SANCAnews.id

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dianggap telah berbohong atas sejumlah janji-janji politik. Untuk itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dinilai sudah bisa melakukan Sidang Istimewa untuk mengadili presiden yang berbohong.

"Berbohong itu perbuatan tercela. Presiden Jokowi telah berbohong atas sejumlah janji-janji politiknya. Dia telah lakukan perbuatan tercela," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/3).

Koordinator Indonesia Bersatu ini menilai, MPR sudah bisa menggelar Sidang Istimewa dengan agenda tunggal, yakni mengadili presiden yang telah berbohong dan ingkar janji.

Kebohongan yang telah dilakukan Jokowi kata Muslim, yaitu berbohong soal tidak utang, tidak impor pangan, buy back Indosat, mobil Esemka, ekonomi meroket, mendirikan bank nelayan dan bank tani, tidak mencabut subsidi, tidak menaikkan BBM, tidak menaikkan gas dan listrik.

"Anak-anaknya tidak terlibat politik praktis. Buktinya anaknya, Gibran menjadi Walikota Solo dan juga mantunya, Bobby Nasution menjadi Walikota Medan," kata Muslim.

Selain itu, janji soal dolar menjadi Rp 10 ribu, akan tetapi dolar semakin naik hampir mencapai Rp 16 ribu. Serta janji soal pos-pos menteri yang diisi oleh kalangan profesional, tetapi buktinya pos strategis diisi oleh politisi.

"Semua itu pelanggaran sumpah dan janji presiden agar tidak melakukan perbuatan tercela. Dan melalui SI (Sidang Istimewa) MPR, presiden dapat diberhentikan karena telah lakukan perbuatan tercela," kata Muslim.

Namun demikian kata Muslim, jika MPR tidak dapat mengadili presiden yang telah melakukan perbuatan tercela, maka MPR yang terdiri dari DPR dan DPD dapat dianggap membenarkan perbuatan tercela presiden.

"Dan itu pelanggaran moral. Presiden, MPR, DPR dan DPD tidak memiliki legitimasi moral. Presiden tukang bohong tapi didiamkan oleh MPR, DPR dan DPD. Sehingga kebohongan telah menjadi perbuatan terpuji di negeri ini," pungkas Muslim. (*)

SANCAnews.id – Jelang berakhirnya masa jabatan di tahun 2024, pemerintahan Joko Widodo bukannya menorehkan prestasi malah terbongkar skandal di Kementerian Keuangan.

Hal ini ditegaskan pengamat politik Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam diskusi yang ditayangkan Channel YouTube Novel Baswedan, Minggu (19/3).

"Ini kan fase terakhir Pak Jokowi. Mustinya ada penghargaan untuk beliau. Tapi justru di era ujung ini orang memanfaatkan moral hazard untuk merampok negara," kata Rocky.

Selama menjabat, Jokowi selalu bicara dan membanggakan Infrastruktur. Tapi sayangnya, Jokowi lupa merawat Infrastuktur moral anak buahnya.

"Demikian juga dengan Sri Mulyani dia sibuk mencari hutangan. Sementara dia enggak ngerti moral lingkungannya sudah rusak," sambung akademisi UI ini.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mensinyalir ada transaksi gelap senilai Rp300 triliun di Kemenkeu. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden tidak bisa disalahkan begitu saja, para menteri dan gubernur dipandang hanya mengikuti keburukan Presiden Joko Widodo. Contoh buruknya kepemimpinan Jokowi antara lain mobil Esemka dan utang negara yang menumpuk.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi kegeraman Presiden Jokowi kepada para menteri dan gubernur yang masih membelanjakan APBD dan APBN untuk mengimpor barang.

"Apa yang disampaikan Jokowi bertolak belakang dengan kebijakan yang diambilnya, di mana contoh kecilnya mobil Esemka yang ternyata berasal dari China, kemudian banyak menumpuk utang melalui proyek-proyek strategis nasional," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/3).

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini melihat, menteri dan gubernur tidak sepenuhnya salah, karena Presiden Jokowi tidak memberikan contoh yang baik bagi mereka. Misalnya, mobil Esemka yang dibanggakan Jokowi sejak awal menjabat Presiden justru bahan onderdilnya berasal dari China.

"Membludaknya utang demi untuk proyek strategis nasional merupakan contoh gagalnya Jokowi memberikan tauladan bagi menteri dan gubernur," pungkas Saiful. (*)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo menjamu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Keduanya, bertemu di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (18/3).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan itu memang secara rutin digelar, di antara Megawati dan Jokowi yang merupakan kader partai banteng.

"“Setelah sebelumnya bertemu di Istana Batu Tulis Bogor, kali ini pertemuan diadakan di Istana Merdeka, Jakarta," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/3).

Disampaikan Hasto, kedua pemimpin itu membahas berbagai persoalan bangsa, termasuk membangun kesepahaman terhadap arah masa depan.

Kedua tokoh itu, sambungnya, juga membicarakan agenda strategis terkait kebijakan luar negeri dan tantangan geopolitik. Begitu juga, bagaimana agar penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi bisa ditingkatkan.

"Termasuk mewujudkan kedaulatan pangan, sebagai jalan Indonesia berdikari," kata Hasto.

Hasto juga menambahkan, pertemuan itu tak lupa membahas hal yang paling krusial di tahun politik yaitu pelaksanaan Pemilu.

"Dalam pertemuan tersebut tentu saja dibahas berbagai hal penting terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Kegiatan serap aspirasi digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah organisasi Islam dan lembaga masyarakat di Aula Buya Hamka, Gedung MUI Jakarta, Jumat (13/3).

Dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada dua agenda yang dibahas, yakni soal rencana kedatangan Israel ke Indonesia untuk bertanding di Piala Dunia U-20 dan soal posisi MUI untuk penolakan pernikahan beda agama.

"Kami mendengarkan pendapat para ormas menyikapi datangnya tim sepak bola kontingen dari Israel U-20,” ujar Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis dikutip dari laman resmi MUI, Sabtu (18/3).

Berdasarkan pandangan para ulama, mayoritas menolak kedatangan Israel ke Indonesia. Penolakan itu bukan semata-mata pertimbangan muslim atau nonmuslim, melainkan soal kedaulatan negara dan posisi bangsa terhadap zionisme dan penjajahan.

Namun demikian, MUI memastikan akan tetap menunggu sikap resmi dari pemerintah, mulai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

“Baru setelah itu, MUI kita nyatakan sikap,” terangnya.

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim mewanti-wanti federasi sepak bola internasional atau FIFA untuk mempertimbangkan kedatangan Israel dan sikap bangsa Indonesia dengan matang.

Sebab kedatangan Israel ini bukan hanya menyangkut soal kompetisi sepak bola, melainkan ada pertimbangan dan dinamika yang harus diperhatikan.

"Permintaan kami normatif, jangan sampai ganda. Tantangannya tinggal bagaimana meyakinkan FIFA (menolak Israel). Sudah ada sinyal, kita terus mendorong pemerintah untuk bisa berkomunikasi dengan FIFA,” demikian kata Sudarnoto. (rmol)