan," tandasnya. (rmol)