SANCAnews.id

SANCAnews.id – Gara-gara seorang presiden tidak konsisten pada ucapannya, hancur semua. Begitu yang tergambar dari kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang "menjilat" ludah sendiri soal kebijakan pembantu-pembantunya tidak boleh rangkap jabatan.

Dalam satu kesempatan, Jokowi pernah tegas mengatakan dirinya melarang anak buahnya untuk rangkap jabatan.

Namun, larangan Jokowi itu luntur setelah para pembantunya setingkat menteri mulai menumpuk jabatan. Jokowi pun cuek dan seolah lupa pada ucapannya soal larangan menteri rangkap jabatan.

"Yang penting, semuanya bisa mengatur waktunya," ujar Jokowi kepada wartawan, Sabtu (18/2/2023) saat ditanya soal Erick Thohir yang merangkap sebagai Menteri BUMN dan Ketum PSSI.

Nah pengakuan lebih mengerikan datang dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Nama Sri Mulyani jadi sorotan setelah anak buahnya rajin pamer harta dan diduga bertindak melanggar hukum.

Sri Mulyani memang tegas dengan memberhentikan pejabat tersebut. Akan tetapi semua terlambat.

Memang Sri Mulyani tidak mengeluh soal rangkap jabatan. Tapi dia jelas mengatakan saat ini dirinya memiliki 30 jabatan lain selain saat ini tengah menjabat sebagai Menteri Keuangan RI.

Diakui Sri Mulyani posisinya sebagai bendahara negara berpengaruh pada banyaknya tawaran untuk mengisi jabatan tertentu.

"Rangkap jabatan. Saya ini rangkap 30 jabatan. Hampir semua ini meminta saya untuk menduduki jabatan tertentu," ungkap Sri Mulyani dalam salah satu tayangan di stasiun televisi swasta, dikutip di Jakarta, Senin (6/3/2023) belum lama ini.

Sri Mulyani rangkap jabatan, di antaranya adalah Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kemudian Wakil Ketua dan Anggota dari SKK Migas, LPS, OJK, BRIN, Dewan Energi Nasional, KUR dan sebagainya.

"Ada 30 posisi (rangkap jabatan) saya pegang saat ini," sambungnya.

Dijelaskan Sri Mulyani,  tentang Kementerian Keuangan dan pejabatnya banyak diatur dalam undang-undang dan aturan lain.

Akan tetapi dalam Undang-Undang Keuangan Negara, sebagai seorang menteri dia hanya boleh menerima 1 sumber gaji dari banyak jabatan yang diemban.

"Saya tidak boleh terima gaji lebih dari 1," kata dia.

Namun, Sri Mulyani mengatakan tidak ada larangan tentang menerima honor. Dijelaskannya jika gaji dan honor berbeda.

Dikatakannya, jika gaji diterima secara tetap dalam kurun waktu tertentu. Sementara honor hanya akan dapat diterima saat seseorang mengerjakan tugas tertentu. (suara)

SANCAnews.id – Kebakaran Depo Plumpang, Koja, Jakarta Utara beberapa waktu lalu wujud kegagalan Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.

Terlebih di era Nicke, Pertamina sudah mengalami tiga tragedi kebakaran, dan jika dihitung sejak tahun 2009 sudah terjadi sebanyak enam kali.

“Enam kali kebakaran depo dan atau atau kilang. Berarti, baik Komut (Ahok) dan Dirut (Nicke) tak becus dalam mengelolah Pertamina,” ujar Direktur Political and Public Policy Studies(P3S), Jerry Massie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/3).

Soal tragedi kebakaran depo Plumpang, Jerry menilai masyarakat sekitar yang menduduki wilayah pemukiman Tanah Merah tidak bisa disalahkan. Kebakaran yang menewaskan sekitar 19 orang itu murni kesalahan Pertamina.

“Pengelolaan yang semrawut dan kurangnya controlling dari Pertamina menjadi penyebab Depo Plumpang terbakar,” tuturnya.

Maka dari itu, Jerry memandang persoalan yang muncul di Pertamina tidak bisa diarahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, khususnya terkait pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh warga Tanah Merah.

“Bagi saya hindari gaya lempar batu sembunyi tangan. Ini saya lihat ada politik cuci tangan,” demikian Jerry.

Lalu kebakaran depo Pertamina di Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat pada 14 Mei 2014; Kilang Minyak Unit IV Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, pada 16 November 2021; Kilang Minyak RU VI di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, pada 29 Maret 2021; dan depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, pada 3 Maret 2023. (*)

SANCAnews.id – Loyalis Anies Baswedan, Andi Sinulingga menyoroti temuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengungkap adanya transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dia mengatakan selama ini pejabat korupsi itu ditutupi dengan isu adanya kelompok yang ingin menghancurkan NKRI. Hal itu disampaikan Andi Sinulingga dalam akun Twitter pribadinya, pada Rabu 8 Maret 2023.

"Itu baru satu kementerian. Selama ini borok pejabat korup itu ditutupi dengan isu-isu seolah ada kelompok yang mau menghancurkan NKRI, bangun ketakutan bahwa akan ada negara khilafah, padahal ancaman rakyat sebenarnya itu adalah pejabat-pejabat korup yang terus memiskinkan rakyat. Tega sekali," ujar dia seperti dikutip dari WE NewsWorthy.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bila ada pergerakan uang mencurigakan di Kementerian Keuangan.

Mahfud MD bahkan menyebut, pergerakan uang di Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai itu mencapai Rp300 triliun.

Hal ini ia sampaikan setelah menerima laporan terbaru pada Rabu (8/3/2023) ini. Ia selaku Ketua Tim Penggerak Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lantas bergerak untuk melakukan penelusuran transaksi janggal ini.

"Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, hanya ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira Rp 300 triliun itu, harus dilacak," ujar Mahfud MD, dikutip dari Suara.com, Rabu (8/3/2023).

Ia mengakui, alasan dirinya mengungkapkan hal ini kepada publik lantaran saat ini sulit untuk menyembunyikan sesuatu hal.

"Ini yang saya sampaikan tidak hoaks, ada datanya tertulis," kata dia.

Namun disampaikan Mahfud MD, dirinya belum mengetahui apakah transaksi mencurigakan tersebut berkaitan dengan Rafael Alun Trisambodo yang belakangan diketahui memiliki mutasi uang Rp500 miliar. (*) 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Helmi Felis menilai CEO Tesla Elon Musk lebih memilih berinvestasi di Malaysia karena korupsi di Indonesia sudah masuk pada tahap yang gila-gilaan.

Menurut dia, pemerintahan Jokowi rezim paling korupsi sehingga tidak aman untuk bisnis. Hal itu disampaikan Helmi Felis dalam akun Twitter pribadinya, pada Kamis 9 Maret 2023.

"Elon gak mau invest di Indonesia wajar, disini korupsinya gila-gilaan, Rezim ini, rezim paling Korup gak aman buat bisnis, jadi gak ada kaitan dengan Politik, murni pertimbangan bisnis," ujar dia seperti dikutip dari WE NewsWorthy.

"Itu sebab mengapa investasi sulit masuk Indonesia kecuali China yang berani dikte Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bila ada pergerakan uang mencurigakan di Kementerian Keuangan.

Mahfud MD bahkan menyebut, pergerakan uang di Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai itu mencapai Rp300 triliun. Hal ini ia sampaikan setelah menerima laporan terbaru pada Rabu (8/3/2023) ini.

Ia selaku Ketua Tim Penggerak Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lantas bergerak untuk melakukan penelusuran transaksi janggal ini.

"Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, hanya ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira Rp 300 triliun itu, harus dilacak," ujar Mahfud MD, dikutip dari Suara.com, Rabu (8/3/2023).

Ia mengakui, alasan dirinya mengungkapkan hal ini kepada publik lantaran saat ini sulit untuk menyembunyikan sesuatu hal.

"Ini yang saya sampaikan tidak hoaks, ada datanya tertulis," kata dia.

Namun disampaikan Mahfud MD, dirinya belum mengetahui apakah transaksi mencurigakan tersebut berkaitan dengan Rafael Alun Trisambodo yang belakangan diketahui memiliki mutasi uang Rp500 miliar. (*)

SANCAnews.id – Ketua Ormas Rekat Indonesia Raya Eka Gumilar mengajak semua tokoh dan anak bangsa kembali kepada kiblat bangsa yakni, UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini sangat penting karena masalah di negara ini disebabkan tidak dijadikannya UUD 45 dan Pancasila sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Maka wajar tatanan sosial, politik, ekonomi, hukum dan demokrasi mengalami kemunduran. Bahkan kerusakan. Padahal kita ini memiliki kiblat bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang semestinya menjadi acuan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Tidak boleh kita melenceng dari situ,” ujar Eka, Kamis (9/3/2023).

Menurut Eka, akhir-akhir ini krisis multidimensi yang datang silih berganti di negara ini disebabkan karena tidak dijadikannya UUD 45 dan Pancasila sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak. Eka mencontohkan soal iklim politik yang tidak sehat dan penegakan hukum yang amburadul akhir-akhir ini.

“Lihat saja putusan Pangadilan Negeri Jakarta Pusat yang ingin menunda pemilu itu. Itu kan menyimpang dari cita-cita nasional dan konstitusi kita,” katanya.

Hal lain yang Eka juga soroti adalah soal terpolarisasinya masyarakat pada tahun politik ini. Menurutnya, hanya karena perbedaan pendapat dan pilihan politik, yang diprovokasi oleh oknum-oknum tertentu menyebabkan masyarakat bisa terpecah belah.

“Boleh saja setiap anak bangsa berbeda kepentingan, baik pribadi golongan atau kelompok. Tapi jangan sampai kepentingan kita mengalahkan kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan kedaulatan dan keutuhan NKRI,” tambah Koordinator Cluster Dewan Pakar Bidang Komunikasi Media dan Kebijakan Publik PKS ini.

Menurut Eka, perbedaan pendapat dan pilihan politik sebenarnya wajar saja karena Indonesia adalah negara demokrasi. Perbedaan tersebut, kata Eka harus bisa dijadikan spirit untuk mengelola persatuan, kesatuan, dan keutuhan NKRI.

“Setiap perbedaan yangg ada wajar karena Allah mengizinkan bumi Indonesia sejak dulu diinjak kita dalam aneka macam perbedaan, tapi kecintaaan kita pada bangsa ini harus kita utamakan agar kita bisa menjaga dan tetap harmoni dalam perbedaan,” jelas Eka yang kini terdaftar sebagai Bakal Caleg DPR RI dapil Sumsel II ini.

“Saya menyerukan para tokoh agar kembali menjadikan Pancasila dan UUD 1945 menjadi kiblat bangsa kita sehingga kita akan selalu menemukan keselarasan walau berbeda pemikiran dan keyakinan,” ucapnya. (sindonews)