SANCAnews.id

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo didesak untuk segera memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilai tidak becus dalam bekerja. Terbukti, saat ini banyak skandal di Kemenkeu yang terbongkar.

Mulai dari harta tidak wajar bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo hingga dugaan adanya transaksi gelap senilai Rp 300 triliun.

"Kalau mau sekarang berhentikan Sri Mulyani. Bersihkan yang kotor," kata Aktivis HAM, Natalius Pigai, saat menjadi narasumber dalam diskusi Kantor Berita Politik RMOL bertema 'Dosa Pajak Sri Mulyani, di Kopi Timur, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Selasa (14/3).

Pigai mengingatkan Jokowi bahwa rakyat saat ini sedang marah karena uang pajak hasil keringatnya malah disalahgunakan. Sehingga Presiden harus segera bertindak sebelum muncul gerakan rakyat.

"Kalau tidak (pecat sekarang), jangan-jangan Rakyat yang membersihkan presidennya. Itukan kita memberikan warning, bukan kebencian," tegas Pigai.

Turut hadir dalam diskusi yang dipandu reporter Kantor Berita Politik RMOL, Ahmad Satrio, mantan jurubicara Presiden Abdurahman Wahid, Adhie Massardi dan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya diam seribu bahasa saat ditanya soal aliran dana senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sempat disebutkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu.

Jokowi sempat ditanya awak media ihwal aliran misterius itu saat dirinya meresmikan Modern Rice Milling Plant (MRMP) atau penggilingan modern padi di Sragen, Sabtu (11/3/2023). Namun, eks Wali Kota Solo itu hanya tersenyum mendengar pertanyaan dari awak media tersebut.

Tak hanya sekali ditanya, awak media kembali bertanya kepada Jokowi ihwal yang sama setelah dirinya berbincang-bincang dengan kelompok tani yang ikut acara peresmian MRMP. Namun, lagi-lagi Jokowi tidak menjawabnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sempat bingung dengan angka transaksi mencurigakan Rp300 triliun tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya baru menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per hari ini.

"Pertama surat itu baru saya terima tadi pagi, tapi karena sedang terbang ke sini, jadi saya belum lihat suratnya. Mengenai 300 triliun itu terus terang saya tidak lihat. Di dalam surat itu nggak ada angkanya, jadi saya ngak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya," kata Sri Mulyani usai mendampingi Jokowi, Kamis (9/3).

Sri Mulyani mengaku akan berkoordinasi lebih lanjut terkait kejelasan aliran dana tersebut dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

"Iya tadi saya juga berkomunikasi sama Pak Mahfud dan Pak Ivan ya dari PPATK," katanya.

Sepulangnya dari Solo setelah mendampingi Presiden Jokowi, Sri Mulyani mengatakan akan melakukan komunikasi lebih mendalam dengan Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Alasannya agar adanya kesamaan informasi.

"Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan (Menko Polhukam) Pak Mahfud dan juga (Kepala PPATK) Pak Ivan, angkanya tuh dari mana sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama," katanya.

Menurut Sri, sejak tahun 2009 hingga 2023 sudah ada 196 surat yang disampaikan ke Kemenkeu. Bahkan, sudah ada sebagian surat yang sudah ditindaklanjuti.

"Dari 2009 sampai 2022 atau 2023 ini ya itu ada 196 surat yang disampaikan, sebagian yang sudah kita sampaikan follow up yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Kita juga sampaikan di situ ada yang dilakukan eksaminasi ada yang memang kalau kasusnya memang terbukti maka dilakukan hukuman disiplin ada yang sudah dicopot atau dikeluarkan itu semuanya ada statusnya," katanya.

Kendati demikian, Menkeu tersebut mengatakan memang pihak PPATK sempat meminta masih ada 70 surat yang perlu diberikan keterangan lebih lanjut.

"Menurut Pak Ivan masih ada 70 yang kita perlu untuk memberikan keterangan tambahan kita akan sampaikan, jadi saya sampai hari ini baru menerima suratnya tadi pagi ini," katanya mengakhiri. (populis)

SANCAnews.id – Kekecewaan diluapkan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Saat membawa tuntutan pembatalan Perppu Cipta Kerja, mereka justru diadang kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian di depan Gedung Wakil Rakyat.

Mereka pun berusaha membongkar kawat berduri dengan memanfaatkan bambu dan spanduk yang dibawa untuk melindungi tangan agar tidak terluka.

Setelah berhasil merobohkan kawat berduri, para buruh pun bersorak-sorai. Mereka langsung menyanyikan yel-yel sambil memasang spanduk raksasa bertulis "Cabut Perppu Tipu-tipu" di pagar gedung DPR.

Dari atas mobil komando, salah seorang perwakilan aliansi menyampaikan orasinya yang sontak membakar semangat para peserta aksi yang terdiri dari buruh, petani, dan mahasiswa.

"Kawan-kawan, kita akan lakukan aksi ini sampai tuntutan kita dikabulkan. Siap berjuang? Siap lawan Perppu tipu-tipu?" kata orator.

"Siap!" teriak massa aksi. (rmol)

SANCAnews.id – Loyalis Anies Baswedan, Syahganda Nainggolan menyerukan agar menangkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga untuk kemudian dipenjara di pulau terpencil.

Pernyataan Syahganda itu viral di media sosial Twitter yang diunggah oleh akun @MARQUEZ93 dikutip pada Selasa (14/3/2023).

"Kalau kita berkuasa, kita tangkapJokowi dan keluarganya. Kita penjarakan mereka di pulau-pulau terpencil biar kena nyamuk malaria," ujar aktivis oposisi pemerintah tersebut.

Syahganda menuding bahwa Jokowi dan anak-anaknya telah merampok uang rakyat. Hal itu menurutnya terbukti dengan harta kekayaan keluarga Jokowi yang mencapai miliaran.

Dia menilai, harta yang dimiliki oleh anak-anak Jokowi tak masuk akal. Padahal, mereka hanya usaha berjualan pisang dan martabak.

"Mana mungkin jualan pisang dan martabak bisa punya uang miliaran," ujarnya.

Syahganda lantas mengajak para tokoh oposisi untuk menyelidiki harta kekayaan keluarga Jokowi jika berkuasa kelak.

"Kalau kita berkuasa, Kita harus selidiki kekayaan anak-anaknya Jokowi. Tangkap lalu penjarakan," ujarnya menggebu-gebu.

"Kita tidak boleh biarkan perampok uang rakyat. Kita harus tangkap semua, penjarakan semua," ungkap Relawan Anies tersebut disambut riuh pendengarnya.

Harta Jokowi Naik Miliaran Rupiah dalam Setahun

Presiden Jokowi telah memperbarui Laporan Harta Kekayaan Penyeleggara Negara (LHKPN) pada April tahun lalu.

Hasilnya, harta kekayaan Jokowi bertambah miliaran rupiah dalam waktu setahun.

Menurut LHKPN, pada Desember 2020 jumlah kekayaan orang nomor satu di Indonesia itu masih sebesar Rp63,6 miliar.

Setahun kemudian hartanya bertambah sebanyak Rp7,8 miliar, hingga totalnya menjadi Rp71,4 miliar pada Desember 2021.

Melansir katadata, pada 2021 sebagian besar harta kekayaan Jokowi berwujud tanah dan bangunan, dengan nilai total Rp59,4 miliar.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki 20 tanah dan bangunan yang mayoritasnya tersebar di Solo dan sekitarnya, seperti Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Sragen, serta Karanganyar.

Ia pun memiliki bangunan seluas 104,2 meter persegi di Jakarta Selatan dengan nilai Rp3,5 miliar. Jokowi juga tercatat memiliki 8 unit kendaraan dengan total nilai Rp467 juta.

Kendaraan termahal miliknya adalah mobil Mercedes Benz keluaran tahun 2004 senilai Rp140 juta, diikuti mobil Nissan Juke Minibus tahun 2012 seharga Rp100 juta. Ada pula sepeda motor Yamaha Vega tahun 2001 dengan harga Rp2 juta.

Kemudian Presiden RI ke-7 ini tercatat memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp356,9 juta, kas Rp11,5 miliar, serta utang sebesar Rp309,3 juta. (populis) 

SANCAnews.id – Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023 yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melanggar Undang-Undang Pokok Agraria hingga Putusan Mahkamah Konstitusi.

Lewat PP ini, Jokowi memberikan konsensi Hak Guna Usaha (HGU) sampai 190 tahun, serta Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) sampai 160 tahun bagi investor di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

"Kebijakan ini melanggar Konstitusi dan bersifat kontra reforma agraria," kata Dewi dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Maret 2023.

Isi Aturan PP 12

PP 12 ini mengatur tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Negara.

"Perlu memberikan kebijakan khusus pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal kepada pelaku usaha yang melakukan investasi dan kegiatan ekonomi

dan/atau membiayai pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan/atau daerah mitra," demikian bunyi poin pertimbangan di PP yang diteken Jokowi pada 6 Maret 2023 ini.

Pasal 17 menyebutkan tanah yang dialokasikan oleh Otoritas Ibu Kota Nusantara kepada pelaku usaha dapat diberikan Hak atas Tanah (HAT) berupa HGU, HGB, dan Hak Pakai. Jaminan kepastian jangka waktu ketiganya dimuat dalam perjanjian.

Kemudian, Pasal 18 menerangkan jangka waktu HGU di atas HPL Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama.

Mengacu pada PP ini, Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau

peternakan. Tahapannya yaitu:

1. pemberian hak, paling lama 35 tahun

2. perpanjangan hak, paling lama 25 tahun

c. pembaruan hak, paling lama 35 tahun

tahun.

HGU yang diberikan untuk satu siklus pertama dengan jangka waktu paling lama 95 tahun tersebut dituangkan dalam keputusan pemberian hak dan dicatat dalam sertifikat HGU. Perpanjangan dan pembaruan HGU diberikan sekaligus setelah 5 tahun HGU digunakan dan/atau dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah.

Kemudian, Pasal 19 menerangkan jangka waktu HGB di atas HPL Otorita lbu Kota Nusantara diberikan paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama. HGB adalah hak untuk mendirikan bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Tahapannya yaitu:

1. pemberian hak, paling lama 30 tahun

2. perpanjangan hak, paling lama 20 tahun

3. pembaruan hak, paling lama 30 tahun

Dalam hal jangka waktu pemberian HGB untuk siklus pertama akan berakhir, HGB dapat diberikan kembali untuk satu siklus kedua apabila diperjanjikan.

Kemudian Pasal 20 menerangkan jangka waktu Hak Pakai di atas HPL Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan paling lama 80 tahun

melalui satu siklus pertama. Tapi PP ini tidak merinci secara spesifik Hak Pakai yang dimaksud. Adapun tahapannya yaitu:

1.  pemberian hak, paling lama 30 tahun

2.  perpanjangan hak, paling lama 20 tahun

3.  pembaruan hak, paling lama 30 tahun

Dalam hal jangka waktu pemberian Hak Pakai untuk siklus pertama akan berakhir, Hak Pakai dapat diberikan kembali untuk satu

siklus kedua apabila diperjanjikan.

Langgar UU Pokok Agraria

Menurut Dewi, PP ini mengatur pemberian konsesi HGU langsung dalam satu siklus 95 tahun, yakni pemberian hak 35 tahun sekaligus dengan perpanjangan hak 25 tahun dan pembaruan haknya 35 tahun.

"Semakin liberal, sebab investor langsung dijamin mendapat siklus kedua dengan tambahan 95 tahun lagi. Total 190 tahun, hampir dua abad konsesi," kata dia.

Sedangkan, HGB dan HP bisa mencapai 160 tahun. Menurut Dewi, PP ini menciptakan jalan hukum agar siklus pertama berikut siklus keduanya langsung dicantumkan dalam keputusan pemberian hak, dan  dicatatkan dalam sertifikat HGU. "Perjanjian siklus kedua HGB dan HP dapat dibuat sejak awal perjanjian pemberian hak. Negara melalui Otorita IKN mensejajarkan diri dengan investor," kata dia.

Bahayanya, kata Dewi, pencabutan atau penghapusan hak sama sekali tidak diatur dalam PP 12 ini. Padahal seharusnya tata-cara pencabutan hak dan atau pemberian sanksi semakin jelas dan tegas dengan pemberian konsesi hampir mencapai dua abad lamanya ini.

UU Pokok Agraria pun, kata Dewi, sudah terang-benderang dalam pemberian hak, dimana harus dilakukan secara bertahap dan bersyarat.

Menurut UU Pokok Agraria, HGU diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Bagi perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan HGU paling lama 35 tahun. Perpanjangan HGU paling lama 25 tahun saja.Terkait HGB, UU Pokok Agraria juga  sudah mengatur jangka waktu HGB paling lama 30 tahun. Perpanjangan maksimal 20 tahun

"Selain itu, UU Pokok Agraria juga sudah mengatur bahwa perpanjangan hak hanya dapat dilakukan sepanjang pemilik hak masih memenuhi syarat sesuai aturan UU Pokok Agraria," kata Dewi.

Permohonan perpanjangannya pun harus dilakukan paling lambat 2 tahun sebelum masa HGU dan HGB kedaluwarsa. Sementara

untuk pembaruan hak, tahapannya kembali sebagaimana syarat-syarat pemberian hak di awal.

Oleh sebab itu, Dewi menyebut sistem siklus dalam PP 12 ini telah melanggar UU Pokok Agraria karena regulasi tersebut tidak pernah memandatkan pemberian HGU, HGB dan HP dengan  perpanjangan dan pembaruan hak dalam satu siklus pemberian hak.

Akan tetapi, PP 12 justru dinilai kebablasan dengan menjamin pemberian hak dalam dua siklus; 2 kali 95 tahun untuk HGU, 2 kali 80 tahun untuk HGB dan HP. "Inilah pelanggaran fundamental terhadap UU Pokok Agraria," ujar Dewi.

Selain itu, Dewi juga menyebut PP 12 ini melanggar Putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait pemberian konsesi sekaligus

di muka. Sebab sebelumnya telah ada Putusan MK yang menyatakan bahwa pemberian hak atas tanah sekaligus di muka (pemberian hak, perpanjangan  dan pembaruannya) berupa 95 tahun HGU, 80 tahun HGB dan 70 tahun Hak Pakai melanggar Konstitusi.

Putusan MK ini berkaitan dengan amar putusan atas permohonan judicial

review organisasi masyarakat sipil terhadap UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dewi menyebut penggunaan konsep “siklus pemberian” dalam PP 12 sama saja maknanya dengan konsep “di muka sekaligus” dalam UU Penanaman Modal.

Artinya, ketentuan ini sama-sama bertujuan memberikan, memperpanjang dan memperbaharui HGU, HGB, dan HP sekaligus dalam satu siklus pemberian hak. Bahkan PP 12 lebih parah dibanding UU Penanaman Modal yang  dulu juga ditentang, karena sejak awal PP telah memberikan jaminan pemberian hak dalam dua kali siklus. "Penanaman Modal saja sudah dinyatakan melanggar UUD 1945, apalagi dua kali lipatnya," kata Dewi.

Alasan Jokowi

Wakil Kepala Otorita IKN Dhonny Rahajoe telah menjelaskan alasan pemberian HGU hingga 190 tahun dan HGB 160 tahun ini. Tujuannya agar lahan yang dikuasai negara di IKN bisa bersaing dengan lahan berstatus hak milik yang tersebar di luar wilayah calon ibu kota ini.

"Kalau di otorita tidak dibuat bersaing dengan di sekitarnya, IKN-nya sepi," kata dia selepas rapat bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 8 Maret 2023.

Dhonny menerangkan kemudahan berusaha sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang belakangan menjadi Perpu Cipta Kerja. Kemudahan berusaha ini pun dibuat lebih menarik dengan PP Nomor 12 ini. HGB bisa diberikan di tahap awal selama 30 tahun. HGB akan dievaluasi setelah 5 tahun dan bisa diberi perpanjangan 50 tahun lagi.

"Kemudian setelah berakhir bisa kita perpanjang lagi jadi ini tidak mengubah mekanisme yang ada, tetapi ada hal-hal yang kita percepatan khusus di IKN," kata Dhonny.

Pemberian HGB ini pun akan melewati serangkaian proses. Di tahap awal, otoritas sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan atau HPL akan membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang akan menggunakannya. Model semacam ini juga sudah dilakukan di Jakarta dan kota-kota lainnya.

Lalu di dalam UU Cipta Kerja dan PP Nomor 18 Tahun 2021, Dhonny menyebut sudah ada aturan juga bahwa HPL ini dilepas. Sehingga, ketentuan saat ini sebenarnya tidak mengganggu aturan yang ada sebelumnya. Nantinya, perjanjian dengan otoritas inilah yang akan menjadi landasan bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk SK pemberian hak atas tanah.

Bagi Dhonny, pemberian HGB 80 tahun bukan berarti mengobral izin. Ia menjelaskan bahwa IKN dibangun di tanah yang belum ada infrastruktur apapun, ketika kawasan itu dikelilingi oleh tanah berstatus hak milik. Sementara di IKN, statusnya HGB dan HPL.

Jika pemerintah tidak menyamakan daya saing tanah di dalam area IKN dan di luarnya, maka tentu investor akan memilih untuk memborong tanah-tanah di sekitar IKN. Kondisi itu tidak sesuai dengan tujuan pemerintah menghadirkan IKN. "Akhirnya jadi seperti banyak contoh di negara lain, sepi, karena mereka tinggalnya di sekitarnya, jadi bukan obral, ini dalam rangka menyamakan daya saing IKN dan sekitarnya," kata Dhonny. (tempo)