SANCAnews.id

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertanyakan apakah Presiden Indonesia berikutnya bakal meneruskan program hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Jokowi pun lantas langsung menjawab pertanyaannya sendiri, Dia bilang tidak akan diteruskan.

"Apakah ini (program hilirisasi) akan kita teruskan? Saya kira jawabannya tidak." kata Jokowi dalam Rakornas PAN yang dikutip secara virtual, Minggu (26/2/2023).

Meski tidak yakin, Jokowi berharap Presiden selanjutnya mau dan berani melanjutkan programnya tersebut. Menurutnya program tersebut merupakan salah satu cara agar Indonesia menjadi negara maju.

"Dampak hilirisasi itu luar biasa besarnya kalau ini semua bahan bahan mentah semua bisa kita hilirkan semuanya. PDB bisa melompat ke angka 11.000 triliun. Lapangan kerja yang akan terbentuk bisa 10,5 juta," paparnya.

Menurutnya kesempatan harus diambil oleh pemerintah Indonesia, dia tak ingin ekpsor bahan mentah Indonesia hanya akan memperkaya negara lain saja.

"Jangan ekspor bahan mentah terus kita lakukan, yang dapat kesempatan kerja itu adalah yang di negara yang membeli bahan mentah kita," ucapnya.

Jokowi kemudian menegaskan Indonesia tidak boleh berbelok lagi atas keputusan hilirisasi yang memiliki konsekuensi menghentikan ekspor bahan mentah di segala bidang, sekalipun risikonya Indonesia bisa saja dimusuhi negara-negara lain.

"Jangan sampai berbelok lagi, yang namanya ekspor bahan mentah kita geser jadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Meskipun risikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Karena pabrik-pabrik di sana (negara lain), industri di sana menjadi setop karena bahan mentahnya tidak kita ekspor. Itu yang namanya hilirisasi," jelasnya.

Dia mengulas, Indonesia telah menghentikan ekspor bahan mentah nikel tahun 2020, yang menuai gugatan dari negara-negara Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meski kalah dalam gugatan, Presiden Jokowi menegaskan Indonesia tidak boleh mundur. Oleh karena itu, kata dia, Indonesia mengajukan banding.

"Kalau kita kalah kemudian kita ragu untuk berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Itu selalu saya ulang-ulang kepada menteri. Usahanya apa? Ya banding. Nggak tahu nanti kalau banding lagi kalah, apakah ada banding lagi, diberi kesempatan ya banding lagi," tuturnya.

Kepala Negara menuturkan yang terpenting selama proses banding dilakukan, Indonesia terus mempersiapkan industri hilirisasi. Sehingga apa pun hasil banding tersebut, industri nasional sudah siap.

"Nikel sudah siap kita sekarang ini. Kita akan setop lagi bulan Juni (2023) bauksit, Setop. Padahal, hati-hati, 90 persen ekspor bahan mentah bauksit kita itu ke Tiongkok. Nggak tahu dia nanti gugat kita nggak. Kalau digugat ya berarti nikel-nya digugat Uni Eropa, bauksit-nya digugat Tiongkok, karena 90 persen ekspor bahan mentah kita ke sana," kata Jokowi. (suara)

SANCAnews.id – Tokoh Nadhlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan alias Gus Umar, menyampaikan tanggapannya atas pernyataan Yenny Wahid terkait kasus penganiayaan yang dialami oleh anak petinggi GP Ansor, David Ozora, oleh Mario Dandy Satriyo.

Sebelumnya, Yenny diketahui menjenguk David pada Sabtu (25/2/2023) di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, ia berharap anak dari Jonathan Latumahina tersebut bisa diberikan kesembuhan.

Tak hanya itu, Yenny juga menyebut bahwa keluarga besar NU mengharapkan keadilan untuk David. Pernyataan itulah yang menimbulkan ketidaksetujuan dari Gus Umar. Ia menyampaikan hal itu melalui cuitannya.

Melalui salah satu cuitannya, Gus Umar menegaskan bahwa kasus penganiayaan David bukan milik keluarga NU, tapi itu adalah masalah keadilan yang harus ditegakkan bagi warga negara yang dianiaya.

Menurutnya, yang marah dan peduli dengan David karena dianiaya oleh Mario Dandy tidak hanya NU maupun GP Ansor, tapi juga rakyat Indonesia.

Baca Juga: Viral Video Mensos Risma Cuci Mobil Dinas, Tokoh NU Sampai Geleng-geleng: Enggak Habis Pikir! Demi Apa Coba?

“Mbak Yenni kasus penganiayaan David itu bkn milik keluarga NU,” ujarnya dikutip Populis.id dari cuitan akun @Umar_Hasibuan_ pada Minggu (26/2/2023).

Ia menambahkan, “Ini ttg keadilan yg hrs ditegakkan utk siapapun warga negara yg dianiaya khususnya David yg dianiaya dgn sadis oleh mario dandy cs. Yg peduli dan marah bkn hanya NU atau ansor tp semua rakyat.”

Cuitan Gus Umar itu kemudian memicu berbagai komentar dari netizen. Hingga artikel ini ditulis, kicauan tersebut sudah dilihat lebih dari 33.000 kali. (populis)

SANCAnews.id – Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermain curang dengan mengumpankan PDI Perjuangan (PDIP).

Mulanya, Rocky tengah membahas sistem proporsional terbuka dan tertutup yang sempat disinggung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Menanggapi soal sistem Pemilu tersebut, Sekjen Projo Handoko mengkhawatirkan Pemilu 2024 ditunda jika Mahkamah Konstitusi (MK) menghendaki perubahan dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.

Handoko mengaku tidak mempermasalahkan sistem pemungutan suara yang diberlakukan. Baginya, yang terpenting adalah jawal Pemilu 2024 tidak terganggu.

Menanggapi hal tersebut, Rocky menilai Presiden Jokowi berlaku curang karena ingin mengumpankan PDIP karena hanya PDIP yang mempersoalkan hal tersebut.

“Jadi kelihatannya Jokowi ingin umpankan PDIP supaya dihukum oleh rakyat banyak kan. Itu sinyalnya begitu. Jadi Pak Jokowi juga curang. Dari awal dia tahu bahwa ini sinyal yang berbahaya,” ujar Rocky, dikutip NewsWorthy dari kanal YouTube pribadi pada Minggu (26/2/2023).

Menurut Rocky, seharusnya Presiden Jokowi cukup memberikan teguran atau komentar agar tidak ada perubahan sistem.

“Mustinya dia tegur atau kasih komentar aja ‘ya tidak bisa lah, masa udah mau mulai pertandingan sistim perwasitannya dirubah,” imbuhnya.

Tetapi, Presiden Jokowi yang dalam hal ini sedang bermain politik justru menggunakan persoalan tersebut untuk dijadikan alasan menunda Pemilu.

“Tapi Jokowi juga tahu bahwa ini permainan politik untuk menimbulkan kehebohan supaya dia punya alasan untuk menunda Pemilu. Jahatnya begitu cara berfikir presiden sebagai political player,” pungkas Rocky. (*)

SANCAnews.id – Citra bangsa dan negara Indonesia di mata dunia, bisa dikembalikan oleh sosok pemimpin yang pernah menjadi kepala daerah, yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Hal tersebut disampaikan aktivis senior yang juga Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Dr. Syahganda Nainggolan, saat menjadi narasumber dalam dialog politik bertajuk, “Pasang Surut Relasi Muhammadiyah dengan Kekuasaan” yang digelar virtual, pada Sabtu pagi (25/2).

“Percayalah sama saya, hanya Anies yang bisa mengangkat harkat republik ini,” ujar Syahganda dalam pemaparannya.

Menurut Syahganda, Anies sudah membuktikan beberapa hal terkait dengan kepemimpinannya, khususnya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Anies menurunkan jumlah satuan luas tanah yang dimiliki oleh seorang pengusaha yang ingin ikut mengembangkan real estate dari 6 ribu menjadi lebih kecil dari seribu meter persegi,” katanya.

Lebih dari itu, Syahganda memandang, kondisi bangsa saat ini sudah tidak lagi terbilang wajar, karena pemerintahan Presiden Joko Widodo telah gagal membuat pemerataan kesejahteraan bagi rakyat.

“Itu salah satu contoh yang dilakukan Anies untuk orang menengah bawah, dan berhubungan untuk semua. Indonesia ini sudah hampir hancur,” demikian Syahganda menambahkan. (rmol)

SANCAnews.id – Politisi kawakan Rizal Ramli menerima kunjungan persahabatan pengacara Eggi Sudjana. Pertemuan yang juga dihadiri aktivis Rustam Effendi itu digelar di Jakarta Selatan, Sabtu (25/2).

Eggi Sudjana hadir dalam kapasitasnya sebagai penasehat hukum Bambang Tri Mulyono, penggugat ijazah palsu Joko Widodo. Kepada Rizal Ramli, Eggi Sudjana melaporkan proses pengadilan kasus ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, sejak Januari 2023.

Rizal Ramli pun banyak bertanya kepada Eggi tentang proses pengadilan yang terkesan ruwet, untuk masalah yang sangat sederhana.

"Kok bisa bertele-tele? Kok hanya barisan testimoni dan hearsay (katanya) tanpa bisa menghadirkan barang bukti," kata Rizal terheran.

Menjawab pertanyaan Rizal, Eggi menyampaikan bahwa Majelis Hakim gagal menghadirkan saksi-saksi yang dapat memberikan bukti keaslian ijazah Jokowi.

"Banyak kesaksian yang hanya berisi pernyataan-pertanyaan dan katanya, tanpa mampu menunjukkan ijazah asli. Padahal masalahnya sederhana, tinggal tunjukkan ijazah asli," tuturnya.

Jawaban Eggi pun membuat Rizal tak habis pikir. Dia pun menjamin bahwa sampai kapan pun proses pengadilan ijazah palsu akan tetap meragukan.

“Until proven, it is questionable (sampai terbukti, itu meragukan)," demikian Rizal. (rmol)