SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ucapan selamat turut disampaikan Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri atas pengukuhan Xi Jinping sebagai Presiden China tiga periode.

Selain mengucapkan selamat, Megawati juga memuji China yang dianggap berhasil mendorong perdamaian dunia.

“Selain mengucapkan selamat, Ibu Megawati mengapresiasi keberhasilan China dalam mendorong perdamaian dunia, dengan mengambil prakarsa rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Iran," kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan Megawati kepada wartawan, Sabtu (11/3).

Xi Jinping dipilih parlemen China untuk meneruskan kepemimpinannya di periode ketiga sebagai Presiden China. Xi dipilih dengan suara bulat oleh 2.952 anggota Kongres Rakyat Nasional (NPC) di Aula Besar Rakyat, Beijing pada Jumat (10/3).

Dimuat Reuters, pemungutan suara berlangsung selama sekitar satu jam. Sementara perhitungan suara secara elektronik dilakukan sekitar 15 menit. Tidak ada suara yang menyatakan menolak. (rmol) 

SANCAnews.id – Sosok mantan Bupati Purbalingga kini memiliki kesibukan baru setelah keluar dari penjara. Mantan narapidana korupsi itu telah diangkat menjadi staf khusus Mensos, Tri Rismaharini pada 6 Maret 2023.

Dilihat dari akun YouTube Undercover.id, sosok Tas disebut telah bebas sejak September 2022 lalu. Kemudian hanya butuh beberapa bulan dia diangkat menjadi staf khusus Mensos.

“Alhamdulilah, saya dipercaya jadi staf khusus Mensos Risma. Mohon doa restunya,” kata Tasdi kepada wartawan, Kamis (09/03/2023).

Dirinya mengungkapkan saat ini akan ditugaskan untuk membantu Mensos Risma dalam penanganan masalah sosial. Di antaranya yakni membantu Mensos Risma di bidang pemberdayaan warga miskin di seluruh Indonesia.

“Jadi sekarang saya lebih banyak di Jakarta, untuk membantu Mensos. Terkadang keliling Indonesia,” ucap mantan ketua DPC PDIP Purbalingga itu.

Tasdi menjelaskan, dalam waktu dekat ini dia sudah punya sejumlah agenda di antaranya bertugas ke Aceh dan kepulauan Natuna untuk menangani persoalan sosial di masyarakat.

Diketahui bupati Purbalingga nonaktif Tasdi dijatuhi pidana tujuh tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi selama ia menjabat sebagai bupati. Tasdi secara aktif meminta suap dan gratifikasi dengan Total suap yang diterima Rp 115 juta. (suara)

SANCAnews.id – Pegiat Media Sosial Bachrum Achmadi mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan izin kepada tenaga kerja asing (TKA) untuk dapat bekerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara paling lama 10 tahun.

Menurut dia, kedaulatan NKRI harga mati hanya omong Jokowi. Hal itu disampaikan Bachrum Achmadi dalam akun Twitter pribadinya, pada Jumat 10 Maret 2023.

"Pemerintah Teken Aturan Baru: Tenaga Kerja Asing Boleh Kerja di IKN Selama 10 Tahun. Ini sih sdh bisa ditebak, krn investornya dr asing, jd tenaga kerjanya jg dr asing.," ujar dia seperti dikutip dari WE NewsWorthy.

"Bkn mustahil nanti ujung2nya TKA dr china, dr China untuk China. NKRI hrg mati hanya omong kosong belaka!," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sejumlah perlakuan khusus bagi para pekerja asing yang bakal bekerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satu karpet merah yang diberikan Jokowi tersebut adalah memperbolehkan mereka bekerja dan tinggal hingga 10 tahun.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara yang dikutip Rabu (8/3/2023).

Dalam beleid yang diteken Jokowi pada 6 Maret tersebut, diterangkan pada Pasal 22 dan 23. Dalam Pasal 22, Jokowi mengatur pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara dapat mempekerjakan tenaga kerja asing untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing itu termasuk mereka yang melaksanakan pekerjaan proyek strategis pemerintah di IKN. (*) 

SANCAnews.id – Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, buka suara soal laporan temuan transaksi janggal sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dia mengatakan temuan pejabat korupsi tersebut menjadi bukti potret buram kepemimpinan Jokowi. Hal itu disampaikan Natalius Pigai dalam akun Twitter pribadinya, pada 9 Maret 2023.

"300 T seharusnya untuk 25 juta orang miskin jika dibantu 1 juta /bulan  atau 12 jt/tahun “ Indonesia Nihil Miskin. Bahkan jk 2OM/ RS maka bisa bangun Rumah Sakit Pratama 15 Ribu. 10 M/Gdg maka 30 Ribu SD," ujar dia seperti dikutip dari WE NewsWorthy.

"Inilah Potret Buram Kepemimpinan @jokowi Joko Widodo di Negara Ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bila ada pergerakan uang mencurigakan di Kementerian Keuangan.

Mahfud MD bahkan menyebut, pergerakan uang di Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai itu mencapai Rp300 triliun. Hal ini ia sampaikan setelah menerima laporan terbaru pada Rabu (8/3/2023) ini.

Ia selaku Ketua Tim Penggerak Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lantas bergerak untuk melakukan penelusuran transaksi janggal ini.

"Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, hanya ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira Rp 300 triliun itu, harus dilacak," ujar Mahfud MD, dikutip dari Suara.com, Rabu (8/3/2023).

Ia mengakui, alasan dirinya mengungkapkan hal ini kepada publik lantaran saat ini sulit untuk menyembunyikan sesuatu hal.

"Ini yang saya sampaikan tidak hoaks, ada datanya tertulis," kata dia.

Namun disampaikan Mahfud MD, dirinya belum mengetahui apakah transaksi mencurigakan tersebut berkaitan dengan Rafael Alun Trisambodo yang belakangan diketahui memiliki mutasi uang Rp500 miliar. (*) 

SANCAnews.id – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Rizal Ramli menyoroti suntikan modal sebesar Rp71 miliar yang dilakukan oleh Alpha JWC Ventures ke start up minuman Goola yang didirikan oleh salah satu anak presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

Adapun suntikan modal ke perusahaan bisnis minuman manis itu, yang salah satunya adalah es doger. Hal itu ditanggapi Rizal Ramli melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Rizal Ramli menyinggung uang sebanyak itu yang bisa membanjiri wilayah Jakarta Selatan dengan es doger.

"Dengan duit Rp70 milliar, bisa banjir es doger di Jakarta Selatan tuh," ujar Rizal Ramli dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Jumat (10/3).

Sementara itu, Rizal Ramli menanggapi hal tersebut lantaran salah satu warganet ada yang menanggapi cuitan dari akun @mazzini_gsp yang memposting pemberitaan dengan judul "Kisah Bung Hatta Kesulitan Bayar Tagihan Listrik".

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe yang menjelaskan terkait aturan yang menyebutkan investor yang akan memulai kegiatan usahanya di IKN tidak disyaratkan mengonfirmasi status wajib pajak.

Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu menyinggung IKN yang digunakan untuk tempat cuci uang.

Said Didu juga mengherankan negeri ini yang hendak dibawa kemana.

"IKN untuk tempat cuci uang? Kau mau bawa ke mana negeri ini?," ujar Said Didu dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Jumat (10/3).

IKN untuk tempat cuci uang ?

Kau mau bawa ke mana negeri ini ? https://t.co/pnEWy2P0AN

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) March 9, 2023

Sementara itu, Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengatakan, aturan itu diberlakukan untuk menarik dana dari para investor dalam pembangunan IKN.

"Bukan itu, surat tentang kesesuaian wajib pajak, kan kalau di izin-izin diminta, karena di sini kita ingin narik dana-dana yang kita tau dana-dana masih disimpan bantal kasur di bawah mana dengan itu dibuka mudah-mudahan ada daya tarik," tutur Dhony dikutip dari Replubika.

Dhony optimistis aturan ini bisa meningkatkan daya tarik bagi para investor. Menurut dia, kebijakan ini bisa menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk dapat berpartisipasi membangun IKN.

"Ini untuk mengundang semacam bukan tax amnesty memberikan kesempatan untuk seseorang belum masukin dulu jadiin barang di IKN, kalau udah jadi barang kan jadi gedung, infrastruktur, lebih plong lah gitu tapi bukan tax amnesty," paparnya.

Diketahui, kebijakan terkait pelaku usaha yang tidak dipersyaratkan untuk mengonfirmasi status wajib pajak tertuang di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN.

"Pelaku Usaha yang akan memulai dan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipersyaratkan konfirmasi status Wajib Pajak," demikian bunyi ayat (2) Pasal 4.

Peraturan ini diteken Jokowi pada 6 Maret 2023 untuk memberikan kebijakan khusus pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal kepada pelaku usaha yang melakukan investasi dan kegiatan ekonomi dan/atau membiayai pembangunan dan pengembangan IKN dan/atau daerah mitra. (*)