SANCAnews.id

SANCAnews.id – Sejumlah tuntutan dilayangkan seluruh kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dalam Peringatan 9 Tahun UU Desa, bertemakan Membangun Indonesia dari Desa, Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/3).

Dewan Pembina DPP Apdesi Luhut BInsar Panjaitan meminta agar kepala desa bersabar dan tenang, dalam menanti terwujudnya tuntutan para kepala desa tersebut. Salah satunya meminta 10 persen APBN dikucurkan ke dana desa.

“Mengenai UU Desa dan sebagainya. Saya kira tadi sudah dijelaskan, biarlah nanti diproses dengan baik, yang dilakukan dengan tenang, jangan kita menimbulkan pertikaian di antara sesama kita,” kata Luhut saat memberikan sambutannya di acara tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menegaskan bahwa pihaknya bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tengah bekerja keras memperjuangkan keinginan seluruh kepala desa.

“Saya sebagai dewan penasihat Apdesi dan juga bagian dari pemerintahan saat ini, saya ucapkan terimakasih sekali lagi kepada anda sekalian, kami dengan Pak Tito bekerja,” katanya.

Dari enam tuntutan kepala desa, kata Luhut, hanya satu yang belum dapat dikabulkan pemerintah, yakni penyeragaman cap kepala desa lantaran bersinggungaan dengan undang-undang.

Namun, pihaknya mengklaim bahwa penyeragaman cap kepala desa sudah disetujui Presiden Joko Widodo, dan tinggal eksekusi.

“Adalagi yang kedua, sedang kami kerjakan, di samping tadi kami kerjakan enam permintaan anda semua yang sudah kami proses, hanya satu yang belum, yaitu cap kepala desa,”ujarnya.

“Karena itu menyangkut UU, dan masih memerlukan proses, tapi, Pak Tito dan saya sudah bekerja untuk mengarahkan itu, dan presiden sudah memberikan perintah untuk kita selesaikan,” demikian Luhut. (rmol)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Eko Widodo mengomentari pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja terkait safari Anies Baswedan.

Rahmat Bagja meminta agar bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu untuk menghormati aturan yang berlaku yaitu tidak boleh berkampanye di rumah ibadah.

Baca Juga: Sebar SMS Larang Safari Anies di Masjid, Bawaslu Surabaya Kena Sindir: Logika Sederhana Ini Saja Mereka Tidak Mau Pahami

"Yang jelas kami tetap berpedoman pada PKPU Nomor 33 tentang bagaimana melakukan sosialisasi dan juga hak kebebasan untuk kemudian melakukan sosialisasi dibatasi juga dengan misalnya menghormati tempat ibadah untuk tidak melakukan tindakan politik praktis," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 17 Maret 2023.

Lebih jelas, Rahmat Bagja mengimbau seluruh peserta Pemilu untuk mematuhi aturan yang berlaku dan tidak mempromosikan diri saat melakukan sosialisasi.

Menanggapi hal tersebut, Eko merasa heran apa aturan yang dilanggar Anies karena bahkan Anies pun belum menjadi peserta Pemilu saat ini.

“Anies melanggar aturan apa dia belum jadi peserta pemilu,” ujar Eko, dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Minggu (19/3/2023).

Dengan pernyataan Ketua Bawaslu tersebut, loyalis Anies Baswedan ini menilai Bawaslu makin kelihatan tidak netral posisinya.

Di sisi lain, ada menteri dan kepala daerah yang melakukan pencitraan menggunakan fasilitas negara atau uang rakyat justru dibiarkan saja.

“Bawaslu makin kelihatan tidak netral, menteri & kepala daerah yg pencitraan pake uang rakyat dibiarkan!!” ujar Eko.

Diketahui sebelumnya Bawaslu Surabaya menyebar pesan singkat kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya. SMS itu diterima sejumlah warga.

Anies melanggar aturan apa dia belum jadi peserta pemilu..

Bawaslu makin kelihatan tidak netral, menteri & kepala daerah yg pencitraan pake uang rakyat dibiarkan!! https://t.co/A7HeA31r81

— ???????????? ???????????????????????? (@ekowboy2) March 18, 2023

"Surat Bawaslu Jatim 123/PM.00.02/K.JI-38/03/2023 Tgl 13 Maret 2023 Melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan Pemilu," bunyi pesan Bawaslu tersebut. Ketua Bawaslu Kota Surabaya Agil Akbar membenarkan hal tersebut. (*) 

 Surabaya. SMS itu diterima sejumlah warga.

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dianggap telah berbohong atas sejumlah janji-janji politik. Untuk itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dinilai sudah bisa melakukan Sidang Istimewa untuk mengadili presiden yang berbohong.

"Berbohong itu perbuatan tercela. Presiden Jokowi telah berbohong atas sejumlah janji-janji politiknya. Dia telah lakukan perbuatan tercela," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/3).

Koordinator Indonesia Bersatu ini menilai, MPR sudah bisa menggelar Sidang Istimewa dengan agenda tunggal, yakni mengadili presiden yang telah berbohong dan ingkar janji.

Kebohongan yang telah dilakukan Jokowi kata Muslim, yaitu berbohong soal tidak utang, tidak impor pangan, buy back Indosat, mobil Esemka, ekonomi meroket, mendirikan bank nelayan dan bank tani, tidak mencabut subsidi, tidak menaikkan BBM, tidak menaikkan gas dan listrik.

"Anak-anaknya tidak terlibat politik praktis. Buktinya anaknya, Gibran menjadi Walikota Solo dan juga mantunya, Bobby Nasution menjadi Walikota Medan," kata Muslim.

Selain itu, janji soal dolar menjadi Rp 10 ribu, akan tetapi dolar semakin naik hampir mencapai Rp 16 ribu. Serta janji soal pos-pos menteri yang diisi oleh kalangan profesional, tetapi buktinya pos strategis diisi oleh politisi.

"Semua itu pelanggaran sumpah dan janji presiden agar tidak melakukan perbuatan tercela. Dan melalui SI (Sidang Istimewa) MPR, presiden dapat diberhentikan karena telah lakukan perbuatan tercela," kata Muslim.

Namun demikian kata Muslim, jika MPR tidak dapat mengadili presiden yang telah melakukan perbuatan tercela, maka MPR yang terdiri dari DPR dan DPD dapat dianggap membenarkan perbuatan tercela presiden.

"Dan itu pelanggaran moral. Presiden, MPR, DPR dan DPD tidak memiliki legitimasi moral. Presiden tukang bohong tapi didiamkan oleh MPR, DPR dan DPD. Sehingga kebohongan telah menjadi perbuatan terpuji di negeri ini," pungkas Muslim. (*)

SANCAnews.id – Jelang berakhirnya masa jabatan di tahun 2024, pemerintahan Joko Widodo bukannya menorehkan prestasi malah terbongkar skandal di Kementerian Keuangan.

Hal ini ditegaskan pengamat politik Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam diskusi yang ditayangkan Channel YouTube Novel Baswedan, Minggu (19/3).

"Ini kan fase terakhir Pak Jokowi. Mustinya ada penghargaan untuk beliau. Tapi justru di era ujung ini orang memanfaatkan moral hazard untuk merampok negara," kata Rocky.

Selama menjabat, Jokowi selalu bicara dan membanggakan Infrastruktur. Tapi sayangnya, Jokowi lupa merawat Infrastuktur moral anak buahnya.

"Demikian juga dengan Sri Mulyani dia sibuk mencari hutangan. Sementara dia enggak ngerti moral lingkungannya sudah rusak," sambung akademisi UI ini.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mensinyalir ada transaksi gelap senilai Rp300 triliun di Kemenkeu. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden tidak bisa disalahkan begitu saja, para menteri dan gubernur dipandang hanya mengikuti keburukan Presiden Joko Widodo. Contoh buruknya kepemimpinan Jokowi antara lain mobil Esemka dan utang negara yang menumpuk.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi kegeraman Presiden Jokowi kepada para menteri dan gubernur yang masih membelanjakan APBD dan APBN untuk mengimpor barang.

"Apa yang disampaikan Jokowi bertolak belakang dengan kebijakan yang diambilnya, di mana contoh kecilnya mobil Esemka yang ternyata berasal dari China, kemudian banyak menumpuk utang melalui proyek-proyek strategis nasional," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/3).

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini melihat, menteri dan gubernur tidak sepenuhnya salah, karena Presiden Jokowi tidak memberikan contoh yang baik bagi mereka. Misalnya, mobil Esemka yang dibanggakan Jokowi sejak awal menjabat Presiden justru bahan onderdilnya berasal dari China.

"Membludaknya utang demi untuk proyek strategis nasional merupakan contoh gagalnya Jokowi memberikan tauladan bagi menteri dan gubernur," pungkas Saiful. (*)