SANCAnews.id

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo alias Jokowi sempat menuangkan kekecewaannya lantaran segelintir instansi negara masih hobi mengimpor perlengkapan. Polri menjadi satu dari beberapa pihak yang turut menerima luapan emosi sang Presiden.

Adapun Jokowi sempat menyinggung soal impor perlengkapan instansi negara dalam pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Jokowi dalam pidatonya mengeluhkan bahwa Polri masih gemar mengimpor senjata dan seragam dari produsen luar. Padahal, Jokowi melihat bahwa Indonesia sudah memiliki banyak produsen perlengkapan polisi.

"Saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar, sepatu, senjata, kita bisa bikin lho," kata sang Presiden di pidato pembukaannya.

Presiden Jokowi sebelumnya juga telah melayangkan perintah ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membeli seragam dan senjata yang diproduksi dalam negeri.

Polri: Sudah 80 persen menggunakan produk dalam negeri 

Polri tidak menampik bahwa pihaknya mengimpor peralatan dari luar negeri. Namun, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkap Polri sudah 80% memakai peralatan dari produsen Indonesia dan telah menduduki peringkat kedua dalam pemakaian produk dalam negeri.

"Polri sudah mencapai 80 persen ke atas dan menduduki ranking ke 2 K/L terkait TKDN (tingkat komponen dalam negeri)," kata Dedi ke wartawan, Kamis (16/3/2023).

Dedi juga mengungkap Polri telah berkomitmen untuk mendukung usaha-usaha dan karya anak bangsa.

"Itu sudah merupakan komitmen Polri untuk mengutamakan produk-produk dalam negeri," ujarnya.

Jokowi juga semprot TNI 

Tak hanya Polri, beberapa instansi lainnya juga mendapatkan wejangan dari sang Presiden untuk berhenti mengimpor.

Jokowi mendapatkan informasi dari menterinya bahwa TNI hingga kini masih mengimpor barang dari luar negeri dan urung memperbaharui vendor ke dalam negeri.

"Kalau senjata, peluru, kita sudah bisa (produksi sendiri), apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar?" tanya Jokowi.

"Makanan prajurit, saya dapat cerita, dibisiki Pak Luhut Binsar Pandjaitan, 'Pak Presiden saya sejak jadi tentara sampai pensiun, dan sekarang sudah jadi menteri, penyedia barangnya kok masih sama?'" cecar Jokowi.

Sang Presiden juga tak akan segan menghukum pejabat yang masih hobi impor perlengkapan.

"Kalau BUMN BUMD Kabupaten, Kota. Provinsi atau KL masih coba-coba beli produk impor dari uang APBN/APBD BUMN, ya sudah sanksinya tolong dirumuskan pak menko. Biar kita semu bekerja dengan reward dan punishment," kata Jokowi. (suara)

SANCAnews.id – Warga Tanah Merah yang berdekatan dengan Depo Pertamina Plumpang meminta kejelasan dari Presiden Joko Widodo terkait status kepemilikan tempat mereka tinggal.

Pasalnya selama ini para warga selalu dicap sebagai penghuni gelap. Padahal masyarakat telah mendapatkan pengakuan berupa penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) di era Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Penasihat RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara Juharto Harianja, Presiden Jokowi harus segera bersikap dengan memberikan sertifikat kepada masyarakat.

Bahkan pada masa Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 para warga mendapatkan IMB kawasan. Penerbitan IMB seperti jalan tengah agar warga setempat tetap bisa mengakses kebutuhan dasar.

"Pak Jokowi yang memulai, Pak Jokowi juga yang harus mengakhiri, kasih Keppres atau Perpres sertifikat untuk rakyat," tegasnya saat menjadi narasumber Forum Jakarta Kita yang digagas Kantor Berita Politik RMOL di Kopi Timur, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Kamis (16/3).

Harianja menegaskan, para warga tanah merah kemungkinan akan menyetujui soal buffer zone yang diajukan Pertamina. Dengan catatan, ada kesepakatan yang adil dengan diberikannya hak warga berupa sertifikat.

"Ini selagi di injury time Pak Jokowi harapan kami kasih sertifikat untuk rakyat. Tidak masalah buffer zone-nya 50 meter tapi kalau itu tidak adil ke masyarakat siap-siap!" katanya memberi peringatan.

Diskusi yang dipandu Reporter Kantor Berita Politik RMOL, Ahmad Alfian, mengangkat tema: "Siapa Membakar Plumpang". Turut hadir sebagai narasumber Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan dan Pemerhati Sosial, Irwandi. (*)

SANCAnews.id – Pertemuan politisi senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan, dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, beberapa waktu lalu, dipersepsi bermuatan politik, terutama terkait Pilpres 2024.

Menurut pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, pengaruh Luhut untuk Nasdem merupakan kepentingan rezim, tujuannya agar Koalisi Perubahan yang diperkuat Partai Demokrat dan PKS, bisa mengikuti kemauannya.

"Dalam hal ini Luhut juga dimungkinkan sebagai wakil pemerintah (rezim), mempengaruhi Nasdem agar Koalisi Perubahan memilih wakil Anies dari pihaknya," kata Efriza, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/3).

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo itu juga menilai, bagaimanapun Luhut masih aktif sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sehingga, bukan tidak mungkin ada rencana terstruktur yang coba dia muluskan.

"Diyakini, pertemuan Luhut dengan Paloh itu diketahui Presiden Jokowi. Jika sikap Nasdem loyal dan berkomitmen mendukung kebijakan strategis nasional, maka dimasukkan dalam agenda Koalisi Perubahan," tuturnya.

Sebab itu Efriza meyakini Nasdem tengah diuji rezim, karena berani membangun koalisi Pilpres 2024 yang berseberangan dengan rezin, sementara di satu sisi tetap harus menyelesaikan janji politik mengawal sisa jabatan Jokowi.

"Itu (upaya Luhut mengajukan Cawapres dari kelompok pemerintah), tak lain agar komitmen Nasdem bisa dipegang. Jika wakilnya dari partai yang juga oposisi pemerintah, tentu komitmen Nasdem diragukan, misalnya jika AHY yang dipilih," pungkas Efriza. (rmol)

SANCAnews.id – Pertemuan politisi senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan, dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, beberapa waktu lalu, dipersepsi bermuatan politik, terutama terkait Pilpres 2024.

Menurut pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, pengaruh Luhut untuk Nasdem merupakan kepentingan rezim, tujuannya agar Koalisi Perubahan yang diperkuat Partai Demokrat dan PKS, bisa mengikuti kemauannya.

"Dalam hal ini Luhut juga dimungkinkan sebagai wakil pemerintah (rezim), mempengaruhi Nasdem agar Koalisi Perubahan memilih wakil Anies dari pihaknya," kata Efriza, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/3).

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo itu juga menilai, bagaimanapun Luhut masih aktif sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sehingga, bukan tidak mungkin ada rencana terstruktur yang coba dia muluskan.

"Diyakini, pertemuan Luhut dengan Paloh itu diketahui Presiden Jokowi. Jika sikap Nasdem loyal dan berkomitmen mendukung kebijakan strategis nasional, maka dimasukkan dalam agenda Koalisi Perubahan," tuturnya.

Sebab itu Efriza meyakini Nasdem tengah diuji rezim, karena berani membangun koalisi Pilpres 2024 yang berseberangan dengan rezin, sementara di satu sisi tetap harus menyelesaikan janji politik mengawal sisa jabatan Jokowi.

"Itu (upaya Luhut mengajukan Cawapres dari kelompok pemerintah), tak lain agar komitmen Nasdem bisa dipegang. Jika wakilnya dari partai yang juga oposisi pemerintah, tentu komitmen Nasdem diragukan, misalnya jika AHY yang dipilih," pungkas Efriza. (*)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Bachrum Achmadi menyoroti pernyataan dari Ketum PSSI Erick Thohir yang menyinggung kondisi rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dalam kondisi buruk pasca konser BLACKPINK.

Erick Thohir diketahui meminta agar tak ada kegiatan satu pun lagi di SUGBK. Hal tersebut ditanggapi Bachrum Achmadi melalui akun Twitter pribadinya. Dalam cuitan di akun Twitternya, Bachrum Achmadi menegaskan soal pernyataan dari Erick Thohir itu.

"Ketum PSSI Erick Thohir melarang segala bentuk jenis kegiatan digelar di Stadion Utama GBK. Karena rumput stadion GBK rusak usai konser BLACKPINK," tutur Bachrum Achmadi dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Kamis (16/3).

Ketum PSSI Erick Thohir melarang segala bentuk jenis kegiatan digelar di Stadion Utama GBK.

Krn rumput stadion GBK rusak usai konser Blackpink.

Untung Gubnya bkn Anies lg, jk msh Anies, beuh…bisa 7hr 7mlm kolam bergemuruh! ????????????

— SiraitBatakDusun™? (@bachrum_achmadi) March 15, 2023

Ia pun mengungkapkan betapa beruntungnya di kondisi rumput SUBK saat ini, Anies Baswedan tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, jika Anies masih menjabat, tentu bakal ada keriuhan terkait nyinyiran ke Anies.

"Untung Gubernurnya bukan Anies lagi, jika masih Anies, beuh… bisa 7 hari 7 malam kolam bergemuruh!," tandas Bachrum Achmadi.

Sementara itu, diketahui bahwa konser BLACKPINK membuat rumput di SUGBK memprihatinkan setelah digunakan untuk venue konser BLACKPINK selama dua hari, 11-12 Maret 2023.

Terkait hal itu, pada Senin (13/3), Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun melakukan  kunjungan ke SUGBK bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Hal ini seperti yang disampaikan Heru Budi dalam akun Instagram pribadi miliknya. Dalam postingannya, Heru Budi menegaskan bahwa GBK bakal menjadi arena dalam kompetensi nasional Piala Dunia U-20 2023.

"Piala Dunia U-20 FIFA 2023 sudah semakin dekat. Kemarin (13/03/2023) saya bersama Ketua Umum PSSI @erickthohir meninjau kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) yang akan menjadi arena dalam kompetisi internasional ini," ungkap Heru Budi dikutip WE NewsWorthy dari akun Instagram pribadi miliknya, Kamis (16/3).

Heru Budi pun menegaskan bahwa kesiapannya mulai dari kualitas kondisi rumput lapangan dan fasilitasnya sangat diperhatikan.

"Kualitas stadion, termasuk kondisi rumput lapangan dan fasilitasnya sangat kami perhatikan agar sesuai dengan standar FIFA," tegas Heru Budi.

Heru Budi pun berharap agar semua bisa sama-sama mengawalnya.

"Seperti yang disampaikan Pak Erick, Piala Dunia U-20 merupakan gerbang pembuka jalan untuk menuju Piala Dunia. Sehingga kesuksesannya harus kita kawal bersama," tutur Heru Budi.

Lebih lanjut, Heru Budi pun berjanji bakal terus bersinergi dengan semua pihak demi memastikan kesiapan GBK yang menjadi salah satu dari enam tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

"Pemprov DKI akan terus bersinergi dengan semua pihak terkait untuk memastikan kesiapan Stadion Utama GBK dan Jakarta sebagai salah satu dari enam kota tuan rumah Piala Dunia U-20 FIFA 2023 di Indonesia," imbuh Heru Budi. (*)