SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kredibilitas dan integritas hakim-hakim konstitusi dipertanyakan publik, menyusul dilantiknya kembali ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ditambah, ada pemecatan satu hakim oleh DPR.

“Kekhawatiran publik saat ini bukan sekadar Anwar Usman semata, tetapi juga persentase dari 9 hakim MK, utamanya tiga yang berasal dari pemilihan di DPR,” ujar dosen ilmu pemerintahan Universitas Sutomo, Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/3).

Ia menjelaskan bahwa kekerabatan antara Anwar Usman dengan Jokowi tentunya menimbulkan persepsi ada conflict of interest dalam menjalankan peran kelembagaan.

"Selain itu, dipecatnya Aswanto oleh DPR juga menimbulkan stigma bagi MK," sambungnya.

Baru-baru ini, dipandang Efriza, publik menyoroti soal uji materiil norma sistem pemilihan legislatif (pileg) dalam UU7/2017 tentang Pemilu. Karena, ia memperkirakan akan ada perubahan dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.

Apabila sistem proporsional terbuka berubah menjadi tertutup, Efriza memandang itu bisa mendegradasi hak memilih langsung rakyat yang diatur dalam konstitusi.

Dikatakan Efriza, fakta peradilan berupa putusan PN Jakarta Pusat yang dianggap nyeleneh harus menjadi pelajaran publik untuk mengawasi lembaga negara seperti MK. Dengan demikian, apa yang terjadi di PN Jakarta Pusat tidak terjadi di MK.

"Tetap terjaganya integrasi, netralitas, dan keputusan yang tepat sesuai amanat konstitusi dari hakim MK,” demikian Efriza menambahkan. (*)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Eko Widodo menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyebut safari politik Anies Baswedan di Kota Surabaya sepi.

Dia mengunggah video Anies Baswedan yang dikepung ribuan relawan saat berada di Kota Pahlawan. Hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya, pada Senin 20 Maret 2023.

"Kata Hasto Surabaya sepi, biar fakta yang bicara.. Dari kota pahlawan kita perjuangan perubahan, Anies Presiden RI 2024!!," ujar dia seperti dikutip WE Newsworthy.

Sekadar diketahui, Anies datang ke Jalan Tunjungan, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu malam (18/3/2023) untuk menyapa masyarakat. Dia berfoto bersama pengunjung dan musisi jalanan.

Kemudian, waktu ditanya soal Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Hasto terlihat santai dan mengatakan bahwa masih ada waktu beberapa bulan lagi untuk mengumumkan nama Capres.

Namun Hasto hanya menegaskan kalau Capres dari PDI Perjuangan sudah dipastikan diambil dari kadernya sendiri. Keputusan itu merupakan amanah dari Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP.

“Kemarin sudah diawali dialog empat mata selama dua jam antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Itu membahas hal-hal yang sifatnya serius,” ucap Hasto.

Tak hanya itu, Hasto juga menegaskan kalau sangat terbuka untuk menjalin kerja sama dengan beberapa partai politik terkait koalisi. Kecuali dengan Partai yang sudah bergerak duluan.

“Tentu saja terbuka bagi kami ruang kerjasama dan bagi PDIP kami mengedepankan etika politik. Kami mendorong prestasi secara bersama-sama,” ujarnya. (*)

SANCAnews.id – Vonis bebas dua anggota Polres Malang berstatus terdakwa Tragedi Kanjuruhan melukai rasa keadilan. Apalagi dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, tiga terdakwa lain divonis lebih ringan dari tuntutan JPU.

Menurut Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh, Adityo Fajar, putusan Majelis Hakim PN Surabaya telah mengoyak rasa keadilan.

"Saya seperti kebanyakan warga Malang adalah penggemar sepak bola. Tapi rasanya terlalu sakit melanjutkan ini semua setelah 135 nyawa melayang," kata Adityo dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/3).

Bahkan sebagai bentuk kekecewaannya, Adityo bersumpah tidak akan menonton pertandingan sepak bola dalam negeri.

"Saya pikir saya akan berhenti menonton sepak bola Indonesia seumur hidup!" tegasnya.

Ia lantas menyoroti Ketua Umum PSSI yang baru terpilih, Erick Thohir. Seingat Adityo, Erick pernah datang ke Malang pasca Tragedi Kanjuruhan meledak. Di hadapan warga Malang, jelas Adityo, Erick berjanji turut mengawal dan menyelesaikan Tragedi Kanjuruhan.

"Saya menunggu pembuktian komitmen Bung Erick Thohir sebelum menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Masyarakat sepak bola menunggu. Sepak bola bukan hanya soal suksesi kepemimpinan federasi, tapi juga soal rasa keadilan," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan laporan hasil analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mencapai Rp349 triliun.

Angka itu lebih besar dibanding jumlah uang pada transaksi mencurigakan yang sebelumnya diungkap Mahfud, yakni Rp300 triliun.

Menurutnya, transaksi janggal sejumlah Rp349 triliun itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pihak lainnya.

"Saya waktu itu sebut Rp300 triliun, setelah diteliti lagi transaksi mencurigakan lebih dari itu, yaitu Rp349 triliun," kata Mahfud di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Dia menegaskan, semua pihak tidak berasumsi mengenai dugaan adanya korupsi oleh pegawai Kemenkeu karena aliran transaksi ini berkaitan dengan pencucian uang, bukan korupsi.

Adapun benuk-bentuk dugaan pencucian uang ini ialah kepemilikan saham di sebuah perusahaan, membentuk perusahaan cangkang, menggunakan rekening atas nama orang lain, dan kepemilikan aset atas nama orang lain.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menindaklanjuti laporan hasil analisa PPATK.

"Apabila nanti dari laporan pencucian uang ditemukan tindak pidana maka akan ditindaklanjuti proses hukum oleh Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal," ucap Mahfud.

Penyidikan ini, lanjut dia, juga akan melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ditemukan bukti adanya tindak pidana. (suara)

SANCAnews.id – Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) dan kelompok pengajian menggelar pawai obor menyambut bulan suci Ramadhan di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada Minggu 19 Maret 2023 malam. Kegiatan pawai obor itu disebut diblokade oleh pihak kepolisian.

Informasi terkait blokade itu diunggah pada akun YouTube REBORN TV dalam video berjudul Petamburan !! 'Diblokade Ribuan Aparat Gabungan !! Pawai Obor Akhirnya...'.

Dalam video terseut terlihat ratusan massa berhenti di tengah-tengah jalan lantaran massa tidak bisa melewati jalan.

Video juga menampilkan ratusan polisi yang bersiaga di kawasan tersebut, terlihat juga traffic cone atau barrier pembatas jalan juga terjajar menghalangi warga untuk melewati jalan tersebut. Sementera di belakangnya juga terlihat kawat berduri yang terpasang.

Massa juga terlihat mengenakan pakaian berbusana muslim juga terlihat berkomunikasi dengan pihak kepolisian di titik tersebut. Video pada akhirnya menampilkan massa yang berputar balik untuk tidak melintasi jalan tersebut.

MNC Portal Indonesia mencoba menghubungi Kuasa Hukum Habieb Rizieq, Azis Yanuar terkait hal ini. Menurutnya, ratusan massa bukan berasal dari Front Persaudaraan Islam namun dari berbagai ormass dan kelompok pengajian umat Islam.

"Benar itu kejadian hari ini, itu umat islam dari berbagai ormas dan kelompok pengajian, tapi ini bukan Front Persaudaraan Islam," kata Azis Yanuar, Minggu (19/3/2023).

Dari informasi yang didapatkannya, blokade dilakukan lantaran ada organisasi masyarakat yang belum terdaftar. Namun demikian dia belum bisa memastikan hal tersebut.

"Itu diduga bentuk pelaporannya (ormas belum terdaftar), belum tau juga pastinya. Namun apakah ini bentuk alergi terhadap budaya dan giat umat islam?," ujar Azis.

Sementara, MNC Portal Indonesia mencoba menghubungi Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kapolsek Tanah Abang dan Dirlantas Polda Metro Jaya terkait hal ini. Namun demikian belum ada jawaban atas ikhwal peristiwa tersebut. (okezone)