SANCAnews.id

SANCAnews.id – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku akan membangun sumur resapan di Jakarta Barat.

Hal tersebut ia sampaikan usai menanam pohon di Taman Sensori Kamal, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (28/2/2023).

Diketahui, sumur resapan merupakan program Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, untuk mengatasi banjir di ibu kota.

"Tadi saya minta ke Pak Yani (Wali Kota Jakarta Barat) untuk menambahkan kalau bisa ada penampungan air," ucap Heru di Taman Sensori Kamal.

Selain itu, Heru juga memerintahkan Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko untuk melakukan sodetan di kali-kali yang berlokasi di kota administrasinya.

"Mungkin nanti akan ada sumur-sumur resapan kan untuk menampung (air) bagus juga itu," kata Heru.

"Jadi di sini tetap Taman Sensori Kamal, lalu di bawahnya nanti ada sumur resapan," lanjutnya.

Heru mengklaim bahwa sumur resapan akan bagus dan efektif untuk mengatasi banjir, apabila dibangun di bawah Taman Sensori Kamal.

"Jadi nanti di bawah rumput-rumput taman ini itu akan dibangun sumur resapan. Itu akan berguna buat menampung air, sehingga dapat mengatasi banjir," pungkas Heru.

Dinas SDA DKI Jakarta Ajak Masyarakat Bangun Sumur Resapan 

Sebagai upaya penganan banjir, Dinas Sumber Daya Air (SDA) telah melakukan berbagai macam upaya.

Dilansir dari akun Instagram @dinas_sda, berbagai macam upaya yang telah dilakukan antara lain pengerukan saluran, pembuatan waduk, kesiapan operasional pompa, dan lain sebagainya.

Namun hal tersebut belum cukup, masih diperlukan kolaborasi dengan masyarakat sebagai upaya penanggulangan terhadap banjir.

"Salah satu bentuknya adalah membuat drainase vertikal atau sumur resapan," demikian tulis dalam caption unggahan tersebut dikutip oleh Warta Kota, Senin (21/11/2022).

Diketahui, sumur resapan merupakan salah satu program Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, untuk menanggulangi banjir di ibu kota.

Program sumur resapan tersebut dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Dinas SDA menjelaskan bahwa selain berfungsi sebagai konservasi tanah, sumur resapan juga dapat menjadi tempat menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah.

"Kami mengajak kerja sama masyarakat untuk membuat sumur resapan. Hal tersebut supaya air hujan dikembalikan ke tanah, bukan menggenang di pemukiman," demikian tertulis dalam unggahan tersebut.

Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat dalam membuat sumur resapan adalah sebagai berikut:

1. Buat sumur berdiameter 80 hingga 100 sentimeter. Sedalam 1,5 meter jangan sampai keluar air;

2. Gunakan buis beton untuk memperkuat dinding dengan ukuran diameter 60 sentimeter dan tinggi 90 sentimeter, dengan celah satu jari;

3. Gunakan pipa paralon sebagai saluran masuk dan keluar air hujan;

4. Buatlah saluran pembuangan dari drainase vertikal menggunakan pipa paralon 3 atau 4 inch;

5. Isi lubang drainase vertikal dengan koral setebal 15 sentimeter;

6. Tutup bagian atas drainase vertikal dengan plat beton, dan dapat ditaruh taman di atasnya. (wartakota)

SANCAnews.id – Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyebut seharusnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berkonsultasi dulu dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), sebelum penerapan kebijakan jam masuk sekolah setara SMA di wilayahnya pada pukul 05.00 WITA.

"Gini, kewenangan menyangkut soal level sekolah SMP dan SMK memang di Gubernur, ada di pemerintah provinsi. Saya kira tepatnya dikonsulatasikan ke Kemendikbud," kata Huda kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).

"Apakah perubahan jadwal masuk sekolah jam 5 itu secara psikologis secara sosiologis itu tepat nggak sih, kira-kira begitu," sambungnya.

Ia mengatakan, kebijakan meminta anak sekolah untuk masuk pada jam 5 pagi tersebut memang perlu ada kajian terlebih dahulu sebelum diterapkan.

"Itu saya kira perlu dan analisis objektif, itu saya kira nanti bisa dipegang semua pihak," ungkapnya.

Meski demikian, ia menyebut DPR RI khususnya Komisi X tidak akan turun langsung atasi persoalan tersebut. Ia justru meminta Kemendikbudristek untuk turun langsung memberikan respons atas kebijakan tersebut.

"Saya kira konteksnya Kemendikbud perlu merespons memastikan apakah memajukan jam masuk sekolah itu standar nggak sih. Kalau saya di awal bilang saya tidak setuju," tuturnya.

"Saya kira jam 7 itu sudah ideal. kita kalau mau menambah tinggal ditambah jam pulangnya diperpanjang. Kedua kalau kontkesnya ada ingin pembaharuan kualitas lulusan dan seterusnya saya kira caranya tidak begitu," sambungnya.

Masuk Jam 5 Pagi

Sebelumnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memutuskan agar jam masuk sekolah setara SMA pada pukul 05.00 WITA. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat para guru dan kepala sekolah yang dipimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat.

Potongan video pada saat rapat berlangsung diunggah oleh salah satu akun media sosial Twitter. Dalam video itu terdapat Viktor yang tengah menjelaskan alasan mengapa jam sekolah anak-anak SMA harus dimajukan jadi pukul 05.00 WITA.

Menurutnya, waktu tersebut ideal kalau melihat jam tidur pelajar SMA. Kalau menurut perhitungannya, anak-anak pelajar SMA akan tidur jam 10 malam. Setelah itu bangun pukul 4 pagi.

"6 jam pas, jam 4 udah bangun, mandi setengah jam, setengah jam perjalanan 30 menit sampai sekolah mulai jam 5," kata Viktor dalam video yang diunggah Twitter @Trending_Issue dikutip Selasa (28/2/2023).

Selain itu, masuk sekolah pada pukul 05.00 WITA juga dinilainya untuk melatih kedisiplinan serta etos kerja dari para siswa. Ia memahami kalau permintaannya itu terasa berat bagi pelajar maupun guru. (suara)

SANCAnews.id – Endorsement Presiden Joko Widodo kepada sejumlah figur potensial maju Pilpres 2024, setidaknya ada 3 orang, dianggap sebagai upaya mengepung gerakan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, membaca ada upaya Jokowi menyekat ruang gerak Anies. Caranya, dengan menyatakan dukungan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; Ketum Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto; dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

“Ketiga nama itu didukung Jokowi untuk menunjukkan secara tidak langsung adalah adanya upaya 'mengepung' Anies Baswedan,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (27/2).

Efriza menguraikan, nama Airlangga mengemuka dari hasil Musyawarah Rakyat (Musra) XVII yang digelar gabungan relawan Presiden Joko Widodo, di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 12 November 2022.

Sementara, nama Prabowo mengemuka di acara Perindo dan PPP. Sementara di acara PAN, Jokowi menunjukkan kedekatan dengan Ganjar sama dengan keinginan Rakornas PAN.

“Dia (Jokowi) juga menunjukkan dukungan terhadap KIR dan KIB, sambil berharap dengan diendorse oleh dirinya, calon kandidat di dua koalisi ini melanjutkan kebijakan strategi nasional yang dilakukan saat ini,” demikian Efriza menambahkan. (*)

 

SANCAnews.id – Setiap bahasa yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo menjelang kontestasi Pilpres 2024 selalu menarik perhatian khalayak luas. Termasuk soal gerak-geriknya mendukung sejumlah figur bakal calon presiden (bacapres).

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai Jokowi tengah bermanuver pada 2023 ini. Salah satu indikasinya adalah dengan meng-endorse 3 figur bacapres sekaligus.

Yaitu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto; dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Dituturkan Efriza, Jokowi menunjukkan bahasa politik mendukung Airlangga melalui hasil Musyawarah Rakyat (Musra) XVII, yang digelar gabungan relawan Presiden Jokowi di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 12 November 2022 lalu.

“Airlangga mengungguli Prabowo dan Ganjar Pranowo,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/2).

Sementara, Efriza melihat dukungan Jokowi terhadap Prabowo disampaikan dalam dua momentum. Yakni di acara Perindo dan PPP, dengan menyinggung nama Menteri Pertahanan itu sebagai capres.

“Sementara di acara PAN, kepala pemerintahan ini menunjukkan kedekatan dengan Ganjar. Dan sesuai dengan keinginan Rakornas PAN,” sambungnya.

Dukungan terhadap 3 figur bacapres itu, menurut dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo ini, ujungnya adalah untuk membentuk kekuatan koalisi Pilpres 2024. Di mana, Jokowi ingin membentuk poros koalisi pemerintahan yang bisa melanjutkan program pembangunannya.

“Jadi amat jelas, Jokowi punya kepentingan pemerintahan ke depan melanjutkan program kebijakan strategis nasional yang telah ia lakukan,” sambungnya.

Selain itu, Efriza menduga ada upaya dari Jokowi untuk mendesain pemilu menjadi hanya satu putaran. Hal itu terkait dengan jumlah pasangan calon (paslon) yang akan ikut berlaga di 2024.

“Ini juga menunjukkan telah ada dua kubu, Koalisi Perubahan dengan Anies Baswedan yang berseberangan dengan Pemerintah, dan dua koalisi pemerintah yang didukung oleh Jokowi, yaitu PDIP bersama dengan KIB dan KKIR,” tuturnya.

“Secara tak langsung, melalui dukungannya untuk dua koalisi, Jokowi sedang mendesain mengepung Koalisi Perubahan menuju Pilpres 2024 ini,” demikian Efriza. (*)

SANCAnews.id – Aksi ribuan buruh, tani, hingga mahasiswa yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2), masih berlangsung.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, massa mulai membakar ban bekas hingga spanduk sambil menyuarakan apa yang menjadi tuntutan aksinya. Aksi bakar ban ini, dilakukan sesaat setelah hujan yang sempat lebat mengguyur, mulai reda.

Asap tampak mengepul ke udara, mewarnai suasana mendung di tengah aksi yang sudah berlangsung sejak siang tadi.

“Cabut Perppu tipu-tipu! Perppu Ciptaker itu Perppu tipu-tipu kawan-kawan!” teriak orator dari atas mobil komando.

Selain pencabutan Perppu Cipta Kerja, massa membawa sejumlah tuntutan, di antaranya penghapusan sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta upah layak.

Lalu, demonstran juga menuntut kebebasan akademik, pendidikan gratis di segala jenjang. Perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja Non-PNS (Penyuluh KB, Guru Honorer, Pekerja Perikanan dan Kelautan), pengemudi ojek online, dan lain-lain. (*)