SANCAnews.id

SANCAnews.id – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Rizal Ramli menyoroti suntikan modal sebesar Rp71 miliar yang dilakukan oleh Alpha JWC Ventures ke start up minuman Goola yang didirikan oleh salah satu anak presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

Adapun suntikan modal ke perusahaan bisnis minuman manis itu, yang salah satunya adalah es doger. Hal itu ditanggapi Rizal Ramli melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Rizal Ramli menyinggung uang sebanyak itu yang bisa membanjiri wilayah Jakarta Selatan dengan es doger.

"Dengan duit Rp70 milliar, bisa banjir es doger di Jakarta Selatan tuh," ujar Rizal Ramli dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi miliknya, Jumat (10/3).

Sementara itu, Rizal Ramli menanggapi hal tersebut lantaran salah satu warganet ada yang menanggapi cuitan dari akun @mazzini_gsp yang memposting pemberitaan dengan judul "Kisah Bung Hatta Kesulitan Bayar Tagihan Listrik".

Hal ini pun kemudian ditanggapi akun @MelodiAsyik. Ia menyinggung soal bisnis Es Doger Gibran yang disuntik dengan dana Rp71 miliar itu.

"Seharusnya Bung Hatta jualan Es Doger dengan suntikan modal Rp70 milyar," ujarnya.

Warganet lain pun mengomentari soal tujuan dari suntikan modal yang jumlahnya fantastis itu.

"Ada gak sih yang bisa jelaskan ini 70 milyar dipakenya buat apa? Saya nggak pernah liat es doger ini. #EsDogerBuatCuciUang??," ucap warganet @ErikS_26***.

Terlepas dari itu, sebagai informasi, suntikan modal Rp 71 miliar yang dilakukan oleh Alpha JWC Ventures ke start-up minuman Goola kembali menjadi perbincangan. Diketahui bahwa investasi yang digelontorkan oleh Alpha JWC Ventures tersebut dilakukan pada Agustus 2019.

Goola didirikan pada tahun 2018 oleh Kevin Susanto, Benz Budiman, dan putra Presiden Indonesia Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. (*) 

 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan segera bersih-bersih, agar tidak bernasib sama dengan eks PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, setelah tidak lagi menjabat, karena jeratan korupsi.

Saran itu disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Iwan Sumule, kepada Kantor Berita Politik RMOL, melalui sambungan telepon, Sabtu (11/3).

Menurutnya, sudah banyak contoh pemimpin negara di Asia ditangkap setelah purna tugas, karena korupsi. Seperti mantan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, hingga mantan PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, keturunan Melayu Bugis (ayah) dan Melayu Jawa (ibu).

“Saya khawatir Jokowi bernasib seperti mereka-mereka itu,” katanya.

Iwan menyarankan Jokowi segera mencopot Menkeu SMI (Sri Mulyani Indrawati) dan Dirjen Pajak. Sebab, bukan kali pertama skandal pajak di lingkungan Kemenkeu terjadi,

Dia juga mengingatkan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati diduga pernah terlibat skandal pajak Ramayana dan Halliburton. Selain itu, skandal pajak diduga juga pernah melibatkan ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyo.

“Belajar dari pengalaman itu, kalau Jokowi tidak segera bersih-bersih, seperti mencopot Menkeu SMI dan Dirjen Pajak, keluarga Presiden Jokowi akan selalu dikait-kaitkan, termasuk presiden sendiri,” papar Iwan.

Sebab itu, Jokowi juga disarankan memastikan siapa yang akan didukungnya menjadi Presiden RI pada 2024, antara lain agar dapat menjamin keamanan dan keselamatan Jokowi dan keluarga.

Diberitakan sebelumnya, eks PM Malaysia, Muhyiddin Yassin, ditangkap pada Kamis (9/3). Ia didakwa korupsi. Penahanan dilakukan, usai diperiksa atas kasus proyek pemulihan ekonomi yang dilakukan saat dia berkuasa.

Dia diancam dijatuhi pasal penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang. (*)

SANCAnews.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) siap lahir batin memenangkan kontestasi Pilpres 2024, siapapun lawannya. Tak terkecuali Anies Baswedan.

Begitu disampaikan Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menanggapi pamflet “Cak Imin-Prabowo Siap Lawan Anies” yang viral di Instagram belakangan ini.

“Koalisi KIR Kebangkitan Indonesia Raya) siap lahir batin berkompetisi dengan koalisi dan calon lain yang ada, dan akan memenangkan Pemilu dan Pilpres nanti,” kata Daniel Johan, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (11/3).

Dia juga optimistis KIR bisa memenangkan pesta demokrasi lima tahunan. Menurutnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, merupakan kunci kemenangan bagi KIR.

“Semua koalisi memiliki kekuatan, tapi kunci kemenangan adalah PKB dan Cak Imin, itu yang dimiliki KIR, dan tidak dimiliki koalisi lain,” tegasnya.

Anggota Komisi V DPR RI itu juga menyebut instrumen yang ada di PKB saling melengkapi secara utuh. Baik basis pemilih, wilayah, visi, dan program yang dicanangkan.

“Sehingga jadi kekuatan utuh untuk memenangkan Pemilu dan Pilpres 2024 nanti,” pungkasnya.

Sebelumnya, sebuah pamflet di Instagram viral, diunggah akun @relawan.muhaimin.peduli bertuliskan “Cak Imin-Prabowo Siap Lawan Anies”. Sontak unggahan itu menuai reaksi netizen.

“Mantap. Salam Kebangkitan Indonesia Raya,” kata akun @prabowomuhaimin.id.

“Bismillah 2024 menang,” timpal akun @anom_lorach. (*)

SANCAnews.id – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto mengecam adanya surat ancaman yang diduga berasal dari Pertamina kepada warga korban kebakaran Depo Plumpang, Jakarta Utara.

Mulyanto meminta pihak Pertamina tidak menyodorkan dokumen bermaterai untuk ditandatangani keluarga korban agar tidak menuntut atas musibah kebakaran depo Plumpang.

"Kalau berita itu benar maka Pertamina mengambil langkah yang tidak etis," kata Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (11/3/2023).

"Tidak usah lah dibagikan dokumen seperti ini. Setop dan agar ditarik kembali," sambungnya.

Menurutnya, Pertamina tidak harus membungkam keluarga korban dengan cara-cara yang tidak etis seperti itu. Dia juga meminta Pertamina bersimpati kepada keluarga korban kebakaran Depo Plumpang yang masih dirundung duka.

"Kita mendorong adanya dialog yang baik antara Pertamina dengan keluarga para korban. Barangkali dengan dialog itu bisa dihasilkan kesepakatan yang terbaik untuk semua pihak," tegas Mulyanto.

Laporan Warga

Sebelumnya, Ketua RW 01 Rawa Badak Selatan Bambang Setiono mengaku dapat laporan kalau ada keluarga korban tewas kebakaran depo Pertamina Plumpang dikasih uang Rp 10 juta. Tapi mereka juga diminta tidak boleh melayangkan tuntutan kepada Pertamina.

Kabar tersebut didapatnya setelah adanya proses pemakaman korban kebakaran Depo Pertamina di Plumpang yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam.

"Iya, kemarin ada yang mengadu ke saya ngomongnya begitu," kata Bambang di Markas PMI di Jakarta Utara (Jakut), Selasa (7/3/2023).

Namun sejauh ini, baru satu warga yang melaporkan terkait hal ini kepada dirinya.

Surat Ancaman Pertamina

Keluarga korban yang tewas akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang mengaku dapat intimidasi dari pihak Pertamina.

Intimidasi ini disebutnya dilakukan oknum pihak Pertamina lewat sambungan telepon karena dirinya mengungkap santunan bersyarat dari perusahaan tersebut.

Ahli waris korban tewas yang meminta namanya diinisialkan M mengaku kalau dirinya mendapatkan telepon dari pihak yang mengatasnamakan pihak Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).

Dalam telepon itu, ia mengaku si oknum memintanya untuk datang ke RSPP karena ada yang mau disampaikan pihak rumah sakit soal pengakuannya ke wartawan beberapa waktu lalu.

"Ditelepon sama orang Pertamina, sangkutannya dengan media. Masalah media katanya,” ujar M saat ditemui di Plumpang Jakarta Utara, dikutip dari Suara.com, Kamis (9/3/2023).

Akibat telepon tersebut, M mengaku takut lantaran adiknya masih dalam perawatan di RSPP. Ia takut jika adiknya malah menjadi korban, atas keresahan dirinya tentang santunan bersyarat tersebut.

M mengungkapkan keberatannya soal santunan bersyarat yang diberikan pihak Pertamina, dengan dalih biaya pemakaman.

Surat pernyataan soal santunan itu berisi poin yang menyebutkan kalau pihak keluarga tidak boleh menuntut Pertamina.

"Bahwa saya dan/atau ahli waris menyatakan dengan diterimanya santunan ini, maka kami tidak akan mengajukan gugatan maupun tuntutan lain kepada Pertamina Group."

Santunan senilai Rp 10 juta itu, diklaim hanya untuk biaya pemakaman jenazah. (suara)

SANCAnews.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara soal dugaan tindakan pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp300 triliun di kementerian yang dipimpinnya.

“Mengenai 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana transaksinya apa saja siapa yang terlibat,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya yang disiarkan melalui YouTube Kemenkeu pada Sabtu (11/3/2023).

“Di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya pada hari Kamis surat tersebut menyangkut jumlah yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya tidak ada angka rupiahnya,” tambah Sri Mulyani.

Kemudian Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya akan menindaklanjuti perihal informasi mengenai dugaan pencucian uang senilai Rp300 triliun tersebut.

“Saya sudah kontak Pak Ivan dan izin Pak Mahfud saya akan tanyakan kepada Pak Ivan tolong 300 triliun itu sampaikan saja jelas kepada media siapa saja yang terlibat transaksi seperti apa,” katanya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa jika diberikan semakin detail pihaknya semakin senang karena hal itu dapat membersihkan kementeriannya.

“Dan apakah informasi itu bisa ke publik apa jadi bukti Monggo makin detail makin bagus saya juga ingin tahu siapa saja yang terlibat semakin terlibat sehingga pembersihan kita semakin cepat,” ujarnya.

“Jadi informasi 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum melihat angkanya dan datanya sumbernya transaksinya apa saja yang dihitung dan siapa yang terlibat,” tambahnya.

Menko Polhukam Mahfud MD (ant) Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD memaparkan berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah ditemukan transaksi mencurigakan mencapai Rp300 triliun di tubuh Kemenkeu pada rentang waktu 2009-2023 yang melibatkan sekira 467 pegawai Kemenkeu.

Ia juga menegaskan bahwa temuan tersebut merujuk pada TPPU dan bukannya korupsi. Dia mencontohkan apabila seseorang menerima gratifikasi sebesar Rp10 miliar kemudian diselidiki intelijen keuangan, ternyata anak yang bersangkutan memiliki rekening besar atau sejumlah perusahaan, istri yang bersangkutan juga demikian, sementara sumber kekayaannya masih dipertanyakan.

"Nah itu yang di dalam undang-undang kita supaya di konstruksi dalam hukum tindak pidana pencucian uang. Sehingga kalau disimpulkan di Kementerian Keuangan itu memang benar ada masalah-masalah ini, tapi tidak semuanya benar," paparnya.

Sementara itu Wamenkeu Suahasil Nazara menyatakan bahwa Kemenkeu berkomitmen penuh untuk bekerja sama dalam pengusutan dugaan TPPU di tubuh lembaganya tersebut.

"Kita akan membuka penuh kerja sama kalau ada upaya mengejar tindak pidana pencucian uang ini. Kalau perlu kita lakukan lagi pemeriksaan-pemeriksaan perpajakan maupun kepabeanan, bukan hanya kepada individu pegawai, tetapi kepada seluruh wajib pajak dan wajib bayar seluruh Indonesia," ujarnya. (tvone)