SANCAnews.id

SANCAnews.id –  Loyalis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Eko Jhones menyentil Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggunakan mobil Land Cruiser untuk blusukan ke kampung warga.

Dia menyinggung mobil Esemka yang kerap dibanggakan Jokowi. Hal itu disampaikan Eko Jhones dalam akun Twitter pribadinya, pada Rabu 8 Maret 2023.

"Kirain pakai Esemka," ujar dia seperti dikutip dari WE NewsWorthy.

Diketahui, mobil Esemka kembali menyedot perhatian publik setelah muncul dalam pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, yang digelar pada 16 hingga 26 Februari 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Namun sayang, beberama model yang dipamerkan ternyata bukan produksi dalam negeri, melainkan diimpor dalam bentuk completely built up (CBU) langsung dari China.

"Sementara masih diimpor tuh dari China tapi di masa depan bukan tidak mungkin akan kami produksi sendiri di Tanah Air," kata Direktur Utama Esemka Eddy Wirajaya dikutip Jumat (17/2). (*)

SANCAnews.id –  Perbedaan sikap antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam menyikapi kasus kebakaran di Depo Pertamina Plumpang menimbulkan kebingungan publik.

Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, seharusnya tidak terjadi perbedaan pandangan antar elit pemerintah terkait siapa yang akan dipindah. Relokasi warga atau Depo Pertamina.

"Kasus kebakaran depo Plumpang yang membawa korban masyarakat ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal membangun sistem mitigasi bencana terkait dengan keberadaan depo Pertamina," tegas Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/3).

Adapun Erick Thohir menyampaikan bahwa akan merelokasi Depo Pertamina Plumpang ke lahan milik Pelindo di Kali Baru, Jakarta Utara.

Namun, Luhut menegaskan bahwa warga sekitar Depo Pertamina Plumpang yang harus pindah atau mau direlokasi. Karena menurutnya, zona penyangga (buffer zone) tidak seharusnya diisi orang.

Buffer zone merupakan bagian dari aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) atau kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di sekitar wilayah tangki timbun yang rentan dengan risiko kebakaran.

Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang membutuhkan adanya zona aman yang lebih memadai karena jarak pemukiman warga dengan depot terlalu dekat. (*)

SANCAnews.id –  Aktivis lingkungan Bandung Selatan bernama Mang Uprit dikabarkan dipanggil polisi usai video mengenai kerusakan lingkungan di kawasan esensial Ranca Upas, Ciwidey, Kabupaten Bandung yang ia unggah di akun TikTok miliknya menjadi viral.

Informasi mengenai dipanggilnya Mang Uprit oleh polisi itu berasal dari grup WhatsApp pencinta alam di Bandung. Terdapat sebuah rekaman suara yang diduga merupakan suara Mang Uprit menyatakan dirinya dipanggil polisi.

"Pang bejakeun ka Eyang Memet urang dibawa ka Polres terkait urang mawa bedog mereun pas acara. Pang bejakeun ka Eyang Memet, tong dibales keun bae (tolong beritahu Eyang Memet saya dibawa ke polres mungkin terkait saya bawa golok di acara. Tolong beritahu Eyang Memet, jangan dibalas gak apa-apa)," bunyi rekaman suara yang beredar, Rabu (8/3/2023) sore.

Salah seorang pencinta alam yang mengawal advokasi kerusakan Ranca Upas, Platini Hendriyana atau Udols mengatakan, belum diketahui apa tujuan polisi memanggil Mang Uprit.

"Bisa saja untuk dimintai keterangan terkait kegiatan yang merusak Ranca Upas pada Minggu (5/3/2023) kemarin," ucap Udols.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah mencari tahu apa tujuan polisi memanggil aktivis yang memviralkan kerusakan di Ranca Upas itu.

"Akan kami kabari kalau sudah ada kepastian. Kawan-kawan juga bisa bertanya pada jaringan aktivis lingkungan seperti Walhi Jabar untuk perkembangan pemanggilan Mang Uprit ini," jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Suara.com masih mencoba meminta konfirmasi dari Polresta Bandung terkait pemangilan aktivis lingkungan Mang Uprit yang memviralkan video mengenai kerusakan Ranca Upas itu.

Sebelumnya diberitakan, event motor trail di kawasan Ranca Upas, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu (5/3/2023) yang viral lantaran ratusan peserta ngamuk dan membakar sepeda motor milik panitia ternyata berbuntut panjang.

Kegiatan yang digelar di rawa Ranca Upas itu juga ternyata merusak tanaman bunga rawa atau Edelweis yang tumbuh di lokasi itu.

Diduga, tanaman Edelweis banyak yang rusak hingga mati lantaran tergilas roda motor trail yang mengikuti event trail yang berakhir rusuh pada hari Minggu.

Rusaknya tanaman Edelweis di Ranca Upas ini membuat warga marah. Ia menyebut panitia dan Perhutani sebagai pihak yang memberikan izin atas penyelenggaraan event itu untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan.

"Buat temen-temen semuanya ya, panitia event trail di Ranca Upas, khususnya buat orang Perhutani yang memberikan kebijakan, memberikan izin terkait acara tersebut lihat nih dampaknya seperti ini," ujar Mang Uprit melalui akun TikTok miliknya @mang_uprit_mamprang79 pada Rabu (8/3/2023).

Dalam video itu, Mang Uprit memperlihatkan area padang rumput di Ranca Upas yang hancur akibat penyelenggaraan event motor trail.

"Hancur! Lihat sama mata Anda hancur gak? Dan lokasi ini meskipun banyak rumput biar Anda paham, sudah saya tanam lagi saya kembangbiakkan bunga rawa. Sedangkan bunga ini tuh di dunia ini hanya ada di dua tempat," tegasnya.

"Tumbuh lagi gak? Susah! Menghijaukan lokasi ini juga kapan mau hijau lagi? Lama!" lanjutnya.vent motor trail di kawasan Ranca Upas, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu (5/3/2023) yang viral lantaran ratusan peserta ngamuk dan membakar sepeda motor milik panitia ternyata berbuntut panjang.

Kegiatan yang digelar di rawa Ranca Upas itu juga ternyata merusak tanaman bunga rawa atau Edelweis yang tumbuh di lokasi itu.

Diduga, tanaman Edelweis banyak yang rusak hingga mati lantaran tergilas roda motor trail yang mengikuti event trail yang berakhir rusuh pada hari Minggu.

Rusaknya tanaman Edelweis di Ranca Upas ini membuat warga marah. Ia menyebut panitia dan Perhutani sebagai pihak yang memberikan izin atas penyelenggaraan event itu untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan.

"Buat temen-temen semuanya ya, panitia event trail di Ranca Upas, khususnya buat orang Perhutani yang memberikan kebijakan, memberikan izin terkait acara tersebut lihat nih dampaknya seperti ini," ujar Mang Uprit melalui akun TikTok miliknya @mang_uprit_mamprang79 pada Rabu (8/3/2023).

Dalam video itu, Mang Uprit memperlihatkan area padang rumput di Ranca Upas yang hancur akibat penyelenggaraan event motor trail.

"Hancur! Lihat sama mata Anda hancur gak? Dan lokasi ini meskipun banyak rumput biar Anda paham, sudah saya tanam lagi saya kembangbiakkan bunga rawa. Sedangkan bunga ini tuh di dunia ini hanya ada di dua tempat," tegasnya.

"Tumbuh lagi gak? Susah! Menghijaukan lokasi ini juga kapan mau hijau lagi? Lama!" lanjutnya. (*)

SANCAnews.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menemukan 10 masalah selama menjalankan pengawasan ketat terhadap petugas KPU yang menjalankan proses pemutakhiran data pemilih atau pencocokan dan penelitian (coklit). Tiga di antaranya berkaitan langsung dengan hak pilih warga negara dan keakuratan informasi pemilih untuk Pemilu 2024.

Komisioner Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, pihaknya menemukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Panrtarlih) KPU tidak mencoret nama ribuan warga yang sudah meninggal dari daftar pemilih. Disebut ribuan warga karena kasus ini ditemukan di 1.958 tempat pemungutan suara (TPS). KPU sendiri menetapkan jumlah pemilih per TPS sebanyak 300 orang.

"Panrtarlih tidak mencoret data pemilih yang telah meninggal (meski sudah) dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya. Hal ini terjadi di 1.958 TPS," kata Lolly lewat siaran persnya, Ahad (5/3/2023).

Temuan ini didapatkan jajaran Bawaslu selama melakukan pengawasan melekat selama sepekan, 12-19 Februari 2023. Pengawasan dilakukan di 311.631 TPS yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Selama pengawasan, lanjut Lolly, pihaknya juga menemukan Pantarlih tidak memasukkan ribuan orang yang sudah berhenti sebagai anggota TNI/Polri atau para pensiunan ke dalam daftar pemilih. Padahal, para purnawirawan itu sudah menunjukkan SK pemberhentiannya. Kasus ini ditemukan di 2.305 TPS.

Pihaknya juga menemukan Pantarlih tidak mencoret nama ribuan pemilih yang sudah berubah status dari warga sipil menjadi anggota TNI/Polri. Padahal, para aparat bersenjata itu sudah menunjukkan kartu tanda anggota TNI/Polri. Kasus ini ditemukan terjadi di 2.327 TPS.

Lolly mengatakan, atas semua temuan tersebut, jajaran Bawaslu langsung menyampaikan saran perbaikan kepada Pantarlih di lapangan. Hal tersebut dilakukan agar proses Coklit yang berlangsung sesuai dengan prosedur seperti yang tertuang dalam PKPU No. 7 Tahun 2022 dan PKPU No. 7 Tahun 2023.

Kendati begitu, pihaknya tetap menyampaikan rekomendasi kepada KPU RI untuk memperbaiki prosedur pelaksanaan coklit agar sesuai peraturan perundang-undangan. "(KPU harus) memastikan tidak ada hak pilih warga negara yang hilang dari proses coklit," ujarnya.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos pada Rabu (1/3/2023), mengatakan, proses coklit di lapangan sudah berjalan lancar. Pihaknya sudah mengatasi berbagai kendala yang muncul saat masa awal proses coklit, termasuk masalah-masalah yang ditemukan oleh Bawaslu.

Sebagai gambaran, KPU melakukan pemutakhiran data pemilih dengan cara mengerahkan Pantarlih ke setiap rumah warga. Pantarlih yang berjumlah satu orang per TPS ini melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) dengan cara membandingkan data pemilih potensial dengan fakta lapangan.

Pantarlih melakukan coklit mulai 12 Februari 2023 hingga 14 Maret 2023. Warga yang sudah terverifikasi lewat proses coklit ini nantinya akan dimasukkan ke dalam data pemilih sementara (DPS), lalu diproses lagi untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. (kontenjatim)

SANCAnews.id – Dalam rangka mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan listrik, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7 juta per unit.

Menanggapi hal tersebut, anggota komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan rencana pemerintah ini sama sekali belum dibahas dalam rapat kerja bersama dengan DPR RI.

“Rencana ini, belum mengajak Komisi VII DPR RI, untuk membahasnya dalam rapat. Seharusnya, hal-hal penting seperti ini mitra membahas terlebih dahulu dengan DPR,” tegas Mulyanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/3).

Legislator dari Fraksi PKS DPR RI ini meminta pemerintah prihatin dengan kondisi ekonomi negara terutama APBN yang terseok akibat pandemi Covid-19.

“PKS sendiri melihat anggaran negara yang terbatas, di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih, harus benar-benar dialokasilan secara bijaksana,” tutupnya. (*)