Latest Post

 

SANCAnews.id – Kegiatan serap aspirasi digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah organisasi Islam dan lembaga masyarakat di Aula Buya Hamka, Gedung MUI Jakarta, Jumat (13/3).

 

Dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada dua agenda yang dibahas, yakni soal rencana kedatangan Israel ke Indonesia untuk bertanding di Piala Dunia U-20 dan soal posisi MUI untuk penolakan pernikahan beda agama.

 

"Kami mendengarkan pendapat para ormas menyikapi datangnya tim sepak bola kontingen dari Israel U-20,” ujar Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis dikutip dari laman resmi MUI, Sabtu (18/3).

 

Berdasarkan pandangan para ulama, mayoritas menolak kedatangan Israel ke Indonesia. Penolakan itu bukan semata-mata pertimbangan muslim atau nonmuslim, melainkan soal kedaulatan negara dan posisi bangsa terhadap zionisme dan penjajahan.

 

Namun demikian, MUI memastikan akan tetap menunggu sikap resmi dari pemerintah, mulai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

 

“Baru setelah itu, MUI kita nyatakan sikap,” terangnya.

 

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim mewanti-wanti federasi sepak bola internasional atau FIFA untuk mempertimbangkan kedatangan Israel dan sikap bangsa Indonesia dengan matang.

 

Sebab kedatangan Israel ini bukan hanya menyangkut soal kompetisi sepak bola, melainkan ada pertimbangan dan dinamika yang harus diperhatikan.

 

"Permintaan kami normatif, jangan sampai ganda. Tantangannya tinggal bagaimana meyakinkan FIFA (menolak Israel). Sudah ada sinyal, kita terus mendorong pemerintah untuk bisa berkomunikasi dengan FIFA,” demikian kata Sudarnoto. (rmol)

 

SANCAnews.id – Foto bareng Andre Taulany dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bikin heboh media sosial. Penyanyi yang kini jadi komedian itu disebut mendukung Jokowi tiga periode lewat caption yang dituliskannya dalam unggahan Instagram pribadinya.

 

Andre Taulany mengunggah foto saat bersama Presiden Jokowi. "Sayang banget pak @jokowi cuma 2 periode, seandainya...????" tulis Andre Taulany di Istagramnya, dikutip dari Suara.com, Sabtu (18/3/2023).

 

Buntut captionnya itu, postingan Andre Taulany menuai komentar pro kontra. Mengingat isu tiga periode yang sempat bikin heboh sangat sensitif untuk dibahas. Meski Jokowi sendiri menolak untuk usul tersebut.

 

Andre Taulany kemudian diingatkan warganet soal captionnya. Ada yang menilai kalau Andre sengaja memancing keributan.

 

"Jangan mancing kegaduhan dua periode aja sudah serba kacau apalagi..," kata akun @dzaufa***.

 

"Hati-hati Pak Haji kena goreng-goreng lagi beritanya," ujar akun @vikrianan***.

 

Daripada membuat heboh, dia disarankan untuk menghapus postingan tersebut. Meski tetap saja ada netizen yang mendukung Andre untuk tetap dengan postingan itu.

 

"Sebaiknya dihapus Pak Andre," kata warganet lain. "Setuju, lebih adem nanti," kata warganet lain menimpali. (suara)

 

SANCAnews.id – Masyarakat Indonesia baru-baru ini dihebohkan dengan unggahan salah seorang konten kreator di media sosial TikTok yang menunjukan konten diskriminatif pasien BPJS dan pasien umum.

 

Banyak netizen yang mengecam aksi ilustrasi perbedaan pelayanan antara pasien umum dan BPJS ketika berobat di rumah sakit.

 

Diketahui video tiga orang tenaga kesehatan itu diunggah oleh akun TikTok @rintobelike2.

 

Pengunggah postingan itu berasal dari nakes yang berada di Puskesmas Lambunu 2, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

 

Dalam video itu terlihat dua adegan yang menunjukan sikap diskriminatif antara penanganan pasien umum dan pasien BPJS.

 

Sontak, video tersebut langsung mendapatkan sorotan banyak pihak, karena dinilai menyinggung perasaan orang yang sudah membayar BPJS setiap bulan.

 

Karena sudah banyak disorot, akhirnya pihak nakes itu langsung meminta maaf, namun hal itu tidak lantas membuat netizen menerimanya, hujatan masih mengalir deras di akun tersebut.

 

Dikutip dari postingan TikTok @rintobelik2, tampak dua orang wanita dan pria yang merupakan nakes Puskesmas Lambunu 2, Sulawesi Tengah tampak tertunduk malu.

 

Akhirnya Meminta Maaf

Mereka bertiga akhirnya langsung membuka video itu dengan ucapan maaf kepada seluruh pihak terutama kepada pasien pengguna BPJS di seluruh Indonesia.

 

“Kami staf Puskesmas Lambunu 2 mohon maaf sebesar-besarnya kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BPJS Kesehatan seluruh Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia dan teman sejawat tenaga kesehatan seluruh Indonesia, Khususnya Dinas Kesehatan Parigi Moutong, BPJS Kesehatan Parigi Moutong dan seluruh masyarakat Indonesia yang merasa dirugikan dengan video kami” kata nakes itu dikutip dari Akun TikTok @rintobelik2 pada Sabtu (18/3) sore.

 

Di akhir video, tiga orang nakes itu langsung menjelaskan jika pihaknya tidak pernah membeda-bedakan pasien umum dan BPJS.

 

“Yang sebenarnya pelayanan kami Puskesmas Lambunu 2 tidak membedakan pasien umum dan pasien BPJS.” pungkasnya. (suara)

 

SANCAnews.id – Calon Presiden Republik Indonesia 2024 dari partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan pernyataan kontroversi jelang persiapan Pemilu 2024.

 

Pria yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini menyebut jika negara lain memuji sikap demokratis yang diambilnya menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi yang dulu adalah lawan politiknya.

 

Tak hanya itu, Prabowo juga menyebut jika terdapat beberapa negara yang merasa bingung dengan sikap Prabowo ke Jokowi, mengingat di dua pemilu terakhir di 2014 dan 2019 Prabowo menjadi lawan Jokowi.

 

“Saya sebagaimana kalian mungkin ketahui, masa tidak tahu, tahu kan? Saya dulu rivalnya Pak Jokowi, tapi itulah, itulah, di situ bangsa lain, negara lain bingung lihat bangsa Indonesia, bingung, bagaimana bisa dua rival, dua tokoh kok begitu selesai pertandingan kok jadi satu,” kata Prabowo pada, Sabtu (18/3/2023).

 

Prabowo juga membawa-bawa Amerika Serikat yang menjadi bapak demokrasi dunia, tapi tidak bisa seperti Indonesia yang bisa bersatu.

 

“Di negara lain sulit sulit, sampai sekarang di Amerika Serikat saja yang katanya mbahnya demokrasi, lahirnya demokrasi, sekarang dua partai besar kalau masuk ruangan katanya lihat-lihatan tidak mau duduk bersama,” ujarnya.

 

Prabowo sangat percaya diri menyebut jika terdapat negara-negara lain yang melihat Indonesia. Menurutnya bangsa lain merasa heran karena di Indonesia kalau sudah urusannya dengan kepentingan Rakyat bisa bersatu.

 

“Banyak negara-negara lihat ke kita, kalau sudah untuk kepentingan rakyat kalau sudah untuk kepentingan bangsa dan negara, kita akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,” tuturnya.

 

Prabowo menegaskan jika langkah politiknya menjadi bagian dari pemerintah Jokowi merupakan langkah yang tepat.

 

Bahkan, Prabowo terang-terangan mengaku bangga karena bisa menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Joko Widodo.

 

“Saya ingin menyampaikan bahwa saya merasa tidak salah saya bergabung dengan Presiden Joko Widodo. Bukan saja saya merasa tidak salah, sekarang saya merasa bersyukur dan saya merasa bangga telah bergabung dengan Presiden Joko Widodo,” pungkasnya. (suara)

 

SANCAnews.id – Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal kejanggalan transaksi Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap merupakan data yang masuk kategori korupsi. Untuk itu, dua menterinya Joko Widodo diminta untuk bersama menjelaskan kepada publik.

 

Hal itu disampaikan oleh mantan Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah dalam tulisannya di akun Twitter @febridiansyah pada Jumat (17/3).

 

"Tentang Rp 300 triliun. Akan sangat baik jika Pak Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) dan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) duduk bersama menjelaskan ke publik," ujar Febri seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

 

Febri menduga, data Rp 300 triliun tersebut bisa termasuk kasus-kasus korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pajak, pabean yang sudah dan belum diproses.

 

"Btw keterbukaan oke, tapi menempatkan data PPATK sebagai info intelijen juga penting," pungkas Febri. (*)

SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.