SANCAnews.id

SANCAnews.id – Partai Demokrat tak menunjukkan kekhawatiran atas pertemuan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan Pimpinan Partai Nasdem Surya Paloh baru-baru ini.

Koalisi Perubahan yang diisi Demokrat bersama Partai Nasdem dan PKS hingga sekarang masih solid.

"Ini sama sekali tak mengganggu proses pada Koalisi Perubahan yang semakin berkemajuan," kata Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani dihubungi Akurat.co di Jakarta, Rabu(15/3/2023).

Demoktat meyakini Surya Paloh tidak bakal mengkhianati mitra Koalisi Perubahan.

"Kami percaya Pak Surya Paloh adalah politisi negarawan yang berintegritas dengan komitmen dan kualitas kenegarawanannya," tutur dia.

Sebelumnya, pengamat politik Jamilludin Ritonga menduga isi pertemuan Luhut-Surya Paloh untuk membicarakan posisi menteri NasDem di Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu tidak lepas dari sikap politik NasDem yang mengusung Anies Baswedan ebagai bakal capres di Pilpres 2024 nanti.

"Saya melihatnya Luhut tampaknya diutus Presiden Joko Widodo untuk membicarakan posisi Nasdem di pemerintahan," kata Jamilludin.

Menurut dia, Surya Paloh diberikan dua opsi, pertama mempertahankan tiga menterinya di dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf atau meninggalkan Anies di tengah jalan.

"Mungkin Surya Paloh diberikan dua pilihan antara bertahan di pemerintahan atau meninggalkan Anies," ujarnya. (kontenjatim)

SANCAnews.id – Beragam spekulasi bermunculan setelah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan datang menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Salah satu spekulasi paling kuat soal pembahasan pertemuan mereka adalah mengenai posisi Anies Baswedan yang terancam.

Pengamat politik Jamiludin Ritonga menilai pertemuan tersebut bukan kode Luhut mau mendukung Anies. Namun dapat diartikan sebaliknya.

"Ini pertemuan banyak makna, ada yang menganggap dukungan kepada Anies dan lainnya. Tapi saya melihat ini tidak ada kaitannya dengan itu," kata Jamiludin.

Pertemuan Luhut dan Paloh diduga membahas nasib menteri NasDem di posisi kabinet kerja Jokowi.

Hal ini juga tidak terlepas dari sikap NasDem yang telah mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2024.

"Saya melihatnya Luhut tampaknya diutus Presiden Joko Widodo untuk membicarakan posisi Nasdem di pemerintahan," ujarnya.

Jamiludin menduga, Paloh diberikan dua opsi yakni mempertahankan tiga menteri di kabinet kerja atau meninggalkan Anies.

"Mungkin Surya Paloh diberikan dua pilihan antara bertahan di pemerintahan atau meninggalkan Anies," kata Jamiludin.

Ia menebak Paloh akan tetap bersikeras mendukung Anies di kontestasi Pilpres 2024 meskipun tiga kadernya terancam didepak dari kabinet. (suara)

SANCAnews.id – Hakim Konstitusi Anwar Usman bersyukur karena kembali terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028. Anwar menjadi Ketua MK lagi setelah pemilihan sebanyak tiga kali putaran dalam rapat pleno hakim.

Setelah terpilih, Anwar menyebut kalau jabatan itu bukan miliknya melainkan Sang Pencipta.

"Sesungguhnya saya di berbagai tempat mengatakan bahwa kekuasaan atau jabatan ini adalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa," kata Anwar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).

Mengenai pemilihan yang berlangsung cukup alot, Anwar menyebut hal itu disebabkan oleh proses demokrasi yang terbangun di antara hakim konstitusi MK.

"Pelaksanaan demokrasi di MK sendiri itu luar biasa tadi bagaimana pemilihan kalau untuk wakil tadi satu putaran, kemudian untuk ketua sampai tiga putaran," ucap Anwar.

Anwar Usman terpilih kembali menjadi ketua MK melalui pemungutan suara dengan melibatkan sembilan hakim konstitusi. Pemungutan suara yang terjadi cukup alot.

Pada pemilihan Ketua MK putaran pertama, Anwar Usman dan Arief Hidayat mendapatkan perolehan yang sama, yaitu empat suara. Artinya, ada satu surat suara. Untuk itu, mereka melakukan pemungutan suara putaran kedua.

Namun, hal yang sama kembali terjadi pada putaran kedua sehingga penentuan Ketua MK memerlukan putaran ketiga.

Pada putaran ketiga, Anwar Usman dipilih oleh lima orang hakim konstitusi sementara Arief Hidayat memperoleh empat suara.

Pemilihan ini juga menetapkan Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK periode 2023-2028. Dia meraih lima suara dari sembilan hakim konstitusi.

Kemudian, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mendapatkan tiga suara. Namun, satu surat suara dinyatakan tidak sah. (suara)

SANCAnews.id – Kasus pemukulan putra pimpinan GP Ansor, Cristalino David Ozora oleh anak pejabat pająk, Mario Dandy Satrio, telah menguak kebobrokan Kementerian Keuangan. Fenomena ini dinilai sebagai karma bagi sang menteri, Sri Mulyani Indrawati, atas perbutannya di masa lalu.

Jurubicara Presiden keempat RI KH. Abdurrahman Wahid, Adhie M. Massardi menyampaikan dosa masa lalu Sri Mulyani yang dimaksud dalam diskusi Front Page Communication bersama Kantor Berita Politik RMOL bertajuk “Dosa Pajak Sri Mulyani”, yang diselenggarakan di Kopi Timur, Jalan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (14/3).

Adhie memaparkan, Sri Mulyani pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur, pernah mendesain satu persoalan yang pada faktanya tidak benar.

“Saya kan tahun 2000 di Istana, jadi Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid. Waktu itu saya mendengar Sri Mulyani dengan Arifin Panigoro dan kawan-kawannya sedang membuat konstruksi kasus keuangan yang personal,” ujar Adhie.

Ia menjelaskan, Sri Mulyani bersama Arifin Panigoro yang kala itu masih menjadi aktivis di bidang ekonomi, menciptakan isu skandal korupsi yang seolah-olah terkait dengan Gus Dur.

“Yaitu dari (kasus personal) Soewondo (yang diketahui tukang pijit Gus Dur) kepada Sapuan, Wakil Kepala Bulog. Yaitu (soal) pinjam meminjam, ada tipu menipu lah Rp 35 miliar,” urainya.

Dari persoalan pribadi tersebut, dijelaskan Adhie, justru Sri Mulyani menjadikannya sebagai isu nasional yang hingga dilaporkan kepada DPR.

“Sri Mulyani dan teman-temannya adalah salah satu arsitek konstruksi ini. Ini dibuat konstruksi yang menjadi seolah-olah ini korupsi melibatkan istana,” papar Adhie.

“Kemudian dari bahan naskah akademis lah kira-kira, oleh Sri Mulyani dan kawan-kawannya dikirim ke DPR. Jadilah Pansus Bulog Gate,” sambungnya.

Akibat mencuatnya skandal Bulog Gate itu, Adhie menilai Sri Mulyani telah membuat Gus Dur celaka, hingga akhirnya tumbang sebelum masa jabatan Presiden RI yang dijalaninya berakhir.

“Jadi Sri Mulyani bermain besar di belakang Bulog Gate ini. Saya tanya ke Bang Bahtiar, Ketua Pansusnya saat itu. Katanya memang kita (anggota DPR) rapat-rapat dapat pengarahan dari Sri Mulyani,” ungkapnya.

Menurut Adhie, di saat Sri Mulyani menciptakan skandal Bulog Gate, saat itu pula ia sudah menjadi politisi dan bukan lagi akademisi.

Sehingga Adhie melihat perkara yang menimpa Kemenkeu saat ini, yaitu soal dugaan korupsi dan/atau pencucian uang akibat abnormalitas transaksi keuangan di internal kementerian sebesar Rp 300 triliun, Sri Mulyani tengah terkena karma dari kasus Bulog Gate.

“Ketika ada kasus itu (transaksi janggal di Kemenkeu), saya melihat apakah ini ada urusannya dengan waktu dia mempermalukan Gus Dur dengan kasus Bulog Gate? Dari skandal kecil pemukulan (David oleh Dandy) kemudian melebar, meluas sampai ke menimpa Sri Mulyani,” tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Seorang pegawai Dirjen Pajak Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Utara II Bursok Anthony Marlon menguliti habis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam surat pengaduannya yang ditujukan kepada Sri Mulyani melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan dan diterima redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/3), Busrok mengurai sejumlah kejanggalan dalam kepemimpinan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

Surat ini dibuat pada 13 Maret 2023 sebagai respons usai Sri Mulyani menggelar konfrensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait isu skandal transaksi gelap Rp 300 triliun di lingkungan Dirjen Pajak Kemenkeu.

Busrok menyayangkan saat konpres bersama Mahfud MD, pengaduannya beberapa waktu lalu dianggap sebagai masalah pribadi. Padahal, Busrok menegaskan jika pengaduannya itu berpotensi menambah keuangan negara dimana ada bagian dari pendapatan negara yang jumlahnya tidaklah sedikit.

“Hingga saya kemudian jadi mempertanyakan jiwa nasionalisme ibu (Sri Mulyani) kepada negara Republik Indonesia ini yang mana seolah-olah bila itu urusan pribadi, meskipun ada dugaan kerugian negara yang ditimbulkan, tidak perlu ditindaklanjuti,” kata Busrok dalam suratnya tersebut.

Disisi lain, Busrok juga heran mengapa Sri Mulyani tidak mengkoreksi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal Rafael Alun Trisambodo bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bukanlah korupsi.

“Oknum terduga pelanggar TPPU bisa dijerat dengan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi bila dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan perpajakan,” beber Busrok.

Pegawai pajak yang bertugas sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil DJP Sumatera Utara II ini kemudian menguraikan soal TPPU dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, mantan pegawai Ditjen Pajak Eselon III yang memiliki uang sebesar Rp 37 miliar disimpan di Safe Deposit Box (SDB). Uang Rp 37 miliar Rafael Alun ini, kata Busrok, sesuai dengan Pasal 17 UU Perpajakan  terdapat PPh yang terutang sebesar Rp 12 miliar lebih.

“Itulah pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara. Bila jumlah sebesar Rp 12 miliar lebih tersebut tidak dibayarkan, di sanalah terjadinya kerugian negara dimana tidak membayar pajak sama dengan korupsi,” kata Busrok.

Lebih dalam, Busrok menjelaskan kalau Sri Mulyani menjerat Rafael dengan tindak pidana perpajakan maka berdasarkan Pasal 39 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Rafael Alun bisa dikenakan sanksi maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal empat kali jumlah pajak yang tidak dibayar tersebut. Dengan begitu, pendapatan negara dari Rafael Alun sebagai wajib pajak sebesar Rp 63 miliar lebih.

“Kenapa pendekatan dari sisi perpajakan ini tidak Ibu ungkapkan selaku orang nomor 1 di Kementerian Keuangan kepada Bapak Menko Polhukam, Mahfud MD?” ujar Busrok heran.

Ia menduga, Sri Mulyani tidak menggunakan pendekatan dari UU perpajakan guna melindungi para pegawai Dirjen Pajak sehingga tidak aneh lagi para pegawai pajak memiliki harta jumbo seperti Rafael Alun Trisambodo.

“Terduga pelanggar TPPU diduga bisa saja diskenariokan untuk tidak perlu membayar ke negara. Cukup bayar ke kantong oknum DJP setengahnya dan semua menjadi aman terkendali. Itu sebabnya kenapa Ibu tidak mau menjawab pertanyaan saya terkait para pejabat yang tertangkap tangan (OTT) oleh KPK atau aparat penegak hukum lain, tidak serta merta dijadikan tersangka pelaku pelanggaran tindak pidana perpajakan,” demikian Busrok.

Terkait dengan kejanggalan dan modus Sri Mulyani melindungi para oknum pegawai pajak ini, Busrok telah melaporkannya juga kepada Ombudsman RI. Busrok menuliskan surat yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman Mokhamad Najih berupa permintaan rekomendasi pemecatan Sri Mulyani karena dianggap telah melakukan pelanggaran SOP atas penanganan pengaduan dirinya. (rmol)