SANCAnews.id

SANCAnews.id – Desakan mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani terus berdatangan. Desakan itu, muncul setelah ramai gaya hidup mewah alias hedonisme pejabat Kementerian Keuangan.

Desakan itu, salah satunya datang dari mantan Jurubicara Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi. Dia meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Sri Mulyani sebelum bulan Ramadhan ini.

“Presiden Joko Widodo harus segera mencopotnya, saya minta sebelum bulan puasa harus segera dicopot,” tegas Adhie Massardi dalam acara diskusi Front Page Communication bersama Kantor Berita Politik RMOL bertemakan "Dosa Pajak Sri Mulyani", di Kopi Timur, Jakarta Timur, Selasa (14/3).

Menurutnya, jika Presiden Jokowi tidak segera mencopot Sri Mulyani, sebelum bulan puasa, akan ada gerakan besar dari masyarakat.

“Kami akan menyuarakan masyarakat, untuk menunda pembayaran pajak sampai Sri Mulyani berhenti (jadi menteri)," pungkasnya. (*)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo didesak untuk segera memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilai tidak becus dalam bekerja. Terbukti, saat ini banyak skandal di Kemenkeu yang terbongkar.

Mulai dari harta tidak wajar bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo hingga dugaan adanya transaksi gelap senilai Rp 300 triliun.

"Kalau mau sekarang berhentikan Sri Mulyani. Bersihkan yang kotor," kata Aktivis HAM, Natalius Pigai, saat menjadi narasumber dalam diskusi Kantor Berita Politik RMOL bertema 'Dosa Pajak Sri Mulyani, di Kopi Timur, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Selasa (14/3).

Pigai mengingatkan Jokowi bahwa rakyat saat ini sedang marah karena uang pajak hasil keringatnya malah disalahgunakan. Sehingga Presiden harus segera bertindak sebelum muncul gerakan rakyat.

"Kalau tidak (pecat sekarang), jangan-jangan Rakyat yang membersihkan presidennya. Itukan kita memberikan warning, bukan kebencian," tegas Pigai.

Turut hadir dalam diskusi yang dipandu reporter Kantor Berita Politik RMOL, Ahmad Satrio, mantan jurubicara Presiden Abdurahman Wahid, Adhie Massardi dan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya diam seribu bahasa saat ditanya soal aliran dana senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sempat disebutkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu.

Jokowi sempat ditanya awak media ihwal aliran misterius itu saat dirinya meresmikan Modern Rice Milling Plant (MRMP) atau penggilingan modern padi di Sragen, Sabtu (11/3/2023). Namun, eks Wali Kota Solo itu hanya tersenyum mendengar pertanyaan dari awak media tersebut.

Tak hanya sekali ditanya, awak media kembali bertanya kepada Jokowi ihwal yang sama setelah dirinya berbincang-bincang dengan kelompok tani yang ikut acara peresmian MRMP. Namun, lagi-lagi Jokowi tidak menjawabnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sempat bingung dengan angka transaksi mencurigakan Rp300 triliun tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya baru menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per hari ini.

"Pertama surat itu baru saya terima tadi pagi, tapi karena sedang terbang ke sini, jadi saya belum lihat suratnya. Mengenai 300 triliun itu terus terang saya tidak lihat. Di dalam surat itu nggak ada angkanya, jadi saya ngak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya," kata Sri Mulyani usai mendampingi Jokowi, Kamis (9/3).

Sri Mulyani mengaku akan berkoordinasi lebih lanjut terkait kejelasan aliran dana tersebut dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

"Iya tadi saya juga berkomunikasi sama Pak Mahfud dan Pak Ivan ya dari PPATK," katanya.

Sepulangnya dari Solo setelah mendampingi Presiden Jokowi, Sri Mulyani mengatakan akan melakukan komunikasi lebih mendalam dengan Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Alasannya agar adanya kesamaan informasi.

"Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan (Menko Polhukam) Pak Mahfud dan juga (Kepala PPATK) Pak Ivan, angkanya tuh dari mana sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama," katanya.

Menurut Sri, sejak tahun 2009 hingga 2023 sudah ada 196 surat yang disampaikan ke Kemenkeu. Bahkan, sudah ada sebagian surat yang sudah ditindaklanjuti.

"Dari 2009 sampai 2022 atau 2023 ini ya itu ada 196 surat yang disampaikan, sebagian yang sudah kita sampaikan follow up yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Kita juga sampaikan di situ ada yang dilakukan eksaminasi ada yang memang kalau kasusnya memang terbukti maka dilakukan hukuman disiplin ada yang sudah dicopot atau dikeluarkan itu semuanya ada statusnya," katanya.

Kendati demikian, Menkeu tersebut mengatakan memang pihak PPATK sempat meminta masih ada 70 surat yang perlu diberikan keterangan lebih lanjut.

"Menurut Pak Ivan masih ada 70 yang kita perlu untuk memberikan keterangan tambahan kita akan sampaikan, jadi saya sampai hari ini baru menerima suratnya tadi pagi ini," katanya mengakhiri. (populis)

SANCAnews.id – Kekecewaan diluapkan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Saat membawa tuntutan pembatalan Perppu Cipta Kerja, mereka justru diadang kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian di depan Gedung Wakil Rakyat.

Mereka pun berusaha membongkar kawat berduri dengan memanfaatkan bambu dan spanduk yang dibawa untuk melindungi tangan agar tidak terluka.

Setelah berhasil merobohkan kawat berduri, para buruh pun bersorak-sorai. Mereka langsung menyanyikan yel-yel sambil memasang spanduk raksasa bertulis "Cabut Perppu Tipu-tipu" di pagar gedung DPR.

Dari atas mobil komando, salah seorang perwakilan aliansi menyampaikan orasinya yang sontak membakar semangat para peserta aksi yang terdiri dari buruh, petani, dan mahasiswa.

"Kawan-kawan, kita akan lakukan aksi ini sampai tuntutan kita dikabulkan. Siap berjuang? Siap lawan Perppu tipu-tipu?" kata orator.

"Siap!" teriak massa aksi. (rmol)

SANCAnews.id – Loyalis Anies Baswedan, Syahganda Nainggolan menyerukan agar menangkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga untuk kemudian dipenjara di pulau terpencil.

Pernyataan Syahganda itu viral di media sosial Twitter yang diunggah oleh akun @MARQUEZ93 dikutip pada Selasa (14/3/2023).

"Kalau kita berkuasa, kita tangkapJokowi dan keluarganya. Kita penjarakan mereka di pulau-pulau terpencil biar kena nyamuk malaria," ujar aktivis oposisi pemerintah tersebut.

Syahganda menuding bahwa Jokowi dan anak-anaknya telah merampok uang rakyat. Hal itu menurutnya terbukti dengan harta kekayaan keluarga Jokowi yang mencapai miliaran.

Dia menilai, harta yang dimiliki oleh anak-anak Jokowi tak masuk akal. Padahal, mereka hanya usaha berjualan pisang dan martabak.

"Mana mungkin jualan pisang dan martabak bisa punya uang miliaran," ujarnya.

Syahganda lantas mengajak para tokoh oposisi untuk menyelidiki harta kekayaan keluarga Jokowi jika berkuasa kelak.

"Kalau kita berkuasa, Kita harus selidiki kekayaan anak-anaknya Jokowi. Tangkap lalu penjarakan," ujarnya menggebu-gebu.

"Kita tidak boleh biarkan perampok uang rakyat. Kita harus tangkap semua, penjarakan semua," ungkap Relawan Anies tersebut disambut riuh pendengarnya.

Harta Jokowi Naik Miliaran Rupiah dalam Setahun

Presiden Jokowi telah memperbarui Laporan Harta Kekayaan Penyeleggara Negara (LHKPN) pada April tahun lalu.

Hasilnya, harta kekayaan Jokowi bertambah miliaran rupiah dalam waktu setahun.

Menurut LHKPN, pada Desember 2020 jumlah kekayaan orang nomor satu di Indonesia itu masih sebesar Rp63,6 miliar.

Setahun kemudian hartanya bertambah sebanyak Rp7,8 miliar, hingga totalnya menjadi Rp71,4 miliar pada Desember 2021.

Melansir katadata, pada 2021 sebagian besar harta kekayaan Jokowi berwujud tanah dan bangunan, dengan nilai total Rp59,4 miliar.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki 20 tanah dan bangunan yang mayoritasnya tersebar di Solo dan sekitarnya, seperti Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Sragen, serta Karanganyar.

Ia pun memiliki bangunan seluas 104,2 meter persegi di Jakarta Selatan dengan nilai Rp3,5 miliar. Jokowi juga tercatat memiliki 8 unit kendaraan dengan total nilai Rp467 juta.

Kendaraan termahal miliknya adalah mobil Mercedes Benz keluaran tahun 2004 senilai Rp140 juta, diikuti mobil Nissan Juke Minibus tahun 2012 seharga Rp100 juta. Ada pula sepeda motor Yamaha Vega tahun 2001 dengan harga Rp2 juta.

Kemudian Presiden RI ke-7 ini tercatat memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp356,9 juta, kas Rp11,5 miliar, serta utang sebesar Rp309,3 juta. (populis)