SANCAnews.id

SANCAnews.id – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabayr menjatuhkan vonis bebas terhadap eks Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi dalam kasus tragedi Kanjuruhan.

Bambang adalah salah satu polisi yang didakwa memberikan perintah menembakkan gas air mata ke arah tribun suporter Arema Malang di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu.

Ketua Majelis Hakim Abu Achmad Sidqi Amsya menjatuhkan vonis hukuman bebas karena menilai tembakan gas air mata yang ditembak oleh personel Samapta mengarah ke tengah lapangan.

"Menimbang fakta penembakan gas air mata yang dilakukan oleh anggota Samapta sesuai komando terdakwa Bambang, saat itu asap yang dihasilkan tembakan gas air mata pasukan terdorong angin ke arah selatan menuju ke tengah lapangan," kata Abu Achmad dalam sidang, Kamis (16/3/2023).

Selanjutnya, gas air mata tersebut mengarah ke pinggir lapangan Lalu tertiup angin menuju ke atas tribun. Sehingga asap dari gas air mata tersebut tidak sampai ke arah tribun bagian selatan.

"Ketika asamp sampai pinggir lapangan sudah tertiup angin ke atas dan tidak pernah sampai ke tribun selatan," imbuhnya.

Dengan dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai dakwaan yang diberikan jaksa dengan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) dan Pasal 360 ayat (2) KUHP, tidak terbukti.

"Karena kealpaannya dalam dakwaan kumulatif ke satu, dua dan tiga tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan," tegasnya.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada 16 Januari 2023 lalu, Bambang memerintahkan pasukannya menembakkan gas air mata menggunakan flashball warna hitam dengan tipe tipe Verney-Carron Saint Etienne ke arah suporter pada 1 Oktober 2022 lalu.

Anak buah yang diberikan perintah oleh Bambang antara lain Willy Adam Aldy Alno dan Satriyo Aji Lasmono.

Hal tersebut membuat para suporter panik dan berlari mencari pintu keluar. Mereka berdesakan berusaha menyelamatkan diri karena tembakan gas air mata tersebut.

Dalam insiden tersebut, sebanyak 135 orang meninggal dunia akibat berdesak-desakan mencari jalan keluar.

JPU menilai keputusan Bambang memberikan perintah menembak gas air mata di Stadion Kanjuruhan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 angka 1 huruf b Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021.

Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa tidak bolah membawa atau menggunakan senjata api maupun senjata pengurai massa di area pertandingan. (suara)

SANCAnews.id – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Rizal Ramli blak-blakan menyebut bahwa adanya ketidakberanian dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya yakni sebagai Komisaris Utama PT Pertamina usai tragedi Kebakaran Plumpang.

Hal itu ditanggapi Rizal Ramli melalui tayangan Channel YouTube Realita TV. Dalam tayangan itu, Rizal Ramli menyebutkan bahwa alasannya yakni terkait utang budi.

Ekonom ini menegaskan bahwa Ahok banyak mengetahui rahasianya terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya melihat menteri BUMN, Erick Thohir ini masih terperangkap dengan hutang budinya Jokowi kepada Ahok. Karena Ahok kan banyak tahu lah rahasianya Jokowi," tutur Rizal Ramli dikutip WE NewsWorthy dari tayangan Channel YouTube Realita TV, Kamis (16/3).

Lanjut, Rizal Ramli pun mengatakan bahwa utang budi itu pula yang membuat Ahok dapat jabatan.

"Utang budi ini yang membuat Ahok dapat jabatan padahal sebetulnya kan dia nggak capable (mampu)," ujar Rizal Ramli.

Lebih lanjut, Rizal Ramli pun menyinggung kemampuan Ahok. Ia menyebut bahwa Ahok minim pengetahuan bahkan teledor terkait korporasi dan keamanan soal bisnis yang diamanahkannya saat ini.

"Dia (Ahok) pengetahuan tentang korporasi nggak punya, soal-soal security dan keamanan dari bisnis ini dia juga nggak ngerti dan teledor," jelas Rizal Ramli.

Terkait peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada pada Jumat (3/3) yang bahkan menjalar ke permukiman warga di Tanah Merah Bawah, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara, Rizal Ramli pun mengungkapkan sudah saatnya Erick Thohir berani mencopot jabatan Ahok.

"Menurut saya ini waktunya Erick berani memecat Ahok dan direksi lain yang tanggung jawab atas tragedi kebakaran-kebakaran ini. Ahok kan memang nggak becus kerjanya, saya udah bilang dari dulu Ahok tuh nggak becus. Ngomongnya doang gede, harusnya ya dipecat dong, Pertamina cari orang yang lebih seram dan tegar," papar Rizal Ramli.

"Yang kedua juga direksinya ya, kalau di luar negeri udah pasti tidak hanya dipecat tapi juga diadili . Karena jelas ada SOP, nah SOP-nya itu diikutin apa enggak?," sambungnya.

Rizal Ramli pun mengatakan bahwa Erick Thohir masih 'main politik' kecil-kecilan. Ia pun menyarankan jika Erick Thohir serius maju sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 mendatang, seharusnya saat ini jadi momen yang tepat untuk menunjukkan bobotnya.

"Jadi saya rasa ini ujian buat Erick, dia masih main politik kecil-kecilan ini. Kalau betul-betul dia mau jadi wapres atau presiden, ya tunjukkanlah bahwa Erick memang bobotnya kelas presiden atau wakil presiden masa takut sama Ahok, sama direksi ini," tandas Rizal Ramli. (newsworthy)

 

SANCAnews.id – Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto menyoroti kebijakan pemerintah yang akan memberikan subsidi pada setiap pembelian mobil listrik.

Yang menarik perhatian Gigin adalah pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembelian mobil listrik tersebut.

Luhut memastikan bahwa subsidi tidak hanya diberikan pada pembelian merek Hyundai dan Wuling saja melainkan pembelian semua merek akan dapat.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp25 juta hingga Rp80 juta pada setiap pembelian mobil listrik.

Diungkap Agus untuk mendapatkan bantuan tersebut harus memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen.

Menanggapi hal tersebut, Gigin menilai Luhut akan semakin kaya berkat Elektrum, perusahaan yang dibangun oleh Luhut sendiri.

“Dia bakal makin tajir berkat Elektrum,perusahaan yang dia bangun sendiri,” ujar Gigin, dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Rabu (15/3/2023).

Gigin kemudian menjelaskan bahwa perusahaan Luhut tersebut bergerak di bidang impor suku cadang sekaligus perakit kendaraan listrik.

Dengan kebijakan pemerintah memberikan subsidi pada setiap pembelian mobil listrik, Luhut juga menyediakan ekosistem bagi perusahaannya sendiri.

Dia bakal makin tajir berkat Elektrum, perusahaan yang dia bangun sendiri. Perusahaan ini pengimpor suku cadang sekaligus perakit kendaraan listrik, dan penyedia ekosistemnya. https://t.co/O2Zoxp2CdK

— gigin praginanto (@giginpraginanto) March 15, 2023

“Perusahaan ini pengimpor suku cadang sekaligusperakit kendaraan listrik, dan penyedia ekosistemnya,” ujar pengamat kebijakan ini. (*) 

SANCAnews.id – Kritikus Faizal Assegaf mengunggah sebuah poster kritikan rakyat terhadap kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani imbas ditemukannya transaksi janggal Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam poster yang diposting Faizal Assegaf melalui akun Twitter pribadinya, terlihat gambar Sri Mulyani dengan mulut bertaring seperti vampir.

Kemudian ada tulisan 'Kemana Uang Pajak Rakyat. Bongkar!! Dana Gelap 300 Trilyun?' lalu dilanjutkan dengan 'Pecat Sri Mulyani Kalau Tidak Becus Kelola Pajak Rakyat'.

Atas hal ini, Faizal meminta agar seluruh masyarakat di Indonesia untuk bangkit melawan kejahatan para pencuri uang rakyat, dan mendesak agar Sri Mulyani segera dicopot dari jabatannya.

"Bangkit wahai seluruh rakyat indonesia yang telah diperas oleh aneka pajak oleh Ratu Utang Sri Mulyani. #PecatSriMulyani," ucapnya dikutip WE NewsWorthy dari Twitter @faizalassegaf, Rabu (15/3).

"Lawan kejahatan para pencuri uang rakyat, jangan biarkan pesta pora mereka merampok uang rakyat berlalu begitu saja! Tangkap dan borgol Sri Utang, Penipu ulung!" lanjutnya.

Bangkit wahai seluruh rakyat indonesia yang telah diperas oleh aneka pajak oleh Ratu Utang Sri Mulyani. #PecatSriMulyani

Lawan kejahatan para pencuri uang rakyat, jangan biarkan pesta pora mereka merampok uang rakyat berlalu begitu saja!

Tangkap dan borgol Sri Utang,

Penipu… https://t.co/jAPU3XHlV5 pic.twitter.com/29uDjukhS1

— Faizal Assegaf (@faizalassegaf) March 14, 2023

Untuk diketahui, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebelumnya buka suara terkait Sri Mulyani yang mengaku tidak tahu terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu.

Ivan menegaskan bahwa pihaknya sudah mengirimkan laporan transaksi mencurigakan itu sebanyak 200 kali. Pihaknya, kata dia, menyerahkan laporan semenjak tahun 2009-2023.

Meski demikian, ia tidak merinci waktu pastinya saat mengirim laporan tersebut ke Kemenkeu. (wartaekonom) 

SANCAnews.id – Partai Demokrat tak menunjukkan kekhawatiran atas pertemuan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan Pimpinan Partai Nasdem Surya Paloh baru-baru ini.

Koalisi Perubahan yang diisi Demokrat bersama Partai Nasdem dan PKS hingga sekarang masih solid.

"Ini sama sekali tak mengganggu proses pada Koalisi Perubahan yang semakin berkemajuan," kata Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani dihubungi Akurat.co di Jakarta, Rabu(15/3/2023).

Demoktat meyakini Surya Paloh tidak bakal mengkhianati mitra Koalisi Perubahan.

"Kami percaya Pak Surya Paloh adalah politisi negarawan yang berintegritas dengan komitmen dan kualitas kenegarawanannya," tutur dia.

Sebelumnya, pengamat politik Jamilludin Ritonga menduga isi pertemuan Luhut-Surya Paloh untuk membicarakan posisi menteri NasDem di Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu tidak lepas dari sikap politik NasDem yang mengusung Anies Baswedan ebagai bakal capres di Pilpres 2024 nanti.

"Saya melihatnya Luhut tampaknya diutus Presiden Joko Widodo untuk membicarakan posisi Nasdem di pemerintahan," kata Jamilludin.

Menurut dia, Surya Paloh diberikan dua opsi, pertama mempertahankan tiga menterinya di dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf atau meninggalkan Anies di tengah jalan.

"Mungkin Surya Paloh diberikan dua pilihan antara bertahan di pemerintahan atau meninggalkan Anies," ujarnya. (kontenjatim)