Usut Dugaan Megaskandal di Kemenkeu, Jokowi Diminta Bentuk Tim Independen
SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo diminta membentuk tim
independen untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan megaskandal di
Kementerian Keuangan yang saat ini ramai dibicarakan.
Hal tersebut disampaikan Managing
Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam
diskusi Front Page Communication yang diselenggarakan Kantor Berita Politik
RMOL, bertemakan “Dosa Pajak Sri Mulyani”, di Kopi Timur, Jakarta, Selasa
(14/3).
Anthony mengatakan, Sri Mulyani
sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan seharusnya dinon-aktifkan sementara
agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan baik tanpa adanya
intervensi.
“Ya ini sudah jelas, bahwa kalau
satu di kementerian itu ada megaskandal seperti ini, semua pimpinannya itu
harus sudah demisioner dulu, harus tidak boleh terlibat, untuk bisa memberikan
penyelidikan, penyidikan, dan investigasi, agar transparan dan harusnya juga
dilakukan oleh ada tim independennya,”kata Anthony di lokasi.
Anthony mengatakan sistem hukum
di Indonesia mulai lumpuh, sehingga perlu adanya tim independen yang dipantau
langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk mengungkap megaskandal di Kemenkeu.
“Karena kalau kita lihat, Menko
Polhukam Mahfud MD juga bicaranya agak bersayap juga, lalu kemudian, saat ini
Kejaksaan Agung ini, juga terlihat lumpuh juga,” imbuhnya.
Pihaknya menegaskan, pemerintah
harus menegakkan hukum dengan adil, agar dapat dipercaya oleh masyarakat.
Pasalnya, saat ini tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dari masyarakat
cenderung menurun.
“Penegakkan hukum ini harus
bener-bener dijalankan, kalau ini tidak dijalankan, kalau ini tidak terungkap,
kalau hanya pegawai kecil saja yang dikorbankan, saya rasa rakyat sudah tidak
bisa menaruh kepercayaan itu. Jadi harus diinvestigasi secara tuntas,” demikian
Anthony. (rmol)