SANCAnews.id

SANCAnews.id – Aktivis gerakan koperasi, Zulfery Yusal Koto atau Ferry Koto menanggapi cuitan Komika bernama Soleh Solihun yang melayangkan sikap protesnya kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena pungutan biaya dari sekolah yang dikabarkan oleh keluarganya di Bandung.

Dia mengatakan hanya Jakarta yang benar-benar menggratiskan biaya pendidikan untuk SMA. Sementara, pemerintah di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur berbohong soal memiliki program sekolah gratis.

Hal itu disampaikan Ferry Koto dalam akun Twitter pribadinya, pada Rabu 8 Maret 2023.

"Semua Provinsi ya berdusta soal pungutan di SLTA ini. Dari RK, Ganjar, juga Khofifah. Secara keuangan cuma DKI yang mampu membiayai penuh SLTA," ujar dia seperti dikutip dari WENewsWorthy.

"Provinsi lain, ya ngedabrus. Dan semestinya Ndak perlu berbohong, karena tak ada UU yang mewajibkan SLTA bebas pungutan/Iuran/SPP," sambungnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta memberikan gratis biaya sekolah dan uang pangkal untuk para calon peserta didik. Program sekolah gratis ini diberlakukan untuk sekolah negeri.

Sementara itu, Pemprov DKI juga memiliki program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu, agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau Program Peningkatan Keahlian yang Relevan.

Berdasarkan Pergub No. 4 Tahun 2018 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub No. 46 Tahun 2020, terdapat beberapa tujuan KJP Plus, antara lain:

Mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas hasil pendidikan menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi, dan menarik anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau kursus dan pelatihan. (*) 

SANCAnews.id – DPP Partai Demokrat merespons santai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bakal diusung menjadi cawapres Anies Baswedan.

Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief, ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jauh lebih berpotensial menjadi cawapres buat Anies Baswedan.

"Ya Khofifah juga potensial ya, tetapi bahwa berdasarkan survei dia menjadi tidak potensial. Lihat survei cawapres atau survei capres kan sangat jauh di bawah AHY," kata Andi Arief kepada wartawan, Kamis (9/3).

Andi mengurai, dalam rilis sejumlah lembaga survei, duet Anies-AHY jauh lebih banyak dipilih masyarakat ketimbang duet Anies-Khofifah.

Menurutnya, data kuantitatif dari survei itu sudah bisa menjawab kemungkinan-kemungkinan pemasangan tokoh yang akan mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres. Bagi Andi, jika pertimbangan Khofifah disandingkan dengan Anies untuk meraup suara pemilih Nahdlatul Ulama (NU), AHY juga merupakan tokoh NU.

Tak hanya itu, kata Andi, apabila pertimbangan lainnya untuk meraup suara perempuan, AHY justru lebih populer di kalangan pemilih perempuan.

"Pemilih perempuan AHY juga banyak di Demokrat. Dan AHY banyak dipilih kaum perempuan," ujarnya.

Lebih lanjut, Andi Arief juga mengingatkan tentang Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) effect. Menurut dia, basis loyal SBY masih kuat di Tanah Air, termasuk di Provinsi Jawa Timur hingga Sumatera dan Indonesia Timur.

"Ini yang harus dihitung sebagai kekuatan, walaupun Pak SBY mungkin hanya menjadi pandito saat ini, tapi jejaknya masih ada dan masih kuat," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Pascaledakan Depo BBM di Plumpang, Jakarta Utara, Menteri BUMN Erick Thohir diminta jangan hanya berani memecat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, Dedi Sunardi. Erick juga harus berani memecat Direktur Utama Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebab, kedua pejabat tinggi Pertamina itu yang memiliki kewenangan juga tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional perusahaan.

 "Jadi yang dicopot jangan hanya salah satu direksi. Pimpinannya dong. Terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan termasuk mandulnya komite risiko dewan komisaris. Sebagai Komut yang juga Ketua Komite Risiko, Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik jangan hanya tebar pesona," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto, dalam keterangannya, Kamis (9/3).

Anggota Komisi VII DPR RI itu juga meminta pemerintah serius menangani kasus kebakaran Depo Plumpang, jangan sampai terus berulang di kemudian hari. Peristiwa kebakaran depo milik Pertamina ini terbilang sering. Setidaknya sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021 sampai sekarang.

"Artinya hampir tiga bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa," kata Mulyanto.

Atas dasar itu, Mulyanto menilai selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas tersebut. Kementerian BUMN lebih menekankan pada peningkatan profit dan dividen, sementara lalai dalam masalah perawatan kilang.

"Menurut saya, layanan publik itu yang utama bagi BUMN, bukan sekadar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Helmi Felis menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta agar warga Plumpang direlokasi bukan Depo Pertamina.

Menurutnya, Luhut tidak berkeprimanusiaan lantaran meminta warga korban kebakaran untuk pindah. Hal itu disampaikan Helmi Felis dalam akun Twitter pribadinya, pada Rabu 8 Maret 2023.

"Tidak mengenal kemanusiaan... Serem.!," ujar dia seperti dikutip dari WE NewsWorthy.

Tidak mengenal kemanusiaan... Serem.!

. https://t.co/2bQ1qVUa1k

— Helmi Felis (@HelmiFelis_) March 8, 2023

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik pihak yang memberi izin tinggal kepada warga di kawasan sekitar Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara. Menurutnya, belasan nyawa warga Tanah Merah hilang imbas kebakaran tersebut.

"Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawab lah sudah ada berapa nyawa hilang," kata Luhut saat jumpa pers di Jakarta Utara pada Senin (6/3).

Luhut meminta peristiwa kebakaran ini dilihat secara jernih. Menurut Luhut, risikonya besar bagi warga yang tinggal di area Depo Pertamina.

"Memang itu dari dulu sudah disiapkan pernah diomongkan. Karena bisa saja pipa disini bocor, Terus belum Ketahuan dan bisa saja gas terbang. Kalau ada api di situ terbakar dan itu bisa saja terjadi itu sekarang," tuturnya.

"Jadi kita harus jernih, saya kira pemerintah harus cari jalan keluar, tidak boleh membuat popularitas disitu. Tidak boleh," ujar Luhut.

Menurutnya, bukan seharusnya lokasi Depo Pertamina Plumpang yang dipindahkan. Akan tetapi, warga Tanah Merah yang mestinya tidak tinggal di kawasan tersebut.

"Jangan dibalik-balik, Plumpang itu sudah dibuat disana ada daerah kosong atau bumfer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak disitu yang harus pindah," pungkasnya. (*) 

SANCAnews.id – Gara-gara seorang presiden tidak konsisten pada ucapannya, hancur semua. Begitu yang tergambar dari kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang "menjilat" ludah sendiri soal kebijakan pembantu-pembantunya tidak boleh rangkap jabatan.

Dalam satu kesempatan, Jokowi pernah tegas mengatakan dirinya melarang anak buahnya untuk rangkap jabatan.

Namun, larangan Jokowi itu luntur setelah para pembantunya setingkat menteri mulai menumpuk jabatan. Jokowi pun cuek dan seolah lupa pada ucapannya soal larangan menteri rangkap jabatan.

"Yang penting, semuanya bisa mengatur waktunya," ujar Jokowi kepada wartawan, Sabtu (18/2/2023) saat ditanya soal Erick Thohir yang merangkap sebagai Menteri BUMN dan Ketum PSSI.

Nah pengakuan lebih mengerikan datang dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Nama Sri Mulyani jadi sorotan setelah anak buahnya rajin pamer harta dan diduga bertindak melanggar hukum.

Sri Mulyani memang tegas dengan memberhentikan pejabat tersebut. Akan tetapi semua terlambat.

Memang Sri Mulyani tidak mengeluh soal rangkap jabatan. Tapi dia jelas mengatakan saat ini dirinya memiliki 30 jabatan lain selain saat ini tengah menjabat sebagai Menteri Keuangan RI.

Diakui Sri Mulyani posisinya sebagai bendahara negara berpengaruh pada banyaknya tawaran untuk mengisi jabatan tertentu.

"Rangkap jabatan. Saya ini rangkap 30 jabatan. Hampir semua ini meminta saya untuk menduduki jabatan tertentu," ungkap Sri Mulyani dalam salah satu tayangan di stasiun televisi swasta, dikutip di Jakarta, Senin (6/3/2023) belum lama ini.

Sri Mulyani rangkap jabatan, di antaranya adalah Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kemudian Wakil Ketua dan Anggota dari SKK Migas, LPS, OJK, BRIN, Dewan Energi Nasional, KUR dan sebagainya.

"Ada 30 posisi (rangkap jabatan) saya pegang saat ini," sambungnya.

Dijelaskan Sri Mulyani,  tentang Kementerian Keuangan dan pejabatnya banyak diatur dalam undang-undang dan aturan lain.

Akan tetapi dalam Undang-Undang Keuangan Negara, sebagai seorang menteri dia hanya boleh menerima 1 sumber gaji dari banyak jabatan yang diemban.

"Saya tidak boleh terima gaji lebih dari 1," kata dia.

Namun, Sri Mulyani mengatakan tidak ada larangan tentang menerima honor. Dijelaskannya jika gaji dan honor berbeda.

Dikatakannya, jika gaji diterima secara tetap dalam kurun waktu tertentu. Sementara honor hanya akan dapat diterima saat seseorang mengerjakan tugas tertentu. (suara)