SANCAnews.id

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan laporan hasil analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mencapai Rp349 triliun.

Angka itu lebih besar dibanding jumlah uang pada transaksi mencurigakan yang sebelumnya diungkap Mahfud, yakni Rp300 triliun.

Menurutnya, transaksi janggal sejumlah Rp349 triliun itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pihak lainnya.

"Saya waktu itu sebut Rp300 triliun, setelah diteliti lagi transaksi mencurigakan lebih dari itu, yaitu Rp349 triliun," kata Mahfud di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Dia menegaskan, semua pihak tidak berasumsi mengenai dugaan adanya korupsi oleh pegawai Kemenkeu karena aliran transaksi ini berkaitan dengan pencucian uang, bukan korupsi.

Adapun benuk-bentuk dugaan pencucian uang ini ialah kepemilikan saham di sebuah perusahaan, membentuk perusahaan cangkang, menggunakan rekening atas nama orang lain, dan kepemilikan aset atas nama orang lain.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menindaklanjuti laporan hasil analisa PPATK.

"Apabila nanti dari laporan pencucian uang ditemukan tindak pidana maka akan ditindaklanjuti proses hukum oleh Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal," ucap Mahfud.

Penyidikan ini, lanjut dia, juga akan melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ditemukan bukti adanya tindak pidana. (suara)

SANCAnews.id – Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) dan kelompok pengajian menggelar pawai obor menyambut bulan suci Ramadhan di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada Minggu 19 Maret 2023 malam. Kegiatan pawai obor itu disebut diblokade oleh pihak kepolisian.

Informasi terkait blokade itu diunggah pada akun YouTube REBORN TV dalam video berjudul Petamburan !! 'Diblokade Ribuan Aparat Gabungan !! Pawai Obor Akhirnya...'.

Dalam video terseut terlihat ratusan massa berhenti di tengah-tengah jalan lantaran massa tidak bisa melewati jalan.

Video juga menampilkan ratusan polisi yang bersiaga di kawasan tersebut, terlihat juga traffic cone atau barrier pembatas jalan juga terjajar menghalangi warga untuk melewati jalan tersebut. Sementera di belakangnya juga terlihat kawat berduri yang terpasang.

Massa juga terlihat mengenakan pakaian berbusana muslim juga terlihat berkomunikasi dengan pihak kepolisian di titik tersebut. Video pada akhirnya menampilkan massa yang berputar balik untuk tidak melintasi jalan tersebut.

MNC Portal Indonesia mencoba menghubungi Kuasa Hukum Habieb Rizieq, Azis Yanuar terkait hal ini. Menurutnya, ratusan massa bukan berasal dari Front Persaudaraan Islam namun dari berbagai ormass dan kelompok pengajian umat Islam.

"Benar itu kejadian hari ini, itu umat islam dari berbagai ormas dan kelompok pengajian, tapi ini bukan Front Persaudaraan Islam," kata Azis Yanuar, Minggu (19/3/2023).

Dari informasi yang didapatkannya, blokade dilakukan lantaran ada organisasi masyarakat yang belum terdaftar. Namun demikian dia belum bisa memastikan hal tersebut.

"Itu diduga bentuk pelaporannya (ormas belum terdaftar), belum tau juga pastinya. Namun apakah ini bentuk alergi terhadap budaya dan giat umat islam?," ujar Azis.

Sementara, MNC Portal Indonesia mencoba menghubungi Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kapolsek Tanah Abang dan Dirlantas Polda Metro Jaya terkait hal ini. Namun demikian belum ada jawaban atas ikhwal peristiwa tersebut. (okezone)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Eko Widodo mengomentari banjir yang melanda kawasan Ibu Kota Negara (IKN) pada 17 Maret 2023. Hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya, pada Senin 20 Maret 2023.

"Ternyata banjir di Jakarta ikut pindah ke Ibukota baru, kawasan sekitar IKN dikepung banjir.. Silahkan rakyat menilai!!," ujar dia seperti dikutip WE Newsworthy.

Ternyata banjir di Jakarta ikut pindah ke Ibukota baru, kawasan sekitar IKN dikepung banjir..

Silahkan rakyat menilai!! pic.twitter.com/3sSs1sQ3Pi

— ???????????? ???????????????????????? (@ekowboy2) March 20, 2023

Diketahui, wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kelurahan Sepaku, Kalimantan Timur terendam banjir pada 17 Maret 2023, lalu.

Banjir ini diakibatkan dari hujan lebat yang terjadi di bagian hulu. Akibatnya, gorong-gorong tidak bekerja optimal sehingga terjadi peningkatan aliran air ke permukaan.

Selain itu, banjir di wilayah IKN juga disebabkan adanya faktor erosi, kemudian sedimentasi dan pendangkalan sungai.

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Achmad Jaka Santos Adiwijaya memastikan, banjir di Kelurahan Sepaku telah surut berkat kerja sama seluruh pemangku kepentingan, seperti BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, TNI dan Polri.

”Air sudah surut sejak tanggal 18 Maret pagi,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin 20 Maret 2023.

Jaka Santos menjelaskan sebelumnya Otorita IKN juga telah mengidentifikasi adanya potensi banjir di beberapa area di Kelurahan Sepaku.

Pasalnya Kelurahan Sepaku merupakan wilayah dataran rendah yang sudah sering terjadi banjir sebelumnya. (*)

SANCAnews.id – Sejumlah tuntutan dilayangkan seluruh kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dalam Peringatan 9 Tahun UU Desa, bertemakan Membangun Indonesia dari Desa, Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/3).

Dewan Pembina DPP Apdesi Luhut BInsar Panjaitan meminta agar kepala desa bersabar dan tenang, dalam menanti terwujudnya tuntutan para kepala desa tersebut. Salah satunya meminta 10 persen APBN dikucurkan ke dana desa.

“Mengenai UU Desa dan sebagainya. Saya kira tadi sudah dijelaskan, biarlah nanti diproses dengan baik, yang dilakukan dengan tenang, jangan kita menimbulkan pertikaian di antara sesama kita,” kata Luhut saat memberikan sambutannya di acara tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menegaskan bahwa pihaknya bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tengah bekerja keras memperjuangkan keinginan seluruh kepala desa.

“Saya sebagai dewan penasihat Apdesi dan juga bagian dari pemerintahan saat ini, saya ucapkan terimakasih sekali lagi kepada anda sekalian, kami dengan Pak Tito bekerja,” katanya.

Dari enam tuntutan kepala desa, kata Luhut, hanya satu yang belum dapat dikabulkan pemerintah, yakni penyeragaman cap kepala desa lantaran bersinggungaan dengan undang-undang.

Namun, pihaknya mengklaim bahwa penyeragaman cap kepala desa sudah disetujui Presiden Joko Widodo, dan tinggal eksekusi.

“Adalagi yang kedua, sedang kami kerjakan, di samping tadi kami kerjakan enam permintaan anda semua yang sudah kami proses, hanya satu yang belum, yaitu cap kepala desa,”ujarnya.

“Karena itu menyangkut UU, dan masih memerlukan proses, tapi, Pak Tito dan saya sudah bekerja untuk mengarahkan itu, dan presiden sudah memberikan perintah untuk kita selesaikan,” demikian Luhut. (rmol)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Eko Widodo mengomentari pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja terkait safari Anies Baswedan.

Rahmat Bagja meminta agar bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu untuk menghormati aturan yang berlaku yaitu tidak boleh berkampanye di rumah ibadah.

Baca Juga: Sebar SMS Larang Safari Anies di Masjid, Bawaslu Surabaya Kena Sindir: Logika Sederhana Ini Saja Mereka Tidak Mau Pahami

"Yang jelas kami tetap berpedoman pada PKPU Nomor 33 tentang bagaimana melakukan sosialisasi dan juga hak kebebasan untuk kemudian melakukan sosialisasi dibatasi juga dengan misalnya menghormati tempat ibadah untuk tidak melakukan tindakan politik praktis," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 17 Maret 2023.

Lebih jelas, Rahmat Bagja mengimbau seluruh peserta Pemilu untuk mematuhi aturan yang berlaku dan tidak mempromosikan diri saat melakukan sosialisasi.

Menanggapi hal tersebut, Eko merasa heran apa aturan yang dilanggar Anies karena bahkan Anies pun belum menjadi peserta Pemilu saat ini.

“Anies melanggar aturan apa dia belum jadi peserta pemilu,” ujar Eko, dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Minggu (19/3/2023).

Dengan pernyataan Ketua Bawaslu tersebut, loyalis Anies Baswedan ini menilai Bawaslu makin kelihatan tidak netral posisinya.

Di sisi lain, ada menteri dan kepala daerah yang melakukan pencitraan menggunakan fasilitas negara atau uang rakyat justru dibiarkan saja.

“Bawaslu makin kelihatan tidak netral, menteri & kepala daerah yg pencitraan pake uang rakyat dibiarkan!!” ujar Eko.

Diketahui sebelumnya Bawaslu Surabaya menyebar pesan singkat kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya. SMS itu diterima sejumlah warga.

Anies melanggar aturan apa dia belum jadi peserta pemilu..

Bawaslu makin kelihatan tidak netral, menteri & kepala daerah yg pencitraan pake uang rakyat dibiarkan!! https://t.co/A7HeA31r81

— ???????????? ???????????????????????? (@ekowboy2) March 18, 2023

"Surat Bawaslu Jatim 123/PM.00.02/K.JI-38/03/2023 Tgl 13 Maret 2023 Melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan Pemilu," bunyi pesan Bawaslu tersebut. Ketua Bawaslu Kota Surabaya Agil Akbar membenarkan hal tersebut. (*) 

 Surabaya. SMS itu diterima sejumlah warga.