SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketum Partai NasDem Surya Paloh datang ke kediaman Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (5/3). Di sana mereka berdua berbicara banyak hal diselingi makan siang hingga ngopi bareng.

Usai pertemuan tersebut, Prabowo berpesan untuk tidak takut dengan oposisi selama itu bertujuan baik.

"Kita tidak boleh takut dengan oposisi, tapi oposisi yang selalu konstruktif, selalu damai, dan selalu dalam kerangka NKRI dan selalu dalam kerangka Pancasila. Selalu dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu Prabowo juga memastikan partainya dengan NasDem memiliki pilihan capres yang berbeda di Pemilu 2024. Meski begitu keduanya akan saling menghormati pilihan masing-masing.

"Kita dapat suatu kesimpulan tertentu, kita sepakat untuk saling menghormati keputusan politik masing-masing, kita sepakat bahwa kita ingin suasana bangsa dan negara selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun. Dalam keadaan bersatu, bahwa persaingan, rivalitas itu perlu," kata Prabowo.

Partai Gerindra telah memutuskan mengusung Prabowo sebagai capres di 2024 nanti. Sementara Partai NasDem bersama Partai Demokrat dan PKS telah memastikan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. (kumparan)

SANCAnews.id – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diminta publik untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) imbas dari kekayaan tak wajar eks pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo.

Hal ini karena Ahok berani menantang para pejabat untuk melaporkan harta kekayaan pribadi, berdasarkan ucapannya dalam video lawas yang kembali beredar di tengah hebohnya kekayaan tak wajar Rafael.

Namun seorang warganet dengan akun Twitter @E2744N mengatakan jika Ahok tidak pantas menjadi Ketua KPK, pasalnya ada 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkannya ketika memimpin Jakarta.

Dugaan korupsi yang diduga melibatkan Komisaris Utama Pertamina tersebut yaitu RS Sumber Waras, lahan di Taman BmW, dan lahan Cengkareng Barat yang belum tuntas penyelidikannya hingga sekarang.

"Bagaimana bisa pejabat terkait kasus Sumber Waras, taman BmW, lahan cengkareng serta belum tuntas penyelidikannya oleh Kpk, sekarang mau mengetuai lembaga tersebut. Sebegitu takutnya," ungkapnya dikutip WE NewsWorthy dari Twitter pribadnya, Minggu (5/3).

Sebelumnya, Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama menantang pejabat untuk melaporkan kekayaan pribadi dan membuktikan ke publik melalui pernyataan dalam video lama yang kembali beredar.

Lantaran, ramainya pemberitaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang diduga memiliki harta yang tak wajar.

"Buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana," kata Ahok dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa (28/02/2023).

"Jadi inget kata2 Koh Ahok lagi... Coba dulu diterapkan. Ada yang berani?? Apa perlu dibentuk team pengawas harta kekayaan pejabat??," narasi di postingan tersebut.

Netizen yang melihat unggahan itu lantas ramai memberikan tanggapan. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwa pejabat deg-degan dengan isu tersebut, dan bahkan ada yang meminta Ahok untuk menjadi Ketua KPK.

"Inilah yang membuat banyak pejabat deg degan..," tulis seorang netizen.

"Pak Ahok jangan jadi Gubernur atau Presiden. Jadi Ketua KPK saja gantikan pak Firli," sebut seorang netizen.

"Kalau bapak BTP jadi Ketua KPK, para pejabat koruptor pasti kencing di celana dan terdiri," ujar netizen lainnya. (*)

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung menyinggung aliran uang dalam ajang balap mobil listrik atau Formula E yang diselenggarakan pada masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal ini disampaikannya menanggapi kubu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Prasetyo Edi Marsudi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang sempat didapuk menjadi panitia Formula E 2023 besutan Anies Baswedan.

Padahal kubu Jokowi dahulu menolak keras pagelaran Formula E era Anies Baswedan, sehingga Rocky Gerung menyinggung bahwa penyebab mereka masuk bisa jadi karena aliran uang yang banyak dalam ajang balap itu.

"Itu di belakang tentu ada orang tahu aliran uang banyak dari situ (Formula E) potensial sponsor segala macam, jadi ini bisnis," ujarnya dikutip WE NewsWorthy dari YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (5/3).

Ketika berbisnis orang hanya peduli tentang keuntungan, sehingga apapun bisa dilakukan, termasuk seperti menjilat ludah sendiri, ini pun bisa berlaku pada kubu Jokowi dalam Formula E.

"Sehingga dalam bisnis orang nggak peduli mau dia pernah nyinyir dulu dia bisa berbalik arah karena wangi uang itu lebih berguna bagi dia, lebih menarik dia ketimbang ludahnya sendiri yang pernah diucapkan," bebernya.

Namun, masuknya Prasetyo Edi dan Bobby dalam kepanitiaan menguntungkan Anies di kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E, lantaran Ketua KPK Firli Bahuri akan menimbang kembali status bakal capres NasDem itu.

"Tetapi buat kita sebetulnya bukan itu poinnya, poinnya adalah ini satu aspek yang harus dipakai oleh Firli untuk menimbang-nimbang apa Anies masih mau dijebloskan dalam kasus itu," tandasnya. (*)

SANCAnews.id – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno memberi sinyal ogah diduetkan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Ia menyebut, konsep yang dibawanya tak relevan dengan Anies yang selalu menggaungkan misi perubahan.

Menanggapi itu, pengamat politik Unismuh, A Luhur Prianto menilai dalam tutur kalimat yang disampaikan Sandi telah menegaskan garis politiknya bahwa ia sejalan dengan rezim saat ini dan melanjutkan platform tersebut. Sehingga ia menyimpan harapan untuk dipakai di kubu Jokowi.

Realitas politik seperti itu membuat cita-cita politiknya untuk running di Pilpres 2024 menjadi sulit. Sandi sudah masuk ke perangkap status quo kekuasaan. Sehingga narasi perubahan tidak relevan bagi Sandi.

Soal upaya PKS memasangkan Sandi dengan Anies, itu hanya sekadar basa-basi politik. Di kesempatan sebelumnya Sandi sudah mendeklarasikan kesetiaan pada langkah politik Prabowo.

"Dan kalaupun ia hengkang dari Gerindra, tetap akan sulit menjadi prioritas partai-partai koalisi pengusung," katanya.

Munculnya kasus piutang Pilkada DKI Jakarta kata dia, membuat posisi psikologis Sandi dengan tokoh-tokoh di circle Anies juga makin sulit berterima.

Meskipun demikian, Sandi dengan persediaan amunisi politiknya yang besar tetap menjadi magnet bagi partai politik.

"Tidak banyak tokoh politik yang sumber daya ekonomi pribadinya siap digunakan untuk pembiayaaan politik. Daya tarik dan faktor diferensiasi Sandi ada di situ," pungkas Luhur.

Sebelumnya, Sandiaga Uno memberi sinyal tak sejalan lagi dengan Anies Baswedan karena ia mengusung konsep berkelanjutan.

Konsep itu sudah tidak relevan dengan Anies yang selalu menggaungkan misi perubahan. Konsep itu dipertegas dengan dibangunnya Koalisi Perubahan oleh NasDem, PKS, dan Demokrat.

Saat ditanya soal paket ini, Sandi mengatakan, ia pernah bermitra dengan Anies pada Pilgub 2017 dan menuai hasil positif. Namun sekarang, dirinya dan Anies berbeda tugas.

"Saya di Kementerian di bawah Presiden Jokowi dan partai di bawah Prabowo Subianto. Kami mengusung konsep keberlanjutan dan percepatan pembangunan," kata Sandi saat berkunjung ke Makassar, Jumat, 3 Maret.

Narasi yang diusung adalah pembangunan yang sudah berlangsung delapan tahun lebih ini bisa dipercepat.

"Bukan kita ubah, tapi kita justru akselesrasi. Bukan kita ganti arahnya, tapi justru kita perkuat arahnya dengan capaian-capaian lebih bisa dirasakan masyarakat," ujarnya. (kontenjatim)

SANCAnews.id – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang telah memerintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda proses dan tahapan pemilu, masih menjadi polemik. Tidak sedikit menuding putusan itu adalah upaya untuk menunda Pemilu 2024.

Pasalnya, amar putusan PN Jakpus atas gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) itu, memerintahkan KPU RI untuk tidak melanjutkan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Noory Okthariza menilai, dengan adanya putusan itu, upaya-upaya sistematis menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo seolah semakin nyata adanya.

“Kecurigaan bahwa ada korelasi dari sekian banyak isu-isu yang beredar di publik mengindikasikan ada upaya yang secara sistematis menginginkan penundaan pemilu itu,” kata Noory dalam diskusi Polemik bertajuk “Jalan Terjal Pemilu 2024”, yang disiarkan secara daring pada Sabtu (4/3).

Menurut Noory, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu tersebut bisa saja terorganisir atau justru sebaliknya, tidak terorganisir sama sekali.

“Tapi intinya satu, Pemilu 2024 nanti dulu deh, kita tunggu 1 atau 2 tahun lagi. Lalu ada semacam upaya untuk memperpanjang jabatan Presiden,” ujarnya.

Noory mengungkapkan, jika isu tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi itu dilacak pertama kali muncul sudah lama sekali. Bahkan beberapa bulan menjelang Presiden Jokowi dilantik di periode keduanya yakni bulan Agustus 2019.

“Dua hari lalu, putusan PN Jakpus memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu. Itu mengindikasikan ada upaya yang secara sistematis menginginkan penundaan pemilu itu,” tandasnya. (rmol)