SANCAnews.id

 

SANCAnews.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan data banjir terkini per pukul 15.00 WIB, Senin (27/2/2023). Setidaknya, ada 109 RT yang wilayahnya hingga kini terendam banjir dan menyebabkan ratusan jiwa mengungsi.

 

"BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 5 ruas jalan dan 104 RT, saat ini menjadi 3 ruas jalan tergenang dan 109 RT atau 0,358 i 30.470 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangannya.

 

Banjir ini terjadi akibat hujan yang terus mengguyur wilayah DKI sepanjang 26-27 Februari 2023. Ketinggian banjir juga cukup bervariasi, mulai dari 40 CM, 1 meter hingga ada yang mencapai hampir 2 meter.

 

Menurut informasi BMKG, memang ada sejumlah wilayah yang dilanda hujan dengan intensitas sangat lebat seperti di wilayah Sunter Hulu (105 mm), Stasiun Iklim Banten (105 mm), dan Pompa Arcadia, Jakarta Selatan (100 mm).

 

Sementara, wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya diterpa hujan dengan intensitas lebat (50-100) mm/hari) hingga menyebabkan kenaikan status siaga Pintu Air Manggarai, Pos Angke Hulu, dan Pos Sunter Hulu, dan Pintu Air Karet menjadi Siaga 3 (Waspada), serta genangan di wilayah DKI Jakarta.

 

Isnawa mengatakan bahwa BPBD DKI Jakarta sudah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi banjir di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat.

 

Sejumlah instansi terkait juga tengah melakukan penyedotan banjir dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. Ia menyebut air ditargetkan dapat surut dalam waktu cepat.

 

Sebagai informasi, berikut rincian jumlah pengungsi yang dirilis oleh BPBD DKI, diantaranya:

 

Pengungsi - Kelurahan Kedaung Kaliangke terdiri dari 25 KK (93 jiwa di Masjid Jami Al Fudhola), dan 57 KK (80 jiwa di Mushola At Taubah). Kelurahan Kedoya Utara, terdapat 31 KK (72 jiwa di Masjid Al Hidayah).

 

Baca Juga: Mohon Jangan Kaget! Pengunduran Diri Rafael Dikaitkan-kaitkan dengan Kelompok Mafia Pajak dan Buku Hitam Ferdy Sambo

 

Baca Juga: Jejak Mario Dibongkar Habis,Sok Jagoan, Sering Ngajak Gelut Gegara Cemburu Buta, Pernah Dicekek Terus Dibeginikan Untung Dipisahin!

 

Kemudian Kelurahan Kembangan Utara terdapat 15 KK (22 jiwa di Musholla Nurul Muslimin). Dan Kelurahan Kampung Melayu terdapat 2 KK (7 jiwa di SDN Kampung Melayu 01 Pagi).

 

Adapun, data wilayah yang masih terdampak banjir adalah sebagai berikut:

 

Jakarta Barat terdapat 37 RT yang terdiri dari:

Kel. Kembangan Utara

- Jumlah: 3 RT

- Ketinggian: 50 s.d 110 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi

 

Kel. Kembangan Selatan

- Jumlah: 3 RT

- Ketinggian: 70 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi

 

 

Kel. Tegal Alur

- Jumlah: 3 RT

- Ketinggian: 40 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi

 

Kel. Rawa Buaya

- Jumlah: 10 RT

- Ketinggian: 35 s.d 120 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Angke

 

Kel. Kedaung Kaliangke

- Jumlah: 4 RT

- Ketinggian: 40 s.d 60 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Angke

 

Kel. Duri Kosambi

- Jumlah: 6 RT

- Ketinggian: 30 s.d 78 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & Luapan Kali Angke

 

Kel. Kedoya Selatan

- Jumlah: 6 RT

- Ketinggian: 25 s.d 55cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & Luapan Kali Pesanggrahan

 

Kel. Kedoya Utara

- Jumlah: 2 RT

- Ketinggian: 55 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & Luapan Kali Pesanggrahan

 

Jakarta Selatan terdapat 16 RT yang terdiri dari:

Kel. Cilandak Timur

- Jumlah: 2 RT

- Ketinggian: 55 s.d 70 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Krukut

 

Kel. Jati Padang

- Jumlah: 2 RT

- Ketinggian: 45 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan PHB Pulo

 

Kel. Pejaten Timur

- Jumlah: 3 RT

- Ketinggian: 80 s.d 150 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung

 

Kel. Kebon Baru

- Jumlah: 1 RT

- Ketinggian: 25 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung

 

Kel. Manggarai

- Jumlah: 3 RT

- Ketinggian: 40 s.d 50 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung

 

Kel. Rawajati

- Jumlah: 4 RT

- Ketinggian: 40 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung

 

Kel. Pengadegan

- Jumlah: 1 RT

- Ketinggian: 20 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung

 

Jakarta Timur terdapat 56 RT yang terdiri dari:

Kel. Cililitan

- Jumlah: 1 RT

- Ketinggian: 125 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung

 

Kel. Cawang

- Jumlah: 13 RT

- Ketinggian: 30 s.d 175 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung

 

Kel. Balekambang

- Jumlah: 1 RT

- Ketinggian: 90 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung

 

Kel. Bidara Cina

- Jumlah: 11 RT

- Ketinggian: 40 s.d 180 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung

 

Kel. Kampung Melayu

- Jumlah: 27 RT

- Ketinggian: 30 s.d 160 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung

 

Kel. Cipinang Muara

- Jumlah: 2 RT

- Ketinggian: 40 s.d 50 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Sunter

 

Kel. Jatinegara Kaum

- Jumlah: 1 RT

- Ketinggian: 20 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & luapan Kali Sunter

 

Jalan Tergenang terdapat 3 ruas jalan:

1. Jl. Sungai Begog, Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing ,Kel. Semper Timur, Jakarta Utara

Ketinggian: 30 cm

2. Jl. Sakti VII ( Halaman SDN 02 Pagi), Kel. Petukangan Selatan, Jakarta Selatan

Ketinggian: 25 cm

3. Jl. Perumahan Green Garden RW. 04 ( Depan MCD ) Kel. Kedoya Utara , Jakarta Barat

Ketinggian: 15 cm. (populis)

SANCAnews.id – Sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir dengan ketinggian yang bervariatif akibat hujan lebat yang terjadi pada Senin (27/2). Bahkan, di Bidara Cina dan Cawang ketinggian air mencapai 180 cm.

 

Namun, banjir yang merendam Jakarta hari ini seperti kurang mendapat sorotan dan pemberitaan. Hal ini, jauh berbeda ketika Jakarta masih dipimpin Anies Baswedan.

 

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, setiap persoalan seharusnya dipandang secara objektif.

 

"Jangan karena Anies, Jakarta banjir jadi rame, tapi ketika Pj Gubernur (Heru Budi Hartono) diam-diam saja," kata Ujang saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL.

 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu melanjutkan, banjir yang terjadi hari ini seolah-olah bukanlah suatu masalah dan terjadi permakluman.

 

"Heru kalau enggak bagus kita kritik. Kalau bagus kita apresiasi, ini yang harus dikembangkan," pungkasnya.

 

Hingga pukul 17.00 WIB, BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 3 ruas jalan dan 104 RT, saat ini menjadi 4 ruas jalan tergenang dan 118 RT atau 0,387 persen dari 30.470 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta. (rmol)

SANCAnews.id – Penerbitan Keppres 17/2022 tentang Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu memuat misteri politik tersembunyi yang harus diwaspadai. Keppres tersebut memungkinkan jadi jalan pintas pemberian maaf atau rehabilitasi terhadap pelanggaran HAM Berat seperti peristiwa pengkhianatan G30S PKI tahun 1965.

 

"Ini misteri politik tersembunyi yang perlu diwaspadai," kata Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Barat, Syafril Sofyan kepada redaksi, Senin (27/2).

 

Pandangan Syafril yang tergabung dalam KAMI Lintas Provinsi, rekam jejak kebangkitan PKI sudah terlihat sejak lama. Hal ini didasarkan dari indikasi neo komunisme tetap melakukan kegiatan.

 

Keppres 17/2022 pun ditengarai sebagai pintu masuk pemerintah meminta maaf kepada PKI, termasuk memberikan ganti rugi kepada para pengikut dan antek-antek PKI yang dianggap korban pelanggaran HAM.

 

Atas keberadaan Keppres 17/2022, KAMI Lintas Provinsi pun menyatakan beberapa sikap. Pertama, masyarakat, khususnya TNI diminta waspada terhadap kebangkitan paham neo komunisme dengan kedok penegakan hak-hak asasi. PKI, kata KAMI Lintas Provinsi, bukanlah korban, melainkan pelaku kejahatan berat HAM.

 

Kedua, KAMI Lintas Provinsi mengecam dan menolak tindakan pemerintah melalui Keppres 17/2022 jika meminta maaf serta memberi kompensasi ganti rugi kepada pengikut atau keluarga PKI.

 

"Ini tentu merupakan kegiatan melanggar Pancasila dan Konstitusi (TAP MPR dan UUD 1945). Jika pemerintah, dalam hal ini Joko Widodo tetap melakukannya, maka tindakan tersebut jelas dan tegas melanggar konstitusi. Sudah pantas dimakzulkan," tegas KAMI Lintas Provinsi.

 

Masyarakat serta aparat penegak hukum juga diimbau waspada dan bertindak tegas terhadap munculnya bahaya laten PKI dalam setiap adanya upaya menghidupkan ajaran-ajaran komunisme, marxisme dan leninisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (rmol)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial, ZA Effendy menyoroti cuitan Presiden Jokowi yang menyampaikan bahwa pembangunan lapangan sepakbola di IKN akan dibiayai oleh Federasi Sepakbola Internasional (FIFA).

 

Ia mengaku dibuat gagal fokus oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono yang tampak tertawa saat melihat foto Presiden Jokowi menunjuk denah lokasi lapangan. Hal itu disampaikan ZA Effendy dalam akun Twitter pribadinya, pada Senin 27 Februari 2023.

 

"Kemarin Jokowi nyatakan FIFA akan biayai setidaknya 8 lapangan sepak bola, diharapkan selesai setahun. Jadi gagal fokus ke Kepala IKN yang “nyengir” sendiri, pada saat Jokowi menunjukkan denah lokasi lapangan sepak bolanya, sementara yang lain serius menyimak …? #Nalar," ujar dia dikutip Newsworthy.

 

Kemarin Jokowi nyatakan FIFA akan biayai setidaknya 8 lapangan sepak bola, diharapkan selesai setahun. Jadi gagal fokus ke Kepala IKN yang “nyengir” sendiri, pada saat Jokowi menunjukkan denah lokasi lapangan sepak bolanya, sementara yang lain serius menyimak …? ???? #Nalar pic.twitter.com/846xZ3YEDn

 

— #KataNalar (@ZAEffendy) February 27, 2023

Diketahui, menduduki Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bersama Presiden Jokowi langsung bangun training center di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung prasarana bagi persepakbolaan Indonesia yakni Timnas Garuda Indonesia.

 

Ya diketahui dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan kelanjutan meninjau pembangunan Ibu Kota yang berada di Kalimantan, tak hanya itu Presiden Jokowi juga menunjukan wilayah yang akan dibangun 8 lapangan untuk training center persepakbolaan Indonesia.

 

Dalam kunjungan Presiden jokowi di IKN mengungkapkan bahwa nantinya akan terdapat delapan lapangan sepak bola di sana, dan harus segera dibangun cepat tidak lebih dari setahun.

 

“Lapangan sepak bolanya PSSI ini akan segera dikerjakan dan diharapkan selesai tidak lebih dari satu tahun,” tutur Presiden dalam keterangannya saat meninjau Kawasan 1B, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Jumat (24/2).

 

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan lapangan sepakbola tersebut akan dibiayai oleh Federasi Sepakbola Internasional (FIFA). Jokowi menilai hal tersebut merupakan bukti kepercayaan internasional terhadap pembangunan IKN.

 

Selain lapangan sepak bola, wilayah 1B dan 1C juga akan di isi fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan ada pula sebagian untuk housing.

 

Sedangkan wilayah IA untuk kantor pusat pemerintahan serta Istana Kepresidenan. Selain Istana, Presiden Joko Widodo juga menaruh perhatian pada pembangunan training center ini.

 

Dalam kunjungan ke IKN tersebut, didampingi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga Menteri BUMN dan dua Exco PSSI, yakni Juni Rachman dan Muhammad.

 

"Terima kasih Pak Presiden, kami bersama dengan Exco PSSI, sebuah kehormatan luar biasa, Bapak sudah memutuskan pembangunan training centre di tengah kota. Kami pastikan akan selesai segera karena dana dari FIFA sudah disiapkan. Kalau berkenan nanti Shin Tae-yong akan kami bawa juga ke sini untuk melihat,’’ ucap Erick Thohir. (*)

Newsworthy.

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertanyakan apakah Presiden Indonesia berikutnya bakal meneruskan program hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Jokowi pun lantas langsung menjawab pertanyaannya sendiri, Dia bilang tidak akan diteruskan.

 

"Apakah ini (program hilirisasi) akan kita teruskan? Saya kira jawabannya tidak." kata Jokowi dalam Rakornas PAN yang dikutip secara virtual, Minggu (26/2/2023).

 

Meski tidak yakin, Jokowi berharap Presiden selanjutnya mau dan berani melanjutkan programnya tersebut. Menurutnya program tersebut merupakan salah satu cara agar Indonesia menjadi negara maju.

 

"Dampak hilirisasi itu luar biasa besarnya kalau ini semua bahan bahan mentah semua bisa kita hilirkan semuanya. PDB bisa melompat ke angka 11.000 triliun. Lapangan kerja yang akan terbentuk bisa 10,5 juta," paparnya.

 

Menurutnya kesempatan harus diambil oleh pemerintah Indonesia, dia tak ingin ekpsor bahan mentah Indonesia hanya akan memperkaya negara lain saja.

 

"Jangan ekspor bahan mentah terus kita lakukan, yang dapat kesempatan kerja itu adalah yang di negara yang membeli bahan mentah kita," ucapnya.

 

Jokowi kemudian menegaskan Indonesia tidak boleh berbelok lagi atas keputusan hilirisasi yang memiliki konsekuensi menghentikan ekspor bahan mentah di segala bidang, sekalipun risikonya Indonesia bisa saja dimusuhi negara-negara lain.

 

"Jangan sampai berbelok lagi, yang namanya ekspor bahan mentah kita geser jadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Meskipun risikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Karena pabrik-pabrik di sana (negara lain), industri di sana menjadi setop karena bahan mentahnya tidak kita ekspor. Itu yang namanya hilirisasi," jelasnya.

 

Dia mengulas, Indonesia telah menghentikan ekspor bahan mentah nikel tahun 2020, yang menuai gugatan dari negara-negara Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meski kalah dalam gugatan, Presiden Jokowi menegaskan Indonesia tidak boleh mundur. Oleh karena itu, kata dia, Indonesia mengajukan banding.

 

"Kalau kita kalah kemudian kita ragu untuk berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Itu selalu saya ulang-ulang kepada menteri. Usahanya apa? Ya banding. Nggak tahu nanti kalau banding lagi kalah, apakah ada banding lagi, diberi kesempatan ya banding lagi," tuturnya.

 

Kepala Negara menuturkan yang terpenting selama proses banding dilakukan, Indonesia terus mempersiapkan industri hilirisasi. Sehingga apa pun hasil banding tersebut, industri nasional sudah siap.

 

"Nikel sudah siap kita sekarang ini. Kita akan setop lagi bulan Juni (2023) bauksit, Setop. Padahal, hati-hati, 90 persen ekspor bahan mentah bauksit kita itu ke Tiongkok. Nggak tahu dia nanti gugat kita nggak. Kalau digugat ya berarti nikel-nya digugat Uni Eropa, bauksit-nya digugat Tiongkok, karena 90 persen ekspor bahan mentah kita ke sana," kata Jokowi. (suara)