SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se-Indonesia (Ilmispi) wilayah Jakarta dan Banten menggeruduk Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Senin sore (20/3).

Presidium Nasional Ilmispi Sulthan Raffi mengatakan, aksi tersebut mereka sengaja gelar menjelang Ramadhan. Hal ini, sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah yang telah merusak esensi berbangsa dan bernegara lewat produk undang-undang yang terkesan memaksa.

Dikatakan Sulthan, keresahan mahasiswa hari ini dikarenakan ada suatu proses bernegara yang juga diciderai oleh anggota dewan yang ada di Senayan, dengan kinerja yang tidak maksimal menyalurkan aspirasi rakyat.

"Kedatangan kami bertujuan untuk mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa, Kami datang juga untuk mengawal kerja-kerja anggota dewan di Senayan yang nampaknya sudah lupa dengan rakyat," ujar Sulthan.

Sulthan menekankan beberapa aturan yang harus mendapatkan perhatian serius. Di antaranya, adalah Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja yang juga mendapatkan kritikan dari kalangan buruh.

"Begitu juga penyelesaian kasus HAM harus segera dicari titik terangnya, termasuk urgensi UU Sisdiknas harus diperjuangkan, serta pasal-pasal bermasalah dalam KUHP harus diluruskan dan dibenarkan,” tuturnya.

Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini, peringatan semacam itu akan terus dilakukan secara konsisten. Pasalnya, mahasiswa juga bertanggung jawab menjaga keseimbangan negara demokrasi.

“Ilmispi dalam hal ini akan selalu konsisten melakukan pengawalan dan tidak akan pernah bosan memberikan peringatan kepada pemerintah melalui cara apapun, untuk kemajuan bangsa dan negara," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Sejumlah massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Persaudaraan Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, menggelar aksi protes terhadap keikutsertaan Tim Nasional (Timnas) Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20 yang bakal diselenggarakan di Indonesia pada Juni mendatang.

Koordinator aksi, Buya Husein mengatakan, Indonesia diminta untuk belajar dari Qatar dalam memboikot negara yang sedang berkonflik untuk menjadi peserta dalam gelaran sepak bola.

Seperti yang diketahui bersama, saat gelaran Piala Dunia kemarin, Qatar sebagai tuan rumah melarang Rusia untuk datang, lantaran Rusia sedang melakukan embargo terhadap Ukraina.

"Ya, artinya kita bisa. Kalau qatar bisa kenapa kita tidak bisa. Qatar menolak Rusia karena Rusia sedang melakukan agresi terhadap Ukraina," kata Husein, saat di Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (20/3/2023).

Husein mengklaim pada kali ini ada sekitar 500 - 1.000 orang uang ikut dalam aksi penolakan kedatangan Timnas Israel. Namun jika tuntutan kali ini, maka ia mengaku bakal ada aksi lagi yang lebih masif agar penolakan kedatangan Israel terdengar oleh pemerintah.

"Selama tuntutan kita belum dipenuhi, kita konsisten komitmen akan melakukan aksi terus sampai tuntutan kita dipenuhi," katanya.

Husein mengatakan, jika penolakan terhadap Israel, merupakan penerapan konstititusi UUD 1945 yang menolak adanya penjajajahan di atas muka bumi.

"Tuntutan kita ini sesuai dengan konstitusi yang sudah saya sebutkan," ucapnya. (suara)

SANCAnews.id – Politukus Partai Ummat Helmi Felis mengomentari banjir yang terjadi di ring satu wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara baru-baru ini.

Helmi mengutip wawancara Tempo denga warga di sekitar wilayah IKN yang rumahnya terkepung banjir. Pandi (50), warga Sepaku, mengaku rumahnya terendam banjir pada Jumat (17/3/2023).

Masalahnya, warga RT 3 Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Utara, ini mengaku tidak ada hujan sejak semalam.

Pandi mengaku rumahnya memang sering langgan banjir. Tetapi, sejak ada proyek IKN, banjir yang melanda rumahnya lebih lama surut dari biasanya.

Menanggapi hal tersebut, Helmi mengungkit alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota yaitu agar terhindar dari banjir.

Tetapi, tampaknya hal tersebut hanya akan menjadi mimpin karena di IKN pun masih terendam bencana banjir seperti di DKI Jakarta.

“Mau pindah ibu kota supaya di Ibu Kota baru nanti tidak ada banjir. MIMPIIIII,” ujar Helmi, dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Senin (20/3/2023).

Loyalis Anies Baswedan itu menyayangkan proses pembangunan IKN tersebut dengan cara merusak hutan. Sudah sampai merusak hutan, ada pula bencana banjir.

Pembangunan IKN juga diprediksi gagal rampung sesuai keinginan Presiden Jokowi yaitu di tahun 2024. Pembangunan itu kemungkinan baru akan berlangsung 10 hingga 15 tahun lagi.

“Udah ngerusak hutan bikin banjir wilayah setempat, gagal pula dibangun alias masih 10-15 tahun lagi,” ujar Helmi.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyebutkan banjir menjadi salah satu alasan ibu kota dipindah dari Jakarta.

Mau pindah ibu kota supaya di Ibu Kota baru nanti tidak ada banjir ????????????

MIMPIIIII...

Udah ngerusak hutan bikin banjir wilayah setempat, gagal pula dibangun alias masih 10-15 tahun lagi... ??????????????????????

. pic.twitter.com/QFQbE5skmE

— Helmi Felis (@HelmiFelis_) March 20, 2023

Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons pemaparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat rapat terbatas tentang 'Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota', di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019). (*) 

SANCAnews.id – Luar biasa jumlah uang yang didapat para calon penerimaan bintara di Polda Jawa Tengah tahun 2022. Total uang yang didapat lima oknum anggota polisi tersebut mencapai Rp 9 miliar.

"Hasil yang dikumpulkan sekitar Rp 9 miliar. Ini keseluruhan," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes M. Iqbal Alqudussy, di Mapolda Jawa Tengah, Senin siang (20/3).

Jumlah tersebut didapatkan para calo dari beberapa calon siswa. Nominalnya beragam, mulai dari Rp 200 hingga Rp 300 jutaan.

Uang tersebut merupakan hasil operasi tangkap tangan Div Propam Polri. "Uang perasan" itu kini telah dikembalikan ke keluarga calon siswa.

Terkait hal ini, Polda Jateng memutuskan untuk memecat lima oknum anggota yang menjadi calo itu.

"Hari ini telah diputuskan adanya PTDH terhadap kelima terduga (calo)," imbuhnya, dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Adapun lima calo tersebut adalah Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW. (***)

SANCAnews.id – Kredibilitas dan integritas hakim-hakim konstitusi dipertanyakan publik, menyusul dilantiknya kembali ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ditambah, ada pemecatan satu hakim oleh DPR.

“Kekhawatiran publik saat ini bukan sekadar Anwar Usman semata, tetapi juga persentase dari 9 hakim MK, utamanya tiga yang berasal dari pemilihan di DPR,” ujar dosen ilmu pemerintahan Universitas Sutomo, Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/3).

Ia menjelaskan bahwa kekerabatan antara Anwar Usman dengan Jokowi tentunya menimbulkan persepsi ada conflict of interest dalam menjalankan peran kelembagaan.

"Selain itu, dipecatnya Aswanto oleh DPR juga menimbulkan stigma bagi MK," sambungnya.

Baru-baru ini, dipandang Efriza, publik menyoroti soal uji materiil norma sistem pemilihan legislatif (pileg) dalam UU7/2017 tentang Pemilu. Karena, ia memperkirakan akan ada perubahan dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.

Apabila sistem proporsional terbuka berubah menjadi tertutup, Efriza memandang itu bisa mendegradasi hak memilih langsung rakyat yang diatur dalam konstitusi.

Dikatakan Efriza, fakta peradilan berupa putusan PN Jakarta Pusat yang dianggap nyeleneh harus menjadi pelajaran publik untuk mengawasi lembaga negara seperti MK. Dengan demikian, apa yang terjadi di PN Jakarta Pusat tidak terjadi di MK.

"Tetap terjaganya integrasi, netralitas, dan keputusan yang tepat sesuai amanat konstitusi dari hakim MK,” demikian Efriza menambahkan. (*)